idxplay

Dewa Pedang Kekacauan

Pemerintah akan Perketat Pengawasan Jastip Barang Impor******

Pemerintah bakal memperketat pengawasan bisnis jasa titip (jastip). Hal itu dilakukan untuk meredam banjir barangimpor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengawasan soal jastip barang impor juga bakal dilakukan hingga di pelabuhan. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Ini kerja sama dari Dirjen Imigrasi jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk impor jasa barang titipan," tutur Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (6/10).

Apabila nilainya melebihi US0 per orang d pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan rincian: BM: 10 persen (Flat), PPN: 11 persen, dan PPh: 0,5-10 persen (jika punya NPWP) atau 1-20 persen (jika tidak punya NPWP).

"Dari Kementerian Keuangan sudah membuat regulasi untuk jarak barang titipan itu yang bebas di bawah US0, yang sisanya tentu dikenakan bea masuk," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengetatan pengawasan jastip ini tak lepas dari keluhan asosiasi maupun masyarakat imbas barang impor yang membanjiri pasar tradisional.

Ia menyebut saat ini pasar tradisional sepi dan penjualan barang impor makin tinggi di e-commerce.

Airlangga menambahkan barang impor akan mengganggu pangsa pasar dan produksi barang dalam negeri. Apalagi, saat ini marak impor ilegal pakaian bekas.

Menurutnya, hal ini pun dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

"Oleh karena itu perlu beberapa hal yang berkaitan hal tersebut untuk diregulasi ulang," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Musuh Dunia

Curiga Ada Permainan Swasta di Balik Masalah Pasokan******

Pembelian berasdi toko riteldibatasi maksimal 10 kg per hari. Pembatasan dilakukan sejak awal September.

"Dibatasi karena kan stoknya sedikit, ada El Nino itu kan. Stoknya tipis sekarang, jadi dibatasi. Kalau sudah banyak lagi pasti tidak dibatasi," sambungnya.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengantispasi aksi panic buying yang terjadi akibat mahalnya harga beras belakangan ini akibat imbas El Nino.

Akan tetapi, Roy berjanji pembatasan pembelian beras tak permanen. Peritel akan mencabut batas maksimal pembelian beras jika stok sudah melimpah, termasuk melalui pasokan dari impor.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," katanya saat dikonfirmasi.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai langkah ritel membatasi pembelian beras menunjukkan pasokan beras kian terbatas. Ia yakin akar masalah sengkarut beras tak berubah, yakni terbatasnya produksi domestik.

Hal itu membuat Bulog tidak optimal menyerap beras dalam negeri untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP).

Yusuf mendesak pemerintah serius mengatasi permasalahan ini. Terlebih, ia melihat harga beras naik konsisten sejak Agustus 2022-Agustus 2023.

Menurutnya, kenaikan itu menjadi pertanda masalah struktural beras yang serius.

"Pola kenaikan harga beras dalam setahun terakhir ini mengkhawatirkan karena tidak terdapat tendensi harga turun meski pemerintah telah mengimpor beras 500 ribu ton sejak akhir 2022," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Infografis harga beras kian mahal. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani).

"Kemudian kita melalui panen raya dari Maret 2023-Juni 2023 dan tidak turun juga (harga beras) meski pemerintah di tahun ini telah menetapkan impor beras 2 juta ton dan cadangan beras Bulog kini telah di kisaran 1,5 juta ton," imbuh Yusuf.

Menurutnya, kenaikan harga beras yang liar bisa merambat ke pangan lain. Terlebih masih ada ancaman El Nino.

Jika dibiarkan katanya, gejolak harga pangan ini akan merembet ke inflasi Indonesia yang berpotensi terdorong ke kisaran 4 persen.

Bohong data pemerintah

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mempertanyakan keabsahan data pemerintah soal stok beras saat ini, termasuk hasil impor. Pasalnya, ia meyakini pembatasan pembelian beras di toko ritel jadi bukti kelangkaan.

Ia menyebut kelangkaan beras sudah terjadi sejak tahun lalu karena produksi nasional turun. Penurunan diperparah banyaknya gagal panen di awal 2023 ini.

Di tengah kegagalan itu katanya, solusi pemerintah hanya impor dan impor.

Syaiful menyebut impor kali ini tidak mudah karena para negara eksportir beras membatasi diri dan bahkan menutup ekspor. Pada akhirnya, ketersediaan beras nasional di ujung tanduk karena defisitnya cukup serius.

Meskipun pemerintah mengklaim stok beras di Bulog ada 1,6 juta ton dan dalam perjalanan 400 ribu ton, Syaiful menilai jumlah tersebut tidak akan menutupi kelangkaan beras di pasar. Harga beras tidak akan turun karena defisit kebutuhan nasional terlalu dalam.

"Kondisi ini terbukti karena pemerintah menetapkan kembali untuk impor 1 juta ton beras di 2024 yang menandakan kondisi belum kembali normal di tahun depan. Pertanyaanya, jika sekarang terjadi pembatasan pembelian beras di ritel, benarkah stok beras impor yang disampaikan pemerintah ada 2 juta ton? Jangan-jangan memang jumlah realisasi impor tidak sebesar yang disampaikan," tuturnya.

"Sampai sekarang India tidak ekspor berasnya, Vietnam dan Thailand hanya kasih sedikit. Terakhir mau impor dari China, itupun masih dipertanyakan," imbuh Syaiful.

Curiga permainan swasta

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian paham pembatasan beras di toko ritel demi mencegah panic buying. Namun, ia menaruh curiga pada swasta yang diduga bermain dalam suplai beras.

Eliza meminta pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu akar masalah lonjakan harga hingga pembatasan ini guna mengetahui apakah masalah itu terjadi karena produksi beras anjlok atau ternyata ada indikasi spekulasi.

Terlebih, ia mendengar ada kabar heboh aksi pembelian gabah dengan harga tinggi oleh korporasi baru-baru ini.

"Hampir 90 persen suplai beras itu dikendalikan oleh swasta, termasuk di dalamnya rumah tangga petani, penggilingan kecil, dan penggilingan besar. Sayang, datanya itu tidak tersedia. Kurang lebih hanya 10 persen saja yang dipegang Bulog, di mana datanya bisa kita telusuri karena di-updateberkala," jelas Eliza.

"Memang perlu dibuat dulu database suplai beras. Selama ini kita cuma tahu produksi gabah di berbagai wilayah, namun belum ada data beras yang dikendalikan swasta per wilayah. Ini yang semestinya diperbaiki dulu. Jika tidak ada basis data yang akurat, sampai kapanpun persoalan beras ini akan terus berulang. Konsumen menjadi korban," kritiknya.

Yusuf Wibisono juga ikut menyoroti titik ini. Menurutnya penurunan kapasitas produksi nasional diperburuk oleh kelemahan tata niaga beras.

Ia melihat ada perubahan besar dalam 5 tahun terakhir. Dalam perubahan ini, jalur distribusi dan pemasaran beras yang dulu dikuasai Bulog serta penggilingan kecil hingga menengah, kini didominasi penggilingan dan pabrik beras besar.

Ia yakin masuknya pemain besar ke jalur distribusi dan pemasaran beras mengubah pasar di hulu. Pada akhirnya, persaingan menguat dengan memperebutkan gabah kering panen (GKP) yang stoknya terbatas.

"Pemain besar yang memiliki jalur pemasaran langsung ke ritel modern dan cenderung memproduksi beras premium berani membeli GKP di tingkat harga yang lebih tinggi dari penggilingan kecil hingga menengah. Jadi, harga beras telah meningkat sejak di tingkat GKP sekaligus menjelaskan mengapa Bulog kesulitan menyerap beras domestik karena tingkat harga GKP jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP)," bebernya.

Belajar dan Berguru dari China

Sekretaris cabang terbaik

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.

Xianchi

Pemerintah akan Perketat Pengawasan Jastip Barang Impor******

Pemerintah bakal memperketat pengawasan bisnis jasa titip (jastip). Hal itu dilakukan untuk meredam banjir barangimpor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengawasan soal jastip barang impor juga bakal dilakukan hingga di pelabuhan. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Ini kerja sama dari Dirjen Imigrasi jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk impor jasa barang titipan," tutur Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (6/10).

Apabila nilainya melebihi US0 per orang d pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan rincian: BM: 10 persen (Flat), PPN: 11 persen, dan PPh: 0,5-10 persen (jika punya NPWP) atau 1-20 persen (jika tidak punya NPWP).

"Dari Kementerian Keuangan sudah membuat regulasi untuk jarak barang titipan itu yang bebas di bawah US0, yang sisanya tentu dikenakan bea masuk," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengetatan pengawasan jastip ini tak lepas dari keluhan asosiasi maupun masyarakat imbas barang impor yang membanjiri pasar tradisional.

Ia menyebut saat ini pasar tradisional sepi dan penjualan barang impor makin tinggi di e-commerce.

Airlangga menambahkan barang impor akan mengganggu pangsa pasar dan produksi barang dalam negeri. Apalagi, saat ini marak impor ilegal pakaian bekas.

Menurutnya, hal ini pun dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

"Oleh karena itu perlu beberapa hal yang berkaitan hal tersebut untuk diregulasi ulang," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas menyebut kasus korupsi di kementeriannya tidak hanya soal minyak goreng dan gula yang ramai belakangan ini.

"Memang masalah-masalah hukum, ada kasus minyak goreng, garam, ada juga masalah besi, ada juga gula yang buntutnya masih sampai sekarang," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Ia pun mengenang masa-masa awal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri perdagangan, yakni pada Juni 2022 lalu. Menurutnya, 'badai' memang selalu menerpa Kemendag sejak awal dirinya dilantik.

"Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus-kasus yang banyak," tuturnya.

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," sambungnya.

Ia menegaskan masalah distribusi dan pengadaan bahan pokok kini sudah bisa teratasi. Ia mengklaim persediaan bapok selalu aman, termasuk di berbagai hari besar, seperti lebaran, natal, dan tahun baru.

Di lain sisi, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Teten Ungkap Kelemahan UMKM Sehingga Kalah Saing dengan Produk Impor******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki mengatakan 97 persen lapangan kerja di Indonesia diserap oleh UMKM.

Namun, produk UMKM masih sulit bersaing di pasar global.

"UMKM kita masih skalanya ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak produktif. Produknya juga masih belum punya daya saing, apalagi daya saing global," kata Teten di acara Indonesia Digital MeetUp 2023, Kamis (5/10).

"Dan kita kaget-kaget kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk lewat platform global maupun juga lewat perdagangan biasa," imbuh Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan UMKM Indonesia bukannya tidak mau beradaptasi dengan perdagangan digital. Sebanyak 22 juta UMKM disebut telah berdagang online, tetapi tetap sulit bersaing karena masuknya barang impor yang sangat murah.

Karenanya, Teten, meminta agar pedagang lokal tidak disalahkan.

"Pasar seperti Tanah Abang bahkan pasar becek yang jualan sayur, jualan sembako, sudah online. Jadi jangan salahkan mereka belum shifting (ke online). Mereka sudah shifting," katanya.

Ia menduga ada dua cara produk impor murah bisa masuk ke pasar dalam negeri. Pertama karena praktek dumping yakni mengekspor barang dari negara asalnya untuk dijual ke Indonesia dengan harga lebih murah untuk menguasai pasar.

Kedua, barang impor bisa masuk melalui jalur tak resmi. Teten mengatakan hal tersebut terlihat dari data Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ada impor dari China yang tak tercatat.

"Berarti ada yang lewat jalur ilegal. Ini yang mau kita benahi," katanya

[Gambas:Video CNN]