daftar situs online terpercaya

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Tebar Bansos BLT Senilai Rp11,25 Triliun******

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang akan diberikan jelang Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya usai konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Senin (29/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Untuk 3 bulan itu [Januari hingga Maret 2024, anggaran BLT] Rp11,25 triliun,” katanya, dilansir Bisnis.com.

Sri Mulyani mengatakan BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan kepada sebanyak 18,8juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran BLT ini akan disalurkan langsung pada Februari 2024 untuk periode Januari-Maret 2024, sehingga masing-masing KPM akan menerima BLT sebesar Rp600.000.

“[Akan disalurkan] 3 bulan sekaligus, nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah ke depan akan melakukan evaluasi terkait kelanjutan program BLT mitigasi risiko pangan untuk periode April hingga Juni 2024.

“Itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” jelasnya.

Di samping BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras hingga Juni 2024.

Airlangga mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pangan.

Pemerintah menargetkan inflasi volatile food atau harga bergejolak dapat terkendali di bawah 5%, sementara inflasi umum ditargetkan mencapai kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Sri Mulyani Rogoh APBN Rp11,25 Triliun untuk Bansos Jelang Pilpres 2024”

Naruto Uzumaki Lima Daun

Ahok Bersedia Ikut Kampanye Ganjar******

Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilu melarang sejumlah pejabat negara untuk terlibat dalam tim kampanye, di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, ASN, TNI, Polri, hingga direksi ataupun komisaris BUMN.

Hal itu juga ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga. Dia mengatakan jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah tidak diperbolehkan melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Menurutnya, komisaris ataupun direksi perusahaan pelat merah dapat menunjukkan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, dengan catatan, para komisaris tidak secara aktif melakukan kampanye politik.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan sejauh mana batasan direksi dan komisaris BUMN dapat terlibat dalam agenda politik salah satu calon presiden dan wakil presiden.

“Aku belum lihat detailnya, tapi kalau ikut kampanye tidak boleh. Begini saja, lihat definisi kampanye KPU [Komisi Pemilihan Umum],” ujarnya pada Selasa (30/1/2024) siang.

Aturan yang membatasi direksi dan komisaris BUMN terkait kegiatan pemilu juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor: S-560/S.MBU/10/2023 pada 27 Oktober 2023.

Surat edaran itu mengatur keterlibatan direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, atau sebagai pengurus partai politik atau penjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Sebelumnya, Ahok sempat dikabarkan akan hadir dalam kampanye terbuka Ganjar-Mahfud di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024). Dia disebutkan hadir dalam acara itu untuk mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun Ahok menyatakan dirinya tidak menghadiri kampanye tersebut lantaran memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ahok Buka Peluang Kampanyekan Ganjar, Bakal Mundur dari Komut Pertamina?”

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Membanggakan! Paper 54 Dosen & Mahasiswa UIN Walisongo Lolos Seleksi AICIS 2024******

SEMARANG —Sebanyak 54 dari 328 paper terbaik dalam Annual International Conference Islamic Studies (AICIS)ke-23 merupakan karya dari dosen dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Hal ini merupakan salah satu bukti komitmen UIN Walisongo sebagai Universitas berbasis riset. Terpilihnya 54 paper dari UIN Walisongo merupakan sebuah prestasi dan kontribusi UIN Walisongo sebagai kampus kamanusiaan dan peradaban.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

AICISakan dilaksanakan di UIN Walisongo Semarang pada 1-4 Februari 2024. Kegiatan ini mengangkat tema Redefining The Roles of Religion in Addressing Human Crisis: Encountering Peace, Justice, and Human Rights Issues.

Bersamaan itu ada tujuh sub tema yang akan didiskusikan oleh para akademisi kajian keislaman, dalam dan luar negeri.

Panitia mencatat ada 1957 paper yang didaftarkan untuk diseleksi sebagai peserta AICIS 2024yang berasal dari berbagai negara yaitu Afghanistan, Armenia, Egypt, Indonesia, Iraq, Malaysia, Morocco, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka

Paper yang masuk diseleksi ketat oleh steering commitee atau SC bersama Editor in Chief jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus untuk Invited Panel, Terindeks Sinta 2 untuk Open Panel dan Terindeks Sinta untuk Extended Panel.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Thobib Al Asyhar, sebagai PIC panitia pusat menambahkan terdapat tiga kelompok diskusi pembahasan yang akan meramaikan AICIS 2024, yaitu: Invited Panel (80 paper), Open Panel (100), dan Extended Panel (148).

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo, Mukhsin Jamil menyampaikan selamat kepada Dosen dan Mahasiswa UIN Walisongo yang terpilih papernya di AICIS 2024.

“Saya sangat mengapresiasi dosen dan mahasiswa yang sudah menyemarakan dan artikelnya terpilih. Semoga paper yang dipresentasikan memberikan sumbangsih dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi. Ini merupakan tanggungjawab kita bersama dalam mengatasi krisis kemanusiaan, terlebih UIN Walisongo sebagai Kampus Kemanusiaan dan Peradaban,” ungkapnya

Nama dan judul paper lima puluh empat dosen dan mahasiswa UIN Walisongo tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 447 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Invited, Open dan Extended Panel pada AICISke-23, di antaranya:

Invited Paper:

1. Ali Maskur dengan judul paper Optimizing Legal Protection: Addressing Disparities in Sanctions Regarding Personalpada Panel 12 : Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi

1. Baidi Bukhori dengan judul paper The Dynamics of The Relationship between Religious Identity and Fundamentalism in Predicting Muslim Prejudice against Christian in Indonesia pada Panel 14: Islamic Guidance and Counseling Journal.

Sebanyak empat belas dosen yang papernya terpilih dalam Open Panel, yaitu:
1. Nur Hasyim dengan judul paper Review of Nation Branding Research In Indonesia And Bangladesh.
2. Moch Nor Ichkwan dengan judul paper Digitalisasi Agama: Pudarnya Otoritas Ulama Indonesia di Era Post Truth
3. Saekhu dengan judul paper Reciting Sholawat Asyghil: Fighting Without Violence, Religious Resistance and Resistance of Wadas Residents .
4. Wawaysandya dengan judul paper Navigating Loss and Existential Anguish in Social Media; Religious Strife and Grief in the Israeli-Palestinian Conflict.

5. Muhammad Nitlal Amal dengan judul paper Expert System for Diagnosing Stress Levels in Adolescents Using Web-Based Fuzzy Mamdani Method.
6. Dewi Khurun Aini dengan judul paper How Do They Deal with Society Era 5.0? The Effect of Resilience and Moderate Values of Aswaja Annahdliyah Based Interventions on Adolescent Spirituality.
7. Muhammad Saefullah dengan paper yang berjudul Good Faith in the Divorce Mediation in the Religious Court.
8. Imam Yahya dengan paper yang berjudulThe Affair of Ulama and Politics in the Political Constellation of Indonesia.
9. Nur Fatoni dengan paper yang berjudul Customer Responses to the Uncertainty of Return Funding at Sharia Banks in Indonesia.

10.Tolkhatul Khoir dengan paper yang berjudul Nine Policies Based on Maslahah Mursalah (Efforts to Address Income and Wealth Inequality in Indonesia.

11. Rusmadi dengan paper yang berjudul Governing Climate Resilience in Semarang Coastal Cities.
2. Abdurahman Mas’ud dengan paper yang berjudul British Scholar’s Perception On Capitalism And Religious Ethics In The Age Of Techno-Feudalism.
3. Putri Zulfikah dengan paper yang berjudul The Influence of Gender Differences in Facing Adolescent Anxiety Through Istighfar Dhikr Therapy by Electroencephalography (EEG) Examination
4. Nadiatus Salama dengan paper yang berjudul Breaking Barriers: The Fight against Discrimination among Indonesian Muslim Minority in America.

Sementara, dosen dan mahasiswa UIN Walisongo yang terpilih dalam Extended Panelsebanyak 38 orang yaitu Namira Choirani Fajri, Imam Mawardi, Abdur Rohman, Raharjo, Muhammad Riyas Amir, Arrum Kholifatul Aliyah, Khoirul Adib, Siti Maratus Solihah, Ahmad Furqon, Rohmah Ulfah, Muhyar Fanani, Arsy Abror Dzukroni, Ali Murtadho, Nasirudin, Wening Wihartati, Nur Khoiron, Kiki Nuriska, dan Zainurrohmah.

Ditambah Alfian Qodri Azizi, Citra Rizki Lestari, Nailul Inayah, Muhammad Yusuf Setyawan, Wahyu Tri Ernawati, Rizka Fajri Firdausi, Muhammad Makmum, Ahsanul Amal, Laili Nazilah, Ahmad Adib Rofiudin, Zulfa Fahma, Listiyono , Yusri Kamilatul Huda, Mega Agustina, Ahmad Izzudin, Nikmah Rohmawati, Suroso, Athiyatul Mizza, Ady Ilham Maulana, dan Eka Mulya Yunus.

Setan mengganggu langit

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Harta Keluarga Istri Jelek

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Hati pemain game

Deputi V Staf Presiden Ikut Mundur, Tak Mau Jadi Beban Politik******

Jaleswari yang diketahui masuk dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md sejak November 2023, menyatakan mundur karena tidak ingin dipersepsikan sebagai beban politik Presiden Joko Widodo.

“Alasan pengunduran diri saya didasari pada etika dan keyakinan yang saya harus pegang. Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya,” tutur Jaleswari.

Dia juga menyatakan memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik.

“Saya pribadi memohon maaf apabila dalam mengemban jabatan sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, terdapat ruang penyempurnaan yang belum saya isi secara maksimal,” ujar Jaleswari.

Dia mendoakan Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT.