pmg88

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Bos Bappebti Pede Bursa CPO Bisa Diluncurkan Juni Ini******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) optimistis minyak kelapa sawitmentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas pada Juni mendatang.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko. Ia mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai mengerucutkan alternatif kebijakan dari bursa CPO tersebut.

"Kami harapkan kebijakan ini bisa selesai dan launchingseperti janji perintah menteri perdagangan, tetap Juni," ujarnya di Kantor Bappebti, Jakarta, Jumat (19/5).

Adapun kebijakan yang diatur adalah CPO yang masuk dalam bursa adalah uang khusus untuk diekspor. Kemudian, CPO yang masuk bursa pun hanya untuk CPO HS 15.111.000.

Selain Permendag tentang ekspor, pihaknya juga tengah merancang Peraturan Bappebti serta Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka.

Menurut Budi, dengan diimplementasikannya ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia tersebut, harapannya akan terbentuk price referencedi bursa karena terjadinya transaksi adalah many to manypembeli dan penjual.

Tak hanya itu, harga yang terbentuk juga akan transparan dan akuntabel sertareal time. Dengan begitu, hal tersebut dapat dipergunakan dalam penentuan harga patokan ekspor (HPE) oleh Kemendag dan bea Keluar (BK) oleh Kementerian Keuangan (kemenkeu).

"Di sisi hulu kebijakan ini juga dapat memperbaiki harga TBS bagi petani/PKS," imbuh Didid.

Meski demikian, ia menyebut pada Juni hanya Bursa CPO saja yang diluncurkan. Sementara, pembentukan harga acuan baru bisa terbentuk pada akhir tahun ini.

Pasalnya, saat bursa diluncurkan tentu pesertanya belum ada. Oleh karena itu, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi.

[Gambas:Video CNN]

"Saya belum bisa bilang kami sudah berhasil tapi setidaknya ini satu langkah lebih maju. Dan sakit perut saya sudah tidak terlalu sakit," ujar Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Erick Beri Peringatan ke Direksi dan Komisaris Baru BSI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi peringatan kepada jajaran direksi dan komisaris baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk dapat memperbaiki keseluruhan sistem operasional perusahaan, termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah.

Jika tidak ada perbaikan, Erick tidak segan untuk kembali melakukan perombakan.

"Saya sudah berpesan untuk benar-benar menjaga BSI karena ini milik semua umat dan punya potensi besar dalam perekonomian Indonesia di masa yang akan datang," ujar Erick dari Tokyo, Jepang, Senin (22/5).

"Kita mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat. Reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik. Sebagai pemimpin, tentu kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Jangan sampai merusak kepercayaan dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Erick sendiri mengaku selalu intens memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap BUMN, tak terkecuali dengan peristiwa yang terjadi pada BSI. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu menilai gangguan terhadap BSI merupakan hal yang tak bisa ditolerir.

"Sekali lagi, reputasi BSI harus dijaga dengan baik. Ini jadi bahan evaluasi dan kita tak ingin terulang lagi. Mitigasi risiko penggunaan teknologi di sektor finansial harus sangat ketat," tegasnya.

Hari ini, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI menunjuk mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Komisaris Utama menggantikan Adiwarman Azwar Karim yang diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.

Pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Nizar Ali sebagai Komisaris dan mengangkat Abu Rokhmad sebagai penggantinya.

Selain itu, RUPST menunjuk Saladin D Effendi sebagai Direktur Information Technology dan Grandhis Helmi H sebagai Direktur Risk Management menggantikan Achmad Syafii dan Tiwul Widyastuti.

Berikut susunan Dewan Komisaris BSI hasil RUPST Senin (22/5):

- Komisaris Utama/Independen: Muliaman D Hadad*
- Wakil Komisaris Utama/Independen: Adiwarman Azwar Karim
- Komisaris: Suyanto
- Komisaris: Masduki Baidlowi
- Komisaris: Imam Budi Sarjito
- Komisaris: Sutanto
- Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan
- Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat
- Komisaris Independen: Mohamad Nasir
- Komisaris: Abu Rokhmad*

Dewan Direksi BSI:

- Direktur Utama: Hery Gunardi
- Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
- Direktur Retail Banking: Ngatari
- Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
- Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
- Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi
- Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
- Direktur Treasury & International Banking: Moh Adib
- Direktur Information Technology: Saladin D Effendi*
- Direktur Risk Management: Grandhis Helmi H*

Dewan Pengawas Syariah:

• Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
• Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
• Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, M.A
• Anggota : Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS

Keterangan: (*) direksi/komisaris baru

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan budidaya

Paripurna DPR, PKS******

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Setidaknya ada dua fraksi yang meminta hal tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5).

Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Senada, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. 

Terlebih, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.

"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Aulia.

Sementara, sembilan fraksi lainnya menyetujui pemerintah melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada pimpinan DPR RI.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang konsisten pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Jumat (19/5) lalu.

Kemudian, laju inflasi pun disusun dengan target kisaran rendah mulai dari 1,5 persen sampai 3,5 persen. Hal ini berkaca pada tingkat inflasi Indonesia yang memang menjadi salah satu terbaik di antara negara G20.

[Gambas:Video CNN]

berbaris menuju kekaisaran

Bappebti Berharap Aturan Pindah Pengawasan Kripto ke OJK Kelar Juni******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menargetkan pembuatan rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait pemindahan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selesai Juni mendatang.

Pemindahan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK itu tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam aturan tersebut, OJK akan mengawasi sektor keuangan secara menyeluruh, mulai dari perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, fintech, kripto, hingga koperasi.

Namun, pemerintah dan DPR menyadari diperlukan waktu transisi antara OJK dan Bappebti tanpa mengganggu perkembangan transaksi aset kripto yang sedang berjalan.

Ia pun menyebut saat ini pihaknya dan para pemangku kepentingan tengah menyusun rancangan PP terkait hal tersebut.

"Paling lambat Juli (rancangan PP selesai), tapi target dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selesai Juni. Juni adalah bulan keramat di Keramat Raya (alamat Kantor Bappebti)," ucap Didid di Kantor Bappebti, Jakarta, Jumat (19/5).

Ia menyebut mekanisme dalam rancangan PP yang dimaksud harus seminimal mungkin memberikan goncangan pada industri.

Bahkan, kata Didid, pengalihan tersebut harus berdampak positif bagi perkembangan industri maupun dampak terkait stabilisasi sektor keuangan.

Ia pun berjanji Bappebti akan terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga peralihan masa transisi tersebut akan berjalan dengan baik nantinya.

[Gambas:Video CNN]

Dengan pemindahan pengawasan kripto ini, OJK nantinya akan mendapuk seorang kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto yang merangkap menjadi anggota dewan komisioner.

Mengutip Pasal 335 ayat 2 b UU PPSK, kepala eksekutif yang dimaksud akan diangkat dan ditetapkan paling lambat tujuh bulan terhitung sejak UU PPSK diundangkan.

Nah, sebelum ada pejabat terkait, maka pengawasannya akan dilakukan oleh pejabat definitif, yakni kepala eksekutif pengawas perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Dewa Perang bertanda Naga

Mendag Resmikan Okabe Gallery Jepang, Nilai Investasi Hampir Rp400 M******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan Okabe Gallery dengan nilai investasi hampir Rp400 miliar di Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (19/5).

Okabe Gallery merupakan toko bahan bangunan berkonsep pertama di Indonesia besutan PT Okabe Hardware Indonesia (OHI), perusahaan penanaman modal asing yang merupakan anak perusahaan Okabe Co., Ltd Japan yang berpusat di Tokyo, Jepang.

"Kita baru saja meresmikan gallery Okabe menunjukkan kepercayaan negara-negara sahabat untuk investasi di sini karena melihat keadaan kita mumpuni," ungkap Zulkifli Hasan.

Zulkifli menuturkan perekonomian Indonesia kembali menunjukkan resiliensi di tengah dinamika perekonomian global yang terus melambat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan
ekonomi nasional yang melanjutkan tren yang kuat pada kuartal I 2023, yakni sebesar 5,03 persen (yoy).

Ia menyebut kuatnya pertumbuhan ekonomi kuartal I 2023 didukung oleh aktivitas konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi sebesar 52,88 persen. Sektor ritel pun memiliki kontribusi penting dalam mendorong konsumsi rumah tangga tersebut.

Lihat Juga : Pejabat BI hingga Anak Buah Sri Mulyani Lolos Seleksi Tahap II DK OJK

Dalam kesempatan yang sama, Vice President PT OHI Budi Arianto Kho menyebut nilai investasi pembukaan Okabe Gellery hampir Rp400 miliar.

"Nilai investasinya hampir mencapai Rp400 miliar. Gedung ini adalah milik Okabe. Jadi sudah beli Rp200 miliar dan sisanya adalah investasi untuk stok dan renovasi lainnya," ujarnya.

Budi pun menyebut semua pekerja di Okabe Gallery adalah masyarakat lokal. Ia mengatakan Okabe memang berasal dari Jepang, namun 99 persen karyawan adalah warga Indonesia.

"Terutama di Tangerang Selatan semua pekerja kita dari sini," ucapnya.

Budi menambahkan hampir semua produk yang dijual di Okabe Gallery pun merupakan buatan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

[Gambas:Video CNN]

Toko Hitam Tuhan Tuhan

Gunung Agung Bantah PHK Sepihak 350 Karyawan: Tidak Benar, Menyesatkan******

PT GA Tiga Belas alias Toko Buku Gunung Agung membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 350 karyawannya, seperti yang dituduhkan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek).

Direksi Gunung Agung menegaskan sudah menerima surat dari Aspek tertanggal 24 Maret 2023 dan telah memberikan seluruh balasan sesuai kondisi perusahaan. Namun, pihak Gunung Agung mengklaim tidak mendapat balasan dari Aspek maupun para eks pekerja.

PT GA Tigas Belas menyinggung 16 orang eks pekerjanya yang diklaim mengajukan tuntutan kepada perusahaan melalui Aspek. Namun, para pekerja tersebut sejatinya telah habis kontrak pada 2022.

Gunung Agung mengklaim menjunjung proses bipartit dan tripartit di setiap perselisihan hak ketenagakerjaan. Namun, mereka tidak menampik adanya penutupan toko di beberapa daerah, bahkan menyusul di seluruh outlet Gunung Agung di Indonesia.

"Terkait pemberitaan yang beredar, di mana Toko Buku Gunung Agung seolah-olah dianggap telah melakukan PHK massal sebanyak 350 orang secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, karena kami selalu mengikuti pelaksanaan proses efisiensi dan efektivitas usaha sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tandas perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Aspek Mirah Sumirat menyebut pihaknya mendapat laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal di Gunung Agung. Aduan tersebut diklaim mencakup proses PHK hingga hak-hak normatif yang wajib dibayarkan perusahaan.

"Ironisnya para pekerja yang di-PHK tersebut tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi sebesar 1 bulan gaji," ungkap Mirah dalam keterangannya.

Mirah juga mengungkapkan manajemen Toko Buku Gunung Agung telah mempekerjakan karyawan kontrak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku selama bertahun-tahun. Pekerja dikontrak berulang-ulang dengan masa kerja terus-menerus.

[Gambas:Video CNN]