trik dan pola main slot

Naruto Uzumaki Lima Daun

Kisruh Hotel Sultan, Kubu Pontjo Sutowo Klaim Okupansi Terjun Bebas******

Kisruh perebutan hak pengelolaan Hotel Sultan antara perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, dengan pemerintah diklaim menyebabkan penurunan okupansi tamu hotel tersebut.

"Setelah ada penutupan akses dan pemberitaan yang cenderung negatif, occupancy rateberada di bawah 30 persen, setelah sebelumnya berada pada kisaran 75 bahkan hingga 100 persen," kata VP Operation Hotel Sultan I Nyoman Sarya dalam keterangan resmi yang dirilis tim kuasa hukum PT Indobuildco, Sabtu (21/10).

Kondisi itu, sambung Sarya, sangat berdampak pada pendapatan para vendor dan supplier yang menggantungkan hidupnya dari hotel tersebut.

Salah satu kuasa hukum PT Indobuilco Hamdan Zoelva menyebut reputasi internasional pengelola Hotel Sultan yang telah dibangun berpuluh tahun telah dirusak. Hal ini menurutnya tak perlu sampai terjadi.

"Sebetulnya ini hanya masalah komunikasi. Kita sedang berbicara baik-baik untuk menyelesaikan segala sesuatunya, muncul aksi pasang spanduk dan penutupan akses yang patut disesalkan," kata Hamdan.

Karenanya, pihaknya meminta pemerintah bersikap bijak.

Upaya yang dilakukan pemerintah lewat Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan membekukan izin usaha PT Indobuildco dianggap mencoreng nama baik Hotel Sultan.

Pasalnya surat pembekuan dari Kepala BKPM atas pembekuan usaha belum diterima. Apalagi proses sengketa perdata sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai Senin (23/10).

"The Sultan hotel yang berpuluh puluh tahun mengangkat budaya Indonesia dan menaikan citra Indonesia melalui pariwisata mendadak berada di ujung jurang," tulis tim kuasa hukum Pontjo.

Bahlil sebelumnya menyebut pemerintah berhak mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk untuk Hotel Sultan. Agar izin keluar, ada syarat alas hak alias sertifikat.

Terkait PT Indobuilco sebagai pengelola Hotel Sultan di Senayan, surat hak guna bangunan (HGB) perusahaan milik Pontjo Sutowo ini sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah dua minggu dari kemarin, sudah dibekukan," kata Bahlil di Kementerian Investasi pada Jumat (20/10).

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. [Apakah akan langsung dicabut?] Kamu kok cabut cepat sekali ya?," sambung Bahlil.

Sementara kubu Pontjo Sutowo bersikukuh masih menguasai HGB atas Hotel Sultan hingga 2053. Menurutnya, PT Indobuildco harus diberikan prioritas memperbaharui HGB Hotel Sultan.

[Gambas:Video CNN]

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Hamdan kepada CNNIndonesia.com,Kamis (12/10) lalu.

"HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, masih berhak untuk pembaharuan 30 tahun lagi (sampai 2053)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dahuanglu

Bahlil Curiga IMF Menyusup ke Capres untuk Setop Hilirisasi Jokowi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curiga IMF akan menyusup ke calon presiden untuk menghentikan upaya Indonesia dalam melaksanakan hilirisasi sumber daya alam, salah satunya tambang.

Curiga ia dasarkan pada analisis 3 kelompok yang tidak suka dengan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo.

Pertama, pihak-pihak yang doyan mendapatkan cuan cepat dari impor. Kedua, pengusaha yang sering mengekspor bahan mentah, termasuk nikel.

Nah, menurutnya IMF tak akan berhenti untuk mencampuri kebijakan tersebut. Meski IMF sudah minta maaf, Bahlil tak habis pikir dengan kajian lembaga keuangan internasional itu.

Ia mengatakan IMF paham bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, inflasi terjaga, dan sedang melakukan transisi mendapatkan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan mengapa di bagian kajian berikutnya IMF malah meminta Indonesia mempertimbangkan ulang soal larangan ekspor nikel. Bahkan, IMF meminta larangan tersebut tidak diperluas ke bahan mentah lain.

"Maksudnya apa orang kayak gitu mau intervensi negara kita? Itu pasti ada sesuatu kayak gitu-gitu dan itu dia pasti akan masuk ke calon penguasa atau partai politik. Hanya dua itu saja instrumennya. Kita tidak mau yang memimpin negara kita seperti itu," tegas Bahlil.

Selain itu, Bahlil menduga bahwa ada pihak-pihak yang memang tidak ingin hilirisasi dilanjutkan setelah era kepemimpinan Presiden Jokowi. Jika itu terjadi, menurutnya Indonesia bakal kembali ke zaman seperti penjajahan Belanda.

Ia menyebut Indonesia dikendalikan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dulu karena hanya mengeruk bahan baku, lalu diekspor mentah-mentah.

"Sekarang ada orang yang masuk di salah satu calon presiden, mungkin, membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Ini bahaya ini. Itu tidak boleh negara kita dikendalikan orang-orang kayak gini. Presiden itu harus berani, punya keteguhan hati, dan tahu teknis," tandasnya

Belakangan IMF membuat gaduh karena mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Bahkan, IMF meminta Presiden Joko Widodo melonggarkan larangan tersebut.

Namun, klarifikasi Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pertemuannya dengan Luhut di KTT ASEAN Jakarta meluruskan sikap mereka. Kini, ia menegaskan IMF mau Indonesia melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan.

[Gambas:Video CNN]

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Bey Machmudin Keluarkan Edaran Agar PNS Jabar Terbang dari Kertajati******

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa BaratBey Machmudin mengeluarkan surat edaran yang 'memaksa' Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabar menggunakanBandara Kertajati, Majalengka.

"Aparatur Sipil Negara (ASN), kami sudah memberikan surat edaran. Jadi, selama masih ada penerbangan dari sini agar berangkat dan kembali di (Bandara) Kertajati," kata Bey, dikutip dari Antara, Kamis (19/10).

Bey mengatakan surat edaran itu akan disebarluaskan ke seluruh pemerintah daerah Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan okupansi penerbangan di Bandara Kertajati.

"Bahkan teman-teman Kementerian Keuangan meminta dalam masa kembalinya operasi, meminta eselon I dan menteri berangkat dari sini (Bandara Kertajati)," klaimnya.

Selain itu, ia juga mengupayakan cara lain dengan meminta Pemda Cirebon dan sekitarnya menjalin kerja sama dengan asosiasi pariwisata. Harapannya, sejumlah kegiatan kreatif di sekitar bandara bisa ikut menarik minat calon penumpang.

Bey menegaskan pihaknya menyediakan tempat bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kerajinan lokal untuk mejeng di Bandara Kertajati.

Bandara Kertajati kini menampung penerbangan yang semula ada di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Pengalihan mulai Oktober 2023 ini adalah pengulangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu.

Kala itu, pengalihan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati gagal. Bahkan, maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink terpaksa menutup 3 rute penerbangan dari Kertajati imbas sepi penumpang.

Namun, Jokowi berharap dengan rampungnya Tol Cisumdawu bisa membantu Bandara Kertajati penuh sesak penumpang.

"Kita harapkan setelah jalan tol ini selesai, jalan Tol Cisumdawu selesai, Bandara Kertajati Oktober (2023) nanti sudah operasional penuh. Sekarang sudah dimulai dengan penerbangan embarkasi haji untuk Jawa Barat dan beberapa penerbangan yang sudah masuk," harap Jokowi saat meresmikan Tol Cisumdawu pada Selasa (11/7).

"Saya melihat Bandara Kertajati yang didukung Tol Cisumdawu adalah airport masa depan kita. Karena sekarang sudah mulai banyak keinginan negara-negara luar untuk masukequity-nya, berpartner di Bandara Kertajati, baik mengoperasikan maupun meningkatkan trafficlalu lintas penerbangan yang ada," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan Fana

8 Kedatangan Kereta di Jakarta Terlambat Imbas Anjlok KA Argo Semeru******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memohon maaf atas keterlambatan kedatangan 8 kereta di Jakarta imbas anjloknya KA Argo Semeru.

"KAI menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak tersebut," kata Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan resmi, Rabu (18/10).

"KAI dengan pihak-pihak terkait terus melakukan upaya evakuasi dan normalisasi jalur agar perjalanan kembali lancar. Informasi dari lapangan atau lokasi kejadian diperkirakan pukul 12.00 WIB jalur untuk kedua jalur sudah dapat dilewati," sambungnya.

Sementara itu, KAI Daop 1 Jakarta menjamin keberangkatan KA jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen tetap sesuai waktu awal. Rinciannya, keberangkatan 31 KA jarak jauh dari Gambir dan 30 lainnya dari Pasar Senen.

"Menurut data yang diterima, Rabu (18/10) pukul 08.00 WIB, KAI Daop 1 Jakarta melayani 16 ribu penumpang dengan 61 KAJJ. Ada 6.500 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dilayani dengan 31 KAJJ dan 7.000 dari Stasiun Pasar Senen dilayani dengan 30 KAJJ. Sisanya berangkat dari stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta," tandas Ixfan.

Pada Selasa (17/10) pukul 13.15 kemarin, KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng-Gambir anjlok. Lalu, KA Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya Gubeng mengalami gangguan perjalanan di KM 520 +4, tepatnya petak jalan Stasiun Sentolo-Stasiun Wates.

Berikut rincian dampak keterlambatan KA jarak jauh yang dirasakan di Jakarta:

1. KA 17 (Semeru) relasi Surabaya Gubeng-Gambir datang 00.35 WIB alias lambat 295 menit
2. KA 55 (Gajayana) relasi Surabaya Gubeng-Gambir datang 05.00 WIB atau lambat 110 menit
3. KA 9 (Argo Dwipangga) relasi Solo-Gambir datang 05.07 WIB alias lambat 97 menit
4. KA 57 (Brawijaya) relasi Malang-Gambir datang 07.06 WIB atau lambat 127 menit
5. KA 59 (Bima) relasi Surabaya Gubeng-Gambir, diperkirakan datang 09.44 WIB atau lambat 224 menit
6. KA 139 (Senja Utama Yogyakarta), relasi Yogyakarta-Pasar Senen, datang 01.43 WIB atau lambat 40 menit
7. KA 87 (Senja Utama Solo) relasi Solo-Pasar Senen, datang 04.14 alias lambat 79 menit
8. KA 103 (Singasari) relasi Yogyakarta-Pasar Senen, datang 07.07 alias lambat 58 menit.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Mungkinkah Mimpi Buruh UMP 2024 Naik 15 Persen Terkabul?******

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi perdebatan panas menjelang akhir tahun. Perbedaan pandangan  soal berapa besaran kenaikan menjadi salah satu alasannya.

UMP pada umumnya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, dan pemerintah) menggelar serangkaian pembahasan dan pertemuan. Aksi protes hingga demo turun di jalan juga hampir selalu mewarnai penetapan besaran UMP setiap tahunnya.

September silam, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (12/9).

Mirah mengungkapkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil dan tidak manusiawi.

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambung Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya rata-rata 1,09 persen.

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Anwar pun menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain, salah satu pihak pengusaha menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Lantas apakah mungkin UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen seperti tuntutan pekerja?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak menampik kemungkinan kenaikan UMP mencapai lebih dari 9 persen tahun depan. Namun, ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut, perlu perubahan formulasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Bhima menjelaskan formulasi upah minimum saat ini ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika inflasi berkisar 4 persen pada 2024 dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, maka menetapkan upah minimum lebih dari 9 persen bisa saja terjadi.

"Tapi formulasi upah minimum ini kan juga punya tujuan sebenarnya, yakni untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Jadi usulannya bisa aja, usulan 15 persen," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10),

Bhima menilai kenaikan upah minimum mencapai 15 persen sebenarnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah; membuat pendapatan masyarakat menjadi minimal Rp10 juta per bulan pada 2045.

Dari segi perhitungan, Bhima mengatakan jika cita-cita ini mau tercapai, maka kenaikan upah bersih (dikurangi inflasi) harus mencapai sekitar 6 persen.

"Jadi kalau ditambah inflasi, berarti harus di atas 10 persen di 2024 kalau mau cepat sebelum 2045 terjadi kenaikan pendapatan Rp10 juta per bulan," lanjut dia.

Ia menyebut kenaikan upah minimum buruh tak akan mengurangi kesempatan kerja. Bhima menegaskan bahwa anggapan tersebut sudah lama dibantah.

"Yang terjadi justru ketika upah minimumnya naik, maka ini akan mendorong masyarakat belanja lebih banyak. Jadi kalau buruh upahnya naik, terutama melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dia akan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang hasil industri dalam negeri. Dan itu juga akan meningkatkan permintaan sisi industri manufaktur," jelas Bhima.

Alasannya, lanjut dia, karena kenaikan upah minimum akan menjadikan patokan bagi pekerja di atas upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi.

Ia juga mengatakan kenaikan upah minimum yang tinggi bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Dan kita bertumpu sebagian besar ekonomi dari konsumsi rumah tangga atau bertumpu di ekonomi domestik tahun depan, di tengah kondisi ekspor yang sedang menurun, maka solusinya memang bisa dari sisi upah minimum yang naiknya relatif tinggi," jelasnya.

Untung Rugi UMP 2024 Naik Sampai 15 Persen

Faun

Cara Basuki Agar Tak Dipanggil Aparat di Usia 80 Tahun Gegara Korupsi******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan cara mencegah korupsipembangunan toldi lingkungan kementeriannya.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).

Basuki menyebut salah satu cara yang ia maksud adalah dengan memperbaiki tata kelola, termasuk memperketat aturan soal pengadaan.

"Saya mengajak semua untuk memperbaiki tata kelola ini. Semua pasti telah mendengarkan rumor-rumor di jalan tol ini. Saya tidak ingin itu terjadi terus, saya akan coba (perbaiki)," katanya.

Selain itu, Basuki juga bakal menambahkan mekanisme anyar. Dengan mekanisme ini penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) harus disetujui dulu oleh Kementerian PUPR. Setelah itu, baru pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian PUPR, HPS adalah harga barang dan jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan nilai total HPS merupakan hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan.

Di samping itu, Basuki pun mengingatkan jajarannya agar jangan sampai ada kasus korupsi di proyek tol dan terseret kasus di kemudian hari.

Ia berpesan jangan sampai ada mark up harga dalam proses pengadaan hingga korupsi dana dari setiap proyek jalan tol di Indonesia.

Basuki tak mau di kemudian hari dirinya dipanggil aparat penegak hukum gara-gara kasus korupsi proyek pembangunan tol.

"Saya tidak ingin ada terjadi hal-hal yang setelah kita (selepas masa jabatan di PUPR habis), setelah 10 tahun lagi baru dipanggil oleh yang berwenang. Umur saya sudah 80 tahun (di masa mendatang). Saya tidak ingin itu terjadi, tapi kita perbaiki," ucapnya.

Di lain sisi, Basuki menyebut jalan tol yang ada di tanah air belum ada apa-apanya. Ia mengatakan Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan jika ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Teranyar, Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 km akan dibangun dengan biaya investasi Rp21,26 triliun dan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK). Jalan tol ini akan dibangun dengan struktur full elevated di atas JORR eksisting dengan jumlah lajur 2x2 selebar 3,5 meter.

[Gambas:Video CNN]

"Walaupun jalan tol di Indonesia yang saat ini sudah ada 71 ruas atau sekitar 2.800 km, kelihatannya sudah banyak, tapi itu semua belum apa-apa. Itu semua dalam rangka kita mengejar ketertinggalan menuju Indonesia maju pada 2045. Sudah tinggal sekitar 20 tahun lagi hingga 2045, pasti kita membutuhkan konektivitas yang lebih baik lagi," tandasnya.

Terlepas dari itu, belakangan proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevated alias Tol MBZ menjadi perbincangan karena diwarnai korupsi. Kejaksaan Agung menangkap 5 tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek ini.

Mereka adalah Ibnu Noval (IBN) sebagai pensiunan BUMN yang pernah menjabat Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, TBS selaku tenaga ahli Jembatan PTLGC, dan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Tbk Sofiah Balfas.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.