ling ling slot

Pemburu monster Jepang

25.700 Buruh Pabrik Sepatu Kena PHK Karena Permintaan Turun 50 Persen******

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerjasudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per Oktober 2022 ini.

Jumlah tersebut ia klaim masih akan bertambah.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada 8 perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan orderyang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan  PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.

Sembilan hari guntur dan kesedihan

Gelombang PHK Hantui Perusahaan Raksasa Disney******

Perusahaan raksasa Disneyikut bersiap menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHKyang juga dialami banyak perusahaan di dunia.

Tidak hanya akan melakukan PHK terhadap sejumlah pekerja, perusahaan juga telah menerapkan pembekuan perekrutan hingga membatasi perjalanan karyawan. Disney mengaku PHK dilakukan untuk memotong biaya perusahaan.

Dalam memo yang dikirim ke jajaran eksekutif perusahaan, CEO Disney Bob Chapek menulis pilihan itu adalah hal yang sulit. Tapi mereka tetap harus mengambil keputusan tersebut.

Lihat Juga : PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia

Kabar PHK itu dipublikasikan empat hari setelah Disney mempresentasikan hasil pendapatan kasar yang membuat saham perusahaan jatuh ke harga terendah dalam lebih dari dua tahun.

Sementara perusahaan melihat langganan untuk Disney+ yang didukung iklan secara signifikan melampaui ekspektasi Wall Street. Disney melaporkan kerugian operasional untuk segmen streaming sebesar US,47 miliar untuk kuartal yang berakhir 1 Oktober 2022.

Berikut memo lengkap yang disampaikan Chapek kepada jajaran direksinya.

"Saat kita memulai tahun fiskal 2023, saya ingin berkomunikasi dengan Anda secara langsung tentang upaya manajemen biaya yang saya dan Christine McCarthy rujuk pada panggilan pendapatan minggu ini.

Upaya ini akan membantu kami mencapai tujuan penting untuk mencapai profitabilitas Disney+ pada tahun fiskal 2024 dan menjadikan kami perusahaan yang lebih efisien dan gesit secara keseluruhan. Hal ini terjadi dengan latar belakang ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh semua perusahaan dan industri kita.

Sementara faktor-faktor makro ekonomi tertentu berada di luar kendali kita, tapi tujuan kita adalah untuk memenuhi tujuan. Maka ini mengharuskan kita semua untuk terus melakukan dan mengelola hal-hal yang dapat kita kendalikan, terutama, biaya kita. Anda semua akan memiliki peran penting dalam upaya ini.

Untuk lebih jelasnya, saya yakin dengan kemampuan kami untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dan dalam tim manajemen ini untuk membawa kami ke sana.

Untuk membantu memandu kami dalam perjalanan ini, saya telah membentuk satuan tugas struktur biaya pejabat eksekutif: CFO kami, Christine McCarthy dan Penasihat Umum, Horacio Gutierrez. Bersama saya, tim ini akan membuat keputusan gambaran penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita.

Kami tidak memulai pekerjaan ini dari awal dan telah menetapkan beberapa langkah selanjutnya-yang saya ingin Anda dengar langsung dari saya.

Pertama, kami telah melakukan tinjauan ketat terhadap pengeluaran konten dan pemasaran perusahaan, bekerja sama dengan pemimpin konten kami dan tim mereka. Meskipun kami tidak akan mengorbankan kualitas atau kekuatan sinergi yang tak tertandingi, kami harus memastikan bahwa investasi kami efisien dan memberikan manfaat nyata bagi audiens dan perusahaan.

Kedua, kami membatasi penambahan jumlah karyawan melalui pembekuan perekrutan yang ditargetkan. Perekrutan untuk subset kecil dari posisi penggerak bisnis yang paling kritis akan berlanjut, tetapi semua peran lainnya ditangguhkan. Pemimpin segmen dan tim SDM memiliki detail yang lebih spesifik tentang bagaimana hal ini akan diterapkan pada tim Anda.

Ketiga, kami meninjau pembiayaan dan telah menentukan bahwa ada ruang untuk peningkatan efisiensi, serta peluang untuk mengubah organisasi menjadi lebih gesit. Gugus tugas akan mendorong pekerjaan ini dalam kemitraan dengan tim segmen untuk mencapai penghematan dan peningkatan organisasi.

Saat kami bekerja melalui proses evaluasi ini, kami akan melihat setiap operasi dan tenaga kerja untuk mendapatkan penghematan, dan kami mengantisipasi beberapa pengurangan staf sebagai bagian dari tinjauan ini.

Dalam jangka pendek, perjalanan bisnis harus dibatasi hanya untuk perjalanan penting. Sesi kerja tatap muka atau di luar lokasi yang memerlukan perjalanan akan memerlukan persetujuan dan peninjauan terlebih dahulu dari anggota tim eksekutif Anda (yaitu, bawahan langsung ketua segmen atau pejabat eksekutif perusahaan).

Sebisa mungkin, pertemuan ini harus dilakukan secara virtual. Kehadiran di konferensi dan acara eksternal lainnya juga akan dibatasi dan memerlukan persetujuan dari anggota tim eksekutif Anda.

Transformasi dirancang untuk memastikan kami berkembang tidak hanya hari ini, tetapi jauh di masa depan-dan Anda akan mendengar lebih banyak dari gugus tugas dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Saya sepenuhnya sadar ini akan menjadi proses yang sulit. Kita harus membuat keputusan yang sulit dan tidak nyaman. Tapi itulah yang dibutuhkan oleh kepemimpinan, dan saya berterima kasih sebelumnya karena telah melangkah selama masa penting ini.

Perusahaan kami telah melewati banyak tantangan selama 100 tahun sejarah kami, dan saya yakin kami akan mencapai tujuan kami dan menciptakan perusahaan yang lebih gesit yang lebih cocok untuk lingkungan masa depan.

Sekali lagi terima kasih atas kepemimpinan Anda". -Bob-

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

339 Ribu Buruh Terdampak Relokasi 31 Pabrik Sejak 2017******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruhyang terdampak.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari mengatakan relokasi pabrik sebetulnya sudah terjadi sebelum pandemi covid-19 dan ancaman resesi global. Dita mengatakan relokasi dilakukan karena upah minimum provinsi (UMP) para buruh.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Selain itu, Dita menjelaskan ada juga perusahaan yang membuka pabrik baru di Jawa Tengah dengan tetap mempertahankan pabrik lamanya di Jawa Barat, yakni Tangerang atau Karawang.

"Sedikit demi sedikit pekerjanya dikurangi sampai akhirnya seluruh proses produksi full digeser ke Jawa Tengah," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menjelaskan ada tiga basis daerah produsen, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Relokasi karena kebetulan karakteristik industri kita yang besar-besar ada di Banten, Bekasi, dan Karawang, di daerah ini kemudian relokasi itu sebagian lari ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Banten, tidak ada relokasi ke sekitar Banten. Jawa Barat ada relokasi di sekitar Jawa Barat juga. Di Jawa Timur, sebenarnya ada juga relokasi di sekitar Jawa Timur juga," jelasnya saat dikonfirmasi.

Bahkan, Firman mengatakan sebetulnya proses relokasi sudah terjadi sejak 2015. Kendati, ia mengaku memang ada peningkatan investasi yang cukup tinggi pada 2016 dan 2017 yang mendorong terjadinya relokasi pabrik.

Meski begitu, relokasi pabrik tersebut tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perihal relokasi yang sudah terjadi sejak lama ini, Firman mengatakan murni karena masalah biaya UMP pekerja.

"Yang jadi permasalahan kan di kenaikan upah selama ini. Faktor output atau harga jual kita untuk pasar ekspor tidak pernah naik, tetapi di sisi lain faktor input naik terus. Makanya ketika upah tiap tahun naik, lama-lama jadi tidak kompetitif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Shihuang Daluo

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan yang lemah

Penerima Bantuan Bedah Rumah BSPS dan Kriterianya******

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?

Lihat Juga : Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Lihat Juga : 6 Hotel Jadi Posko Urus STB Warga Miskin Jabodetabek Jelang ASO

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
• Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya

2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:

• Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
• Kelengkapan komponen struktural bangunan
• Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PLN Hadir, Warga Yarweser Raja Ampat Kini Tak Perlu Hidupkan Genset

Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat. 

Penguasa Istana Kesepuluh

<句子>