cara cicil tokopedia

pencuri ganda

KAI Mulai Gunakan Biosolar B30 untuk Bahan Bakar Kereta******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImulai menggunakan Biosolar B30 untuk bahan bakar kereta api.

Biosolar merupakan BBM dengan campuran 30 persen bahan bakar dari sumber nabati, minyak kelapa sawit.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan penggunaan B30 seiring dengan upaya KAI mengedepankan prinsip-prinsip Environment, Social, Governance(ESG).

Agus menjelaskan Biosolar B30 memiliki emisi gas buang yang lebih rendah. Dengan begitu, KAI dapat membantu mengurangi polusi udara.

Ia bahkan menyebut di beberapa titik di Sumatera KAI sudah menggunakan Biosolar B35, yang berarti tingkat ramah lingkungannya lebih tinggi.

Agus menuturkan salah satu kelebihan kereta api yaitu kapasitasnya yang sangat besar. Satu gerbong bisa mengangkut 50 ton barang atau seukuran 2 truk kontainer.

Bahkan, kata dia, satu rangkaian KA angkutan batu bara di Sumatera bagian selatan dapat menarik 60 gerbong atau 3.000 ton sekaligus.

Jika diangkut truk butuh kurang lebih 120 truk. Hal ini tentu lebih ramah lingkungan karena penggunaan BBM yang lebih rendah dan minim polusi.

Selain menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, KAI juga melakukan beberapa langkah nyata untuk menerapkan ESG. Adapun langkah tersebut seperti penggunaan panel surya di stasiun dan perkantoran.

Tak hanya itu, KAI juga melakukan kegiatan-kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang lingkungan hidup ataupun pendampingan UMKM.

Agus mengatakan KAI telah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Stasiun Gambir dan gedung Jakarta Railway Center.

Ke depan, KAI akan memasang PLTS di 40 stasiun dan dua Balai Yasa. Menurut Agus, pemasangan solar panel ini merupakan upaya transisi energi yang dilakukan KAI untuk suplai listrik di berbagai aset KAI.

Sementara itu, KAI juga terus mendukung kemajuan UMKM di Indonesia melalui program TJSL. Agus menuturkan program itu di antaranya dengan memberikan bantuan permodalan, meningkatkan soft skill melalui pelatihan, serta mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pameran baik berskala nasional ataupun internasional.

Saat ini, total terdapat 660 mitra binaan aktif KAI yang tersebar di seluruh daerah operasional Jawa dan Sumatera. Adapun per Oktober 2023, KAI telah menyalurkan dana sebesar Rp3,8 miliar bagi UMKM binaannya melalui program kolaborasi.

"KAI menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap penerapan ESG. Melalui penerapan ESG, KAI bukan hanya menjadi pelopor dalam transportasi berkelanjutan, tetapi juga berperan dalam menciptakan nilai jangka panjang untuk semua pemangku kepentingan," tutup Agus.

Penerapan prinsip-prinsip ESG itu tak lepas dari kondisi keuangan KAI yang kuat. Hingga Kuartal III 2023, KAI berhasil mencetak laba bersih Rp1,51 triliun. Angka ini naik 20 persen dibandingkan periode yang sama 2022, yakni Rp1,26 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

3 Ciri Capres******

Wakil Ketua UmumKadinIndonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang membocorkan tiga ciri capres-cawapres pilihan para pengusaha di Pilpres 2024.

Ia mengungkapkan saat ini para pengusaha tengah menunggu debat jilid dua yang bakal dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Desember mendatang.

Debat itu akan diikuti oleh tiga cawapres yaitu dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Mahfud MD.

Menurut Sarman, para pengusaha sangat rasional. Oleh karena itu, keyakinan pilihan pengusaha bakal bergantung dari penyampaian visi misi para kandidat.

Ia lantas, mengungkapkan tiga ciri capres-cawapres yang bakal dipilih adalah dia yang bisa memberikan kesinambungan, keberlanjutan, dan kepastian kebijakan hukum.

"Yang jelas pengusaha sangat membutuhkan kesinambungan, kemudian juga keberlanjutan, dan kepastian kebijakan dan masalah hukum dalam hal ini," kata dia melalui keterangan resmi, Senin (18/12).

Lebih lanjut, Sarman menilai tema yang diangkat dalam debat jilid dua sangat penting. Apalagi isu-isu yang diusung sangat berkelindan dengan dunia usaha.

Ia juga menyampaikan saat ini ada berbagai tantangan dan isu dunia usaha yang harus dijawab para capres-cawapres.

Isu itu seperti kesinambungan program hilirisasi, kepastian dan kemudahan izin usaha, hingga komitmen kesinambungan regulasi yang saat ini berjalan.

Sarman juga mengingatkan capres-cawapres soal tantangan biaya logistik yang masih mahal, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan industri.

"Kami berharap nanti bahwa para capres cawapres ini mampu menyampaikan kepada kita pelaku usaha bagaimana menjawab tantangan kekinian ekonomi kita pada saat ini, jangka menengah, maupun jangka panjang," ucap Sarman.

Ia pun menjabarkan kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu pun tentu berimbas pada kondisi ekonomi di Tanah Air.

Di sisi lain, kondisi ekonomi di Indonesia juga belum sepenuhnya bangkit dari hantaman pandemi covid-19.

Sarman mengatakan para capres-cawapres harus punya jawaban konkret terkait permasalahan ekonomi. Terlebih, Indonesia punya target menjadi negara maju pada 2045.

"Tentu pengusaha ingin mendengar kira-kira bagaimana strategi, bagaimana upaya, bagaimana, langkah-langkah yang akan dilakukan nantinya dalam kerangka bagaimana supaya ekonomi Indonesia ke depan punya landasan kuat," tutur Sarman.

Ia mengingatkan apa yang disampaikan para calon pemimpin dalam debat jilid dua akan menentukan pilihan para pengusaha.

"Pada umumnya pengusaha itu, pengusaha rasional, yang artinya mereka akan menjatuhkan pilihannya ketika mereka dapat keyakinan dari visi misi yang disampaikan capres-cawapres ini," tegas Sarman.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

KAI Tambah 34 Kereta Saat Nataru, Tiket Bisa Dipesan Mulai Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia alias KAIakan menambah 34 kereta api (KA) yang akan beroperasi pada periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan secara total KAI menambah 311.856 tempat duduk KA Jarak Jauh yang sudah bisa dipesan mulai Rabu (29/11) ini.

KA tambahan tersebut tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta - Solo untuk pulang pergi (pp), Jakarta - Surabaya pp, Jakarta - Malang pp, Bandung - Solo pp, dan lainnya.

Adapun daftar KA-KA tambahan untuk periode Nataru sebagai berikut:

- KA keberangkatan 21 Desember 2023 - 7 Januari 2024:

Manahan (Gambir - Solo Balapan pp), Malioboro Ekspres (Purwokerto - Malang pp), Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp), Kaligung (Tegal - Semarang Poncol pp), Taksaka Tambahan (Gambir - Yogyakarta pp), Gajayana Tambahan (Gambir - Malang pp), Sembrani Tambahan (Gambir - Surabaya Pasarturi pp), dan Lodaya Tambahan (Bandung - Solo Balapan pp).

Kemudian Brantas Tambahan (Pasar Senen - Blitar pp), Kertajaya Tambahan (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp), Tambahan Kiaracondong - Surabaya Gubeng, Tambahan Surabaya Gubeng - Kiaracondong, dan Kutojaya Utara Tambahan (Pasarsenen - Kutoarjo pp).

- KA keberangkatan 24 hingga 26, dan 31 Desember 2023, serta 1 dan 7 Januari 2024:

Argo Cirebon (Gambir - Cirebon pp) dan Argo Parahyangan Tambahan (Gambir - Bandung pp).

Sementara itu, KAI mencatat sebanyak 549.612 tiket KA jarak jauh sudah terjual atau 24 persen dari tiket yang disediakan yakni 2.334.340 tiket, untuk periode Nataru pada 21 Desember 2023 - 7 Januari 2024.

Joni mengatakan KA-KA yang menjadi favorit untuk Angkutan Nataru sejauh ini di antaranya KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari pp, KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp, KA Serayu relasi Pasarsenen - Purwokerto pp, KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar pp, KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang pp, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa******

Uni Eropagemar mengganjal dan menyulut konflik dengan Indonesia di kancah perdagangandunia, termasuk membawa peperangan masuk ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Jauh sebelum perang soal hilirisasi nikel tanah air yang digugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia pernah berperang terkait bea masuk biodiesel. Beruntung, Indonesia memenangkan peradilan di WTO tersebut pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok 42,84 persen pada 2013-2016, dari US9 juta ke US0 juta. Nilai ekspor biodiesel Indonesia paling rendah ke Uni Eropa terjadi pada 2015, di mana nilai pengiriman ke benua biru itu hanya US juta.

Lantas, apa saja daftar produk ekspor Indonesia yang pernah dimasalahkan Uni Eropa?

1. Biodiesel

Indonesia mengajukan tujuh klaim gugatan utama kepada Uni Eropa soal biodiesel. Indonesia juga melakukan pembelaan pada sidang First Substantive Meeting (FSM) yang berlangsung Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang Second Substantive Meeting tepat empat bulan setelahnya.

Panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO lantas melihat Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan perjanjian antidumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. WTO pun memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa.

"Hal ini merupakan bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia, setelah sebelumnya sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan BMAD," kata Enggartiasto Lukita yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan.

Teranyar, WTO juga sepakat membentuk panel untuk meninjau bea masuk yang ditetapkan UE terhadap impor biodiesel Indonesia.

2. Sawit

Mulanya, Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di Kantor Parlemen Eropa, Prancis pada awal Januari 2018 lalu.

Proposal tersebut menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, penjualan serta penggunaan produk sawit Indonesia di Eropa akan semakin terbatas.

Uni Eropa juga mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk 'Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II'. Rancangan tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan kerja sama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara.

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," terang Jokowi kala itu.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut Indonesia turut mempersiapkan gugatan ke WTO terhadap tindakan semena-mena UE tersebut.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defence kita harus ditingkatkan, gak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, gak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," katanya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

3. Coal rolled stainless steel (CRS)

Selain mempersiapkan gugatan soal sawit, Kemenko Marves menyebut sudah memasukkan satu gugatan terkait Cold Rolled Stainless Steel (CRS). Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut akar masalahnya adalah produk CRS Indonesia yang dikenakan antidumping oleh Eropa.

Seto menegaskan sejatinya hal tersebut lumrah karena UE juga ingin memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk trade defenceRI dengan mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut.

"Kami masukkan gugatan ke WTO, mereka (UE) mengenakan antidumping, ini kami anggap tidak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kami sudah submit di WTO, menggugat UE aturan antidumping mereka," ungkap Seto dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan pada Februari lalu.

Ia menekankan untuk maju ke pengadilan WTO harus melalui negara, tidak bisa lewat perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

Nikel dan Baja Nirkarat