situs judi online terpercaya

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Ini Aturan Presiden Boleh Kampanye Sesuai UU Pemilu******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Aturan yang dimaksud Jokowi adalah Pasal 299 UU No 7/20217 tentang Pemilu. Dalam Pasal 299 ayat (1) tertulis, “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.”

Pasal 299 ayat (2) , menyatakan pejabat negara yang merupakan kader partai politik (parpol) diizinkan untuk berkampanye.

Sementara pasal 299 ayat (3) menyebutkan pejabat negara non-parpol juga bisa berkampanye jika yang bersangkutan sebagai capres-cawapres, anggota tim kampanye, serta pelaksana kampanye, dengan catatan sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketentuan kampanye pemilu yang mengikutsertakan pejabat negara harus memenuhi dua ketentuan, yaitu tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan sesuai UU, serta wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara. Hal itu tertuang dalam UU pemilu pasal 281.

Sedangkan daftar pejabat yang dilarang berkampanye sesuai UU Pemilu pasal 280 antara lain; ketua, wakil ketua, ketua muda MA, hakim konstitusi, hakim agung; ketua, wakil ketua, anggota BPK; Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI; direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN/BUMD; pejabat negara bukan anggota parpol sebagai pimpinan lembaga nonstruktural; ASN; anggota TNI/Polri; kepala desa; perangkat desa; dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Raja Dewa Dandy

Solopos Hari Ini : Butuh Kepastian dari Kabinet******

JAKARTA–Ulasan tentang isu rencana mundurnya sejumlah menteri, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berpotensi memberikan dampak besar terhadap ekonomi Tanah Air diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Senin (29/1/2024). Ini karena ada kepercayaan publik yang melekat pada menteri-menteri itu.

Diberitakan Soloposhari ini, isu rencana pengunduran diri sejumlah menteri itu masih menjadi pertanyaan meski ditepis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat Istana. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan ji­ka Sri Mulyani benar-benar mundur dari jabatannya saat ini, hal itu akan menjadi shock therapybagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Menurut Bhima, saat ini dari jajaran menteri ekonomi di pemerintahan Jokowi, yang paling memiliki kredibilitas hingga di kancah dunia hanya Sri Mulyani. Salah satu buktinya adalah Sri Mulyani tercatat dalam jajaran 100th Most Powerful Women versi Forbes.

“Begitu kemudian Sri Mulyani dan menteri lainnya itu meninggal­kan kabinet, maka efeknya terjadi syok terhadap kepercayaan in­vestor, kreditur, dan bahkan kon­­sekuensinya kita akan susah mendapatkan pinjaman baru dan kerja sama investasi termasuk transisi energi,” ujarnya, Jumat (26/1/2024). Terlebih Indonesia saat ini giat menagih komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP).

Jika Sri Mulyani mundur, Bhima melihat adanya potensi program JETP bakal jalan di tempat. Bahkan, skenario terburuknya program itu berpotensi batal. Bhima menilai kekuatan pemerintahan Jokowi terletak di tangan Sri Mulyani karena tak ada investor yang sepenuhnya percaya kepada Jokowi. “Hampir tak ada investor yang percaya langsung pada Jo­kowi, perantaranya melalui Sri Mulyani dan Luhut Binsar Pandjaitan,” tuturnya.

ICPI Minta Wisman Bawa Rp15 Juta Per Hari

JAKARTA—Kebijakan pemerintah mewajibkan wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Bali membayar biaya retribusi sebesar US atau setara Rp150.000 per orang mendapat kritik karena dinilai terlalu kecil. Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) mengusulkan wisman membawa uang Rp7 juta sampai Rp15 juta per hari.

Ketua Umum ICPI Azril Azhari mengatakan alih-alih membayar Rp150.000, wisman seharusnya diwajibkan membawa uang yang cukup sehingga bisa membelanjakan uangnya selama berada di Bali. Para wisman seharusnya diwajibkan membawa uang sekitar US0 – US.000 per harinya (setara dengan Rp7,8 juta sampai Rp15,6 juta).

Apabila dikalikan lama tinggal, misalnya 30 hari, wisman wajib membawa sekitar Rp237 juta – Rp474 juta. “Kita kan ingin jumlah spending money-nya sama tinggalnya lebih lama di kita, bukan jumlah wisatawannya,” kata Azril, Kamis (25/1/2024).

Anak Muda Siapkan Dana Darurat dan Investasi

SOLO—Sebagian anak muda di Kota Solo memiliki kesadaran finansial dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka mengaku menyiapkan sejumlah dana untuk beragam kebutuhan, termasuk dana darurat dan investasi.

Seorang pekerja di Solo, Afifa Tri, 24, yang belum lama ini mendapatkan pekerjaan pertama, merencanakan gaji yang dia dapat untuk pos pengeluaran tertentu. Salah satu pos pengeluaran yang tengah dia siapkan adalah dana darurat. Dana darurat ini dia hitung dari tiga kali jumlah pengeluarannya dalam sebulan.

Ketika tidak ada kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, dia ingin pos perencanaan dana darurat ini bakal digunakan sebagai tabungan pensiun. ”Aku juga pengin melanjutkan studi S2, jadi aku pengin menabung untuk studi lanjutan,” kata Afifa kepadaEspos, Minggu (28/1/2024). Dia mengaku sedang berusaha konsisten menabung 20% dari gaji setara upah mininum kota (UMK) Solo yang dia terima setiap bulan.

Membedah Peluang Makanan Berkuah

Makanan berkuah menjadi ragam kuliner yang menawarkan sensasi tersendiri, utamanya saat musim hujan tiba. Indonesia memiliki banyak jenis makanan berkuah dan masing-masingnya menarik untuk digeluti sebagai komoditas usaha.

Berdasarkan pantauan Espos, Minggu (28/1/2024), makanan berkuah mudah ditemui di pinggiran jalan. Seperti mi ayam, bakso, capcay. Dalam perkembangannya, makanan berkuah pun makin beragam. Sebut saja bakso yang disajikan dalam nuansa lain.

Salah satunya yakni Baso A-Fung. Bakso tersebut juga ditawarkan lewat usaha kemitraan atau franchise. Meskipun namanya kental dengan khas Tionghoa, nyatanya Baso A-Fung merupakan waralaba bakso milik orang Indonesia asli, Arif Sunggono, dan sudah didirikan sejak 2006. Kini, gerai kemitraan bakso tersebut berjumlah lebih dari 80 outlet di seluruh Indonesia.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (29/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Master Kustomisasi Mecha

Solopos Hari Ini : Butuh Kepastian dari Kabinet******

JAKARTA–Ulasan tentang isu rencana mundurnya sejumlah menteri, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berpotensi memberikan dampak besar terhadap ekonomi Tanah Air diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Senin (29/1/2024). Ini karena ada kepercayaan publik yang melekat pada menteri-menteri itu.

Diberitakan Soloposhari ini, isu rencana pengunduran diri sejumlah menteri itu masih menjadi pertanyaan meski ditepis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat Istana. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan ji­ka Sri Mulyani benar-benar mundur dari jabatannya saat ini, hal itu akan menjadi shock therapybagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Menurut Bhima, saat ini dari jajaran menteri ekonomi di pemerintahan Jokowi, yang paling memiliki kredibilitas hingga di kancah dunia hanya Sri Mulyani. Salah satu buktinya adalah Sri Mulyani tercatat dalam jajaran 100th Most Powerful Women versi Forbes.

“Begitu kemudian Sri Mulyani dan menteri lainnya itu meninggal­kan kabinet, maka efeknya terjadi syok terhadap kepercayaan in­vestor, kreditur, dan bahkan kon­­sekuensinya kita akan susah mendapatkan pinjaman baru dan kerja sama investasi termasuk transisi energi,” ujarnya, Jumat (26/1/2024). Terlebih Indonesia saat ini giat menagih komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP).

Jika Sri Mulyani mundur, Bhima melihat adanya potensi program JETP bakal jalan di tempat. Bahkan, skenario terburuknya program itu berpotensi batal. Bhima menilai kekuatan pemerintahan Jokowi terletak di tangan Sri Mulyani karena tak ada investor yang sepenuhnya percaya kepada Jokowi. “Hampir tak ada investor yang percaya langsung pada Jo­kowi, perantaranya melalui Sri Mulyani dan Luhut Binsar Pandjaitan,” tuturnya.

ICPI Minta Wisman Bawa Rp15 Juta Per Hari

JAKARTA—Kebijakan pemerintah mewajibkan wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Bali membayar biaya retribusi sebesar US atau setara Rp150.000 per orang mendapat kritik karena dinilai terlalu kecil. Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) mengusulkan wisman membawa uang Rp7 juta sampai Rp15 juta per hari.

Ketua Umum ICPI Azril Azhari mengatakan alih-alih membayar Rp150.000, wisman seharusnya diwajibkan membawa uang yang cukup sehingga bisa membelanjakan uangnya selama berada di Bali. Para wisman seharusnya diwajibkan membawa uang sekitar US0 – US.000 per harinya (setara dengan Rp7,8 juta sampai Rp15,6 juta).

Apabila dikalikan lama tinggal, misalnya 30 hari, wisman wajib membawa sekitar Rp237 juta – Rp474 juta. “Kita kan ingin jumlah spending money-nya sama tinggalnya lebih lama di kita, bukan jumlah wisatawannya,” kata Azril, Kamis (25/1/2024).

Anak Muda Siapkan Dana Darurat dan Investasi

SOLO—Sebagian anak muda di Kota Solo memiliki kesadaran finansial dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka mengaku menyiapkan sejumlah dana untuk beragam kebutuhan, termasuk dana darurat dan investasi.

Seorang pekerja di Solo, Afifa Tri, 24, yang belum lama ini mendapatkan pekerjaan pertama, merencanakan gaji yang dia dapat untuk pos pengeluaran tertentu. Salah satu pos pengeluaran yang tengah dia siapkan adalah dana darurat. Dana darurat ini dia hitung dari tiga kali jumlah pengeluarannya dalam sebulan.

Ketika tidak ada kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, dia ingin pos perencanaan dana darurat ini bakal digunakan sebagai tabungan pensiun. ”Aku juga pengin melanjutkan studi S2, jadi aku pengin menabung untuk studi lanjutan,” kata Afifa kepadaEspos, Minggu (28/1/2024). Dia mengaku sedang berusaha konsisten menabung 20% dari gaji setara upah mininum kota (UMK) Solo yang dia terima setiap bulan.

Membedah Peluang Makanan Berkuah

Makanan berkuah menjadi ragam kuliner yang menawarkan sensasi tersendiri, utamanya saat musim hujan tiba. Indonesia memiliki banyak jenis makanan berkuah dan masing-masingnya menarik untuk digeluti sebagai komoditas usaha.

Berdasarkan pantauan Espos, Minggu (28/1/2024), makanan berkuah mudah ditemui di pinggiran jalan. Seperti mi ayam, bakso, capcay. Dalam perkembangannya, makanan berkuah pun makin beragam. Sebut saja bakso yang disajikan dalam nuansa lain.

Salah satunya yakni Baso A-Fung. Bakso tersebut juga ditawarkan lewat usaha kemitraan atau franchise. Meskipun namanya kental dengan khas Tionghoa, nyatanya Baso A-Fung merupakan waralaba bakso milik orang Indonesia asli, Arif Sunggono, dan sudah didirikan sejak 2006. Kini, gerai kemitraan bakso tersebut berjumlah lebih dari 80 outlet di seluruh Indonesia.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (29/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Master Kelangsungan Hidup Super

Cak Imin: Tempel Stiker Paslon di Beras Bansos Niretika, Memalukan!******

SOLO —Calon Wakil Presiden (cawapres) RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut pasang calon presiden dan wakil presiden yang menempel stiker pada karung beras untuk bantuan sosial (bansos) termasuk paslon yang niretika.

“Kalau ada pasangan calon nomor berapa pun yang menempelkan stiker/gambar pada bansos itu niretika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri,” kata Cak Imin usai konsolidasi bersama pendukung di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

Promosi Diulas dalam Harvard Business Review, Ini Konsep Pemberdayaan Ultra Mikro BRI

Cak Imin tak segan-segan menjuluki paslon tersebut dengan sebutan miskin etika. Dalam kesempatan itu, dia juga meminta calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pendukung Anies-Muhaimin tidak meniru dengan menumpang kampanye melalui hak rakyat.

Menurut dia, menyalurkan bantuan sosial (bansos) merupakan sebuah tanggung jawab, bukan justru ditunggangi untuk kepentingan sendiri. Hal ini disampaikan ketika disinggung soal beredarnya beras SPHP milik Bulog dengan tempelan stiker salah satu peserta Pilpres 2024.

“AMIN menang, bantuan sosial akan diperbaiki, kualitasnya makin baik, penyebarannya makin baik, serta diberikan kepada yang paling membutuhkan dan yang paling berhak. Insyallah, bantuan sosial plus akan jadi model yang terbaik dari yang sekarang,” ujar Ketua Umum PKB itu sebagaimana dilansir Antara.

Selain meminta pendukung dan kadernya tak mencurangi bantuan sosial, Muhaimin Iskandar juga melontarkan pujian kepada kader-kader yang memiliki komitmen antikorupsi.

Diketahui beredar baliho calon anggota legislatif dari partai tersebut yang bertuliskan siap ditembak mati jika terbukti korupsi, menurut Cak Imin, ini hal yang bagus.

“Ya, bagus, pokoknya komitmen antikorupsi dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih itu yang paling pokok, jangan sampai koruptor menangkap koruptor,” kata dia.

Dalam orasinya di hadapan warga Bali, Cak Imin menawarkan program-program berkaitan dengan upaya adil terhadap masyarakat kecil.

Beberapa yang disinggung soal rencananya memudahkan permodalan bagi UMKM, penyediaan pupuk bagi petani, menghentikan food estate, dan membentuk pendidikan yang baik dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul.

Sekilas tentang melampaui

TKN Optimistis Prabowo******

SOLO —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran optimistis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu bisa memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran jika dilihat dari segi logika hitungan.

“Optimistis dalam arti dari segi logika hitungan,” kata Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dalam wawancara eksklusif bersama Antarayang disiarkan pada Kamis (25/1/2024).

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Saras mengeklaim Prabowo-Gibran telah mendapat suara sebesar 46% dari kalangan partai parlemen. Oleh sebab itu, pihaknya hanya membutuhkan 5% lagi untuk memenuhi ambang batas memenangi Pilpres 2024 dalam sekali putaran.

“Pendukung paslon nomor urut 2 di parlemen saja 46%. Ditambah dengan partai-partai nonparlemen. Pendukung Prabowo-Gibran totalnya delapan partai, ditambah lagi dengan persoalan bahwa new voters, pemilih pemula, dari survei ke survei mereka menyatakan pendukung 02,” katanya.

Ia menyebut keyakinan TKN Prabowo-Gibran bukan sekadar untuk bermain-main, melainkan dari segi hitungan.

“Misalnya, secara suara real parlemen 46%, tinggal dicari 5% bisa dapat 51%. Itu sudah satu putaran,” ujarnya.

Terlebih, kata Saras, hasil survei beberapa lembaga cenderung menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran stabil di angka 43–45%.

“Menurut saya, paling realistis adalah kalau dari 02 meneriakkan sekali putaran,” imbuh dia.

Namun, Saras mengatakan bahwa kemenangan satu putaran itu bisa tercapai jika kader, sukarelawan, maupun simpatisan Prabowo-GIbran tidak jemawa.

“Apakah itu bisa terjadi? Sangat tergantung pada seberapa kami sebagai TKN dan sebagai kader, sukarelawan, dan simpatisan terus bergerak di bawah, tidak jemawa, dan tidak lengah,” kata dia.

Detektif Kecil dan Pangeran

Mahfud Md Sebut Hukum Indonesia Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan dirinya akan fokus membenahi aparat penegak hukum apabila terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo.

Dia menyadari hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Antaradi Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md dalam dialog Tabrak Prof bersama masyarakat Lampung yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.

Di hadapan milenial, gen z, dan masyarakat umum yang hadir dalam acara tersebut, Mahfud dengan tegas menyebut hukum Indonesia masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

“Hukum di Indonesia tumpul ke atas itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum sering tidak berjalan,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan kondisi seperti itu membuat masyarakat kecil tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terutama dari aparat penegaknya.

“Misalnya tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang resmi. Itu rakyat tidak dilindungi. Kalau mengadu, diusir katanya ini bukan tanahmu padahal dia dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud menekankan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakan secara struktural. Sehingga hukum tak lagi hanya tumpul ke atas.

“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakan hukum. Ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum,” kata Mahfud.

Mahfud Md berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang memiliki keberpihakan hukum Indonesia kepada rakyat.

“Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai dalam lima tahun ke depan, terutama mulai dari jantung masalahnya,” tuturnya.