petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

real maxwin

kredit hp cicilan 0 428Jutaan kata 184502Orang-orang telah membaca serialisasi

《real maxwin》

Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi******

Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan saat jumpa pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto
kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.

“Beberapa langkah yang sudah kita minta, kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Dia merinci hal pertama yang harus dilakukan yakni pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Hal itu, kata Tito baru dilakukan oleh 221 daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Jadi harga di pantau di pasar-pasar, juga dicek di Bulog punya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar agar kita paham betul perkembangan harga dan dinamika stok yang ada,” jelas Tito.

Kedua, melakukan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh kepala daerah dan beranggotakan Forkopimda, Bulog, BPS, dan asosiasi pengusaha. Hal itu baru dikerjakan oleh 186 daerah se-Indonesia.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting seperti beras, minyak goreng, cabe, dan lainnya terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri. Keempat, pencanangan gerakan menanam terutama yang cepat panen yaitu cabe.

“Cabe itu kalau dikerjakan oleh semua daerah swasembada masing masing, yang nggak akan mungkin terjadi kenaikan harga cabe. Ini dikerjakan hanya 104 daerah, ada juga yang cuek-cuek aja,” jelas Tito.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan. Total, baru ada 161 daerah yang turut serta dalam gerakan pasar murah tersebut.

Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Hal ini baru dilakukan oleh 117 daerah se-Indonesia. Ketujuh, membangun korelasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasukan.

“Jadi daerah daerah yang surplus misalnya surplus cabe, surplus beras ini kerja sama antar daerah, ada 69 daerah yang mengerjakan ini,” kata Tito.

Kedelapan, merealisasikan dana Belanja Tak Terduga (BTR) untuk mendukung pengendalian inflasi. Saat ini baru ada 22 daerah yang melaksanakan. Kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD, berupa subsidi transportasi dari APBD. Hal ini baru dilaksanakan oleh 37 daerah.

Tito optimistis jika sembilan hal tersebut dilakukan oleh semua daerah di Indonesia maka bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024.


Baca juga: Rupiah merosot ke Rp15.742 per dolar AS akibat kenaikan inflasi
Baca juga: BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Baca juga: CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkes perluas layanan penyakit prioritas, bantu alkes RS TNI/Polri******

Kemenkes perluas layanan penyakit prioritas, bantu alkes RS TNI/Polri
Proses pemasangan alat kesehatan di Rumah Sakit Sukanto POLRI. ANTARA/HO-Kemenkes.
Salah satu upaya pemerintah melalui Kemenkes dengan memberikan dukungan pemenuhan alat kesehatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak  pada RS TNI, Polri, dan perguruan tinggi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) ke Rumah Sakit (RS) milik TNI, Polri, dan perguruan tinggi guna memperbaiki mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan RS dan layanan penyakit prioritas nasional. "Salah satu upaya pemerintah melalui Kemenkes dengan memberikan dukungan pemenuhan alat kesehatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak  pada RS TNI, Polri, dan perguruan tinggi," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Azhar mengatakan perluasan layanan KJSU sejalan dengan transformasi kesehatan pada layanan rujukan, yang merupakan salah satu dari enam pilar transformasi kesehatan di Indonesia. Perluasan layanan KJSU ditetapkan pada 20 RS milik TNI, lima RS milik Polri, dan 11 RS  milik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah siap menerima alat kesehatan KJSU.

Baca juga: Kemenkes serap Rp5,6 triliun belanja alkes untuk penyakit prioritas Sejumlah alat kesehatan tersebut antara lain Magnetic Resonance Imaging(MRI), USG Doppler untuk pemeriksaan kondisi pembuluh darah dan alirannya, alat untuk prosedur endourologi, laser holmium yang digunakan untuk memecahkan batu saluran kemih, serta Intra-Aortic Balloon Pump (IABP) atau alat untuk meringankan beban kerja jantung memompa darah. "Ekokardiografi (EKG) untuk pemeriksaan jantung menggunakan ultrasounddan alat pemeriksaan Imunohistokimia (IHK) untuk deteksi kanker payudara," tambahnya. Beberapa alat kesehatan, kata Azhar, telah sampai di rumah sakit dan telah dipasang serta dilakukan uji fungsi, antara lain MRI 1,5 T di RS Universitas Udayana dan RS Pendidikan Universitas Padjadjaran.

Baca juga: Kemenkes bekali 10 ribu puskesmas dengan alat USG

Selanjutnya USG Doppler di RS Bhayangkara Medan, RS Bhayangkara Makassar, RS Bhayangkara Samsoeri Mertojoso Surabaya, RSU Bhayangkara Sartika Asih, dan RSAU dr. M. Salamun. Kemudian laser holmium di RSUPAD Gatot Soebroto, RS Umum Bhayangkara R Said Sukanto, RS Umum AL Dr Mintoharjo, RSAL dr. Ramelan, dan RS Pusat AU dr. Esnawan Antariksa. Sedangkan IABP di RS Pendidikan Universitas Padjadjaran dan RS Pusat AU dr. Esnawan Antariksa. "Alat kesehatan yang lain secara bertahap sedang dan akan dikirim, dipasang, dan dilakukan uji fungsi di rumah sakit," ucapnya.

Baca juga: Kemenkes: Belanja alkes jangka panjang antar RI jadi negara maju
Baca juga: Kadin: Belanja alat kesehatan jangka panjang capai Rp60 triliun

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

ITB ikut bantu identifikasi sumber gempa di Sumedang******

ITB ikut bantu identifikasi sumber gempa di Sumedang
Kondisi salah satu rumah yang mengalami kerusakan cukup parah pascagempa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (2/1/2024). (ANTARA/Rubby Jovan)
Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Badan Geologi. Kemungkinan ada sumber gempa di sana, yakni aktivitas dari Sesar Cileunyi-Tanjungsari
Bandung (ANTARA) - Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan akan ikut serta membantu mengidentifikasi gempa bumi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk menentukan lebih jelas sumber gempa yang telah merusak ratusan rumah milik warga setempat.

"Belajar dari gempa yang terjadi di Sumedang, kami akan mencari parameter yang lebih jelas. Kemungkinan nanti akan dimasukkan ke dalam sumber-sumber gempa baru yang terjadi di Indonesia," kata Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Meilano di Bandung, Selasa.

Baca juga: 400 rumah rusak & 500 orang mengungsi akibat gempa susulan di Sumedang

Irwan mengatakan dirinya sepakat dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi (PVMBG) yang menyatakan gempa bumi tersebut diperkirakan terjadi karena adanya aktivitas Sesar Cileunyi-Tanjungsari.

“Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Badan Geologi. Kemungkinan ada sumber gempa di sana, yakni aktivitas dari Sesar Cileunyi-Tanjungsari,” katanya.

Menurutnya ada kemungkinan pemicu gempa tersebut karena adanya pergerakan sesar aktif.

“Namun, masih perlu dicari untuk jelasnya. Baik parameter sumber gempanya, panjangnya, tingkat aktivitasnya, maksimum magnitudonya, serta lain sebagainya," kata dia.

Baca juga: Kementerian PUPR: Kondisi terowongan Tol Cisumdawu aman pascagempa

Selain itu, lanjut dia hal lain yang menjadi perhatian adalah kekuatan gempa yang tidak terlalu besar, namun dapat menimbulkan dampak kerusakan yang signifikan.

"Terdapat tiga hal yang menjadi fokus, pertama adalah ternyata ada sumber gempa yang tidak terlalu besar dari magnitudo-nya, namun ternyata cukup dangkal kedalamannya,” kata Irwan.

Menurut dia, kondisi geografis wilayah di Sumedang dan sekitarnya yang memiliki banyak penduduk dan telah dipadati bangunan, sehingga dapat berpotensi menimbulkan banyak kerusakan saat terjadi bencana.

Oleh karena itu, Irwan meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana gempa yang walaupun kekuatannya tidak terlalu besar, namun tetap dapat menimbulkan dampak kerusakan.

"Hal inilah yang perlu menjadi pembelajaran, khususnya bagi masyarakat di Jawa Barat. Sebab, kita juga pernah ada kejadian yang mirip, yakni gempa Cianjur pada November tahun lalu. Meski kekuatannya berbeda, tapi tetap memberikan kerusakan yang signifikan," kata dia.

Baca juga: Kemarin, gempa di Sumedang hingga tsunami di Jepang

 

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:10 situs slot terbaik

Perbarui waktu:2024-07-06

Daftar bab terbaru
cara isi dana slot
taipan3388
bocoran admin riki slot hari ini
buku togel 03
zeus 138 slot
slot deposit pulsa xl 5000
jayapoker
qq slots
angka jitu ular masuk rumah
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot online baru
Bab 2 slot gacor terpercaya pragmatic play
Bab 3 slot gacor via ovo
Bab 4 angka yang jitu malam ini
Bab 5 gacor 88 slot login
Bab 6 234slot
Bab 7 situs slot mudah menang
Bab 8 102 pinjol resmi ojk
Bab 9 turbo slot 777 login
Bab 10 cara pinjam uang online di lazada
Bab 11 slot akun dana
Bab 12 slot gacor vietnam
Bab 13 kredit easy legal atau ilegal
Bab 14 link slot gacor jam sekarang
Bab 15 situs slot gacor terpercaya bonus new member
Bab 16 pinjaman online amanah
Bab 17 erek bergambar 2d
Bab 18 hadir777
Bab 19 ah4d slot
Bab 20 area layanan kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7130bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Pengubah saya yang tidak terbatas

sirkuitpoker
Rafael Alun akan divonis pada Kamis, 4 Januari
Sidang pembacaan duplik dengan terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya.
Jadi kami jadwal hari Kamis tanggal 4 untuk pembacaan putusan
Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo akan divonis pada Kamis, 4 Januari 2024 oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Itu tadi jawaban kedua atau duplik dari penasihat hukum. Ini tidak perlu ditanggapi lagi oleh penuntut umum, selanjutnya adalah giliran majelis hakim untuk membacakan putusan (vonis). Jadi kami jadwal hari Kamis tanggal 4 untuk pembacaan putusan," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa mengakhiri sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa.

Adapun dalam sidang pembacaan duplik hari ini, Rafael alun melalui kuasa hukumnya meminta majelis hakim melepaskan dirinya dari segala tuntutan.

Kuasa hukum yakin kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sehingga dimohonkan pula pemulihan nama baik, hak-hak, serta sederet aset terdakwa.

Baca juga: Rafael Alun minta dilepaskan dari segala tuntutan

Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Gratifikasi itu diduga diterima Rafael Alun dan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi itu.

"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Selain itu, Rafael bersama istrinya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp100 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

ligabetwin
Rafael Alun akan divonis pada Kamis, 4 Januari
Sidang pembacaan duplik dengan terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya.
Jadi kami jadwal hari Kamis tanggal 4 untuk pembacaan putusan
Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo akan divonis pada Kamis, 4 Januari 2024 oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Itu tadi jawaban kedua atau duplik dari penasihat hukum. Ini tidak perlu ditanggapi lagi oleh penuntut umum, selanjutnya adalah giliran majelis hakim untuk membacakan putusan (vonis). Jadi kami jadwal hari Kamis tanggal 4 untuk pembacaan putusan," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa mengakhiri sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa.

Adapun dalam sidang pembacaan duplik hari ini, Rafael alun melalui kuasa hukumnya meminta majelis hakim melepaskan dirinya dari segala tuntutan.

Kuasa hukum yakin kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sehingga dimohonkan pula pemulihan nama baik, hak-hak, serta sederet aset terdakwa.

Baca juga: Rafael Alun minta dilepaskan dari segala tuntutan

Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Gratifikasi itu diduga diterima Rafael Alun dan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi itu.

"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Selain itu, Rafael bersama istrinya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp100 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Aku bukan Zhong Kui

cara pinjam uang di bank bri online
Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024). ANTARA/HO-KSP.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.

“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.

Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.

“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.

“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

sebuah surga

707 slot
Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan saat jumpa pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto
kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.

“Beberapa langkah yang sudah kita minta, kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Dia merinci hal pertama yang harus dilakukan yakni pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Hal itu, kata Tito baru dilakukan oleh 221 daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Jadi harga di pantau di pasar-pasar, juga dicek di Bulog punya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar agar kita paham betul perkembangan harga dan dinamika stok yang ada,” jelas Tito.

Kedua, melakukan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh kepala daerah dan beranggotakan Forkopimda, Bulog, BPS, dan asosiasi pengusaha. Hal itu baru dikerjakan oleh 186 daerah se-Indonesia.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting seperti beras, minyak goreng, cabe, dan lainnya terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri. Keempat, pencanangan gerakan menanam terutama yang cepat panen yaitu cabe.

“Cabe itu kalau dikerjakan oleh semua daerah swasembada masing masing, yang nggak akan mungkin terjadi kenaikan harga cabe. Ini dikerjakan hanya 104 daerah, ada juga yang cuek-cuek aja,” jelas Tito.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan. Total, baru ada 161 daerah yang turut serta dalam gerakan pasar murah tersebut.

Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Hal ini baru dilakukan oleh 117 daerah se-Indonesia. Ketujuh, membangun korelasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasukan.

“Jadi daerah daerah yang surplus misalnya surplus cabe, surplus beras ini kerja sama antar daerah, ada 69 daerah yang mengerjakan ini,” kata Tito.

Kedelapan, merealisasikan dana Belanja Tak Terduga (BTR) untuk mendukung pengendalian inflasi. Saat ini baru ada 22 daerah yang melaksanakan. Kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD, berupa subsidi transportasi dari APBD. Hal ini baru dilaksanakan oleh 37 daerah.

Tito optimistis jika sembilan hal tersebut dilakukan oleh semua daerah di Indonesia maka bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024.


Baca juga: Rupiah merosot ke Rp15.742 per dolar AS akibat kenaikan inflasi
Baca juga: BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Baca juga: CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Biarkan orang itu pergi

telkom4d
KPU minta paslon tak pakai akronim dan istilah asing tanpa penjelasan saat debat
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (tengah) bersama dengan anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Yulianto Sudrajat (kanan) menjawab pertanyaan awak media di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024). (ANTARA/Hana Kinarina)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada masing-masing tim sukses agar para pasangan calon (paslon) tidak lagi menggunakan akronim atau singkatan dan istilah asing saat debat pilpres, termasuk pada debat ketiga yang digelar Minggu (7/1).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah menyarankan para paslon agar sedapat mungkin langsung menjelaskan bila terpaksa menggunakan singkatan maupun istilah asing yang belum familiar supaya gelaran debat dapat berjalan efektif.

"Supaya calon yang akan berdebat itu menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan, atau istilah yang secara umum belum populer digunakan supaya debatnya efektif, tidak lagi menambah pertanyaan itu singkatan dari apa,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat.

Hasyim berharap para capres yang akan berdebat nanti dapat memberikan jawaban maupun mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami oleh satu sama lain.

Sementara pada kesempatan yang sama, anggota KPU RI August Mellaz menambahkan pihaknya telah menyepakati agar moderator juga menjalankan fungsi sebagai penegas bila nantinya ada penggunaan akronim atau istilah asing saat debat tanpa mengurangi batas waktu yang sudah ditentukan.

“Tapi kalau memang itu terjadi disepakati bahwa moderator akan menjalankan fungsi untuk mempertegas terkait dengan akronim ataupun istilah tanpa mengurangi waktu setiap paslon pada saat debat, itu sudah clear,” jelas Mellaz.

Ia mengatakan kesepakatan itu menjadi salah satu hasil evaluasi KPU bersama dengan timses paslon maupun stasiun televisi penyelenggara terkait gelaran debat pilpres kedua yang mempertemukan para cawapres pada Jumat (22/12/2023).

Adapun debat pilpres ketiga akan diselenggarakan di Istora Senayan pada tanggal 7 Januari 2024 dan ditayangkan di Garuda TV serta jaringan MNC Group, yakni MNC TV, RCTI, Global TV, dan iNews TV mulai pukul 19.00 WIB.

Debat yang akan mempertemukan para capres untuk kedua kalinya tersebut mengangkat tema seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Airlangga yakin Prabowo unggul dalam debat ketiga pilpres

Baca juga: TKN sebut debat ketiga jadi ajang Prabowo jelaskan tentang pertahanan

Baca juga: Jawab kritik Cak Imin soal panelis debat, TKN: Unhan independen

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju pagi berbintang

sihoki88
Mendagri harap kepala daerah lakukan sembilan hal kendalikan inflasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan saat jumpa pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto
kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.

“Beberapa langkah yang sudah kita minta, kami sudah memberikan pedoman kepada teman-teman di daerah untuk melakukan paling tidak sembilan langkah untuk menjaga inflasi di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Dia merinci hal pertama yang harus dilakukan yakni pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Hal itu, kata Tito baru dilakukan oleh 221 daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Jadi harga di pantau di pasar-pasar, juga dicek di Bulog punya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar agar kita paham betul perkembangan harga dan dinamika stok yang ada,” jelas Tito.

Kedua, melakukan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh kepala daerah dan beranggotakan Forkopimda, Bulog, BPS, dan asosiasi pengusaha. Hal itu baru dikerjakan oleh 186 daerah se-Indonesia.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting seperti beras, minyak goreng, cabe, dan lainnya terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri. Keempat, pencanangan gerakan menanam terutama yang cepat panen yaitu cabe.

“Cabe itu kalau dikerjakan oleh semua daerah swasembada masing masing, yang nggak akan mungkin terjadi kenaikan harga cabe. Ini dikerjakan hanya 104 daerah, ada juga yang cuek-cuek aja,” jelas Tito.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan. Total, baru ada 161 daerah yang turut serta dalam gerakan pasar murah tersebut.

Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Hal ini baru dilakukan oleh 117 daerah se-Indonesia. Ketujuh, membangun korelasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasukan.

“Jadi daerah daerah yang surplus misalnya surplus cabe, surplus beras ini kerja sama antar daerah, ada 69 daerah yang mengerjakan ini,” kata Tito.

Kedelapan, merealisasikan dana Belanja Tak Terduga (BTR) untuk mendukung pengendalian inflasi. Saat ini baru ada 22 daerah yang melaksanakan. Kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD, berupa subsidi transportasi dari APBD. Hal ini baru dilaksanakan oleh 37 daerah.

Tito optimistis jika sembilan hal tersebut dilakukan oleh semua daerah di Indonesia maka bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024.


Baca juga: Rupiah merosot ke Rp15.742 per dolar AS akibat kenaikan inflasi
Baca juga: BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Baca juga: CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024