buku mimpi ikan lele

Yi Ming Li Yueyue

Membongkar 'Misteri' Kenapa Banyak Pengusaha Jadi Timses Para Capres******

Sejumlah pengusahaternama didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Para pengusaha tersebut mengisi posisi pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan dalam struktur tim pemenangan.

Di tim pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin 2010-2015 sekaligus mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Ia menjabat sebagai ketua TKN Prabowo-Gibran.

Ada juga bos perusahaan kosmetik Mustika Ratu, Putri Kuswisnu Wardani, dan Presiden komisaris PT Lippo Cikarang Theo Sambuaga.

Sementara di tim pasangan Ganjar Prabowo-Mahfud MD, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin Arsjad Rasjid sebagai ketuanya.

Lalu CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja, Orias Petrus Moedak yang disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport, dan Heru Dewanto yang merupakan pengusaha di bidang jasa konstruksi.

Sementara pengusaha di TKN Anies Baswedan-Cak Imin sejauh ini ada pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Thomas Lembong yang merupakan mantan menteri periode 2015-2026 perdagangan sekaligus Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management.

Lantas apa yang para pasangan calon presiden mempercayai pengusaha menjadi bagian dari tim pemenangan mereka, apa misterinya?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai alasan para capres dan cawapres mengakomodir pengusaha dalam timnya adalah untuk menyediakan logistik. Pasalnya dibutuhkan modal yang besar untuk maju dalam kontestasi pilpres.

Hal itu tentunya tidak gratis.  Sebagai ganti balas jasa yang sudah diberikan kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pengusaha tersebut pasti mengajukan permintaan kalau yang mereka dukung nantinya menang. 

Permintaan salah satunya, kepentingan bisnis mereka tidak diganggu oleh kebijakan pemerintahan yang akan datang. Dan kalau bisa bahkan, pengusaha itu mendapat tambahan dan kesitimewaan proyek dari pemerintah.

"Dikhawatirkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan akan pro terhadap pengusaha yang menjadi timsesnya (tim sukses). Ini menciptakan resiko persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan kebijakan yang tidak adil bagi seluruh lapisan pelaku usaha," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Tak hanya itu, Bhima mengatakan investor yang baru mau masuk ke Indonesia akan melihat adanya keterkaitan yang erat antara kepentingan bisnis jangka panjang dengan politik.

Itu akan membuat investor khawatir bahwa berbisnis di Indonesia tidak cukup hanya dengan profesionalisme, tapi juga dibutuhkan hubungan yang erat dengan aktor politik.

Hal lainnya yang perlu diwaspadai dari maraknya pengusaha di timses pasangan capres dan cawapres adalah bagi-bagi jabatan. Pasalnya, kata Bhima, pelaku usaha yang masuk ke dalam perpolitikan rentan sekali mengalami konflik kepentingan.

"Karena mereka akan mementingkan bisnisnya, tapi juga menjadi regulator. Makanya harus dijaga keterlibatan pelaku usaha jangan sampai terlalu dalam. Apalagi yang punya konflik kepentingan dijadikan menteri," kata Bhima.

Untuk posisi menteri-menteri terkait ekonomi, Bhima mengatakan sebaiknya tidak diisi oleh para pengusaha. Misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan.

Bhima menilai sebenarnya boleh saja posisi tersebut diisi oleh para pengusaha. Namun mereka harus bisa melepaskan diri dari konflik kepentingan.

Misalnya pengusaha batu bara tapi kemudian melepas semua kepemilikan saham, maka tidak masalah menjadi Menteri ESDM.

"Tapi selama dia masih menjadi pengusaha, pemilik saham, tapi juga menjadi menteri yang membidangi kebijakan yang akan berpengaruh ke bisnisnya, itu yang kemudian harus dijaga," katanya.

Simbiosis Mutualisme Antara Pengusaha dan Capres di Pilpres

Jerman Berdarah Besi

Daftar Taipan AS yang Buat Propaganda Hias Citra Israel******

Sejumlah taipan Amerika Serikatbekerja sama membuat propaganda untuk meningkatkan citra Israeldan menjelek-jelekkan milisi di Palestina,Hamas.

Propaganda mereka lakukan di tengah perang antara Israel dengah Hamas beberapa waktu belakangan ini. 

Salah satu taipan yang terlibat dalam propaganda itu adalah CEO Starwood Capital Group Barry Sternlicht. Ia menginisiasi aksi propanganda ini untuk menggalang dukungan dengan cara kampanye media.

"Opini publik pasti akan berubah karena adegan, nyata atau dibuat-buat oleh Hamas, mengenai penderitaan warga sipil Palestina pasti akan mengikis empati (ke Israel) saat ini di komunitas internasional," kata Sternlicht dalam pernyataan yang tertuang dalam email berisi testimoni dari para taipan AS yang dirilis Semafor tak lama setelah agresi Israel pada 7 Oktober.

"Kita harus mendahului narasinya," lanjut taipan tersebut.

Dorongan kampanye Sternlicht bertujuan melabeli Hamas sebagai organisasi teroris yang bukan hanya musuh Israel, tetapi juga lawan Amerika Serikat.

Selain Sternlicht, propaganda juga diikuti oleh mantan CEO Google Eric Schmidt, CEO Dell Michael Dll dan pebisnis Michael Milken.

Sementara itu berdasarkan laporan Al Jazeera, para taipan itu ingin meraih dukungan publik untuk Israel dengan cara banyak mengunggah konten yang menyalahkan Hamas.

Selain menggalang kampanye, para taipan itu juga menggelar kampanye media itu bertajuk Facts For Peace. Mereka mencari sumbangan hingga 50 juta dolar atau sekitar Rp785 miliar dari puluhan nama tokoh besar di bidang media, keuangan, dan teknologi.

Laporan itu menyebut mereka mendekati lebih dari 50 orang untuk meraup dana. 

Mereka memiliki kekayaan bersih gabungan sekitar US0 miliar atau sekitar Rp7.855 triliun.

Dana dari para orang kaya ini kemudian akan digabung dengan badan amal Yahudi.

Hingga kini, belum ada informasi jumlah pasti yang disumbangkan. Namun, mereka berhasil mengumpulkan jutaan dolar.

[Gambas:Video CNN]

Jatuh ke dalam debu

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop Dimulai Desember Besok******

Uji coba bayar tol tanpa setop dilakukan pada pertengahan Desember mendatang di Tol Bali Mandara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan uji coba transaksi tol tanpa setop ataumultilane free flow(MLFF) akan berlangsung pada minggu kedua Desember 2023.

"Minggu kedua Desember," kata Basuki dikutip dariDetik Finance, Selasa (14/11).

"Jadi setelah itu dicoba, akhir Desember kita evaluasi. Kalau itu bagus, berhasil, kita expand. Kalau ada yang kekurangan, kita improve dulu baru coba lagi, baru expand," ungkapnya.

Ia menjelaskan jika uji coba di Bali berhasil, maka akan dilanjutkan ke enam ruas tol di Jakarta.

"Kalau berhasil baru ke Jakarta, di perkotaan dulu," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berisi rumus baru perhitungan upah buruh. 

Rumus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Jokowi melalui beleid itu mengatur kenaikan upah dihitung dengan menggunakan 3 variabel.

Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pada pasal 26 ayat 4 dijelaskan UMP 2024 dihitung via upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Tapi, buruh memandang aturan baru Presiden Joko Widodo tidak akan mengangkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 lebih dari 5 persen.

Lantas, bagaimana simulasi perhitungannya sehingga UMP dengan formula Jokowi tersebut tak akan naik lebih dari 5 persen?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencoba menghitungnya dengan rumus yang diberikan Jokowi. Ia mengatakan variabel yang akan digunakan nantinya adalah inflasi provinsi serta nilai indeks di kisaran 0,1-0,3.

"Kalau inflasi itu sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP di 2024 antara 3,5 persen sampai 4,5 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Angka 3,5 persen didapat jika indeks tertentunya 0,1. Sedangkan perkiraan kenaikan upah 4,5 persen berlaku apabila indeks yang dipakai 0,3.

Berikut simulasi yang digunakan Timboel:

UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)
UMP 2024= 3 + (5 x 0,1)= 3,5 persen atau UMP 2024= 3 + (5 X 0,3)= 4,5 persen

Timboel mengatakan rumus tersebut hanya mengukur kenaikan upah nominal, tetapi tidak menjamin kenaikan upah riil para buruh. Padahal, ia menilai kesejahteraan ditentukan berdasarkan upah riil.

"Upah riil menurun bila inflasi pada kebutuhan pokok buruh, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sebagainya nilainya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum tersebut," jelasnya.

"Sebagai contoh, inflasi beras sudah mencapai 5 persen sampai 7 persen lebih. Belum lagi kenaikan di sektor transportasi dan papan, seperti kontrakan rumah dan indekos yang nilainya juga di atas kenaikan UMP 2024," tutup Timboel.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah buruh di 2024 tidak akan lebih dari 5 persen jika menggunakan rumus baru Jokowi.

Mirah mengatakan kenaikan UMP 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu.

"Angka (UMP 2024) yang akan dihasilkan dengan formula yang telah dirilis melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 tidak akan lebih dari di bawah 5 persen atau 7 persen. Karena ada koefisien (indeks) tertentu," tuturnya.

Padahal, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi, di mana seharusnya bisa sampai 20 persen-25 persen.

Wuzong

Membongkar 'Misteri' Kenapa Banyak Pengusaha Jadi Timses Para Capres******

Sejumlah pengusahaternama didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Para pengusaha tersebut mengisi posisi pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan dalam struktur tim pemenangan.

Di tim pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin 2010-2015 sekaligus mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Ia menjabat sebagai ketua TKN Prabowo-Gibran.

Ada juga bos perusahaan kosmetik Mustika Ratu, Putri Kuswisnu Wardani, dan Presiden komisaris PT Lippo Cikarang Theo Sambuaga.

Sementara di tim pasangan Ganjar Prabowo-Mahfud MD, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin Arsjad Rasjid sebagai ketuanya.

Lalu CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja, Orias Petrus Moedak yang disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport, dan Heru Dewanto yang merupakan pengusaha di bidang jasa konstruksi.

Sementara pengusaha di TKN Anies Baswedan-Cak Imin sejauh ini ada pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Thomas Lembong yang merupakan mantan menteri periode 2015-2026 perdagangan sekaligus Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management.

Lantas apa yang para pasangan calon presiden mempercayai pengusaha menjadi bagian dari tim pemenangan mereka, apa misterinya?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai alasan para capres dan cawapres mengakomodir pengusaha dalam timnya adalah untuk menyediakan logistik. Pasalnya dibutuhkan modal yang besar untuk maju dalam kontestasi pilpres.

Hal itu tentunya tidak gratis.  Sebagai ganti balas jasa yang sudah diberikan kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pengusaha tersebut pasti mengajukan permintaan kalau yang mereka dukung nantinya menang. 

Permintaan salah satunya, kepentingan bisnis mereka tidak diganggu oleh kebijakan pemerintahan yang akan datang. Dan kalau bisa bahkan, pengusaha itu mendapat tambahan dan kesitimewaan proyek dari pemerintah.

"Dikhawatirkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan akan pro terhadap pengusaha yang menjadi timsesnya (tim sukses). Ini menciptakan resiko persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan kebijakan yang tidak adil bagi seluruh lapisan pelaku usaha," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Tak hanya itu, Bhima mengatakan investor yang baru mau masuk ke Indonesia akan melihat adanya keterkaitan yang erat antara kepentingan bisnis jangka panjang dengan politik.

Itu akan membuat investor khawatir bahwa berbisnis di Indonesia tidak cukup hanya dengan profesionalisme, tapi juga dibutuhkan hubungan yang erat dengan aktor politik.

Hal lainnya yang perlu diwaspadai dari maraknya pengusaha di timses pasangan capres dan cawapres adalah bagi-bagi jabatan. Pasalnya, kata Bhima, pelaku usaha yang masuk ke dalam perpolitikan rentan sekali mengalami konflik kepentingan.

"Karena mereka akan mementingkan bisnisnya, tapi juga menjadi regulator. Makanya harus dijaga keterlibatan pelaku usaha jangan sampai terlalu dalam. Apalagi yang punya konflik kepentingan dijadikan menteri," kata Bhima.

Untuk posisi menteri-menteri terkait ekonomi, Bhima mengatakan sebaiknya tidak diisi oleh para pengusaha. Misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan.

Bhima menilai sebenarnya boleh saja posisi tersebut diisi oleh para pengusaha. Namun mereka harus bisa melepaskan diri dari konflik kepentingan.

Misalnya pengusaha batu bara tapi kemudian melepas semua kepemilikan saham, maka tidak masalah menjadi Menteri ESDM.

"Tapi selama dia masih menjadi pengusaha, pemilik saham, tapi juga menjadi menteri yang membidangi kebijakan yang akan berpengaruh ke bisnisnya, itu yang kemudian harus dijaga," katanya.

Simbiosis Mutualisme Antara Pengusaha dan Capres di Pilpres

999 kali sistem pelatihan

Menaker Jamin Upah Minimum 2024 Naik, Bagaimana Hitungannya?******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjaminupahminimum 2024 naik.

Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan. Hal ini diatur Pasal 26 ayat (5).

PP Upah ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November. Upah baru itu akan berlaku pada Januari di tahun berikutnya.

"Penyesuaian Upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berikutnya," bunyi Pasal 29 ayat (1) dalam aturan tersebut.

Selain itu, jika 21 November bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah maka upah minimum baru ini harus diumumkan selambat-lambatnya satu hari sebelumnya.

Nantinya, kenaikan upah yang telah ditetapkan setiap tanggal 21 November itu juga mulai berlaku di 1 Januari tahun berikutnya.

[Gambas:Video CNN]