petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******Kartu Indonesia Sehat untuk para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ANTARA/HO-BPJS Kesehatan/aa.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan
Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.
Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.
Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI
Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.
Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.
Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.
Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit
Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.
Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.
Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan
Gus Ipul komentari cuitan Cak Imin terkait "Saipul Makelar"******Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf saat menggunakan hak pilihnya di TPS 10 The Gayungsari, Kecamatan Gayungsari, Surabaya, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Willi Irawan/am.
Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)
Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengomentari cuitan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di akun media sosial X yang meminta tak menghiraukan "makelar bernama Saipul".
"Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari tertawa ketika ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Pada cuitan Muhaimin di akun X @cakiminNOW, dituliskan "Selamat pagi para pejuang perubahan .! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar".
Meski hanya menyebut nama "Saipul", namun diduga cuitan tersebut respons terhadap pernyataan Saifullah Yusuf yang mengajak PKB untuk kembali ke pangkuan dan jalan sama dengan Nahdlatul Ulama pada Minggu (18/2).
"Penyampaian saya apa ada yang salah? Saya hanya minta PKB percaya terhadap hasil hitung cepat. Di penghitungan partai politik mengakui hasilnya, tapi di penghitungan Pilpres belum mengakui?" ucap Gus Ipul.
Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024
Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan
Wakil Gubernur Jatim 2009-2019 tersebut menyarankan jika PKB bagian dari NU maka diharapkan untuk meminta nasihat kepada Rais Aam serta ketua umum PBNU.
"Jangan hanya klaim partai NU, tapi tidak pernah konsultasi, minimal minta nasihat. Sekali lagi, saya tidak paham cuitan beliau (Cak Imin), tapi lihat pernyataan saya baik-baik, bisa dibaca lagi. Silakan kalau mau dipertimbangkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu saja," tutur keponakan Gus Dur tersebut.
Sementara itu, terkait hasil Pilpres jika dianggap ada permasalahan maka dipersilakan menempuh-nya sesuai prosedur, sebab proses dan tahapan Pemilu 2024 harus tetap berjalan.
"Kalau ada yang menganggap curang, saya menghargai, tapi itu semua ada prosesnya. Saya juga pernah ikut Pilkada Jatim tiga kali, ada yang sengketa dan dibawa ke MK. Dan itu semua tidak masalah," ucapnya.
Kendati demikian, Gus Ipul yang juga mantan Sekjen PKB itu menilai hasil hitung cepat juga hendaknya dijadikan salah satu dasar karena selama ini hasilnya tak jauh berbeda dengan real count atau hitung manual KPU.
"Apalagi posisi sekarang jarak suaranya (penghitungan pilpres) sangat jauh. Maka dari itu, mari kita ciptakan suasana sejuk," ujar politikus yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan tersebut.
Kemenag: Calon haji tetap harus divaksin COVID******Ilustrasi - Jamaah calon haji (JCH) kloter 31 penerbangan kedua asal Kalimantan Barat berjalan menuju bus saat acara pelepasan di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (20/6/2023). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nym.
Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri
Kapuas Hulu (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), menyatakan calon haji harus tetap menjalani vaksin COVID-19 yang merupakan salah satu syarat untuk bisa berangkat ke Arab Saudi.
"Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kapuas Hulu Ali Fahruddin, di Putussibau, Selasa.
Ali mengatakan sampai saat ini sebanyak 142 calon haji di Kapuas Hulu sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), namun ada beberapa persyaratan lainnya lagi yang harus dipenuhi, salah satunya nanti vaksin, yang juga diberlakukan sama bagi petugas haji.
Menurutnya, yang paling penting juga yaitu kesiapan kesehatan calon haji, sehingga perlu bagi calon peserta haji benar-benar memperhatikan dan menjaga kesehatan.
Baca juga: Gubernur Jambi terkejut banyak calhaj belum divaksinasi COVID-19
"Meskipun sudah divaksin, nantinya menjaga kesehatan dan fisik tetap utama," ucapnya.
Terkait manasik haji, Ali menjelaskan rencananya akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2024.
Dia berpesan agar para calon haji mengikuti arahan serta mempersiapkan diri agar semua tahapan, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci dapat berjalan lancar.
Sementara itu Ketua Tim Rujukan dan Pelayanan Khusus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu Indra Adiguna menjelaskan vaksin COVID-19 menjadi syarat keberangkatan haji yang telah ditetapkan Arab Saudi, yang mana setiap calon jamaah haji diwajibkan telah vaksin COVID-19 minimal vaksin booster.
"Calon haji harus menerima vaksin setidaknya 10 hari sebelum keberangkatan dan wajib vaksin sebagai syarat yang diperlukan sebelum izin haji dapat dikeluarkan," jelas Indra.
Baca juga: Kemenhub melayani vaksinasi haji dan terapi oksigen hiperbarik
Brasil tarik duta besarnya untuk Israel******Ilustrasi - Bendera Brasil. ANTARA/Xinhua/aa.Brasilia (ANTARA) - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menarik duta besar negaranya untuk Israel, menurut pernyataan yang diumumkan secara resmi, Selasa.
Pada pernyataan pemerintah yang menyoroti bahaya pendudukan Israel itu, Kementerian Luar Negeri Brasil melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Mauro Vieira memanggil Duta Besar Israel, Daniel Zonshine, di Rio de Janeiro.
Ia menambahkan bahwa Duta Besar Brasil untuk Israel, Federico Mayer, yang dijadwalkan akan berangkat ke Brasil, juga dipanggil untuk berkonsultasi.
Perkembangan situasi tersebut terjadi setelah Presiden Brasil menjelaskan, dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Afrika di Addis Ababa kemarin, bahwa “apa yang terjadi di Jalur Gaza bukanlah perang; melainkan genosida.”
KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.
Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.
"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.
Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.
Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.
Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).
Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.
AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.
Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.
Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.
Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.
Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.
Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.
Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.
Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut
Gus Ipul komentari cuitan Cak Imin terkait "Saipul Makelar"******Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf saat menggunakan hak pilihnya di TPS 10 The Gayungsari, Kecamatan Gayungsari, Surabaya, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Willi Irawan/am.
Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)
Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengomentari cuitan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di akun media sosial X yang meminta tak menghiraukan "makelar bernama Saipul".
"Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari tertawa ketika ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Pada cuitan Muhaimin di akun X @cakiminNOW, dituliskan "Selamat pagi para pejuang perubahan .! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar".
Meski hanya menyebut nama "Saipul", namun diduga cuitan tersebut respons terhadap pernyataan Saifullah Yusuf yang mengajak PKB untuk kembali ke pangkuan dan jalan sama dengan Nahdlatul Ulama pada Minggu (18/2).
"Penyampaian saya apa ada yang salah? Saya hanya minta PKB percaya terhadap hasil hitung cepat. Di penghitungan partai politik mengakui hasilnya, tapi di penghitungan Pilpres belum mengakui?" ucap Gus Ipul.
Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024
Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan
Wakil Gubernur Jatim 2009-2019 tersebut menyarankan jika PKB bagian dari NU maka diharapkan untuk meminta nasihat kepada Rais Aam serta ketua umum PBNU.
"Jangan hanya klaim partai NU, tapi tidak pernah konsultasi, minimal minta nasihat. Sekali lagi, saya tidak paham cuitan beliau (Cak Imin), tapi lihat pernyataan saya baik-baik, bisa dibaca lagi. Silakan kalau mau dipertimbangkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu saja," tutur keponakan Gus Dur tersebut.
Sementara itu, terkait hasil Pilpres jika dianggap ada permasalahan maka dipersilakan menempuh-nya sesuai prosedur, sebab proses dan tahapan Pemilu 2024 harus tetap berjalan.
"Kalau ada yang menganggap curang, saya menghargai, tapi itu semua ada prosesnya. Saya juga pernah ikut Pilkada Jatim tiga kali, ada yang sengketa dan dibawa ke MK. Dan itu semua tidak masalah," ucapnya.
Kendati demikian, Gus Ipul yang juga mantan Sekjen PKB itu menilai hasil hitung cepat juga hendaknya dijadikan salah satu dasar karena selama ini hasilnya tak jauh berbeda dengan real count atau hitung manual KPU.
"Apalagi posisi sekarang jarak suaranya (penghitungan pilpres) sangat jauh. Maka dari itu, mari kita ciptakan suasana sejuk," ujar politikus yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan tersebut.
Uni Eropa minta Israel hentikan serangan ke Rafah******Kakak dan adik Al Braim mencari kertas dan karton di bawah reruntuhan untuk digunakan sebagai bahan bakar di Rafah, Jalur Gaza. ANTARA/Anadolu/Abed Zagout/am.Moskow (ANTARA) - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Senin (19/2) mengatakan 26 negara anggotanya meminta Israel menghentikan operasi militer di Rafah, serta memastikan jeda kemanusiaan untuk pembebasan sandera dan penyediaan bantuan kemanusiaan warga Gaza.
Pekan lalu, Israel melancarkan serangan ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan mengambil tindakan besar-besaran di Rafah, dan memerintahkan kementerian pertahanan untuk mengembangkan rencana evakuasi penduduk sipil dari kota tersebut.
Seminggu terakhir, banyak pemimpin internasional menyuarakan keprihatinan mereka atas rencana serangan Israel ke Rafah.
“Nah, 26 (negara anggota Uni Eropa) mendukung pernyataan yang saya keluarkan sebelum akhir pekan, meminta pemerintah Israel untuk tidak melancarkan operasi militer terhadap Rafah," kata Borrell setelah pertemuan Dewan Luar Negeri Uni Eropa.
"(Mereka) mengeluarkan pernyataan baru, yang pada dasarnya sama dengan pernyataan yang saya keluarkan sebelum akhir pekan, tetapi dengan paragraf tambahan, yaitu 'membutuhkan jeda kemanusiaan segera yang akan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan, pembebasan sandera tanpa syarat, dan penyediaan bantuan kemanusiaan,' tambahnya.
Sedikitnya 29.000 orang telah tewas akibat serangan di Jalur Gaza, kata pemerintah setempat.
Pada tanggal 24 November, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.
Baca juga: Biden: Tanpa perlindungan warga sipil, Israel tidak boleh serang Rafah Baca juga: Israel ancam serang Rafah pada Ramadhan jika sandera tidak dibebaskan Baca juga: PBB peringatkan imbas serangan Israel ke Rafah
Kemenag: Calon haji tetap harus divaksin COVID******Ilustrasi - Jamaah calon haji (JCH) kloter 31 penerbangan kedua asal Kalimantan Barat berjalan menuju bus saat acara pelepasan di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (20/6/2023). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nym.
Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri
Kapuas Hulu (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), menyatakan calon haji harus tetap menjalani vaksin COVID-19 yang merupakan salah satu syarat untuk bisa berangkat ke Arab Saudi.
"Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kapuas Hulu Ali Fahruddin, di Putussibau, Selasa.
Ali mengatakan sampai saat ini sebanyak 142 calon haji di Kapuas Hulu sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), namun ada beberapa persyaratan lainnya lagi yang harus dipenuhi, salah satunya nanti vaksin, yang juga diberlakukan sama bagi petugas haji.
Menurutnya, yang paling penting juga yaitu kesiapan kesehatan calon haji, sehingga perlu bagi calon peserta haji benar-benar memperhatikan dan menjaga kesehatan.
Baca juga: Gubernur Jambi terkejut banyak calhaj belum divaksinasi COVID-19
"Meskipun sudah divaksin, nantinya menjaga kesehatan dan fisik tetap utama," ucapnya.
Terkait manasik haji, Ali menjelaskan rencananya akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2024.
Dia berpesan agar para calon haji mengikuti arahan serta mempersiapkan diri agar semua tahapan, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci dapat berjalan lancar.
Sementara itu Ketua Tim Rujukan dan Pelayanan Khusus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu Indra Adiguna menjelaskan vaksin COVID-19 menjadi syarat keberangkatan haji yang telah ditetapkan Arab Saudi, yang mana setiap calon jamaah haji diwajibkan telah vaksin COVID-19 minimal vaksin booster.
"Calon haji harus menerima vaksin setidaknya 10 hari sebelum keberangkatan dan wajib vaksin sebagai syarat yang diperlukan sebelum izin haji dapat dikeluarkan," jelas Indra.
Baca juga: Kemenhub melayani vaksinasi haji dan terapi oksigen hiperbarik
《terang4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,tafsir mimpi 76Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《terang4d》bab terbaru。