slot mandala

Istriku yang cantik di sekolah

Pebisnis Spa Protes Pajak Hiburan 40 Persen Bakal Matikan Usaha******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan para pengusaha spadi keberatan dengan adanya kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen.

Bisnis spa masuk dalam kategori hiburan sehingga bakal dipajaki 40 persen.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi Senin (8/1).

Menurutnya, pemerintah terburu-buru menaikkan pajak hiburan dari sebelumnya 15 persen, tiba-tiba naik menjadi 40 persen. Hal ini membuat kaget para pebisnis spa.

"Masa dari 15 persen sampai 40 persen? Ini kalau kenaikan, iya, pelan-pelan ojo kesusu. Jangan ngagetin usaha dan itu akan membunuh usaha. Kita kan baru recovery, baru sembuh dari 2,5 tahun pandemi Covid," ucapnya.

Ia menilai kebijakan ini bakal membuat bisnis spa bangkrut. Pasalnya, bagaimana usaha pijat ini bisa bertahan jika pajak akan menggerogoti pemasukan.

"Bagaimana usaha tumbuh dan berkembang kalau bayar tax-nya 40 persen? Operasional cost 60 persen dan bayar tax 40 persen, bagaimana bisa hidup?" ungkapnya.

Oleh karena itu, PHRI mendesak pemerintah meninjau ulah besaran tarifnya agar bisnis spa bisa tumbuh, bukan malah tutup.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, spa bakal dipungut pajak sebesar 40 persen.

Mengacu perda itu, pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan ditetapkan sebesar 10 persen. Namun, pajak hiburan khusus tarif jasa mandi uap atau spa, diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, dipungut paling rendah 40 persen per 1 Januari 2024.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Rugi Rp27 T, Citigroup PHK 20 Ribu Pekerja hingga 2026******

Citigroup akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu pegawainya imbas rugi US,8 miliar atau sekitar Rp27,96 triliun (asumsi kurs Rp15.533 per dolar AS).

Bank raksasa asal AS itu harus memangkas sekitar 8 persen dari total karyawannya mulai 2024 hingga 2026. Saat ini, Citigroup punya sekitar 239 ribu pegawai.

"Kuartal keempat (2023) jelas mengecewakan. Kami tahu bahwa 2024 adalah tahun yang kritis," ungkap CEO Citigroup Jane Fraser, dikutip dari Reuters, Sabtu (13/1).

Biaya itu mencakup beban reorganisasi perusahaan, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran US,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.

Berdasarkan memo dari Fraser, sebagian besar penyederhanaan struktur perusahaan akan rampung pada kuartal I 2024. Ini diperkirakan menghilangkan 5.000 peran pekerja yang bersifat manajerial dengan penghematan US miliar.

Sementara itu, Chief Financial Officer Citigroup Mark Mason menekankan PHK massal ini tidak akan berdampak pada perkiraan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

"Setiap kali sebuah industri atau perusahaan melakukan pengurangan (PHK), hal ini akan berdampak buruk terhadap moral," ucap Mason.

Secara total, bank pemberi kredit ini diperkirakan akan melaporkan biaya reorganisasi sebesar US0 juta hingga US miliar. Ini mencakup pesangon karyawan dan pengeluaran terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

Penciptaan tanpa batas

Menhub: Angka Kecelakaan Turun 39 Persen Dibanding Libur Natal 2022******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut angka kecelakaandi Indonesia selama periode natal dan menjelang tahun baru atau 19-25 Desember turun hingga 39 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ia pun mengaku senang dan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat karena telah patuh pada imbauan pemerintah tentang berkendara dan keselamatan saat berada di jalan.

"Yang membahagiakan, angka kecelakaan turun 39 persen, apple to apple dari tahun lalu," kata Budi di Kantor Kemenhub, Senin (25/12).

Ia mengatakan kewaspadaan itu khususnya dilakukan pada bus wisata yang tidak sesuai dengan standar.

Bus yang tidak sesuai standar dan tidak terkontrol menurutnya berbahaya apabila membawa para wisatawan ke dataran yang tinggi seperti Dieng di Jawa Tengah.

"Makanya kami selalu mengatakan, bus-bus wisata itu relatif tidak dikontrol dengan baik jadi satu kali bus itu dipakai dengan kualifikasi yang yang tidak semestinya, dan supir tembak, wah bahaya sekali," kata dia.

Di sisi lain, Budi juga mengatakan tempat-tempat wisata terpantau padat. Dengan demikian, ia mengimbau agar masyarakat tak memaksakan diri mendatangi tempat wisata di waktu yang ramai orang.

"Terpantau tempat wisata meningkat pesat. Puncak, Dieng, penuh sekali. Oleh karena itu saya imbau wisatawan tahan diri tidak lakukan di jam-jam puncak," ujar Budi.

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Penjualan Parsel Cikini Anjlok 50 Persen Meski Ada Natal******

Sri (62), asik berbincang dengan para karyawannya di sentra penjualan parsel, Cikini Gold Center. Siang itu, tak ada pembeli yang datang sehingga mereka leluasa berinteraksi.

Deretan parsel berisi makanan, piring cantik, hingga keranjang-keranjang yang masih kosong terlihat masih utuh di depan toko yang berada di lantai 2 itu.

Di tengah canda tawanya dengan para karyawan, hati Sri ternyata gundah. Bagaimana tidak, penjualan parsel akhir tahun ini sangat sepi.

Ia pun heran mengapa penjualan akhir tahun ini sepi. Padahal, menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya ramai permintaan parsel.

Sepinya pembeli, kata Sri, membuat omzetnya turun 50 persen dari tahun lalu. Bukannya tak mau usaha, Sri pun sudah menurunkan harga hingga 20 persen. Tapi pembeli tetap tak minat.

"Gak tahu ya. Kayaknya semua pedagang lagi pada sepi semua. Gak tahu uangnya ke mana. Biasanya ramai," ujarnya.

Sri menjelaskan biasanya pembeli yang datang adalah borongan dari perusahaan. Namun, kali ini batang hidung mereka tak terlihat.

Klaim Sri itu bukan omong kosong. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comdi lantai 1 dan 2 Cikini Gold Center memang sepi. Tampak beberapa penjaga kios pun hanya menyibukkan diri dengan bermain ponsel.

Parsel pun masih menumpuk memadati toko seolah menunggu majikan ingin dibawa pulang.

Penjual parsel lain bernama Eva (53) juga mengeluhkan hal yang sama dengan Sri. Ia mengaku omzetnya yang bisa mencapai puluhan juta rupiah, anjlok 50 persen pada akhir tahun ini.

Eva juga tak tahu menahu mengapa penjualan parsel nyenyat tahun ini.

Ia pun sempat menaruh angan bahwa menjelang Pemilu penjualan parsel bakal meriah bak pesta demokrasi. Sayang, masih jauh panggang dari api.

"Ini yang terparah. Gak tahu saya malah sebabnya apa. Dibilang (efek) covid, (tapi) gak covid," ucapnya.

Eva menuturkan biasanya Natal ada waktu yang diidamkan para penjual parsel. Namun, tahun ini malah mengagetkan lantaran minimnya pembeli.

"Natal sepi," keluh Eva.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan iblis seperti ini

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]