pukislot

Elang Arad

Pemerintah Tugaskan Bulog Serap 2,4 Juta Ton Beras Petani Tahun Ini******

Perusahaan umum (Perum) Bulogditugaskan untuk menyerap beras petaniuntuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,4 juta ton tahun ini. Jumlah itu naik dua kali lipat dari yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) pada tahun lalu sebanyak 1,2 juta ton.

"Tahun ini ditugaskan serap bukan cuma 1 juta ton lagi, tapi 2,4 juta ton (dalam) satu ton. Kemudian yang untuk stabilisasi kita targetkan 1,2 juta ton sehingga nanti di akhir tahun stok Bulog bisa sudah juta ton," ujar Kepala BPN Arief Prasetyo di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jumat (13/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan untuk memenuhi target itu, Bulog akan memaksimalkan penyerapan hingga 70 persen saat puncak panen pada Maret hingga Mei, di mana diperkirakan terjadi surplus beras.

Sementara itu, untuk memenuhi target CPB 1,2 juta ton tahun lalu, Bulog mengimpor 500 ribu ton dari berbagai negara. Beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang ditargetkan rampung masuk ke Indonesia pada Desember lalu, baru masuk masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

Beras impor tahap pertama diperkirakan akan masuk seluruhnya dalam satu hingga dua pekan ke depan. Sementara beras impor tahap kedua sebanyak 300 ribu ton akan masuk ke Indonesia paling lama pada Februari mendatang.

"Yang 300 ribu ton akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini. Setelah itu kita semua panen raya. Panen raya tidak ada kita alternatif impor lagi. Kita akan setop," ujar Arief

Arief menambahkan beras impor sebanyak 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

Jalan IKN Akan Didesain Bisa Didarati Pesawat Terbang******

Pemerintah berencana melengkapi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan jalan yang bisa digunakan untuk mendarat pesawat.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan rencana ini berkaca dari negara-negara tetangga yang sudah mengusung konsep serupa.

"Kami memikirkan jalan arteri primer (IKN), itu kami pertimbangkan sebagai runwaypesawat. Itu panjangnya 1-2 kilometer," ungkapnya seperti dikutip dari detik.com,Minggu (15/1).

Tak hanya bisa jadi tempat mendarat pesawat, jalanan di IKN bakal bebas kabel listrik. Danis mengatakan sistem kelistrikan disimpan di bawah tanah dengan sebuah box aliasmulti-purpose utility tunnels (MUTs).

"Di jalan-jalan itu nanti multi tunnels untuk utilitas. Jadi nanti nggak ada kabel, ya ada, tetapi sementara karena box-nya belum jadi," jelas Danis

Terlepas dari inovasi tersebut, progres pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan baru mencapai 12 hingga 15 persen. Namun, sudah ada beberapa proyek yang selesai hampir 100 persen.

Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu bukti infrastruktur yang sudah hampir rampung. Saat ini, progresnya sudah mencapai 82 persen dan ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Ada juga rusun pekerja konstruksi dan tenaga ahli yang ditargetkan segera tuntas. Sebanyak 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai bulan depan.

Kemudian, konstruksi Istana Negara yang mulai dibangun. Istana Negara IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Namun, pembangunan kawasan ini baru sampai tahap pembentukan lahan.

Selain kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), IKN juga terdiri dari berbagai kawasan. Ada 9 kawasan yang dibangun, termasuk pusat perekonomian hingga pariwisata.

[Gambas:Video CNN]

bibit jahat

Harga Referensi CPO Naik ke US0,57 per Ton Selama 16******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) senilai US0,57 per ton selama periode 16-31 Januari 2023.

Harga tersebut juga berlaku untuk tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPD-PKS) atau pungutan ekspor (PE).

Besaran harga tersebut naik sebesar US,61 atau 7,17 persen dari periode 1-15 Januari 2023 senilai US8,96 per ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan saat ini harga referensi CPO meningkat dan kembali menjauhi ambang batas sebesar US0 per MT.

"Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, maka pemerintah mengenakan bea keluar CPO sebesar US per ton dan pungutan ekspor CPO sebesar US per ton untuk periode 16-31 Januari 2023," imbuhnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (17/1).

Budi menjelaskan bea keluar CPO periode 16─31 Januari 2023 merujuk pada Kolom Angka 6 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022, yakni sebesar US per ton.

Sementara itu, pungutan ekspor CPO periode yang sama merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022, yakni sebesar US per ton.

Nilai BK CPO dan PE CPO tersebut meningkat dari BK CPO dan PE CPO untuk periode 1-15 Januari 2022.

Adapun peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan kebijakan biodiesel Indonesia dari B30 menjadi B35, penguatan mata uang ringgit Malaysia terhadap dolar AS, dan penurunan produksi CPO karena musim hujan di Indonesia dan Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Kronologi Ribut RI******

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyaksawit ke Uni Eropa (UE) sebagai respons atas undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.

5 April 2017

Malaysia meningkatkan keprihatinannya setelah anggota parlemen UE menyerukan pemeriksaan yang lebih besar terhadap minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya, yang digunakan dalam biofuel.

Pemeriksaan ini demi mencegah target transportasi terbarukan pasca-2020 berkontribusi terhadap deforestasi.

14 Juni 2017

Negosiator Eropa setuju untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar transportasi mulai 2030.

Sementara, Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang memproduksi sebagian besar minyak sawit yang diimpor ke Eropa, telah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka akan membalas jika larangan penggunaan minyak sawit diberlakukan.

3 November 2017

Indonesia mengatakan dapat memblokir impor susu bubuk dari Eropa jika blok tersebut tetap akan memberlakukan pembatasan impor minyak sawit.

16 April 2018

Jaringan supermarket Inggris dan Islandia mengatakan akan menghapus minyak sawit dari produk makanan mereknya sendiri karena kekhawatiran akan perusakan hutan hujan.

Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC), yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, mengatakan klaim yang dibuat oleh Islandia menyesatkan konsumen tentang manfaat lingkungan dari minyak nabati lainnya.

Lihat Juga : Menteri Malaysia Mau Temui Airlangga Bahas Setop Ekspor Sawit ke Eropa

13 Maret 2019

Komisi Uni Eropa menyimpulkan budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi yang berlebihan. Penggunaan bahan baku biofuel yang berbahaya, termasuk minyak kelapa sawit, harus dibatasi hingga 2023, serta dihentikan secara bertahap pada 2030.

16 Desember 2019

Indonesia mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan kebijakan Uni Eropa. Indonesia menuduh pembatasan yang dilakukan Eropa terhadap biofuel berbasis minyak kelapa sawit tidak adil.

7 Februari 2020

Indonesia dan Malaysia menuding Eropa melakukan diskriminasi minyak sawit di balik rencana untuk memberlakukan batasan baru pada tingkat kontaminan makanan, ester 3-MCPD, yang ditemukan dalam minyak dan lemak olahan.

CPOPC mempertanyakan keputusan UE untuk memberlakukan batas bawah minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

17 Juli 2020

CPOPC menawarkan kerja sama dengan Komisi Eropa untuk menyusun kebijakan pasokan makanan Farm to ForkUni Eropa. Ajakan ini bertujuan untuk menciptakan rantai pasokan yang berkelanjutan.

19 Januari 2021

Malaysia mengajukan gugatan kepada WTO terkait sikap Uni Eropa dan negara anggotanya, Prancis dan Lituania, karena membatasi biofuel berbasis minyak sawit.

6 Desember 2022

UE menyetujui peraturan baru yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi mereka tidak merusak hutan.

9 Januari 2023

Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit.

12 Januari 2023

Malaysia mengatakan dapat menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa sebagai tanggapan atas peraturan deforestasi baru tersebut.

Namun, Duta Besar UE untuk Malaysia mengatakan Eropa tidak melarang impor minyak sawit dari Malaysia. UU tersebut berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di manapun, termasuk di negara-negara anggota Uni Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

PUPR Sepakati 40 Kontrak Infrastruktur IKN Rp25,98 T******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak 40 kontrak kegiatan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) telah disepakati dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun. Sebagian pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," ujar Basuki dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

Basuki menjelaskan kontrak yang disepakati hingga pekan ketiga Desember sebanyak 24 kegiatan dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.

Sementara kontrak lainnya yang belum disepakati bakal dilakukan lelang ulang pada tahun ini. Diharapkan semua proyek bisa segera dilakukan kontrak dan pembangunan IKN bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.

"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, beberapa pekerjaan yang bakal dilaksanakan di IKN karena sudah ada kontrak adalah pembangunan sumber daya air, jalan umum, jalan tol, gedung istana presiden, hingga gedung pemerintahan.

Selain itu, Basuki juga menekankan untuk tahun ini sampai tahun depan pemerintah akan menyelesaikan pembangunan yang sudah berlangsung atau yang ada di Program Strategis Nasional (PSN). Tujuannya, agar proyek infrastruktur yang sudah disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa selesai pada semester I-2024.

"Jadi di 2023-2024 ini seperti diarahkan presiden, khusus menyelesaikan program-program PSN yang diupayakan pada semester I-2024 semua sudah selesai. Pembangunan-pembangunan baru sangat selektif," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Taikoo

Ini Proyek Bandara yang Ditolak Megawati Sampai Ngamuk******

Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan BandaraInternasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan, Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut.

Presiden ke-5 RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana mau) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang, hanya untuk menghubungkan pariwisata, enggak gitu," kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1).

Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata.

"Coba, pertanyaannya sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana. Coba pikirin," tanya Mega.

Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi.

Bahkan, Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, enggak tahu (dengar) dari mana. Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari Program Strategis Nasional (PSN) pada pertengahan 2022.

Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada (27/7) tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]