dewa gacor 88 slot

Berasal dari negeri asing

Kolaborasi Indonesia dan Vietnam untuk Kedepankan Sentralitas ASEAN******

ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melanjutkan roadshowke Vietnam pada 12-14 Maret 2023.

Roadshowkali ini bertujuan untuk mempromosikan integrasi dan kerja sama ekonomi kawasan untuk memajukan ASEAN Centrality.

Sebagai bagian dari misi roadshowke Vietnam saat ini, Keketuaan ASEAN-BAC bertujuan mendorong bisnis dan pemerintah di Vietnam untuk turut berpartisipasi dalam lima prioritas dan delapan legacy projects, yang meliputi kerja sama perdagangan regional, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan yang terbaru adalah ASEAN Business Entity.

Pembahasan berpusat pada kolaborasi legacy ASEAN-BAC, seperti ASEAN QR Code dan Inclusive Closed Loop, serta percepatan pengembangan sektor-sektor utama yang disorot oleh Presiden Joko Widodo, seperti pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, teknologi tinggi, dan transformasi digital.

Roadshowini juga membuahkan hasil yang nyata, yaitu penyelenggaraan forum promosi bisnis dan perdagangan Indonesia-Vietnam yang merupakan bagian dari kegiatan menuju ASEAN Business Investment Summit dan ASEAN Business Awards.

Forum ini akan berfungsi sebagai platform untuk mengidentifikasi sektor-sektor utama untuk kerja sama antara kedua negara dan mempromosikan proyek-proyek hijau, dengan harapan dapat menarik lebih banyak minat dari bisnis dan menghasilkan kemitraan yang nyata.

Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam memperluas posisi ASEAN sebagai pemegang kunci ekonomi global, mengingat PDB gabungannya melebihi 60 persen dari total PDB kawasan.

Keberhasilan Vietnam dalam pembangunan ekonomi Asia Tenggara dapat dikaitkan dengan lingkungannya yang ramah bisnis, posisi negara yang strategis, perluasan pasar domestik, dan tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata yang mengesankan lebih dari 6 persen sejak 1986.

Partisipasi proaktif Vietnam dalam prakarsa ekonomi ASEAN, seperti sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), menyoroti komitmen negara untuk memperkuat integrasi dan kerja sama ekonomi di kawasan.

"Karena kedua negara memainkan peran penting di kawasan ASEAN, kemitraan berkelanjutan Indonesia dan Vietnam dalam konektivitas ekonomi memainkan peran yang sangat penting untuk memperluas posisi kawasan ini sebagai pemain ekonomi global utama. Dengan letaknya yang strategis di peta Indo-Pasifik, ASEAN berpotensi menjadi 'magnet' pertumbuhan global selanjutnya," kata Arsjad dikutip Rabu (15/3).

Kerjasama Ekonomi Indonesia-Vietnam

Vietnam menempati peringkat ke-11 di antara mitra dagang utama Indonesia, dengan volume perdagangan sebesar US miliar pada tahun 2022. Kedua negara ini telah menjalin kemitraan di berbagai sektor seperti pembangunan pedesaan, pemanfaatan batu bara dan gas, serta kerja sama hukum.

Perusahaan Indonesia telah berinvestasi secara signifikan di Vietnam, dengan 106 proyek investasi valid senilai 8,9 juta. Selain itu, lebih dari 40 perusahaan Indonesia beroperasi di Vietnam, memproduksi barang dan jasa baik untuk pasar maupun ekspor Vietnam.

Perusahaan Vietnam juga telah menginvestasikan juta dalam 17 proyek di Indonesia dalam industri perdagangan, teknologi informasi, dan pertanian.
Selanjutnya, pada Desember 2022, Indonesia dan Vietnam mengumumkan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dengan saling menghormati hak ekonomi masing-masing.

Ketua Alternatif ASEAN-BAC, Bernardino Vega menyatakan bahwa Indonesia dan Vietnam telah sering melakukan pertukaran delegasi dan telah menandatangani sejumlah kesepakatan dan perjanjian kerja sama, termasuk deklarasi visi bersama untuk kerja sama pertahanan periode 2017-2022.

"Kami percaya bahwa terdapat beberapa peluang ekonomi potensial yang dapat dijajaki antara kedua negara, yang juga dapat berkontribusi dalam penguatan kawasan ASEAN," ujar Bernardino.

Orang Suci tidak terkalahkan

Harga Emas Antam Menguat ke Posisi Rp1,034 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,034 juta per gram pada Jumat (10/3). Harga emastercatat naik Rp10 ribu dari Rp1,24 juta pada perdagangan sebelumnya.

Sementara, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp13 ribu dari Rp901 ribu menjadi Rp914 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp567 ribu, 2 gram Rp1,98 juta, 3 gram Rp2 juta, 5 gram Rp4,94 juta, 10 gram Rp9,83 juta, 25 gram Rp24,46 juta, dan 50 gram Rp48,84 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,19 persen menjadi US.838,1 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,16 persen ke US.833,9 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas akan ditopang oleh pelemahan dolar AS dan imbal hasil obligasi AS.

"Harga emas diperkirakan naik oleh koreksi pada dolar AS dan imbal hasil obligasi AS yang turun tajam setelah data klaim pengangguran AS yang lebih tinggi dari harapan," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com.

Selain itu, penguatan harga emas juga disokong oleh bargain hunting mendekati level psikologis US.800.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.820 per troy ons dan resistance US.858 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Matahari menerobos langit

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Lukisan Raja Roh

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]

Meng Hailan Ye Chengjun

Neraca Dagang RI Surplus US,48 M pada Februari 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan RI kembali mencatat surplus sebesar US,48 miliar pada Februari 2023.

Neraca perdagangan kembali surplus untuk ke-34 kalinya dikarenakan kinerja ekspor yang lebih baik dibandingkan impor.

"Jadi neraca perdagangan Indonesia sampai Februari 2023 telah membukukan surplus selama 34 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dan masih dalam tren yang meningkat," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Ekspor

Ekspor Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebesar US,40 miliar. Nilai ini naik 4,51 persen jika dibandingkan Februari 2022 yang sebesar US,47 miliar.

Kenaikan ekspor secara tahunan ini ditopang oleh ekspor migas yang naik 19,27 persen dari US0 juta menjadi US,19 miliar dan ekspor non migas naik 3,76 persen dari US,48 miliar menjadi US,21 miliar.

Jika dirinci menurut sektornya, ekspor non migas dari industri pertanian, kehutanan dan perikanan turun 2,08 persen dan industri pengolahan turun 0,09 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan lainnya masih tumbuh 20,93 persen

Namun, jika dibandingkan Januari 2023 yang tercatat sebesar US,32 miliar, kinerja ekspor turun 4,15 persen. Hal ini dikarenakan ekspor migas turun 20,26 persen dari US,49 miliar menjadi US,19 miliar dan non migas turun 3 persen dari US,83 miliar menjadi US,21 miliar.

Secara bulanan, semua sektor ekspor tercatat turun. Migas turun 20,26 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan turun 2,62 persen, tambang dan lainnya turun 9,46 persen, serta industri pengolahan turun 0,86 persen.

Impor

Impor Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebesar US,92 miliar. Realisasi ini turun 4,32 persen dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar US,64 miliar.

Secara tahunan, kinerja impor melambat disebabkan oleh penurunan impor migas maupun nonmigas. Impor migas turun 17,08 persen dari US,90 miliar menjadi US,41 miliar. Sedangkan, impor nonmigas turun 1,63 persen dari US,74 miliar menjadi US,51 miliar.

Jika dilihat menurut penggunaannya, impor nonmigas secara tahunan turun terbesar adalah bahan baku/penolong minus 8,10 persen. Sedangkan impor barang modal naik 6,10 persen.

Dibandingkan Januari 2023 yang tercatat US,44 miliar, kinerja impor lebih melambat lagi dengan realisasi turun 13,68 persen. Impor migas juga turun 17,19 persen dari US,91 miliar menjadi US,41 miliar dan nonmigas turun 13,03 persen dari US,54 miliar menjadi US,51 miliar.

Secara bulanan, jika dilihat menurut penggunaan barangnya, semua nya mengalami penurunan. Impor bahan baku/penolong turun 15,09 persen dan barang modal turun 6,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

Pemilik Rental Risau Gubernur Bali Akan Larang Turis Asing Sewa Motor******

Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) BaliI Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara(wisman) menyewa sepeda motor.

Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau ulang rencana itu.

Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD di Bali terkait rencana itu.

Ia menyebutkan audiensi dan harapan agar rencana itu dikaji ulang disampaikan karena selama ini ada lebih dari 10 ribu usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi covid-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Belakangan ini katanya, pemilik usaha rental itu mulai mendapatkan kehidupan kembali. Tapi baru saja merangkak katanya, usaha rental motor sudah mendapatkan kabar buruk berupa rencana larangan itu.

Ia khawatir kalau larangan berlaku, banyak masyarakat Bali yang akan terkena dampak.

"Sekarang baru merangkak adanya seperti ini. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat atau yang viral sekarang itu, masalah bule atau WNA yang menjadi pelaku usah rental ilegal," sebutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang para wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Larangan itu, akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Larangan itu akan diberlakukan sebagai buntut dari seringnya wisatawan mancanegara ugal-ugalan dengan motor yang mereka sewa.

"Yang pertama mengenai kepariwisataan Bali, jadi sudah ada peraturan gubernur (pergub) Bali, mengenai tata kelola pariwisata Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3) sore.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi para wisatawan itu, harus berpergian, jalan, menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi, menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agent," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan larangan itu akan diberlakukan tahun ini. Setelah larangan berlaku, para wisman tidak bisa lagi meminjam atau menyewa sepeda motor.

"Jadi minjam atau nyewa (sepeda motor) tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini, pasca pandemi covid-19. Kenapa sekarang, karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau, waktu pandemi covid-19 tidak mungkin kita melakukan itu, karena turisnya tidak ada, sekarang mulai ditata," katanya.

Selain melarang menyewa motor, Koster juga akan melarang wisatawan mancanegara membuka usaha di Bali. Hal itu demi mencegah kejahatan ekonomi di wilayahnya.

"Mengenai kejahatan ekonomi, termasuk yang kita larang melakukan jenis usaha. Apalagi visa-nya bukan untuk kerja tapi visa untuk wisata, itu tidak boleh melakukan aktivitas usaha di Provinsi Bali. Sewain mobil, sewain vila segala macam, itu banyak terjadi sekarang. Tapi kami tengah mengidentifikasi dengan suatu operasi gabungan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Atmaja menambahkan ulah ugal-ugalan yang dilakukan wisatawan mancanegara tak dipicu oleh rental motor. Ia mengatakan ulah ugal-ugalan dilakukan turis asing karena lemahnya penegakan hukum dan perilaku oknum petugas di lapangan.

"Mereka bisa ugal-ugalan karena selama ini mereka menyepelekan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena, dengan mudahnya mereka membayar oknum-oknum petugas yang ada di jalan. Harusnya itu yang diselesaikan permasalahannya bukan menutup semua usaha," jelasnya.