maret slot 454Jutaan kata 778649Orang-orang telah membaca serialisasi
《angka jitu renovasi rumah》
Kemenhub Tegaskan Komitmen Indonesia Sentris Lewat PSN Perkeretaapian******
Pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia terus digenjot oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transportasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan paradigma Indonesia Sentris.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan hal ini terlihat dari dua proyek strategis nasional (PSN) perkeretaapian yang telah diselesaikan, yaitu LRT Sumsel di Kota Palembang dan Kereta Api Makassar-Parepare rute Maros-Barru.
"Angkutan massal kereta api adalah angkutan masa depan. Setiap kota seyogyanya memiliki moda transportasi massal untuk mengurangi kemacetan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).
Saat ini, tersedia tujuh koridorfeeder, di mana dua di antaranya disediakan oleh Pemerintah Kota yang mengakomodir sampai ke komplek perumahan untuk mempermudah akses masyarakat menuju LRT Sumsel.
Sementara itu, proyek kedua, yaitu Kereta Api Makassar Pare-Pare, dengan nilai investasi pembangunan sekitar Rp9,28 triliun, yang berasal dari APBN, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.
Adapun jalur yang sudah terbangun saat ini yakni sekitar lebih dari 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros hingga perbatasan Kabupaten Barru melewati 10 stasiun.
"Kehadiran kereta api pertama di Sulawesi ini merupakan wujud nyata pembangunan secara merata di seluruh wilayah, yang dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat," tutur Menhub.
Sebagai informasi, dalam rentang waktu 2014-2023, berbagai pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian dilakukan. Proyek ini meliputi peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 1.900,54 km'sp dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.683,44 km'sp.
Beberapa di antaranya yaitu pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 152,46 km (jalur ganda), LRT Jabodebek sepanjang 49,21 km (jalur ganda), LRT Sumsel sepanjang 23,4 km (jalur ganda), serta LRT jakarta sepanjang 5,8 km (jalur ganda).
(rir/rir)Kementan siapkan lahan Sumsel jadi penyangga pangan demi tekan impor******
Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. ....Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan lahan rawa di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian produktif sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional dan menekan impor beras.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******
Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.
Lihat Juga :![]() |
Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).
"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.
Pilihan Redaksi
|
Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.
Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.
"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.
Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).
Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.
"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.
Lihat Juga :![]() |
Label:mansion77、cara menggunakan aplikasi kredivo、trik menang game slot online
Terkait:susubet、lapakmpo、jepangslot、trainocate、bataratoto、slot gacor jackpot、cara kredit barang di lazada、kredivo di tokopedia、link slot terbaru gacor、slot depo 50 50
bab terbaru:slot gacor terbaru hari ini(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Thailanddan Vietnamdiuntungkan tatkala masyarakat Indonesia beribadah haji dan umrah ke Arab Saudi.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena perjanjian dagang Thailand dan Vietnam dengan Arab Saudi telah terjalin mesra.
Zulhas mengatakan lauk pauk dari konsumsi jemaah Haji RI dipasok dari Thailand dan Vietnam.
"Yang haji kita, yang untung Vietnam dan Thailand," imbuh Zulhas.
Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong perjanjian dagang dengan Arab Saudi.
Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan misi dagang ke Arab Saudi pada Januari 2023 lalu. Dari misi dagang itu sebut dihasilkan kontrak senilai US5,7 juta atau sekitar Rp2,41 triliun (asumsi kurs Rp15.495 per dolar AS).
Adapun misi dagang ke Arab Saudi itu dikhususkan untuk memasukkan produk UMKM ke negara tersebut.
"Misi dagang merupakan komitmen Kemendag untuk melakukan promosi pada pasar-pasar tujuan ekspor non tradisional," ucap Zulhas.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/agt)Waspada dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di NTT mulai tanggal 4 MaretKupang (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai tanggal 4 Maret hingga 8 Maret 2024.
Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Jack Ma didepak dari Ant Group usai perusahaan gagal melantai di bursa buntut kritiknya kepada rezim Presiden China Xi Jinping.
Tersisihnya Ma dari perusahaannya sendiri merupakan bagian dari restrukturisasi Ant Group. Bank Sentral China pun merestui perusahaan tersebut tak lagi memiliki pengendali, di mana posisi tersebut selama ini dijalankan Ma.
Restrukturisasi itu menyebabkan hak suara Jack Ma di perusahaan menyusut drastis dari 53,46 persen menjadi hanya 6,21 persen. Rencana menyingkirkan Ma dari Ant Group ini sudah dilakukan sejak Januari 2023 lalu.
Ant Group adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Alibaba (BABA), yang juga didirikan oleh Jack Ma. Ant Group didirikan Ma pada Oktober 2014 lalu.
Rencananya, perusahaan yang menjual berbagai produk keuangan di China itu akan melantai di Bursa Efek Shanghai pada November 2020 lalu. Sayang, rencana Initial Public Offering (IPO) itu harus ditunda buntut pidato kontroversial Jack Ma yang mengkritik pemerintah Xi Jinping.
Ia mengkritik regulator China pada akhir Oktober 2020 dalam sebuah konferensi di Shanghai. Regulator dianggap menghambat inovasi dan tidak memiliki risiko sistem keuangan yang sehat.
"Yang kami butuhkan adalah membangun sistem keuangan yang sehat, bukan risiko keuangan yang sistematis. Berinovasi tanpa risiko berarti mematikan inovasi. Tidak ada inovasi tanpa risiko di dunia," ujar Ma kala itu.
Tak lama berselang, Ma diinterogasi oleh regulator pada 2 November 2020 alias beberapa hari dari debut pencatatan saham perdana Ant Group. Interogasi itu berujung penangguhan IPO Ant Group oleh regulator China pada 6 November 2020 silam.
Jack Ma pun sempat kucing-kucingan dengan Xi Jinping selepas kritik tersebut. Ma sempat menghilang dari mata publik untuk beberapa waktu sebelum akhirnya pulang kembali ke China pada Maret 2023 lalu.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.
Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.
"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).
Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.
Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.
Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.
Lihat Juga :Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng |
"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).
Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.
Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.
Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.
Lihat Juga :Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan |
Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.
Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.
"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.
"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.
Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.
Lihat Juga :Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP |
Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.
"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.
Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.
"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.
Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.
Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.
"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.
Lihat Juga :Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen |
Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan, program One Village One Product (OVOP) bisa mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk dapat menembus pasar global.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.
Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.
"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).
Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.
Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.
Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.
Lihat Juga :Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng |
"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).
Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.
Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.
Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.
Lihat Juga :Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan |
Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.
Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.
"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.
"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.
Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.
Lihat Juga :Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP |
Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.
"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.
Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.
"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.
Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.
Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.
"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.
Lihat Juga :Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen |
《angka jitu renovasi rumah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,yakinqqHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《angka jitu renovasi rumah》bab terbaru。