kredivo bunga 857Jutaan kata 448182Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara meminjam online》
Erick Thohir Angkat Mantan Bos AP II Jadi Komut Pelni******
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin menjadi komisaris utama (komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024.
"Pengangkatan Bapak Awaluddin sekaligus mengisi posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Bapak Ali Masykur Musa," kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto dalam keterangan tertulis.
Erick kemudian menunjuk Wendo Asrul Rose sebagai plt direktur utama AP II.
Tak hanya Awaluddin, Erick juga mengangkat Budi Mantoro sebagai komisaris Pelni.
Sebelumnnya, Direktur SDM & Umum Pelni Rainoc juga digantikan oleh Heri Purnomo. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-6/MBU/01/2024 tertanggal 9 Januari 2024.
Berdasarkan perubahan tersebut, jajaran dewan komisaris dan direksi Pelni yang baru sebagai berikut:
1. Komisaris Utama: Muhammad Awaluddin
2. Komisaris Independen: Kristia Budyarto
3. Komisaris: Faturohman
4. Komisaris: Raden Suhartono
5. Komisaris: Eddy Susanto Soepadmo
6. Komisaris: Budi Mantoro
1. Direktur Utama: Tri Andayani
2. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Anik Hidayati
3. Direktur SDM & Umum: Heri Purnomo
4. Direktur Armada & Teknik: Robert MP Sinaga
5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang: Nuraini Dessy W
6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut: Yossianis Marciano
[Gambas:Video CNN]
Jerman Kekurangan 2 Juta Tenaga Kerja******
Menteri Perekonomian JermanRobert Habeck mengatakan negaranya memiliki hampir 2 jutalowongan pekerjaan yang belum terisi.
Saat berbicara kepada anggota parlemen, Rabu (17/1), ia menyebut kurangnya pekerja terampil masih menjadi masalah serius dan menimbulkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman.
"Kekhawatiran terbesar kami adalah kekurangan pekerja terampil, kami memiliki lebih dari 700 ribu lowongan yang terdaftar, namun banyak perusahaan tidak lagi melaporkan lowongan mereka. Diperkirakan ada hampir 2 juta lowongan," ujar Robert, dikutip Anadolu Agency (AA), Rabu (17/1).
Jerman katanya juga akan memanfaatkan seluruh potensi dalam negeri dengan mempromosikan pekerjaan paruh waktu dan menciptakan peluang bagi mereka yang ingin terus bekerja di hari tua.
Jerman disebut saat ini menghadapi kekurangan tenaga kerja yang signifikan, terutama di sektor teknologi informasi, energi terbarukan, konstruksi, teknik, dan medis.
Melansir Reuters, separuh dari total perusahaan di Jerman sedang berjuang untuk mengisi lowongan karena kekurangan tenaga kerja.
Jerman, seperti negara-negara industri maju di seluruh dunia, menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah, khususnya di sektor-sektor terampil yang pertumbuhannya tinggi.
Berdasarkan survei terhadap 22 ribu perusahaan, sebanyak 53 persen menghadapi kesulitan perekrutan tenaga kerja.
Wakil Kepala Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Jerman Achim Dercks mengatakan situasi tenaga kerja terampil masih sangat kritis di negara tersebut. Berdasarkan catatan pihaknya, masih ada 1,8 juta lapangan kerja yang belum terisi di perekonomian Jerman secara keseluruhan.
"Ini berarti lebih dari 90 miliar euro (US,8 miliar) nilai tambah akan hilang tahun ini. Itu setara dengan lebih dari 2 persen produk domestik bruto,"kata Dercks.
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******
Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.
Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.
"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).
RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.
Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.
"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.
Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.
Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.
Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.
"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:slot demo gacor 500x、buku tafsir mimpi 2d bergambar erek erek terlengkap terbaru、cara pinjaman kur bri online 2022
Terkait:jam gacor royal domino、situs yang paling gacor hari ini、arta88、jumpaslot、rtp zeus138、koibet4d、kredit hp cicilan 0、pinjaman tercepat、slotbangjago、situs slot terpercaya di indonesia
bab terbaru:cara kredit hp di kredivo tanpa dp(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menyatakan perusahaan asal AS, Teslamembeli bahan baku dari perusahaan di kawasan tersebut untukmobil listrik.
Managing Director IMIP Hamid Mina menuturkan Tesla membeli bahan baku dari perusahaan yang beroperasi di kawasan industri tersebut dengan melakukan pengecekan ketat.
"Jadi mereka mengecek dahulu soal mining, tambang pun dicek. Tesla beli barang bakunya dari kami," kata Hamid dalam diskusi bersama pemimpin media massa di Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (17/1).
Hamid menuturkan IMIP memiliki sedikitnya 54 perusahaan yang saling terintegrasi untuk memproses nikel. Dengan integrasi itu, biaya logistik dan distribusi dapat ditekan menjadi lebih minimum.
IMIP mengelola kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, stainless steel dan carbon steel. Industri pendukungnya terentang dari coal power plant, pabrik mangan, silikon, chrome, kapur, kokas, dan lainnya, hingga pelabuhan dan bandara.
Kawasan Industri IMIP, merupakan kerjasama antara BintangDelapan Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari China.
(asa/asa)Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency(NFA) mengungkapkan fenomena kekeringan berkepanjangan (el nino) menyebabkan neraca bulanan beraspada Januari dan Februari 2024 defisit.
Karenanya, pemerintah melalui Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebesar 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton pada 2023.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kebijakan tersebut merupakan alternatif pahit yang harus ditempuh dalam kondisi produksi padi nasional tengah menurun akibat perubahan iklim El Nino. Dalam beberapa bulan terakhir, dampak el nino baru dirasakan dua hingga tiga bulan setelahnya.
"Sesuai penugasan NFA kepada Bulog, stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang ada di Perum Bulog minimal secure di angka 1 juta ton. Beras yang berasal dari importasi pun kita jadikan sebagai penguatan stok CBP," sambungnya.
Sepanjang 2023, stok CBP terjaga selalu di atas 1 juta ton. Dengan kondisi stok yang mumpuni tersebut, CBP digelontorkan ke masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tahun lalu, Bapanas bersama pemerintah daerah telah berhasil menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM) mencapai 1.626 titik lokasi yang tersebar di 36 provinsi dan 324 kabupaten kota di seluruh Indonesia.
Kemudian realisasi penyaluran beras SPHP berhasil mencapai 1,16 juta ton dari target 2023 di angka 1,08 juta ton. Sementara, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan dalam 2 tahapan.
Lihat Juga :Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis |
"Di 2024 ini, Badan Pangan Nasional bersama Bulog senantiasa berkomitmen untuk memprioritaskan menyerap produksi dalam negeri. Karena itu, momentum panen raya mendatang harus betul-betul dioptimalkan," ujarnya.
Mengutip prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Rinciannya, defisit Januari diprediksi 1,61 juta ton dan Februari 2024 minus 1,22 juta ton. Sehingga, total defisit beras diperkirakan 2,83 juta ton. Kondisi tersebut dapat menyebabkan eskalasi harga beras, sehingga perlu ada antisipasi.
"Importasi beras tidak banyak mempengaruhi harga di tingkat petani. Jika nanti Kementan (Kementerian Pertanian) telah berhasil wujudkan produksi beras lebih dari 2,5 juta ton dalam sebulan, kita harapkan harga beras mulai turun," ungkap Arief.
Arief menjelaskan importasi beras ditengarai tidak mempengaruhi penurunan harga di tingkat petani. Ini ditandai dengan adanya peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Perubahan positif yang signifikan dari NTPP ini biasa digunakan untuk melihat kesejahteraan petani.
Selama 2023, indeks NTPP mengalami perubahan positif. BPS mencatat NTPP pada Desember 2023 berada di 114,24. Ini lebih tinggi 0,28 poin dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada November 2023 yang tercatat 113,92.
Sementara dibandingkan pada NTPP tahun sebelumnya, yakni pada Desember 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 12,53 poin. Indeks NTPP pada Desember 2022 tercatat di 101,71.
Untuk 2024, melalui ratas, Presiden Joko Widodo menugaskan Bapanas untuk menugaskan Bulog melakukan importasi sebesar 2 juta ton untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.
"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).
"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.
"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.
Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.
Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Lihat Juga :Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis |
Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.
"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.
Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.
"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.
Lihat Juga :Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi |
"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.
Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.
Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.
"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.
Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.
Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.
Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.
Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.
Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
《cara meminjam online》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pos4d demoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara meminjam online》bab terbaru。