petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

link slot online terbaik

situs paling gacor 495Jutaan kata 343483Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot online terbaik》

Buruh Geram Imbauan Pakai Transportasi Umum: Pejabat Saja Naik Mobil******

Buruh mengaku kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udara di DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini.
Buruh mengaku kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udara di DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Buruh merasa kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udaradi DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebagian besar pejabat kementerian/lembaga (K/L)masih memakai mobil pribadi, di saat yang bersamaan pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Lihat Juga :
Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN

Meski begitu, ia berharap buruh bisa dimaklumi jika masih menggunakan motor pribadi ketimbang kendaraan umum. Menurutnya, tarif transportasi publik masih cukup mahal untuk para buruh.

Selain itu, mobilitas buruh tidak hanya dihitung dari rumah ke pabrik atau kantor, melainkan harus sosialisasi berkeliling daerah sekitar. Iqbal juga berdalih tidak ada transportasi publik untuk buruh di daerah.

"Pabrik itu TransJakarta enggak sampai, karena pabrik agak ke dalam. Misalnya, Pulo Gadung, TransJakarta sampai ke pinggir jalan utama, tapi ke dalamnya gimana? Bus jemputan enggak ada," tuturnya.

Pilihan Redaksi
  • Profil Sukanto Tanoto, Miliarder yang Mau Ikut Bantu Jokowi Bangun IKN
  • Sepak Terjang Bisnis Sukanto Tanoto, dari Bengkel ke Bantu IKN Jokowi
  • Bos BCA Hibahkan Saham Rp74 M ke Anak

Oleh karena itu, ia menuntut buruh juga mendapatkan jatah WFH seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta. Iqbal menuntut pemberlakuan 3 aturan dalam menyikapi opsi WFH ini.

Pertama, pengaturan jam kerja. Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, kemudian shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergantian.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up(MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang enggak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/rds)

Pengusaha Mengaku Industri Minyak Sawit RI Sedang 'Sakit'******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengklaim kondisi industri minyak sawit Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengklaim kondisi industri minyak sawit Tanah Air sedang tidak baik-baik saja. (ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA)
Jakarta, CNN Indonesia--

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengklaim kondisi industri minyak sawit Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.

Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Fadhil Hasan mengatakan pertumbuhan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit (PKO) terus menurun dalam beberapa tahun belakangan.

Catatan GAPKI, produksi minyak sawit menurun sejak 2005. Sepanjang 2005 hingga 2010, produksi minyak sawit tumbuh mencapai 10,12 persen. 

Sedangkan untuk periode 2020-2025 produktivitas produksi minyak sawit diperkirakan minus 1,15 persen.

"Kondisi industri minyak sawit Indonesia ke depan dari sisi suplai tidak sedang baik-baik saja," kata Fadhil alam workshop wartawan GAPKI di Bandung, Rabu (23/8).

Lebih rinci, produksi CPO dan PKO pada 2019 mencapai 51,82 juta ton pada 2019. Jumlah itu kemudian menyusut menjadi 51,58 juta ton pada 2020.

Pada 2021 produksi CPO dan PKO kembali turun menjadi 51,300 juta ton. Kemudian, pada 2022 kembali turun menjadi 51,24 juta ton. Sementara, per Mei 2023 produksi CPO dan PKO baru mencapai 22,87 juta ton.

Lihat Juga :
Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor

Menurut Fadhil, penurunan produksi ini tak lepas dari pembatasan perluasan area. Ia menyebut perluasan lahan tidak bisa dilakukan bahkan sejak 2011-2021. Apalagi, pada 2022 sudah moratorium.

Moratorium sawit adalah penghentian pemberian izin baru pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

"Di UU Cipta Kerja tidak dinyatakan (moratorium) diperpanjang, tapi asumsinya permanen, sehingga tidak ada lagi perluasan lahan," tutur Fadhil.

Selain itu, ia juga menyebut bibit yang ditanam petani pun kualitasnya buruk. Oleh karena itu, produktivitasnya juga turun.

"60 persen benih sawit yg ditanam petani itu fake. Makannya produktivitasnya rendah. Makannya bedanya hampir setengah antara produksi petani dengan kebun per hektare-nya," ucap Fadhil.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/dzu)

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Ekonomi menyebut WFH yang diterapkan demi mengatasi polusi udara di Jabodetabek berisiko membuat PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023 amblas.
Pengamat menyebut WFH bukan solusi tepat mengatasi polusi udara di Jabodetabek. Solusi itu justru bisa membahayakan ekonomi. (CNN Indonesia/Adi Maulana).
Jakarta, CNN Indonesia--

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

Lihat Juga :
Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

Lihat Juga :
Pemerintah Mulai Bangun Terowongan Bawah Laut IKN Tahun Depan

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Lihat Juga :
Aturan yang Buat Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2




bab terbaru:ada kami pinjaman online

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
jam gacor main zeus
cleocatra demo
zeus gacor jam berapa
mavius88
bonus new member 20 20
formulaqq
slot ganas
daftar judi online24jam
trik 88 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 www slot win 138 vip
Bab 2 situs paling gacor 2023
Bab 3 situs slot yang ada rtp
Bab 4 slot gacor minimal wd 25rb
Bab 5 hantuslot
Bab 6 link situs slot
Bab 7 slot tergacor terbaru
Bab 8 cara shopee gratis ongkir
Bab 9 panen88
Bab 10 cara pinjam tunai di kredivo
Bab 11 situs terpercaya gacor
Bab 12 cosmictoto
Bab 13 situs slot booming
Bab 14 jenis link slot
Bab 15 bocoran pola gacor hari ini
Bab 16 ratu111
Bab 17 link slot 888
Bab 18 gacor slot
Bab 19 slot gacor pragmatic play
Bab 20 situs slot bonus new member 100 to kecil
Klik untuk melihattersembunyi di tengah949bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Dimana pedangku?

kakek zeus real
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menyentil sekitar 700 perusahaan kepala sawit yang belum melapor Satgas Sawit melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan.
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menyentil sekitar 700 perusahaan kepala sawit yang belum melapor Satgas Sawit melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan. (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)
Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Pilihan Redaksi
  • Bahlil Bongkar Skenario 'Jahat' Ganjal Hilirisasi Nikel RI Lewat WTO
  • Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Lawan Arah Tertabrak Truk
  • Tepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/rds)

Tuan Tianqi

situs gacor hari ini maxwin
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono membantah 3,3 juta hektare (Ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (Ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal. (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)
Jakarta, CNN Indonesia--

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga :
Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga :
ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

Pilihan Redaksi
  • Bahlil Bongkar Skenario 'Jahat' Ganjal Hilirisasi Nikel RI Lewat WTO
  • Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, ADB Waswas Inflasi

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]



(rds/rds)

Cerita Aneh dari Azeroth

555 slot online
FAO waswas harga beras yang naik mencapai level tertinggi dalam 12 tahun bakal memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.
FAO waswas harga beras yang naik mencapai level tertinggi dalam 12 tahun bakal memicu lonjakan inflasi pangan di Asia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan PanganPBBalias Food and Agriculture Organization (FAO) waswas harga berasyang naik mencapai level tertinggi dalam 12 tahun bakal memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.

Ada dua biang kerok utama lonjakan harga beras yang mereka identifikasi.

Pertama, larangan ekspor India sejak bulan lalu.

Kedua, ancaman cuaca buruk akibat El Nino yang merusak produksi beras.

"Harga beras global sangat mengkhawatirkan. Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," kata Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang kepada CNBC, dikutip Rabu (23/8).

Sejatinya, inflasi pangan di Asia relatif terkendali sebelum India memberlakukan larangan ekspor. Kini, India akhirnya mengklarifikasi bahwa tidak ada rencana pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan, apalagi larangan ekspor beras.

Terlepas dari itu, El Nino masih menghantui produksi beras. Terlebih, fenomena alam ini terjadi di tengah sikap Rusia yang menarik diri dari inisiatif biji-bijian di Laut Hitam dan proteksi kebijakan pangan dalam bentuk pembatasan perdagangan.

Tak cuma beras, komoditas pangan lain juga dikhawatirkan ikut naik harganya karena iklim ekstrim imbas El Nino. Jika terjadi, lonjakan inflasi tak terhindarkan.

Munculnya El Nino juga dikhawatirkan mengulang krisis pangan pada 2010-2012 lalu. Bank Pembangunan Asia menyebut kenaikan harga pangan internasional mencapai 30 persen pada 2011.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

raja papan ketik

slot gampang menang maxwin
Ladies, Transmart Full Day Sale kasih diskon untuk produk kosmetik dan parfum aneka brand nih. Serbu gerai Transmart terdekat, ya.
Transmart Full Day Sale kasih banyak diskon untuk produk kosmetik dan parfum aneka brand. (iStockphoto/webphotographeer)
Jakarta, CNN Indonesia--

Ladies, menjaga penampilan supaya terlihat cantik dan wangi itu wajib, ya. Kamu enggak perlu khawatir beli produk kosmetik dan parfum kemahalan kalau belinya di Transmart.

Belanja di Transmart sudah pasti murah karena selalu ada diskon. Spesial di bulan ini kembali hadir Transmart Full Day Sale bertajuk Merdeka Belanja pada Selasa (22/8).

Lihat Juga :
Murah Abis! Sepeda Listrik di Transmart Diskon Tembus Rp1 Jutaan

Catat ya ladies, ini nih produk-produk kecantikan yang didiskon berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia:

  1. Make Over berlaku diskon 15 persen untuk semua item produk tersedia, ada diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
  2. Wardah berlaku diskon 15 persen untuk semua item produk tersedia, ada diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
  3. Emina berlaku diskon 15 persen untuk semua item produk tersedia, ada diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
  4. La Tulipe berlaku beli satu produk gratis satu produk dan diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
  5. LT Pro berlaku beli satu produk gratis satu produk dan diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
  6. APS Parfumery berbagai varian yang tersedia, berlaku dari harga Rp175 ribu per 3 botol dan diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Gimana ladies, nggak perlu galau lagi ya mau beli kosmetik dan parfum dengan harga terjangkau. Tinggal langsung serbu aja ke Transmart terdekat.

Jangan lupa bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya dapat ekstra diskon tambahan plus bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Buat ladies yang belum punya Allo Bank atau Bank Mega bisa download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Kalau belum punya Kartu Kredit Bank Mega, bisa mengajukan di unit pembukaan instan atau di kantor cabang Bank Mega terdekat.

Yuk, ikutan Transmart Full Day Sale dan jangan sampai ketinggalan diskonnya.

Gif banner Allo Bank
(avd/fef)

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

perang88
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menyentil sekitar 700 perusahaan kepala sawit yang belum melapor Satgas Sawit melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan.
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menyentil sekitar 700 perusahaan kepala sawit yang belum melapor Satgas Sawit melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan. (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)
Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Pilihan Redaksi
  • Bahlil Bongkar Skenario 'Jahat' Ganjal Hilirisasi Nikel RI Lewat WTO
  • Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Lawan Arah Tertabrak Truk
  • Tepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/rds)

Su Ungu Mencari Keabadian

link situs slot
Belanja pakai Allo Pay Later nggak cuma bisa belanja sekarang bayar belakangan aja lho! Soalnya ada ekstra diskon sampai 20 persen.
Pakai Allo Pay Later belanja di Transmart dapat ekstra diskon 20 persen (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pelanggan Transmart sudah tahu belum kalau belanja pakai Allo PayLater nggak cuma bisa belanja sekarang bayar belakangan aja lho! Lebih dari itu, pengguna bisa dapat ekstra diskon belanja sebesar 20 persen.

Diskon tersebut bisa diklaim saat belanja di Transmart selama periode Full Day Sale pada Selasa (22/8) mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga :
Diskon Furnitur Transmart Full Day Sale sampai 50%+20%, Cek di Sini

Selain itu, Transmart juga berani kasih jaminan harga termurah dari toko sebelah yang pastinya bikin pengalaman belanja makin hemat.

Makanya, yuk segera unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Kemudian daftar akun dan upgrade ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Prosesnya verifikasi Allo Pay Later ini dijamin cepat dan mudah, langsung sat set sat set bisa langsung dipakai belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Selain pakai Allo Pay Later, ekstra diskon 20 persen juga berlaku untuk pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Jangan kelamaan, buruan ajukan Allo Pay Later dan pakai belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sebelum promonya berakhir karena cuma berlaku satu hari aja!

Gif banner Allo Bank
(avd/juh)

[Gambas:Video CNN]