panen138 rtp

Catatan Budidaya Keabadian

tafsir mimpi abjad 3d

Menhub: Revitalisasi terminal kenalkan konsep baru sebagai pusat UMKM******

Terminal tipe A yang baru saja diresmikan juga berfungsi sebagai wadah kegiatan-kegiatan sosial dan seni budaya bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah melakukan revitalisasi terminal untuk mengenalkan konsep baru sebagai sebagai pusat kegiatan masyarakat terutama pelaku UMKM, selain sebagai sarana-prasarana layanan angkutan massal.

Budi Karya dalam peresmian empat Terminal Angkutan Massal Tipe A oleh Presiden RI Joko Widodo, di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan revitalisasi terminal akan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan angkutan massal, dan juga membantu UMKM.

"Terminal tipe A yang baru saja diresmikan juga berfungsi sebagai wadah kegiatan-kegiatan sosial dan seni budaya bagi masyarakat. Di terminal Purworejo ini dapat dilihat di lantai satu telah difungsikan sebagai ruang pamer kerajinan masyarakat bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas)," kata Budi Karya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa meresmikan empat Terminal Angkutan Massal Tipe A, yakni Terminal Purworejo dan Terminal Mendolo Wonosobo di Jawa Tengah serta Terminal Purboyo Madiun dan Terminal Patria Blitar di Jawa Timur. Peresmian dilakukan sekaligus di Terminal Purworejo.

Terminal Purworejo dibangun dengan biaya senilai Rp35 miliar yang berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Terminal ini memiliki luas 12.315 meter persegi dan luas bangunan 2.378,1 meter persegi, serta melayani 615 penumpang dengan total 105 bus per hari.

Sementara, Terminal Mendolo dibangun dengan biaya senilai Rp20 miliar yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terminal ini memiliki luas lahan 29.319 meter persegi dan luas bangunan 7.742 meter persegi, serta melayani 2.090 penumpang dengan total 280 bus per hari.

Lalu, Terminal Purboyo dibangun dengan biaya senilai Rp29,8 miliar yang berasal dari SBSN. Terminal ini memiliki luas lahan 28.719 meter persegi dan luas bangunan 11.230 meter persegi, serta melayani 4.350 penumpang dengan total 339 bus per hari.

Kemudian Terminal Patria dibangun dengan biaya senilai Rp66,6 miliar yang berasal dari SBSN. Terminal ini memiliki lahan seluas 14.932 meter persegi dan luas bangunan 3.950 meter persegi, serta melayani 330 bus per hari dengan total penumpang 4.344 orang per hari.

Budi Karya menjelaskan pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe A di berbagai wilayah menjadi program prioritas untuk memperbaiki layanan angkutan bus antar kota antar provinsi maupun dalam provinsi (AKAP/AKDP).

Selama 2014-2023, telah dilakukan pembangunan terminal baru di lima lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi.

Pada tahun 2024, Kementerian Perhubungan menargetkan akan menyelesaikan pembangunan tujuh terminal lagi di sejumlah daerah yaitu Terminal Sumedang di Jawa Barat; Terminal Cepu, Terminal Magelang, Terminal Demak, dan Terminal Bobotsari Purbalingga di Jawa Tengah.

Kemudian Terminal Air Sebakul di Bengkulu, dan Terminal Bimoku di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Revitalisasi terminal diharapkan Menhub akan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sehingga masyarakat semakin nyaman menggunakan bus sebagai angkutan umum.

Selain menjadi tempat pelayanan transportasi darat, terminal juga diharapkan memberikan dukungan pada peningkatan ekonomi UMKM yang terlibat di dalamnya.

Baca juga: Presiden sebut pemerintah sediakan sarana transportasi umum memadai
Baca juga: Presiden Jokowi minta semua terminal miliki standar yang sama

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Mall League of Legends dari Dunia Lain

dingdong togel login

Kemenkes perluas layanan penyakit prioritas, bantu alkes RS TNI/Polri******

Salah satu upaya pemerintah melalui Kemenkes dengan memberikan dukungan pemenuhan alat kesehatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak  pada RS TNI, Polri, dan perguruan tinggi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) ke Rumah Sakit (RS) milik TNI, Polri, dan perguruan tinggi guna memperbaiki mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan RS dan layanan penyakit prioritas nasional. "Salah satu upaya pemerintah melalui Kemenkes dengan memberikan dukungan pemenuhan alat kesehatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak  pada RS TNI, Polri, dan perguruan tinggi," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Azhar mengatakan perluasan layanan KJSU sejalan dengan transformasi kesehatan pada layanan rujukan, yang merupakan salah satu dari enam pilar transformasi kesehatan di Indonesia. Perluasan layanan KJSU ditetapkan pada 20 RS milik TNI, lima RS milik Polri, dan 11 RS  milik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah siap menerima alat kesehatan KJSU.

Baca juga: Kemenkes serap Rp5,6 triliun belanja alkes untuk penyakit prioritas Sejumlah alat kesehatan tersebut antara lain Magnetic Resonance Imaging(MRI), USG Doppler untuk pemeriksaan kondisi pembuluh darah dan alirannya, alat untuk prosedur endourologi, laser holmium yang digunakan untuk memecahkan batu saluran kemih, serta Intra-Aortic Balloon Pump (IABP) atau alat untuk meringankan beban kerja jantung memompa darah. "Ekokardiografi (EKG) untuk pemeriksaan jantung menggunakan ultrasounddan alat pemeriksaan Imunohistokimia (IHK) untuk deteksi kanker payudara," tambahnya. Beberapa alat kesehatan, kata Azhar, telah sampai di rumah sakit dan telah dipasang serta dilakukan uji fungsi, antara lain MRI 1,5 T di RS Universitas Udayana dan RS Pendidikan Universitas Padjadjaran.

Baca juga: Kemenkes bekali 10 ribu puskesmas dengan alat USG

Selanjutnya USG Doppler di RS Bhayangkara Medan, RS Bhayangkara Makassar, RS Bhayangkara Samsoeri Mertojoso Surabaya, RSU Bhayangkara Sartika Asih, dan RSAU dr. M. Salamun. Kemudian laser holmium di RSUPAD Gatot Soebroto, RS Umum Bhayangkara R Said Sukanto, RS Umum AL Dr Mintoharjo, RSAL dr. Ramelan, dan RS Pusat AU dr. Esnawan Antariksa. Sedangkan IABP di RS Pendidikan Universitas Padjadjaran dan RS Pusat AU dr. Esnawan Antariksa. "Alat kesehatan yang lain secara bertahap sedang dan akan dikirim, dipasang, dan dilakukan uji fungsi di rumah sakit," ucapnya.

Baca juga: Kemenkes: Belanja alkes jangka panjang antar RI jadi negara maju
Baca juga: Kadin: Belanja alat kesehatan jangka panjang capai Rp60 triliun

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

rajaslot303 demo

Menkeu: Penerimaan pajak Rp1.869,2 triliun lampaui target APBN 2023******

ini 108,8 persen dari target APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp1.718,0 triliun.

“Penerimaan pajak sampai Desember Rp1.869,2 triliun, ini 108,8 persen dari target APBN awal,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.

Di samping melampaui target APBN 2023, penerimaan pajak juga melampaui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, dengan realisasi 102,8 persen terhadap Perpres.

Secara rinci, sumber penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas tercatat sebesar Rp993,0 triliun, tumbuh 7,9 persen secara tahunan dan melampaui target sebesar 101,5 persen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terdata senilai Rp764,3 triliun atau tumbuh 11,2 persen. Adapun realisasinya mencapai 104,6 persen dari target.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp43,1 triliun atau 114,4 persen dari target, dengan pertumbuhan 39,2 persen.

Sementara penerimaan dari PPh migas terkontraksi 11,6 persen, yakni menjadi Rp68,9 triliun atau setara dengan 96 persen dari target. Menkeu menjelaskan penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya harga komoditas migas.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak tumbuh 8,9 persen secara tahunan dibandingkan serapan pada tahun 2022 sebesar Rp1.716,8 triliun.

“Penerimaan pajak 2023 ini istilahnya hattrick, tiga kali tercapai dari 2021, semuanya di atas 100 persen,” ujar Menkeu.

Kinerja tersebut didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) sebagai dampak aktivitas pengawasan, antara lain pengawasan pascaPPS, pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi, serta intensifikasi pemajakan ekonomi global.

Pada saat yang sama, pemerintah juga konsisten melakukan peningkatan pelayanan WP serta menyediakan insentif pajak, seperti percepatan penyelesaian restitusi bagi WP orang pribadi dan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian mobil listrik dan pembelian rumah.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus menjaga kinerja penerimaan pajak.


Baca juga: Ditjen Pajak Bali fokus awasi WP penyedia produk kebutuhan pemilu
Baca juga: Pemerintah tetapkan Pajak Rokok Elektrik berlaku mulai 1 Januari 2024
Baca juga: Siap-siap aturan pajak baru, teknologi jadi solusi ketaatan perusahaan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Tetangga saya adalah succubus

situs paling gampang menang

Bareskrim tangkap penyebar ujaran kebencian pendukung Lukas Enembe******

Proses hukum ini adalah wujud komitmen Siber Polri dalam menjaga ruang siber dari konten negatif.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pelaku penyebar ujaran kebencian ras dan etnis di media sosial TikTok terhadap pendukung Lukas Enembe.

"Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang laki-laki berinisial AB (30) atas dugaan menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) melalui TikTok," kata Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Jefri Dian Juniarta di Jakarta, Selasa.

AB ditangkap pada hari Sabtu (30/12/2023) pukul 21.30 WIB di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam penangkapannya, polisi menyita satu unit ponsel, wig atau rambut palsu, kaus, blazer, dan kacamata pelaku saat membuat konten video.

Jefri menjelaskan bahwa penangkapan tersebut karena yang bersangkutan menyebarkan ujaran kebencian melalui akun bernama @presiden_ono_niha.

Melalui akun tersebut, pelaku mengunggah konten-konten video yang dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap aksi pendukung Lukas Enembe saat penjemputan dan pemakaman Lukas Enembe di Papua, Jumat (29/12/23).

Atas perbuatannya, AB terjerat Pasal 45A ayat (2) junctoPasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.

Dalam kesempatan itu, dia turut memastikan bila Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan terus bekerja sama, baik dengan kementerian/lembaga maupun penggiat media sosial, untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar terhindar dari hoaks.

Polisi juga akan terus berusaha untuk mencegah meningkatnya potensi misinformasi hingga ujaran kebencian bertebaran di ruang siber dengan memperbanyak konten yang positif.

"Proses hukum ini adalah wujud komitmen Siber Polri dalam menjaga ruang siber dari konten negatif yang berpotensi merusak persatuan bangsa," kata dia.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Kebangkitan Jiwa

ratuliga

Pertamina bakal tutup agen pangkalan bila menjual LPG 3 kg tanpa KTP******

Ini kan sistem digitalisasi dan tracing-nya gampang. begitu ada pangkalan yang tidak melaksanakan seperti yang sudah kita instruksikan, itu langsung terdeteksi

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan langkah tegas berupa penutupan terhadap agen atau pangkalan yang menjual LPG 3 kilogram (kg) tanpa menggunakan KTP.

“Apabila dia (agen atau pangkalan) juga menjual tanpa NIK itu gampang kita deteksi dan tentu ada tindakan yang tegas dari Pertamina terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran itu dan itu pasti kita tutup,” kata Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Alfian Nasution saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menutup setiap pangkalan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dimana, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan KTP.

Ia menerapkan pendataan secara digital untuk memperketat sistem pengawasan pembelian tabung gas LPG 3 kilogram (kg) mulai di pangkalan hingga ke pengecer sehingga pendistribusian tepat sasaran.

“Ini kan sistem digitalisasi dan tracing-nya gampang. begitu ada pangkalan yang tidak melaksanakan seperti yang sudah kita instruksikan, itu langsung terdeteksi,” jelas Alfian.

Menurutnya, dengan sistem digitalisasi memungkinkan deteksi cepat terhadap pangkalan yang melanggar aturan. Pangkalan yang tidak mematuhi instruksi akan terdeteksi, dan tindakan tegas akan diambil, termasuk penutupan pangkalan yang melakukan pelanggaran.

Alfian menekankan pentingnya penggunaan KTP dan NIK sebagai langkah untuk memastikan ketepatan sasaran distribusi subsidi LPG 3 kg.

Pertamina juga merencanakan pemasangan aplikasi merchantdi warung untuk memantau dan mengontrol pembelian LPG 3 kg. Hal ini akan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan terkoneksi dengan sistem data Pertamina.

“Warung ini akan kita buat seperti perpanjangan dari pangkalan dimana kita juga akan memasang merchantappsdi situ. Begitu merchantappsnya ada berartikan data yang di handphone si penjual itu akan terkoneksi ke data P3KE maupun data on demandyang sudah kita tambahkan di sana,” ucap Alfian.

Ia menuturkan dengan pemasangan merchant apps, setiap transaksi dapat terkoneksi dengan data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data on demand, memastikan pembelian yang tepat dan tercatat.
 

 

Alfian menambahkan dengan sistem digitalisasi, Pertamina dapat dengan mudah mendeteksi pangkalan yang tidak mematuhi instruksi yang telah diberikan.

“Sehingga kita bisa juga mengontrol pembelian di situ, jadi mereka tetap bisa melakukan pembelian di sana di sepanjang merchant appsnyaada di sana dan kita koneksi ke sistem data kita,” tambah Alfian.

Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata. Bagi pengguna LPG 3 kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub-penyalur/pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.

Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran.

Kementerian ESDM mencatat dari 2020-2022, realisasi volume LPG subsidi terus meningkat rata-rata sebesar 4,5 persen. Sedangkan realisasi LPG non-subsidi rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,9 persen.

Berdasarkan tren penyaluran LPG subsidi, prognosa volume penyaluran LPG subsidi di 2023 sebesar 8,22 juta metrik ton (MT), namun dengan adanya transformasi pendistribusian LPG 3 kg Tepat Sasaran, realisasinya bisa ditekan menjadi 8,07 juta MT meskipun masih melebihi kuota yang ditetapkan untuk 2023.

Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang terus meningkat dari sekitar 3 persen di 2021 menjadi sekitar 5 persen di 2023 akibat terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.


Baca juga: KESDM catat 31,5 juta NIK telah daftar sebagai konsumen LPG 3 kg
Baca juga: Pemerintah sampaikan alasan kebijakan beli LPG 3 kg perlu mendaftar
Baca juga: Beli LPG 3 kg wajib daftar, Ekonom singgung pentingnya pembaruan data

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bintang Xianwu

angpaohoki

Jangan golput, ayo memilih******

Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024