tanda tanda maxwin princess

Berubah menjadi peri

PMI Manufaktur RI Turun Jadi 51,8 pada Oktober******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan PMI manufaktur Indonesia pada Oktober sebesar 51,8 turun dari capaian September sebesar 53,7. Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi global yang melambat.

"Indonesia bulan lalu 53,7, pagi ini saya mendapat kabar pada Oktober 51,8. Kita masih bersyukur kita masih ekspansif, dan level ekspansif ini kita rasakan 14 bulan berturut-turut," katanya dalam acara Link and Match IKM Komponen Otomotif dengan Supplier APM di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Agus menjelaskan level di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur Indonesia masih tergolong ekspansif. Sebaliknya, level di bawah 50 menunjukkan bahwa industri manufaktur tertekan atau kontraksi.

"Negara-negara besar seperti China, Eropa, Korea Selatan dan Taiwan sekarang PMI-nya di bawah 50," tuturnya.

Data Bloomberg mencatat manufaktur S&P Global Taiwan turun menjadi 41,5 dari 42,2. Demikian pula PMI Manufaktur Jepang melemah ke 50,7 dari 50,8. PMI Korea Selatan naik meskipun masih di level kontraksi 48,2 dari 47,3 bulan lalu.

Sementara itu, aktivitas manufaktur Thailand turun tajam menjadi 51,6 dari 55,7. Begitu pula China dan Australia.

Menurutnya, untuk bisa menjaga pertumbuhan sektor manufaktur tetap ekspansif, pemerintah berupaya untuk bisa terus menjaga permintaan (demand) industri.

"Itu nanti harus dibantu pemerintah dengan berbagai kebijakan, dari mulai insentif maupun stimulus. Nanti akan kita pelajari, kita kaji, untuk bantu industri agar tidak mengalami perlambatan dalam industri manufakturnya," imbuhnya.

Agus menargetkan, PMI manufaktur harus bisa dijaga agar tetap berada di atas level 51 hingga akhir tahun ini.

"Kita berharap akan tetap sehat, any point di atas 51. (Meski) di atas 50 masih ekspansif, tapi kita mendorong atau mengupayakan di atas 51," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Istana Kesepuluh

Modal Ventura di China Ajukan Pailit******

Modal ventura Stellantis dan Guangzhou Automobile Group Co (GAC) yang memproduksi kendaraan Jeep di Chinaresmi mengajukan pailitpada Senin (31/10).

Mengutip CNN, Stellantis mengatakan bahwa pemegang saham perusahaan patungan yang merugi ketika memproduksi kendaraan Jeep di China itu telah setuju untuk mengajukan kebangkrutan.

Penjualan untuk usaha patungan itu, yang menjual SUV Jeep Cherokee dan crossover Compass, telah menurun tajam selama empat tahun terakhir. Penjualan turun 50 persen di tahun lalu dari tahun sebelumnya menjadi 20.396 kendaraan.

Pada akhirnya Stellantis mengakhiri usaha patungan dengan Guangzhou Automobile Group Co (GAC) pada Juli, hanya beberapa bulan setelah mengatakan akan meningkatkan kepemilikannya dalam bisnis dari 50 persen menjadi 75 persen.

Pada hari-hari berikutnya, GAC menyerang Stellantis dengan mengatakan bahwa mereka sangat terkejut dengan komentar kritis dari Stellantis tentang berakhirnya usaha patungan mereka di China.

Saat melaporkan hasil keuangan pada Juli, Chief Executive Officer (CEO) Stellantis Carlos Tavares mengatakan selama lima tahun terakhir pengaruh politik dalam melakukan bisnis dengan mitranya di China tumbuh dari hari ke hari.

Tavares juga menambahkan bahwa dia tidak melihat dampak jangka panjang yang besar dari keputusan perusahaan untuk memutuskan modal ventura dengan GAC.

Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus memberikan layanan pelanggan Jeep yang ada dan akan datang di China.

Mengutip Reuters, Tavares sempat mengatakan pada awal bulan ini bahwa produsen mobil China harus dikenakan tarif yang sama ketika mengekspor mobil ke Eropa, seperti yang dihadapi merek Eropa saat mengekspor ke China.

Produsen mobil asing sebagai kelompok berada di bawah tekanan yang meningkat di China, di mana pasar telah bergeser dengan cepat ke kendaraan baterai-listrik dan merek domestik telah mengambil pangsa pasar.

Menurut Asosiasi Mobil Penumpang China, produsen mobil asing melihat pangsa pasar mobil China turun 5,5 poin persentase pada tahun lalu menjadi 45,6 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Luhut soal Kepastian Investasi Elon Musk di RI: Nanti Dengar di G20******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kepastian investasi Teslamilik pengusaha Elon Muskdi RI akan diketahui saat agenda Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.

"Ya, nanti akan Anda dengar beritanya sekitaran pada G20," ujar Luhut setelah menghadiri agenda #DemiIndonesia di Ciputra Artpreneur Theatre Jakarta, Sabtu (29/10).

Luhut tak menjawab tegas terkait pertemuan berikutnya dengan Elon Musk selaku bos Tesla. Ia menyampaikan Indonesia kini sudah memiliki non disclosure agreement(NDA) dengan Tesla mengenai perkembangan rencana investasi.

Sebelumnya, Luhut sempat memberi kepastian bahwa investasi Tesla di Indonesia tidak pernah bicara mengenai pembangunan pabrik mobil.

Kata dia, Tesla tertarik ke Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia yang menjadi bahan utama baterai EV.

Adapun Tesla menyampaikan minat untuk masuk ke Indonesia, namun investasi itu belum kunjung terwujud. Harapan pabrikan mobil listrik itu masuk ke Indonesia kembali mengemuka setelah pertemuan Elon Musk dengan Presiden Jokowi pada Mei lalu.

Lihat Juga : Gedung Putih Bantah Isu Keamanan Nasional Elon Musk-Twitter

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, minat perusahaan dan pabrikan otomotif dunia ke Indonesia untuk ikut membangun ekosistem baterai kendaraan listrik sangat tinggi.

Ia menuturkan investor tersebut di antaranya LG dari Korea Selatan, CATL dari China, Foxconn dari Taiwan, BritishVolt dari Inggris, hingga BASF dan VW dari Jerman.

Di sisi lain, Bahlil juga sudah melakukan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal AS, Ford, untuk menjajaki kerja sama di sektor serupa.

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Serikat Pekerja KAI Tolak Restu Menhub soal Akuisisi KCI oleh MRT******

Serikat Pekerja PT KAI(Persero) bersiap mogok massal. Mereka menentang pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menolak keras akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta.

Mereka menganggap kalimat merestui akuisisi KCI oleh MRT dari Menhub dalam konferensi pers pada Rabu (26/10) adalah sebuah kekeliruan.

"Kami mendukung integrasi tanpa akuisisi dengan tentu seluruh pihak harus taat pada ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan pendapat hukum (legal opinion) Kejaksaan Agung yang telah ada," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh Pimpinan DPP dan DPD SPKA se-Indonesia dalam keterangan resmi, Kamis (27/10).

"Saya dukung upaya integrasi. Sinergi, akuisisi, atau apapun itu. Tentu ada aspek finansial dan legal yang harus dilakukan, monggo saja. Saya sudah sampaikan kedua belah pihak ke KAI sudah, ke pak Heru saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa teratasi," ujar Budi Karya, Rabu (26/10), dikutip daridetikcom.

Rencananya, MRT Jakarta selaku BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta akan mencaplok 51 persen saham KCI dari PT KAI. Rencana ini buah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta

Seperti diklaim SPKA, pekerja Kejaksaan Agung (Kejagung) pun memberikan pendapat hukum atau legal opinion terhadap aksi korporasi tersebut. Isinya adalah langkah integrasi transportasi perlu didukung, namun tak perlu sampai mengakuisisi KCI.

Menurut SPKA, rencana yang dilandasi dari keputusan rapat terbatas dengan Jokowi bukan lah dasar pijakan aturan kebijakan hukum.

Selain itu, akuisisi saham KCI oleh MRT Jakarta dari PT KAI dinilai bertentangan dengan regulasi yang ada, khususnya regulasi skema penugasan subsidi angkutan massal KRL.

Namun, rencana akuisisi itu matang dan Pemprov DKI mulai menyiapkan dana. Merujuk paparan BUMD DKI Jakarta pada Rapat Kerja Komisi B, Rabu (14/9) lalu, MRT Jakarta meminta penyertaan modal daerah (PMD) 2023 senilai Rp1,71 triliun untuk mengakuisisi 51 persen saham KCI.

"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi "Integrasi Yes, Akuisisi No'. Untuk mencegah adanya permasalahan hukum yang serius di kemudian hari. Jika aksi korporasi akuisisi tetap dilakukan, maka SPKA akan melakukan ancaman mogok nasional," tutup SPKA.

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Waspada Tsunami Pengangguran Kaum Muda******

Banyaknya angka pengangguran di generasi muda masih mewarnai Perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Selama lima tahun terakhir, angkanya cenderung meningkat. Salah satunya lantaran ekonomi babak belur gara-gara pandemi covid-19.

Lihat saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,01 juta jiwa atau 5,33 persen pada Februari 2017.

Angka ini kemudian naik pada Agustus 2017 menjadi 7,04 juta orang atau 5,5 persen.

Tingkat pengangguran turun kembali menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Jumlah pengangguran pun menanjak kembali pada Agustus tahun yang sama menjadi 5,28 persen atau atau mencapai 7,05 juta orang.

Pada Februari 2020, angka pengangguran kembali turun ke level 4,99 persen. Namun, pada Agustus 2020 angkanya langsung melonjak ke level 7,07 persen atau 9,77 juta orang.

Jika melihat pada garis waktu, pada periode ini angka pengangguran melonjak seiring dengan merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia.

TPT kembali menurun pada Februari 2021 menjadi 6,26 persen atau setara dengan 8,75 juta orang. Angkanya pun naik lagi pada Agustus tahun yang sama menjadi 6,49 persen atau setara 9,1 juta orang.

Namun, angka ini turun lagi pada Februari 2022 menjadi 5,83 persen atau 8,4 juta orang. Melihat data di atas, meski fluktuatif, angka pengangguran di Indonesia relatif meningkat sejak 2017 hingga awal 2022.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan masalah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja berkaitan erat dengan performa pertumbuhan ekonomi.

Semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar daya serapan angkatan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.

Ia menerangkan sejak lima tahun belakangan, terutama setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi RI masih sangat standar, bahkan sempat minus. Menurutnya, saat itu pertumbuhan ekonomi kalah cepat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja baru.

Saat pandemi, kata Ronny, ekonomi tertekan dari dua sisi; baik permintaan maupun penawaran. Karenanya pertumbuhan ekonomi melemah.

"Pelemahan permintaan membuat prospek investasi menjadi menurun. Hasilnya, daya serap ekonomi terhadap angkatan kerja baru ikut melemah, di sisi lain sebagian dari angkatan kerja yang bekerja justru keluar dari pekerjaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/10).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancaman Resesi Global

Archon misterius

Wamenaker Pastikan UMP Naik Tahun Depan******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan upah minimumprovinsi (UMP) pasti naik di tahun depan. Nilai besarannya akan disesuaikan dengan inflasi. 

Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Namun, ia berharap para pekerja bisa menerima keputusan pemerintah terkait dengan UMP 2023. Sebab, kenaikan tarif yang nantinya dirilis adalah hasil pembahasan dengan buruh dan pengusaha.

"Jadi saya berharap ini, terutama para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan pembahasan UMP 2023 sudah berlangsung dengan pengusaha dan buruh. Perhitungan UMP 2023 dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sama seperti tahun ini.

Dalam pasal 26 aturan itu, nilai upah minimum 2023 ditetapkan berada di antara batas atas dan bawah pada wilayah yang bersangkutan.

"Saya kira ini adalah tahun kedua kita menerapkan penetapan upah berdasarkan PP 36/2021. Sebelumnya di 2022 ini kita sudah menetapkan dengan menggunakan formula ini," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/8).

Sementara, untuk kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum, maka dapat memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan pemerintah dalam menetapkan upah.

Pertama, berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut selama tiga tahun terakhir. Dengan catatan, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kedua, bisa juga menggunakan perhitungan berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi di kabupaten/kota bersangkutan dalam tiga tahun terakhir. Dengan catatan, nilai ekonominya selalu positif atau lebih tinggi dari provinsi.

[Gambas:Video CNN]