roma4d

Putri Duyung Telah Jatuh

Adhi Karya Raup Kontrak Baru Rp19,1 T Hingga Oktober 2022******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) meraih kontrakbaru sampai Oktober 2022 sebesar Rp19,1 triliun, naik 51 persen dibandingkan perolehan kontrak baru pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,7 triliun.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengatakan perseroan akan terus meningkatkan pertumbuhan kontrak sampai akhir tahun.

"Kami terus berupaya agar kontrak ADHI terus tumbuh sampai akhir tahun, dan beberapa rencana telah dijalankan untuk mencapai target ADHI di tahun 2022," ujar Entus dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Profil kontribusi perolehan kontrak baru sampai Oktober 2022 dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 26 persen, proyek gedung sebesar 30 persen, dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 44 persen.

Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari pemerintah sebesar 39 persen, sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 11 persen, sementara proyek kepemilikan swasta atau lainnya termasuk proyek investasi sebesar 50 persen.

Entus menambahkan, peningkatan kinerja yang ada menunjukkan konsistensi perseroan untuk terus meningkatkan performa perusahaan di tengah situasi industri pada saat ini.

"Dari perolehan kontrak baru juga menunjukkan bahwa ADHI semakin sadar akan pengembangan bisnis berbasis ekonomi hijau untuk keberlanjutan usaha," kata Entus.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Pertamina Pastikan Penyaluran BBM di Medan Aman Meski Banjir******

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG aman terkendali usai sejumlah wilayah di Kota Medan, terendam banjir.

"Kami pastikan penyaluran BBM serta LPG aman di Kota Medan," ujar Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Agustiawan mengatakan masyarakat yang membutuhkan informasi serta layanan Pertamina Patra Niaga dapat menghubungi Pertamina Call Center di 135 yang selalu siaga selama 24 jam.

"Kami turut prihatin atas bencana banjir ini, semoga kondisi ini segera pulih sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali," katanya.

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Diketahui, ribuan rumah di Kota Medan, terendam banjir usai hujan deras dan angin kencang pada Jumat (18/11).

Banjir tak hanya merendam rumah warga, namun juga jalan umum dan fasilitas lainnya. Bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, M Husni mengatakan dari pendataan yang dilakukan petugas, terdapat 1.699 rumah serta 5.907 jiwa yang terdampak banjir.

"Banjir disebabkan hujan intensitas tinggi dan hujan daerah pegunungan mulai pukul 19.30 wib di wilayah Kota Medan. Untuk ketinggian air bervariasi," kata Husni kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : 10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015

Husni menyebut banjir menerjang sembilan kecamatan, antara lain Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Baru.

Kemudian Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Maimun.

"Di samping curah hujan yang tinggi, sungai meluap karena di kawasan hulu terjadi hujan. Ada tiga sungai induk yang meluap antara lain Sungai Deli, Sungai Belawan, dan Sungai Bedera," ujarnya.

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Panitia Bantah Perkelahian di Munas Hipmi Dipicu Persaingan Caketum******

Panitia membantah kericuhan di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkaitan dengan persaingan antar-calon Ketua Umum BPP HIPMI.

Ketua Organizing Committee (OC) Munas XVII HIPMI M Ali Affandi mengatakan insiden tersebut dipicu oleh masalah personal.

"Kejadian semalam disebabkan kesalahpahaman personal antar peserta munas HIPMI yang terjadi di luar rapat Pleno," kata Ali Affandi, Selasa (22/11).

Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ali Affandi tidak membantah keterlibatan tim sukses calon ketua umum dalam adu pukul tersebut. Adu pukul antara sejumlah anggota HIPMI itu melibatkan salah satu tim sukses ketua umum.

"Itu hanya dikaitkan saja. Sebenarnya masalah personal. Nggak ada kaitannya sama kontestasi," katanya.

Ia juga tak menampik jika Sidang Pleno I dengan agenda pembahasan tata tertib berjalan alot. Namun ia meyakinkan perkelahian tersebut tidak berkaitan dengan jalannya sidang.

"Dinamika (sidang) menghangat, lah. Tapi nggak sampai panas. (Perkelahian) itu sudah di luar agenda forum. Mau keluar istirahat. Salah paham aja itu," katanya.

Ia mengakui sidang pleno I yang dijadwalkan selesai pukul 22.00 WIB molor hingga pukul 00.00 WIB. Karena itu, pimpinan memutuskan sidang diskors hingga hari berikutnya. Ali Affandi mengatakan molornya sidang membuat emosi peserta sidang mudah tersulut.

"Jadi teman-teman standby dari jam tujuh pagi sampai jam 12 malam, makanya wajar kalau begitu," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi ia bersama Danrem 074/Warastratama Surakarta Kolonel Inf. Achiruddin langsung mendatangi Hotel Alila setelah mendengar kabar tersebut. Menurutnya, pertikaian terjadi saat peserta membubarkan diri dari Sidang Pleno I Munas.

"Kemudian di arena luar itu ya biasa lah ada gesekan sedikit, senggolan kemudian ada sedikit kesalahpahaman antara beberapa orang di lokasi, sehingga terjadi hal seperti yang rekan-rekan ketahui," kata Iwan.

Ia mendorong agar pihak yang berselisih melakukan mediasi sehingga masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"HIPMI merupakan suatu keluarga besar. Yang ada di dalamnya ya keluarga. Artinya restorative justice akan kita tempuh jika memang kedua belah pihak yang terlibat selisih paham itu menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Gibran soal Ricuh Munas Hipmi di Solo: Halah, Kejadian Kecil Saja******

Walikota Solo Gibran Rakabuming Rakamendatangi lokasi Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Alila, Solo, Selasa (22/11) usai insiden perkelahian antarpeserta.

Putra Presiden Joko Widodo itu meminta agar kericuhan yang terjadi di Munas XVII HIPMI tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kericuhan tersebut hanya kejadian kecil.

"Halah, kejadian kecil saja," kata Gibran yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HIPMI Jawa Tengah itu.

"Insyaallahlancarlah ya. Pleno diselesaikan siang ini, atau kalau molor ya sore nanti," katanya.

Ia mengaku telah mendapatkan keterangan dari Panitia Munas terkait kejadian semalam. Ia meminta semua pihak tidak perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

"Kalau soal itu tanya Pak Kapolres saja. Tapi kekeluargaan aja, wong cah enom kok (anak muda kok)," katanya.

Gibran berharap insiden tersebut tidak berdampak kepada citra Kota Solo.

"Pemilihan apapun ya diselesaikan dengan kekeluargaan. Pokoknya kita tidak ingin ada kejadian-kejadian yang jelek terjadi di Solo," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait insiden perkelahian di Munas HIPMI tersebut. Polres, katanya hanya mendorong agar HIPMI bisa menyelesaikan pertikaian tersebut secara kekeluargaan.

"Kami hanya memediasi saja agar ini diselesaikan diselesaikan secara internal saja," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

Pengusaha Curiga Aturan UMP 2023 dari Menaker Demi Cak Imin di 2024******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).

Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.

CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Peri dan Setan Daqin

Pengusaha Curiga Aturan UMP 2023 dari Menaker Demi Cak Imin di 2024******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).

Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.

CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.