pasti slot login

Rahasia seni bela diri

Tarif Tol Cikupa******

Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol(BPJT) Yongki Triono mengungkapkan tarif Tol Cikupa-Merakbakal diskon 20 persen saat musim mudik Lebarantahun ini.

Diskon diberikan dua hari sebelum 19 April, yakni 17-18 April. Adapun untuk arus balik diskon berlaku pada dua hari sesudah lebaran atau 26-27 April.

"Cikupa-Merak ini yang akan diberikan diskon," ucap Yongki dalam konferensi pers, Kamis (13/4).

Dengan begitu, tidak ada penumpukan kendaraan di puncak arus mudik.

Diskon tarif tol tak hanya diberlakukan di ruas Tol Cikupa-Merak. PT Hutama Karya (Persero) memberikan diskon tarif sebesar 20 persen untuk sejumlah ruas Tol Trans Sumatera. Diskon diberikan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

"Untuk ruas-ruas di Hutama Karya kami juga melakukan diskon tarif tol," ujar EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya Dwi Aryono Bayuaji, dikutip dari Antara, Selasa (11/4).

Dwi menyebut ruas-ruas tol yang diberlakukan diskon tarif yakni Bakauheni-Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar-Kayu Agung.

"Kami berlakukan hanya untuk di tiga gerbang tol yakni Gerbang Tol Bakauheni Selatan, Gerbang Tol Kayu Agung dan Gerbang Tol Kayu Agung Utama," katanya.

Diskon tarif tol tersebut diberlakukan untuk tarif tol terjauh dan diberlakukan untuk pengguna tol saat arus mudik periode 16-18 April, serta arus balik pada 26-28 April 2023.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk juga akan memberikan diskon 20 persen untuk tarif terjauh Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Minggu (16/4) pukul 06.00 WIB hingga Selasa (18/4) pukul 06.00 WIB atau saat musim mudik Lebaran.

Tidak hanya pada arus mudik, diskon tarif tol 20 persen di Jalan Tol Jakarta-Cikampek juga akan diberlakukan saat arus balik pada Kamis (27/4) pukul 06.00 WIB hingga Sabtu (29/4) pukul 06.00 WIB.

Diskon tarif tol 20 persen ini hanya di dua gerbang tol, yaitu Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang menuju/dari arah Trans Jawa dan GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang yang menuju/dari arah Bandung.

Kuil Kiamat

Mengintip Kondisi Keuangan Transjakarta di Tengah Isu Tarif Naik******

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melalui akun media sosialnya mengajak pengguna untuk mengisi survei kenaikan tarifhingga 13 April mendatang.

Hal tersebut dilakukan setelah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan kenaikan tarif transportasi tersebut.

"Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis TransJakarta, Senin (10/4).

Lantas, seperti apa kondisi keuangannya Transjakarta sehingga ada survei soal kenaikan tarif?

Mengutip laporan tahunan perusahaan, jumlah pendapatan usaha Transjakarta menyentuh Rp3,06 triliun pada 2021. Angka ini turun dibandingkan capaian pada 2020 dan 2019 yang masing-masing mencapai Rp3,07 triliun dan Rp3,3 triliun.

Lebih rinci, total pendapatan 2021 itu terdiri dari jumlah pendapatan jasa layanan angkutan umum dan pelayanan publik sebesar Rp2,99 triliun, pendapatan dari sponsor Rp9,57 miliar, dan pendapatan non angkutan Rp54,55 miliar.

Sementara itu total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan mencapai Rp280,07 miliar pada 2021. Angka ini turun dibandingkan 2020 yang mencapai Rp366,85 miliar.

Selanjutnya, kas dan setara kas Transjakarta 2021 mencapai Rp2,63 triliun. Angka ini lebih tinggi dari 2020 yang hanya mencapai Rp1,57 triliun.

Aset lancar Transjakarta mencapai Rp3,81 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dari capaian 2021 yang hanya Rp3,4 triliun.

Sedangkan aset tidak lancar mencapai Rp3,5 triliun pada 2021. Angka ini lebih rendah dibanding aset tidak lancar 2020 yang mencapai Rp3,65 triliun.

Sementara jumlah aset Transjakarta mencapai Rp7,31 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dibanding aset pada 2020 yang mencapai Rp7,06 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, jumlah liabilitas Transjakarta mencapai Rp2,27 triliun pada 2021, lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai Rp2,21 triliun.

Adapun jumlah ekuitas Transjakarta mencapai Rp5,04 triliun pada 2021. Jumlah ini lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai RP4,84 triliun.

Bermain game online di dunia lain

Erwin Moeslimin Jadi Komisaris Baru Adhi Karya******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengangkat Erwin Moeslimin sebagaikomisaris independen menggantikan Cahyo A. Muzhar.

Pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Melansir CNBC Indonesia, Rabu (12/4), para pemegang saham juga mengangkat Bambang Krisminarno sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menggantikan Agung Dharmawan.

Berdasarkan hasil RUPST berikut jajaran Komisaris dan Direksi Adhi karya yang baru :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Mayjend TNI (Purn) Dody Usodo Hargo
Komisaris : Yustinus Prastowo
Komisaris : Widiarto
Komisaris Independen : Abdul Muni
Komisaris Independen : Hironimus Hilapok
Komisaris Independen : Erwin Moeslimin

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Entus Asnawi Mukhson
Direktur Operasi I : A. Suko Widigdo
Direktur Operasi II : Pundjung Setya Brata
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Bambang Krisminarno
Direktur Human Capital dan Sistem : Ki Syahgolang Permata
Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis : Vera Kirana

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Kapal Gratis Sandar di Pelabuhan Ciwandan******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memberikan insentif berupa pembebasan biaya bagi seluruh kapal di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Panjang selama periode mudik 2023.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan pada periode mudik tahun ini, pemerintah memang meminta pihaknya membuka kedua pelabuhan tersebut untuk melayani pemudik khusus motor.

"Semua biaya kepelabuhan kita bebaskan, mulai dari jasa tunda, pandu, tambat dan biaya bongkar muat," ujarnya dalam media gathering, Rabu (12/4).

"Jadi ini untuk kedua rute itu memang dibebaskan," imbuhnya.

Adapun untuk periode lebaran ini, Pelabuhan Ciwandan bahkan menyediakan lahan parkir seluas 8.000 meter persegi yang mampu menampung sekitar 800 sepeda motor dan 100 truk. Diharapkan dengan berpindahnya layanan sepeda motor ke Ciwandan bisa mengurangi kemacetan di Merak.

Selain itu, Ciwandan juga sudah sangat siap melayani para pemudik baik dari kondisi infrastruktur yang sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, sampai fasilitas di pelabuhan.

Untuk fasilitas di pelabuhan semua akan disediakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), terutama sarana prasarana tambahan seperti toilet dan tempat istirahat. Sebab, fungsional pelabuhan sudah diberikan secara gratis.

"Kapal Roro khusus motor akan pindah dari Merak ke Ciwandan. Kita siapkan ada fasilitas ruang tunggu, toilet, kantin, kesehatan yang sudah disiapkan dengan baik. Nah yang sediakan teman-teman dari ASDP," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Dirut Sarinah Bantah Larang SPG dan Karyawan Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah melarang SPG dan karyawannya mengenakan hijab saat bekerja. Bantahan itu ia sampaikan terkait pernyataan anggota Komisi VI DPRAndre Rosiade.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Di SPG kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

Meski disudutkan, Fetty mengaku belum akan menelusuri dari mana sumber tuduhan tersebut. Ia hanya menegaskan tidak melarang para karyawannya menggunakan hijab.

"Kami lagi meeting mingguan, jadi belum membahas soal itu (laporan larangan tidak boleh pakai hijab). Klarifikasinya kita sendiri yang menjalankan dan ketentuannya seperti itu, tidak ada larangan menggunakan hijab bagi karyawan maupun manajemen Sarinah di semua level," tutup Fetty.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru (Fetty) mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," katanya dalam rapat, Rabu (12/4).

Andre lantas membandingkan aturan tersebut dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai untuk berhijab. Bahkan, ia membandingkan kepemimpinan Fetty Kwartati dengan dirut Sarinah sebelumnya, Ira Puspitadewi.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?" kritik Andre.

[Gambas:Video CNN]