bocoran slot 88 hari ini

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Pulau Widi Akan Dilelang Situs Asing, Jubir Luhut Ancam Pengelola******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estatasing.

Melansir CNN, lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan induk.

Charlie Smith, wakil presiden eksekutif untuk EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) di Lelang Pramutamu Sotheby mengharapkan tawaran untuk kepulauan ini menjadi signifikan.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

panduan tuhan

DPR Beri Waktu Kementan Pasok 600 Ribu Ton Beras ke Bulog dalam 6 Hari******

DPR memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian memenuhi cadangan berasnasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food.

Jika pasokan itu tidak terpenuhi dalam waktu enam hari, maka DPR akan menganggap data cadangan stok beras milik Kementerian Pertanian tidak valid.

"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari kerja sejak RDP hari ini," dikutip dari kesimpulan RDP di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Dalam rapat itu, Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi menyebutkan jika Kementan tidak bisa memenuhi cadangan beras yang disepakati, dampak buruk bisa terjadi. Pasalnya, masalah itu bisa menyebabkan Bulog tidak memiliki cadangan beras nasional yang cukup atau sebesar 1-1,2 juta ton.

Ketika itu terjadi, pemerintah akan kesulitan mengintervensi harga beras di pasar jika sampai melonjak.

"Menurut kami sebagai BPN sangat bahaya karena Bulog tidak bisa mengintervensi pada saat kondisi-kondisi tertentu pada saat harga tinggi," papar Arief.

Selain itu, ia memaparkan pentingnya stok beras nasional ini jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau bencana alam.

"Kalau ada KLB atau kejadian luar biasa seperti terjadi di Cianjur dan di beberapa tempat lain, Bulog itu harus tetap punya stok. Jadi kita bicara ketersediaan dan mengamankan stok Bulog," tegasnya.

Selain soal pemenuhan cadangan beras pemerintah, DPR juga meminta Kementan untuk menganggarkan perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih bagi Kabupaten Cianjur.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11). Menurut catatan BNPB, 151 orang hilang dan korban jiwa mencapai 268 orang. Sebanyak 122 telah teridentifikasi. Data tersebut terkumpul hingga Selasa (22/11) pukul 17.00 WIB.

"Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat," dikutip dari kesimpulan.

Lagu Pemakaman Para Dewa

Sandiaga Dorong Pulau Tawale Jadi Pengungkit Kebangkitkan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menilai anugerah kekayaan alam Maluku Utara dapat menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan. Di samping pemandangan permukaan laut yang indah, dihiasi dengan gugusan kepulauan dan gunung, wilayah ini juga memiliki keindahan bawah laut yang mempesona.

Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sandiaga menilai Kawasan Indonesia Timur tidak hanya memiliki Raja Ampat di Papua Barat yang sudah dikenal dunia sebagai ikon wisata bawah laut. Dalam pandangannya, masih banyak daerah-daerah lain di Indonesia Timur yang punya potensi wisata bawah laut yang indah dan kaya yang belum tereksplorasi.

"Pulau Tawale di Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, bisa jadi pengungkit kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (27/11).

"Ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan. (Gugusan Pulau Tawale) luar biasa indahnya, itu betul-betul 'gate of heaven'. Apalagi, Halmahera Selatan ini merupakan salah satu spotdivingterbaik di dunia," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, Halmahera Selatan tidak hanya memiliki Gugusan Pulau Tawale sebagai destinasi wisata bawah lautnya. Masih banyak lagi destinasi wisata bawah laut di Halmahera Selatan yang perlu dieksplorasi dan dikembangkan.

Apabila sektor ini dapat dikembangkan, dia optimis bisa membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Selatan.

"Saya melihat selain ekonomi berbasis sumber daya alam yang menjadi tulang punggung sekarang, kita juga harus kembangkan ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Agar pergerakan ekonomi di Halmahera Selatan semakin meningkat dan membuka peluang usaha serta lapangan kerja," pungkasnya.

Bagikan catatan sejarah

Pengadilan Tolak Gugatan Obligor BLBI Buka Blokir 20 Perusahaan di AHU******

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan obligor BLBI Kaharudin Ongko untuk membuka blokir 20 perusahaan ke layanan administrasi hukum umum (AHU).

Adapun gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta pada 4 Juli 2022 dan ditujukan kepada Satgas BLBI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat. Hal ini dilakukan karena Kemenkum HAM membekukan rekening PT Mahkota Berlian Cemerlang milik penggugat.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Jakarta. "Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296 ribu," tulis putusan pengadilan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/11).

Satgas BLBI menyatakan ada 22 perusahaan yang belum diserahkan obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional dan memohon untuk melakukan pemblokiran perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Lalu, pada 30 November 2021, Kemenkum HAM mengabulkan permohonan Satgas BLBI melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-4293 yang intinya dinyatakan bahwa dari 22 perusahaan yang dimohonkan blokir, terdapat 20 perusahaan dapat dilakukan pemblokiran akses dan dua perusahaan tidak dapat dilakukan pemblokiran karena telah dibubarkan.

Sebagai informasi, Kaharudin Ongko masih memiliki kewajiban selaku Obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp7,72 triliun atau tepatnya Rp7.727.984.148.737,00 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen) dan selaku Obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp359,43 miliar atau Rp359.435.826.603,76 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen).

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Ahli IPB Kritik Food Estate Era Soeharto sampai Jokowi******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menegaskan program food estate atau lumbung pangan nasional adalah pemborosan dan bukan solusi masalah pangan Indonesia.

"Sering kali saya sebut, food estateini melanggar kaidah-kaidah ilmiah, melanggar 4 pilar pengembangan lahan pangan skala besar, terkait tanah dan agroklimat, infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi," katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn, Rabu (23/11).

Andreas lantas menceritakan sejarah membuktikan food estate selalu gagal di Indonesia. Kegagalan bisa dilihat dari dari pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektare yang terjadi pada masa Orde Baru (Orba) hingga Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kemudian akibat pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia mencanangkan lagi program food estate, dan tidak ada ceritanya. Pemborosan dana yang luar biasa besar, berapa puluh triliun dana yang sudah kita gelontorkan untuk food estatedan tidak menghasilkan apapun," tegasnya.

Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus kepada satu hal, misalnya memperbaiki lahan gambut 1 juta hektare yang sekarang sudah rusak berat. Andreas mengatakan perlu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk membangun food estate.

Andreas menegaskan setiap presiden jangan berganti-ganti program. Itu yang membuat food estatebelum menjadi solusi pangan Indonesia sampai saat ini karena tidak fokus membangun dan mengurusnya.

Pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp1,595 triliun untuk mendanai food estatepada 2021-2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut proyek ini berkaitan dengan pertahanan.

"Ada sinyalemen presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nonmiliter sekaligus," kata Prabowo di Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2020.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Presiden Jokowi pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam pengembangan kawasanfood estatedi Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berharap proyek di Belu dapat dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Jokowi menuturkan pembukaan food estate merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Menurutnya, diperlukan keberanian mencoba menggunakan teknologi di lahan-lahan yang sulit seperti NTT.

Pitcher Diamond Ace Kembali

Imbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari. 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]