kredit hp aplikasi 458Jutaan kata 374083Orang-orang telah membaca serialisasi
《pasti untung slot》
Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******
Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).
Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.
"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).
Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.
Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.
"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.
Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.
Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.
Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.
"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.
[Gambas:Video CNN]
LRT Jabodebek Ditetapkan Jadi Objek Vital Nasional******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan LRT Jabodebek sebagai objek vital nasional(obvitnas) Perkeretaapian.
Penetapan itu diputuskan lewat Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor: KP- DJKA 5 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Objek Vital Transportasi Darat Bidang Perkeretaapian Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Jabodebek PT KAI (Persero).
Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan proses penetapan LRT Jabodebek sebagai objek vital nasional telah dipersiapkan sejak Oktober tahun lalu.
Mahendro mengatakan LRT Jabodebek memiliki peran dan dampak strategis bagi penggunanya. Moda transportasi ini telah melayani lebih dari 4,5 juta pengguna sejak awal resmi dioperasikan pada Agustus lalu.
Hadirnya LRT Jabodebek selain berdampak bagi para pengguna, sambungnya, juga memiliki dampak bagi negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
LRT Jabodebek juga dinilai sebagai aset penting bagi negara, sehingga diperlukan kepastian keamanan dalam melaksanakan fungsinya sebagai sistem transportasi modern di Indonesia.
Dengan ditetapkannya LRT Jabodebek sebagai objek vital nasional, kata Mahendro, maka penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan pedoman pengamanan obvitnas.
"Sebagai sistem transportasi perkeretaapian dengan kemudi otomatis pertama di Indonesia ini, maka diperlukan pengamanan terhadap stasiun, bangunan kantor dan depo, jalur, serta fasilitas operasi lainnya agar LRT Jabodebek dapat beroperasi dengan baik. Penetapan sebagai objek vital nasional ini menjadi penting untuk melindungi aset Bangsa dan Negara," tambah Mahendro.
Di sisi lain, Mahendro mengajak masyarakat ikut berpartisipasi menjaga LRT Jabodebek. Menurutnya,masyarakat bisa ikut menjaga keamanan dengan tidak melakukan aksi vandalisme dan melaporkan secara proaktif jika mengetahui terkait hal yang berpotensi mengganggu keamanan di sekitar area operasional LRT Jabodebek.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:wede777、bestoto88、win slot 77
Terkait:hoki138、rtp live menang123、link link slot、pinjaman uku di linkaja、pinjaman dana cepat cair、link mudah maxwin、ceria777、situs gacor terpercaya 2023、pinjam uang masuk ke dana、situs terbaru slot online
bab terbaru:pinjol legal limit tinggi(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
KAI Commuter resmi impor 3 unit KRL senilai Rp783 miliar dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).
Dengan kerja sama tersebut, China kembali menikung Jepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia, setelah proyek kereta cepat beberapa tahun silam.
Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan tiga KRL itu adalah tipe KCI-SFC120-V. Ia juga menyebut impor dilakukan guna memenuhi kuota angkut penumpang yang saat ini membludak.
Ia menyebut impor tiga rangkaian KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.
Selain membeli tiga rangkaian KRL baru dari China, KAI Commuter juga sudah melakukan penandatangan kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun.
Selain itu, KAI Commuter juga telah melakukan penandatanganan kerja sama pengadaan 19 rangkaian KRL Retrofit oleh PT INKA dengan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun.
Lihat Juga :ANALISISTabungan Orang Kaya di Atas Rp5 M Melandai, Alarm Bahaya Ekonomi RI? |
Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter, Shareholder Loan dari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Pengadaan impor sarana KRL baru ini juga merupakan proses terakhir dari rangkaian pengadaan sarana KRL oleh KAI Commuter sesuai hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Marves tersebut," tutur Asdo.
Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacement kereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.
Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hal ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.
Lihat Juga :Daftar Harga BBM Terbaru per 1 Februari 2024, Shell - BP Naik |
Berdasarkan catatan Asdo, KAI Commuter mencatat total pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 290.890.677 orang pada 2023 lalu. Angka tersebut lebih besar 38 persen jika dibanding volume pada 2022 yaitu sebanyak 239.254.813 orang.
KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.
Kerja sama KAI Commuter dengan Sifang bukan yang pertama. Pada 9 November 2023 lalu, kedua perusahaan telah menandatangani MoU kerja sama dalam pengembangan sarana perkeretaapian Indonesia.
Kerja sama itu mulai dari pengadaan sarana Electric Multilple Unit (EMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga listrik maupun Diesel Multiple Unit (DMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga diesel.
Lihat Juga :Bos Bappenas Bantah Cak Imin soal Hilirisasi Ugal-Ugalan: Kami Rancang |
Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bakal berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.
Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.
"Kami akan mengadakan tiga KRL baru tahun ini dan mudah-mudahan nanti 2024 sudah bisa didatangkan. Ini butuh waktu 14-15 bulan," ucap Anne di Depo KRL Depok, Jawa Barat, Selasa 11 Juli 2023.
Lihat Juga :Mengenal PT TSI, Produsen Rokok SIN yang Buat Ustaz Solmed Kaya Raya |
Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.
"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.
Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.
Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.
"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya.
Sebelumnya, China juga menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh.
Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.
Pada 2020, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.
"Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita," kata Luhut.
[Gambas:Video CNN]
Saya berharap kunjungan kerja kami ke Jerman kali ini, dapat memperkuat diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah JermanJakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno membicarakan potensi pengembangan kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jerman.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Menteri BUMNErick Thohir mengangkat mantan Panglima TNI Yudho Margono menjadi Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero).
Informasi pengangkatan terungkap dari keterbukaan informasi yang disampaikan Hutama Karya ke Bursa.
Selain menunjuk Yudho menjadi komut, Erick Thohir juga mengangkatnya menjadi komisaris independen BUMN tersebut.
Dengan pengangkatan Yudho tersebut, berikut susunan lengkap dewan komisaris Hutama Karya
Komisaris Utama: Yudho Margono
Wakil Komisaris Utama: Muhamad Lukman Edy
Komisaris: Chairiah
Komisaris Independen: Wahyu Muryadi
Komisaris: Susdiyarto Agus Praptono
Komisaris Independen: Agung Sabar Santoso
Komisaris: Iwan Suprijanto
[Gambas:Video CNN]
Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologisJakarta (ANTARA) - Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama tengah menyiapkan policy briefdan naskah akademik kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor layanan semua agama. "Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis, melainkan bagaimana melahirkan fleksibilitas layanan yang menjangkau umat," ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Suyitno menekankan pentingnya penggunaan data sebagai landasan kebijakan, termasuk terkait revitalisasi kantor urusan agama. Optimalisasi peran KUA ini telah dicanangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak awal 2021. Fokus revitalisasi bukan hanya pada fasilitas fisik, tetapi juga fleksibilitas layanan.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan 500 ribu ton beras importelah masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sisa penugasan impor tambahan tahun lalu sebesar 1 juta ton.
"Sudah masuk (500 ribu ton)," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).
Sementara, untuk kuota beras impor sebanyak 2 juta ton tahun ini masih dalam proses.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan beras impor yang akan masuk pada tahun ini diperkirakan 3 juta ton, yakni gabungan 1 juta ton kuota tambahan tahun lalu dan 2 jua ton kuota tahun ini.
"Kalau 2023 kan 2 juta, ditambah 1,5 juta ton. Kan sisanya 1 juta. Nah tahun ini 2 juta. Kuota itu kan diterbitkan tahun lalu dan enggak bisa penuhi semua (di 2023), jadi untuk carry over 2024," katanya, dikutip detikcom.
Untuk beras impor 2 juta ton tahun ini, sambungnya, masih melihat terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri. Jika produksi dalam negeri cukup untuk cadangan beras pemerintah (CBP), maka impor tidak akan dilakukan lagi.
"Nanti kuota 2 juta, misalnya sudah cukup impor sejuta, ya kalau kurang ya kita nambah, bukan kuota itu harus habis. Tetapi kalau tanam itu 2 juta ha, 2 juta ha, ya kita enggak usah impor, kenapa harus impor? Tetapi ini harus kita kerjain, Pak Presiden minta kita punya cadangan 3 juta ton," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)《pasti untung slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,tarkam88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pasti untung slot》bab terbaru。