kredit kredivo adalah

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Pekerja China di Morowali Adukan Tempat Kerja ke Komnas HAM******

Firma Hukum AMAR & Kantor Hukum Kepentingan Umum mengungkapkan tiga pekerja asal China PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah mengadu ke Komnas HAMkarena kondisi tempat kerja yang buruk.

"(Pekerja) menderita banyak kerugian fisik, psikologis, finansial atas reputasi mereka sebagai manusia," kata firma yang mewakili pekerja tersebut seperti dikutip dari CNA, Jumat (24/2).

Firma itu menyebut pekerja IMIP mengalami kondisi tempat kerja yang buruk termasuk kurangnya peralatan keselamatan dan pernapasan yang tepat. Selain itu, pekerja juga bekerja berjam-jam tanpa istirahat dan pemotongan gaji.

Ketua Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari aduan dari pekerja tersebut.

"Memeriksa, mengusut, memantau pelanggaran hak di wilayah IMIP, apakah itu pekerja migran atau pekerja Indonesia," katanya.

Indonesia telah mendorong mewujudkan ambisinya untuk mengembangkan wilayah Sulawesi Tengah menjadi pusat baterai kendaraan listrik regional karena cadangan nikelnya yang kaya.

Lebih dari selusin kesepakatan senilai lebih dari US miliar telah ditandatangani dengan produsen global termasuk Hyundai, LG dan Foxconn hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan China adalah investor besar lainnya di kawasan ini.

Namun industri ini bukannya tanpa masalah. Bulan lalu, kerusuhan pecah di provinsi yang sama di pabrik peleburan nikel milik Industri Nikel Jiangsu Delong China. Kerusuhan ini menewaskan dua orang, termasuk seorang warga negara China.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Tim Investigasi Selidiki Insiden Ponsel Terbakar di Pesawat Lion Air******

Tim investigasi dari otoritas penerbangan sipil Indonesia dan Lion Air sedang melakukan penyelidikan intensif guna memastikan pesawat dan operasional memenuhi regulasi penerbangan usai insiden ponsel terbakar di dalam kabin pesawat dan pembukaan jendela darurat bagian kiri oleh salah satu penumpang tanpa arahan kru kabin pada Minggu (26/2) pagi.

"Hasil investigasi insiden terbakarnya ponsel salah satu penumpang di kabin pesawat dan pembukaan jendela darurat oleh salah satu penumpang tanpa ada perintah kru yang bertugas akan digunakan untuk mendapatkan rekomendasi terbaik sebagai bagian penting meningkatkan keselamatan dan keamanan seluruh penerbangan ke depannya," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resmi.

Danang menegaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang merupakan prioritas utama bagi maskapai.Perusahaan juga berkomitmen mengimplementasikan segala ketentuan standar operasional prosedur untuk mengedepankan pesawat yang digunakan pada operasional penerbangan aman dan terjamin.

LionAir jugamengingatkan kepada seluruh penumpang selalu mematuhi peraturan keselamatan penerbangan dan tidak membawa barang-barang berpotensi membahayakan dalam kabin pesawat.

Akibatnya, karpet lantai di kabin pesawat terbakar. Ratusan penumpang yang ikut dalam penerbangan tersebut menjadi panik karena asap di sekitar kursi nomor sembilan pesawat sudah tebal dan seluruh penumpang sudah berdiri.

"Panik, semua panik, (memang) tidak semua terbakar cuma cabin nomor sembilan tempat duduk nomor sembilan," kata Imelda.

"Seorang pun penumpang sempat membuka jendela darurat yang berada di bagian tengah sebelah kiri. "Iya sempat dibuka (jendela darurat) satu di bagian tengah," jelasnya.

Dia mengatakan saat itu, pramugari sempat meminta agar penumpang tidak panik. Namun kegaduhan telah terjadi karena penumpang panik.

Sehingga pintu pesawat lalu dibuka dan pramugari kemudian mengarahkan penumpang untuk turun kembali ke ruang tunggu dan an seluruh penumpang berlarian keluar dari pesawat setelah asap dalam cabin berkurang.

Lion Air sendiri sudah memberangkatkan kembali penumpang dengan pesawat berbeda pada hari yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Raja Naga datang ke dunia

RI Masih Bebas Larang Ekspor Nikel Meski Kalah Gugatan di WTO******

Pemerintah Indonesia mengklaim masih bebas melarang ekspor bijih nikelmeski kalah gugatan dari Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan panel banding WTO belum terbentuk, dan kemungkinan waktu sidang Indonesia masih lama.

"Masih lanjut (banding di WTO), tenang saja. Makanya (AS keluar dari badan banding WTO), panel bandingnya belum terbentuk kan. Estimasi saya mungkin baru 2-3 tahun lagi kita bisa disidangkan," jelasnya di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Arifin mengatakan berdasarkan putusan tertanggal 17 Oktober 2022, dijelaskan bahwa Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemudian mengatakan pemerintah siap mengajukan banding atas kekalahan Indonesia tersebut.

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melaporkan Indonesia telah resmi mengajukan banding ke WTO soal gugatan UE terkait larangan ekspor nikel tersebut. Berkas banding didokumentasikan pada 8 Desember 2022, selepas keputusan panel sengketa pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Raja Sembilan Matahari

Pemerintah Geber PP DHE Agar Duit Ekspor RI Tak Dinikmati Singapura******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto tengah menggeber penyelesaian peraturan pemerintah (PP) terkait devisa hasil ekspor (DHE). Pasalnya, hasil ekspor komoditas sumber daya (SDA) Indonesia selama ini dinikmati perbankan Singapura.

Regulasi yang didorong ditujukan untuk ekspor SDA dan hilirasinya. Peraturan teknis ini akan menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. 

"Semua DHE masuk sistem keuangan Indonesia, ambang batas atau thresholddi atas 250 ribu. Disimpan di dalam negeri minimal bulan, minimal 30 persen ditahan," kata Airlangga di acara CNBC Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurutnya, perbankan di dalam negeri siap mengakomodir kebijakan baru ini. Bahkan, dua bank internasional yang beroperasi di RI menyatakan siap kalaupun DHE disimpan lebih dari tiga bulan.

"Disiapkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) untuk devisa, yang diharapkan bisa bersaing dengan Singapura," ungkapnya.

Ia menambahkan penerapan kebijakan DHE baru ini akan diberikan masa transisi selama tiga bulan.

Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi tahun ini mencapai Rp1.400 triliun dan pada 2024 targetnya naik menjadi Rp1.600 triliun. Karena itu, pemerintah mereformasi beberapa sektor, salah satunya DHE SDA.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat memupuk kegilaan

KCI Bersuara soal Polemik Impor Kereta Bekas Jepang******

PT Kereta Commuter Line (KCI) mengaku butuh impor10 kereta bekas dari Jepanguntuk menggantikan armada KRL yang sudah harus pensiun di tahun ini.

Saat ini pihaknya masih menunggu izin persetujuan agar bisa melakukan impor kereta tersebut.

"Targetnya 10 (kereta) di 2021 dan 19 (kereta) di 2024. Totally 29 (kereta). Cuma yang kami butuh banget itu yang 10 (kereta) di tahun ini," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dikutip dari detik.com, Rabu (1/3).

Pemesanan kereta baru lokal sudah dilakukan kepada Inka. Kontrak pemesanan akan ditekan pada Maret 2023 ini.

"Mungkin ada mindset kita hanya bisa mengimpor yang bekas saja, itu tidak benar. Kita sudah siapkan 16 trainset baru sudah dan sudah terkontrak dengan Inka," jelasnya.

Untuk pembelian ini, KCI menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun. Ini estimasi biaya untuk 16 rangkaian kereta yang dipesan dari Inka.

"Ini komitmen kita hampir Rp4 triliun, kita siapkan dananya sekitar segitu, ya di bawah itu sekitar Rp3 triliun mau ke Rp4 triliun," pungkasnya.

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menyebut nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT KCI. Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Agus mengatakan jika impor tidak segera dilakukan, maka 200 ribu penumpang KRL akan menjadi korban.

Pasalnya kata Agus, Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

[Gambas:Video CNN]