suara4d 637Jutaan kata 642978Orang-orang telah membaca serialisasi
《cicilan pertama kredivo》
Konsultan Ungkap Alasan Peminat Investasi Apartemen Kian Menurun******
Konsultan propertimenyebut jumlah orang yang berinvestasi apartamen belakangan ini cenderung menurun.
Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan penurunan dipicu kerugian yang dialami masyarakat. Kerugian itu terjadi karena minat sewa apartemen belakangan ini rendah.
"Pemilik apartemen merasa bahwa 'saya rugi beli apartemen karena kosong, susah banget cari penyewa'. Itu memang fenomena yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," kata Ferry dalam media briefing, Kamis (20/7).
"Harga jelas tidak bisa naik. Kalau memang tidak ada sewanya, siapa yang mau beli dengan harga lebih tinggi. Itu yang buat orang tidak tertarik lagi investasi di apartemen," katanya.
Menurutnya, pada tahun ini jumlah orang yang membeli apartemen saat ini lebih sedikit dibanding yang membelinya untuk dipakai sendiri atau end user.
Ia merinci jumlah investor saat ini sekitar 46 persen, sedangkan end user 54 persen. Padahal sebelumnya jumlah investor mencapai 60 persen sedangkan end user 40 persen.
Ferry menjelaskan penyebabnya karena saat ini pengembang lebih memilih untuk menghabiskan stok apartemen yang siap huni, di mana jenis apartemen itu lebih diminati end user. Sedangkan investor lebih menyukai apartemen yang dalam proses pembangunan (under construction).
"Tujuannya adalah untuk mendapatkan capital gain yang lebih baik tapi sekarang stok under construction enggak terlalu banyak," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Erick Siap Tindak Tegas 155 Bos BUMN Tak Patuh LHKPN******
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Erick mengaku sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.
"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujarnya, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).
"Ini (LHKPN) sebuah hal yang sudah saya wajibkan. Ya kalau menterinya saja melapor, masa anak buahnya enggak mau melapor? Emang ada yang diumpetin?" curiga Erick.
Erick mengaku masih mengecek nama-nama pejabat BUMN yang tak patuh tersebut. Kendati, ia menegaskan akan lebih tepat jika pengecekan dilakukan oleh KPK.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan merinci ada 35.055 pejabat BUMN yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 bos BUMN yang melaporkannya.
Lihat Juga :![]() |
"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).
Ia pun menyebut 6 BUMN dengan tingkat kepatuhan lapor LHKPN di bawah 60 persen. Berikut rinciannya:
1. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (28,13 persen)
2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen)
3. PT Boma Bisma Indra (38,46 persen)
4. PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen)
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50 persen)
6. PT Indah Karya (53,85 persen)
[Gambas:Video CNN]
Label:cara pinjam di gopay、danabet99、bocoran admin riki slot hari ini terbaru
Terkait:cara pasang colok bebas togel、situs slot terpercaya bonus 100、nasional slot、bintang88 slot、kenzo123 slot demo、game slot yang lagi gacor sekarang、master slot alternatif、persyaratan pinjam kur bri 2022、arena333、togel 18
bab terbaru:pinjol dengan bunga kecil(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membeberkan 'resep' Indonesia untuk menjadi negara kuat dalam 30 tahun ke depan.
Dalam 'resep' itu, Indonesia memiliki enam agenda utama yang akan meningkatkan kedigdayaan ekonomi Indonesia.
"Keenam agenda ini memang tidak akan selesai dalam satu kepresidenan. Jika konsisten melakukan ini, maka kita akan menjadi negara yang kuat dalam waktu 30 tahun," ujar Luhut dalam "Nikel Conference 2023" seperti dikutipCNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (25/7).
Langkah ini dinilai ampuh meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia.
"Untuk itu lah kenapa negara lain berkeberatan dengan ini (larangan ekspor). Sementara pertambangan yang ada di Indonesia metalurgi dan baterai dan cobalt ini baru semua bisa ekspor, tapi kita akan menambahkan nilai (untuk barang mentah)," ujarnya.
Kedua, dekarbonisasi untuk mempercepat net-zero emission, sekaligus menangkap peluang ekonomi hijau.
Lihat Juga :Presdir soal Virus di BCA Mobile: Hoaks, Cuma Menakut-nakuti Nasabah |
Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.
Keempat, menyeimbangkan semua lini untuk menyelesaikan ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia.
Kelima, mendigitalisasikan layanan untuk pemerintahan yang efisien, transparan, dan inklusif.
Keenam, mengembangkan infrastruktur untuk memungkinkan interkoneksi orang, barang, dan informasi.
Lebih lanjut, Luhut meminta investor untuk mematuhi kebijakan Indonesia agar cita-cita menjadi negara maju itu bisa terwujud. Salah satunya, larangan ekspor mineral mentah seperti bijih nikel dan bauksit.
[Gambas:Video CNN]
Indonesia menerima hibah 2,7 juta poundsterling atau sekitar Rp52,15 miliar (asumsi kurs Rp19.315 per poundsterling) dari Inggris untuk pengembangan bursa karbondi dalam negeri.
Bantuan ini ditandai dengan penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kedutaan Besar Inggris.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bantuan tersebut lebih pada pengembangan teknis dan koordinasi kebijakan untuk menentukan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).
Menurut Luhut, Indonesia dalam hal ini menyadari bahwa negara membutuhkan dukungan-dukungan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius.
Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim sehingga sepakat untuk menandatangani MoU on UK-PACT ini.
Pemerintah sendiri telah memulai landasan carbon pricingdengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.
Sementara instrumen pelengkap lainnya, seperti Peta Jalan Penetapan Harga Karbon Sektoral, regulasi Pertukaran Karbon, regulasi Perdagangan Karbon Internasional, dan Inventarisasi Pengurangan Emisi GRK Online, secara bersamaan sedang dikembangkan.
"Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada September 2023 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada 2060 atau lebih cepat," pungkas Luhut.
[Gambas:Video CNN]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.
Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.
"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).
Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.
"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.
Lihat Juga :![]() |
Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.
CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.
[Gambas:Video CNN]
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengingatkan warga untuk tidak bermain layang-layang dekat rel kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) karena bisa mengganggu dan membahayakan operasional.
General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan jalur KCJB dialiri arus listrik sebesar 27,5 KV yang akan menjadi sumber penggerak melalui media pantograf yang terdapat dibagian atas kereta.
Pantograf tersebut akan terhubung dengan jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) atau Overhead Catenary System (OCS).
Pilihan Redaksi
|
Contoh benda penghantar adalah bahan seperti kertas timah dan tali layang yang mengandung kawat logam.
Benda-benda ini, kata dia, ketika tergantung pada saluran listrik, dengan mudah dapat menyebabkan korsleting dan pemutusan sirkuit.
"Benda isolator seperti kain plastik dan layang-layang, ketika terkena angin kencang, sangat mudah terjerat pada LAA dan menyebabkan kerusakan pada pantograf," jelas Eva melalui keterangan resmi, Sabtu (22/7).
Ia menuturkan pada kasus ringan, jika terjadi gangguan dari benda asing, pantograf dapat rusak dan KCJB berhenti.
Pada kasus yang lebih serius, dapat menyebabkan putusnya kabel LAA dan pemadaman listrik, sehingga bisa mengganggu operasional perjalanan kereta.
Lebih lanjut, Eva mengatakan sejak dilakukan pengujian KCJB, telah terjadi beberapa kali insiden benda asing tergantung pada LAA. Insiden ini terutama terjadi di area antara Stasiun Padalarang hingga Stasiun Tegalluar, dengan banyak masyarakat bermain layang-layang di dekat jalur KCJB.
Akibatnya, terdapat sejumlah kejadian layang-layang terjebak pada LAA yang mengganggu proses pengujian.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tidak melakukan sejumlah hal yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan bersama. Salah satunya imbauan untuk tidak bermain layang-layang bagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar jalur.
Pasalnya, benang dan layangannya berpotensi mengganggu kelistrikan jika tersangkut pada bagian jaringan LAA. Selain itu masyarakat juga diminta untuk tidak masuk ke jalur KCJB dengan melewati pagar pembatas karena sangat berbahaya.
"Sosialisasi dilakukan dalam berbagai cara mulai dari secara langsung mendatangi area pemukiman warga dan memasang materi sosialisasi berupa poster ataupun spanduk terkait sejumlah hal yang dapat membahayakan perjalanan KA cepat serta masyarakat," tutur Eva.
Ia menambahkan melalui koordinasi dengan TNI Polri sosialisasi juga dilakukan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan bersama. Sekitar 500 personil TNI Polri turut membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah wilayah.
Eva mengatakan KCIC sangat mengapresiasi kolaborasi dari TNI Polri yang telah ikut serta berupaya memberikan pemahaman ke seluruh lapisan masyarakat.
"Melalui sosialisasi yang dilakukan, diharapkan seluruh masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keselamatan dirinya maupun orang lain di sekitar jalur KA Cepat." tutup Eva.
(mry/vws)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.
Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.
"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).
Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.
"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.
Lihat Juga :![]() |
Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.
CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Erick mengaku sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.
"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujarnya, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).
"Ini (LHKPN) sebuah hal yang sudah saya wajibkan. Ya kalau menterinya saja melapor, masa anak buahnya enggak mau melapor? Emang ada yang diumpetin?" curiga Erick.
Erick mengaku masih mengecek nama-nama pejabat BUMN yang tak patuh tersebut. Kendati, ia menegaskan akan lebih tepat jika pengecekan dilakukan oleh KPK.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan merinci ada 35.055 pejabat BUMN yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 bos BUMN yang melaporkannya.
Lihat Juga :![]() |
"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).
Ia pun menyebut 6 BUMN dengan tingkat kepatuhan lapor LHKPN di bawah 60 persen. Berikut rinciannya:
1. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (28,13 persen)
2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen)
3. PT Boma Bisma Indra (38,46 persen)
4. PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen)
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50 persen)
6. PT Indah Karya (53,85 persen)
[Gambas:Video CNN]
《cicilan pertama kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara memasukan saldo dana ke slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cicilan pertama kredivo》bab terbaru。