jp slot hari ini

Pria sebelah suka menggoda orang

rtp jam gacor pragmatic hari ini

Mendagri minta pemda pastikan ketersediaan pangan jelang Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah memastikan bahan pangan tersedia dan harganya terjangkau menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pemda ini penting karena capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari langkah yang dilakukan pusat maupun daerah.

“Untuk itulah saya kira rapat kali ini terasa istimewa dibanding rapat-rapat hari Senin sebelum-sebelumnya, karena hari ini Bapak Kepala Badan Pangan ini mengundang semua stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa dalam mengendalikan inflasi, pemda didukung oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh masing-masing kepala daerah. Sementara di tingkat pusat, pemerintah juga memiliki Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Tito berharap setelah mengikuti Rakor yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut, pemda dapat segera melakukan rapat dengan semua stakeholder termasuk para pengusaha untuk memperdalam berbagai isu yang dibahas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Mendagri, inflasi pada Februari 2024 secara year on year berada di angka 2,75 persen.

Dia melihat angka ini masih terbilang baik, karena pemerintah menargetkan inflasi pada 2024 berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai seimbang karena menguntungkan produsen maupun konsumen.

“Kita harus mencari balance (harga) antara menyenangkan produsen dan juga menyenangkan konsumen, karena negara kita adalah negara yang juga negara memproduksi,” ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian semua pihak.

Berdasarkan indikator perkembangan harga pada minggu kelima Februari 2024, komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras.

Kendati demikian, di masing-masing daerah komoditas yang mengalami kenaikan juga beragam.

Selain itu, Tito juga membeberkan daerah dengan inflasi tertinggi. Misalnya di tingkat provinsi, daerah tersebut di antaranya Papua Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Lampung.

"Saya juga punya data kabupaten-kabupaten mana yang terendah dan tertinggi, untuk yang tertinggi-tertinggi ini agar koreksi, lihat apa penyebabnya, dan kemudian segera lakukan rapat-rapat dengan Forkopimda untuk menyelesaikan masalah itu," pungkas Tito.

Baca juga: Mendagri harap keamanan transportasi laut luar Jawa ditingkatkan

Baca juga: Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Senjata pamungkas sihir dan sains

abjad 4d

HPN 2024, pemilu dan konstruksi demokrasi berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Bangsa Indonesia, terutama para insan pers, dengan semarak memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Ke-39 pada 9 Februari 2024.

Dengan tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa", puncak acara peringatan HPN 2024 digelar pada 20 Februari dan dipusatkan di Jakarta.

Logo HPN 2024 menggambarkan siluet Garuda Pancasila sebagai perlambang spirit nasionalisme dan patriotisme dari kalangan pers Indonesia.

Berbagai kegiatan dihelat, mulai dari bakti sosial, pameran, forum diskusi, seminar nasional, hingga ajang penghargaan bergengsi, seperti Anugerah Kebudayaan Indonesia dan Anugerah Jurnalistik Adinegoro.

Kali ini HPN 2024 diperingati sebagai momen silaturahmi, koordinasi sekaligus konsolidasi bagi seluruh insan pers guna mewujudkan dan meningkatkan kemajuan pers dan kepentingan bangsa-negara Indonesia.

HPN juga dirayakan guna merawat memori kolektif bangsa atas eksistensinya dalam sejarah perjalanan negara-bangsa Indonesia. HPN sebagai sarana refleksi dan kontemplasi bagi seluruh insan pers atas laju gerak praksisnya serta sebagai momentum proyeksi atas masa depan pers itu sendiri dalam era disrupsi informasi yang makin kompleks, rumit, dan kompetitif.

Peringatan HPN 2024 bertepatan dengan momen Pemilu 2024, sebuah pesta demokrasi yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Tak mengherankan jika tema peringatan HPN 2024 berkorelasi dengan nuansa pemilu, yakni terkait transisi kepemimpinan nasional.

Tema peringatan HPN 2024 dipilih sebagai pengingat akan peran penting kalangan pers dalam ikut menjaga, mengawal, sekaligus menyukseskan perhelatan akbar Pemilu 2024.


Pemilu 2024

Kita patut bersyukur dan layak berbangga bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, secara umum berlangsung aman, lancar dan sukses. Kesuksesan ini tentunya tidak lepas dari peran nyata dari berbagai pihak, yakni KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat keamanan.

Tentu, peran pers juga tak kalah pentingnya dalam ikut mengawal Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Dengan jaringan yang luas, SDM yang unggul, infrastruktur teknologi yang canggih, serta komitmen berdemokrasi yang tinggi menjadikan pemberitaan seputar Pemilu 2024 oleh kalangan pers menjadi semakin cepat, masif, dan berbobot.

Beragam rubrikasi menarik coba dihadirkan kalangan pers dalam memotret penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari rubrikasi berita, analisis, opini, bahkan hingga polling, exit poll, quick count" dan real count.

Data KPU menyebutkan ada daftar pemilih tetap (DPT) KPU sebanyak 204.807.222 pemilih dengan jumlah DPT dalam negeri sebanyak 203.056.748 pemilih dan DPT luar negeri sebanyak 1.750.474 pemilih.

DPT dalam negeri tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan, 820.161 tempat pemungutan suara (TPS), jumlah DPT laki-laki 101.467.243 pemilih serta DPT perempuan 101.589.505 pemilih.

Sementara untuk DPT luar negeri tersebar di 128 negara perwakilan, dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos sebanyak 3.059, jumlah DPT laki-laki sebanyak 751.260 pemilih dan jumlah DPT perempuan sebanyak 999.214.

Untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon), yakni Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Md (03).

Untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPR diikuti 9.917 calon legislatif (caleg) di 84 daerah pemilihan (dapil) dengan 580 kursi dan 24 partai politik atau parpol (18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh), Pileg DPRD provinsi diikuti 301 dapil dengan 2.372 kursi dan 24 parpol serta pileg DPRD kabupaten/kota terbagi dalam 2.325 dapil dengan 17.510 kursi dan 24 parpol. Dengan demikian, total keseluruhan dapil sebanyak 2.710 dan total kursi yang diperebutkan sebanyak 20.462.

Pers memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang berkualitas, yakni pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana amanat UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga haruslah memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pengaturan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, diharapkan akan terwujud penguatan sistem kenegaraan yang demokratis, terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, terjaminnya konsistensi pengaturan sistem pemilu, dan tercapainya kepastian hukum.

Pers juga memiliki tupoksi yang sangat penting dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang aman dan damai.

Aman dalam arti bahwa penyelenggaraan pemilu terhindar dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas), seperti konflik horizontal, kacau, friksi kronis, dan sejenisnya.

Sementara damai dapat dimaknai sebagai terwujudnya suasana kedamaian sekaligus perdamaian sebagai kohesi sosial di masyarakat di tengah suasana serba kompetitif dan dinamis saat pemilu.


Kebebasan bertanggung jawab

Sebagai penopang pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya demokrasi berkualitas.

Demokrasi berkualitas pada hakikatnya adalah demokrasi yang memberikan penghargaan tinggi dan paripurna pada harkat dan martabat rakyat pemilik kedaulatan hakiki. Untuk itu, dibutuhkan pers yang sehat dengan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai instrumen implementasinya.

Tanpa kebebasan yang bertanggung jawab, pers tidak bisa leluasa dalam menjalankan tanggung jawab moralnya, terutama peran sebagai "anjing penjaga" (watch dog).

Guna mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, dibutuhkan ruang berekspresi yang memadai, melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Karena, mengutip pandangan dari Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam Four Theories of The Press (1956), pada prinsipnya bagaimana bentuk perwajahan pers sangat berkorelasi erat dengan sistem politik yang berjalan dimana pers itu berada.

Sampai batas tertentu, semakin demokratis suatu sistem pemerintahan, maka semakin sehat pula performa pers dalam menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya melalui konstruksi katarsis informasi.

Dalam konteks pemilu, terselenggaranya pesta demokrasi rakyat tersebut di sebut menjadi salah satu parameter penting dalam melihat potret demokrasi yang berjalan di negara tersebut.

Semakin berkualitas pelaksanaan pemilu, maka dapat dinilai semakin baik pula kualitas demokrasinya. Keterlibatan pers dalam mewujudkan pemilu berkualitas adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2 UU No. 40/1999 tentang Pers).

Kemerdekaan pers menjadi hal utama bagi pers agar bisa menjalankan fungsi dasarnya, --termasuk dalam konteks Pemilu--, terutama fungsi pengawasan sosial, sosialisasi, dan korelasi sosial (Lasswell, 1960; Wright, 1986).


Indeks demokrasi & pers

Kualitas demokrasi di negara kita, sejauh ini, dalam pandangan banyak pihak dinilai masih perlu untuk terus ditingkatkan. Setidaknya, pandangan ini berkaca dari data Economist Intelligence Unit (EIU), sebuah lembaga riset berbasis di London, Inggris, mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 6,53 (posisi 56 dari 167 negara).

Angka IDI tersebut turun dari tahun 2022 sebesar 6,71 (posisi 54 dari 167 negara). Berkaca dari skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy.

Skor terkait didasarkan atas lima indikator penilaian, yakni proses pemilu dan pluralisme Indonesia (7,92), fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38) (EIU, 2024; Media Indonesia, 16/2/2024).

Data yang dikemukakan Freedom House, lembaga riset berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, juga menyebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 53 poin dari tahun 2019 sebesar 62 poin. Freedom House juga mencatat dari tahun 2013-2022, skor demokrasi Indonesia sebesar 59 pada tahun 2022 dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 65.

Karena skor itu, Freedom House menggolongkan status demokrasi Indonesia sebagai "partly free". Dalam hal ini, Freedom House menggunakan tiga indikator penilaian indeks demokrasi, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi (Freedom House, 2023; Kompas, 8/2/2023).

Potret demokrasi yang berkualitas, selain diukur dari indeks demokrasi, juga di antaranya dapat dilihat dari indeks kemerdekaan pers. Survei tentang Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi oleh Dewan Pers menghasilkan nilai IKP Nasional sebesar 71,57, atau turun 6,30 poin dari IKP 2022.

Meskipun mengalami penurunan nilai, kemerdekaan pers selama tahun 2022 tetap dalam kategori "Cukup Bebas". Penurunan nilai IKP 2023 Nasional terjadi di tiga kondisi lingkungan, yaitu lingkungan fisik politik turun 5,90 poin, lingkungan ekonomi turun 6,74 poin, dan lingkungan hukum turun 6,70.

Survei IKP 2023 ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi tiga lingkungan, dengan 20 indikator serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council, NAC) (Dewan Pers, 2023).

Reporters Without Borders, lembaga internasional pemantau pers berbasis di Paris, Prancis, merilis Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia tahun 2023 dengan skor sebesar 54,83 poin (peringkat ke-108 dari 180 negara), atau meningkat 5,56 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 49,27 poin.

Meskipun skor meningkat, namun peringkat IKP Timor Leste dan Malaysia lebih tinggi dari peringkat IKP Indonesia, yakni sebesar 84,49 poin (peringkat 10 dunia) dan sebesar 62,83 poin (peringkat 73 dunia). Dalam menilai IKP di Indonesia tahun 2023, RSF menggunakan lima indikator, yaitu konteks politik (55,16 poin), konteks hukum (63,92 poin), konteks ekonomi (44,61 poin), konteks sosial-budaya (55,97 poin) dan keamanan (54,49 poin) (RSF, 2023; DataIndonesia.id, 3/5/2023).


Harapan

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu dan teruji dalam menggelar salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia yang diikuti lebih dari 200 juta pemilih.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 juga menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan sesuai track-nya mengingat penyelenggaraan pemilu adalah salah satu elemen penting demokrasi, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila.

Dalam konteks relasinya dengan pers, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti peran penting tak terbantahkan dari kalangan pers dalam ikut serta mengawal pemilu, melalui fungsi pengawasan, edukasi, dan korelasinya.

Selamat HPN 2024.


*) Prof Dr Widodo Muktiyo adalah Staf Ahli Menkominfo RI Bidang Komunikasi dan Media Massa


 

Copyright © ANTARA 2024

Warisan langit berbintang di kota

138 sport slot

Kemendikbudristek tindaklanjuti kasus perundungan di Binus Serpong******

Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Tim Inspektorat Jenderal menindaklanjuti kasus perundungan atau bullyingyang terjadi di Bina Nusantara (Binus) School Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

“Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi,” kata Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Anang menuturkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan diketahui bahwa SMA Bina Nusantara Serpong sudah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Baca juga: Binus School akan memproses siswa yang terlibat perundungan

Tak hanya pihak sekolah, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) juga telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP).

Anang memastikan korban mendapatkan proses pemulihan yang optimal dengan upaya penanganan kasus perundungan ini berjalan sesuai dengan mekanisme investigasi, sehingga nantinya akan diterapkan sanksi bagi pelaku sesuai peraturan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikburistek melalui Balai Penjaminan Mutu dan Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten pun terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah (pemda) untuk memantau perkembangan kasus tersebut.

Anang menjelaskan Kemendikbudristek sendiri telah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 yang diluncurkan pada 8 Agustus 2023 sebagai bagian dari Merdeka Belajar Episode ke-25.

Baca juga: Anggota DPR minta sekolah tindak tegas pelaku perundungan

Peraturan tersebut menugaskan satuan pendidikan untuk membentuk TPPK, sedangkan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota membentuk Satgas PPKSP untuk memastikan adanya respons cepat penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Sampai saat ini terdapat lebih dari 338.000 satuan pendidikan telah membentuk TPPK dengan 251 pemda provinsi dan kabupaten/kota juga sudah membentuk Satgas PPKSP.

“Langkah-langkah tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, dan bebas dari segala kekerasan,” kata Anang.

Baca juga: Polisi sebut kasus perundungan di Tangsel telah terjadi dua kali
Baca juga: Kementerian PPPA minta polisi usut dugaan perundungan di SMA Tangsel

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jenderal itu terlalu mendominasi

pola mahjong 1

KPU Boyolali gelar serentak PSU Pemilu 2024 di empat TPS******

Boyolali (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah menggelar secara serentak pemungutan suara ulang (PSU) di empat tempat pemungutan suara (TPS), di empat kecamatan yang berbeda di wilayah ini, Minggu.

Ketua KPU Kabupaten Boyolali Maya Yudayanti yang meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 07 Dukuh/Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mengatakan KPU Boyolali menyelenggarakan PSU secara serentak di empat TPS yakni TPS 07 Mojolegi Teras ini, TPS 16 Desa Karanggeneng Boyolali Kota, TPS 02 Kedung Lengkong Kecamatan Simo, dan TPS 13 Urutsewu Kecamatan Apel Boyolali. Totalnya yang PSU di Boyolali pemilu tahun ini, ada empat dan Pemilu sebelumnya ada dua TPS yang PSU.

Maya Yudayanti menjelaskan pelaksanaan PSU di Boyolali salah satunya di TPS 07 Dukuh/Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Karena, sebelumnya pada proses pemungutan dan penghitungan suara, pada Rabu (14/2), ditemukan ada dua pemilih yang tidak berhak untuk memberikan suara tetapi memberikan suara di TPS itu.

"Sehingga, pada TPS 07 Desa Mojolegi Kecamatan Teras ini, harus dilakukan pemungutan suara ulang dan sekarang sudah terlaksana terlihat dengan proses lancar. Hal ini, kemudian DPT dan DPTb diundang kembali untuk memberikan suara di TPS 07 ini," kata Maya.

Dia mengatakan pelaksanaan PSU ditetapkan, pada Minggu (18/2) ini, karena diharapkan partisipasi pemilih tetap baik seperti sebelumnya dengan diikuti 227 pemilih di TPS 07 Mojolegi ini. Ternyata antusias masyarakat yang datang ke TPS 07 untuk memberikan suara ulang sangat luar biasa.

Pemilih di TPS 07 Desa Mojolegi pemilihan suara yang diulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR RI. DPT di TPS 07 Mojolegi ada 227 pemilih. Antusias masyarakat bagus dan tingkat partisipasi juga tinggi, sehingga memilih pencoblosan ulang yang digelar Minggu ini, dengan harapan masyarakat bersamaan hari libur.

Kabupaten Boyolali TPS yang diulang pemilihannya selain di TPS 07 Mojolegi Teras, juga di TPS 16 Desa Karanggeneng Boyolali Kota, TPS 02 Kedung Lengkong Kecamatan Simo, dan TPS 13 Urutsewu Kecamatan Apel Boyolali. Totalnya yang PSU di Boyolali tahun ini, ada empat atau meningkat dibanding pemilu sebelumnya ada dua TPS yang PSU.

Dia menjelaskan sejumlah TPS yang PSU penyebabnya hampir sama yakni teman-teman KPPS melihat DPT khusus dan DPT tambahan masih belum paham sehingga salah dalam memberikan surat suara. Sehingga, KPU kemudian harus mengulang pelaksanaan pemilihannya. Secara konstitusional boleh atau sah dan justru lebih baik dari pada prosesnya tidak bisa dihitung dan menimbulkan hal-hal yang tidak pasti.

Pada kegiatan PSU tersebut petugas KPPS dari hasil penghitungan surat suara setelah selesai, kotak suara dibawa ke tingkat Kecamatan. Karena, kotak suara hasil pemilihan sudah sampai di tingkat kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi bersama desa-desa lainnya, pada tanggal 19 Februari. Jadi seluruh kecamatan di Boyolali melakukan rekapitulasi pada Senin (19/2).

"KPU soal penghitungan sementara hasil pemilihan umum, kata dia, masyarakat bisa akses real countKPU melalui portal info Pemilu yang sudah ada hitungan hasil di setiap TPS termasuk C hasil yang dapat dilihat dari itu," katanya.

Dia mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada masyarakat karena partisipasi cukup tinggi dalam memberikan hak suara dan harapan pemilu damai sudah terjadi dan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan pada pemilu 2024 di Boyolali. Mari sama-sama menunggu hasil pemilu 2024, yang proses resminya di rekapitulasi oleh KPU baik di daerah hingga secara nasional.

Sementara itu, pelaksanaan PSU Pemilu 2024 di empat TPS Boyolali tersebut antara lain di TPS 13 Desa Urutsewu Kecamatan Ampel sebanyak 250 pemilih, TPS 16 Karanggeneng Boyolali kota sebanyak 227 pemilih, TPS 07 Desa Mojolegi Kecamatan Teras dengan 227 pemilih, dan TPS 02 Kedung Lengkong Kecamatan Simo dengan jumlah pemilu 238 pemilih.

Baca juga: 1.130 warga Larangan Tangerang ikuti pemungutan suara susulan
Baca juga: Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Bayi labu saya

uang4d

Widya Pratiwi ungguli empat petahana DPR RI perwakilan Maluku******

Ambon (ANTARA) - Calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Widya Pratiwi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungguli dengan 21.441 suara dari empat petahana perwakilan Maluku.

“Berdasarkan perolehan suara per 16 Februari 2024, pukul 19.30 WIT, hasilnya seperti itu. Sementara kami juga masih bekerja, tunggu saja hasil akhirnya,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun, di Ambon, Jumat.

Baca juga: Kwarda Maluku: Pramuka harus tangkal pengaruh buruk

Tercatat 1.637 dari 5.622 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Maluku, perolehan suara istri Gubernur Maluku ini melampaui Hendrik Lewerissa dari Partai Gerindra yang perolehan suaranya sampai saat ini hanya 17.963.

Disusul Mercy Barends dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 15.610, kemudian Saadiyah Uluputty dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 12.672 suara.

Baca juga: Bunda Literasi Maluku sebut perempuan dan anak rentan pelanggaran HAM

Berdasarkan perolehan suara sementara ini, Abdullah Tuasikal dari Partai NasDem yang juga merupakan petahana pada kursi DPR RI Dapil Maluku, berisiko tergeser posisinya dengan baru mengantongi 10.186 suara.

“Kalau KPU bekerja sesuai dengan perundang-undangan. Sementara masih dikumpulkan kotak suaranya baru di bawa ke Kecamatan, karena kan penghitungan rekapitulasi di tingkat kelurahan/desa,” kata Rifan.

Baca juga: Untuk tekan stunting, PKK ajak warga Maluku konsumsi pangan lokal

Ia menjelaskan, penetapan akan dilakukan secara bertahap. Yakni, 20 hari setelah pemungutan suara KPU kabupaten baru menetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota.

Selanjutnya, 25 hari setelah pemungutan suara, KPU Provinsi menetapkan suara DPRD Provinsi, lalu 30 hari setelah pemungutan suara, KPU menetapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baca juga: FORIKAN Maluku ajak masyarakat gemar konsumsi ikan cegah kekerdilan

“Itu yang kita lakukan. Sekarang baru H+ tiga, jadi masih jauh. Tunggu saja sementara tim kami terus masih bekerja,” ucapnya.

Ia juga mengaku, sejauh ini, tidak ada kendala yang signifikan. Hanya persoalan-persoalan seperti jaringan internet yang kurang baik di TPS pada daerah terluar dan lampu mati saat penghitungan suara. “Tapi semuanya sudah beres, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya menambahkan.

Baca juga: Bunda Literasi Maluku: Madrasah bentengi siswa dari dampak buruk iptek
Baca juga: Masyarakat diajak jamin pemenuhan hak anak di masa pandemi COVID-19

Pewarta: Winda Herman
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Tuanku sangat galak

situs slot gacor hari ini

KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos mengungkapkan masih ada 1.223 tempat pemungutan suara yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.

"Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan data hari ini, 19 Februari 2024, hari keenam pukul 08.52 WIB masih terdapat 1.223 dari 800 ribuan TPS yang mengalami kesalahan data. Setelah sistem membaca, ada data tidak sesuai," kata Betty saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta Senin, malam.

Menurut dia, kesalahan pemasukan data itu terjadi lantaran foto data formulir model C hasil penghitungan suara yang dikirim petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke aplikasi Sirekap tidak bisa terbaca oleh sistem.

Akibatnya terjadi perbedaan angka antara data formulir C hasil penghitungan suara dengan yang tersimpan di aplikasi Sirekap.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Aplikasi Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition/OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition/OCR).

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty beserta jajaran KPU RI memastikan akan melakukan evaluasi sistem Sirekap agar kendala tersebut tidak terjadi lagi.

"Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Yang pasti, ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin," katanya.

Baca juga: KPU klaim salah input Sirekap karena kesalahan manusia dan sistem

Dia melanjutkan saat ini ada sekitar 1,6 juta petugas KPPS yang bertugas di 823.220 tempat pemungutan suara (TPS) memiliki akun apliaksi Sirekap.

Betty memastikan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh demi perbaikan sistem pada masa depan.

Pada kesempatan sama, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena KPU telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di aplikasi Sirekap.

Walaupun demikian, Idham memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap
Baca juga: Fraksi PKS minta KPU evaluasi penghitungan suara Sirekap

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024