buku mimpi 2d terlengkap

Kaisar Dewa Monster

Luhut Soal Desakan Cabut PSN Rempang: Jangan Lumbung Padi Dibakar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons soal desakan untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN)Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Untung barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ya diperbaiki satu lah, jangan terus main cabut," ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Luhut, pengembangan Rempang Eco City akan sangat menguntungkan Indonesia. Sebab, akan masuk investasi bernilai jumbo untuk membangun industri sel photovoltaic (PV) untuk membuat solar panel hingga semikonduktor. Salah satu investor yang siap masuk adalah perusahaan asal China Xinyi Group.

"Bukan saja dapat investasi, tapi kita itu jadi pusat, karena sekarang ada pertikaian daripada negara-negara besar, kita menjadi alternatif. Bahwa ada yang kurang lebih di sekitar jangan mau terus main ada tikus dalam lumbung padi, lumbung padinya dibakar," ujarnya.

Kendati demikian, Luhut mengakui pendekatan yang dilakukan untuk merelokasi warga terdampak beberapa waktu lalu kurang pas. Kondisi itu menimbulkan konflik yang diperpanas oleh provokator

"Mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down, saya pikir mungkinapproach,pendekatannya, kemarin kurang pas. Tapi, selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," terangnya.

Menurut Luhut, warga terdampak bersedia direlokasi selama kompensasi yang diberikan sesuai.

"Ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash. Nah, kemudian yang provokator pasti ada, itu mesti dipisah-pisahkan," terangnya.

Desakan untuk mencabut status PSN Rempang Eco City muncul dari sejumlah pihak, salah satunya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pasalnya, proyek dianggap bermasalah.

[Gambas:Video CNN]

Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas, disebutkan payung hukum Rempang Eco-City baru disahkan pada 28 Agustus 2023, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN.

Namun proyek tersebut tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak.

"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," demikian pernyataan dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Masih Ada Waktu buat Gak Ketinggalan Diskon Transmart Full Day Sale******

Pesta diskon Transmart Full Day Sale masih berlangsung hari ini hingga jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat.

Yuk, mumpung masih ada waktu, serbu gerai Transmart terdekat buat dapatin diskonnya.

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Mulai dari kebutuhan pokok, kosmetik, produk elektronik, furnitur, fesyen, sampai mainan anak.

Nah, jika Anda bayar belanjaannya menggunakan Allo Prime, Allo PayLater, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah, nanti dapat ekstra diskon 20 persen per transaksi.

Masih belum punya Allo Bank? Langsung aja unduh aplikasinya di Apps Store atau Play Store dan upgrade akun ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Paylater supaya bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Mega Syariah yang tersedia di setiap gerai Transmart. Jangan sampai ketinggalan diskonnya, ya!

Saya Vardy

IHSG Diprediksi Loyo di Akhir Pekan******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Jumat (22/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya meyakini IHSG masih akan bergerak datar hingga akhir pekan ini. Menurutnya, salah satu tekanan muncul dari pengaruh data kinerja emiten.

"Peluang tekanan masih terlihat cukup besar di tengah maraknya data kinerja emiten sepanjang kuartal II 2023. Namun, kinerja emiten yang diperkirakan membaik dapat menjadi salah satu sentimen penopang kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ICBP, UNVR, TLKM, BBCA, SMRA, KLBF, TBIG, HMSP, dan PWON.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto sadar ujian akan membayangi gerak indeks di akhir pekan, setelah dua hari lalu menembus level 7.000. Ia meramal IHSG hari ini bergerak di level support6.900 danresistance7.077.

"Level 7.000 kembali memasuki fase pengujian. Menurut saya, pengujian ini bisa berhasil. Namun, agak memakan waktu hingga pekan depan alias akhir September 2023 sebelum penguatan lanjutan," ungkapnya.

IHSG merosot ke posisi 6.991 pada perdagangan Kamis (21/9). Indeks saham melemah 20,21 poin atau minus 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,80 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,33 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Luhut Pastikan Ada Provokator di Balik Kisruh Rempang******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada provokatorikut bermain dalam kekisruhan yang terjadi di kawasan pembangunan Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau belakangan ini.

"Provokator pasti ada itu," ujarnya usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Kekisruhan mewarnai pembebasan lahan Proyek Rempang Eco City. Kekisruhan terjadi karena warga menolak direlokasi dari lokasi pengembangan proyek.

"Jadi kami tetap bertahan, berapapun uangnya, kami tetap mempertahankan itu, sampai kapanpun. Kata orang melayu, biarlah kami berdiri daripada kami hidup berlutut. Karena kami mau jadi tuan rumah di negeri kami sendiri," ujar Suardi dalam acara Konferensi Pers YLBHI, Jakarta, Selasa (12/9).

Suardi mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan atas persoalan biaya ganti-rugi rumah. Menurutnya, warga menolak rencana itu lantaran kampung tersebut bernilai sejarah dan telah ditempati ratusan tahun silam.

Luhut mengatakan selain dipicu adanya provokator, kekisruhan terjadi karena ada kesalahan dalam pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan  Rempang Eco City.

Menurutnya, kesalahan dipicu oleh pendekatan yang kurang pas. Imbas kesalahan pendekatan itu, terjadilah konflik antara warga dengan aparat.

Karena itu, demi mencegah konflik terus berkelanjutan, Luhut mengatakan pemerintah akan sedikit menarik diri.

"Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach, pendekatannya, kemarin kurang pas," ujar Luhut.

Sembari slow down, Luhut mengatakan pihaknya sudah mengirim tim ke sana agar relokasi ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat.

"Jadi di mana sekolah anakmu, di mana pekerjaan anakmu, di mana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya tidak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," terangnya.

Luhut mengungkapkan Rempang Eco City memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi produksi kaca untuk sel photovoltaics(PV) yang menjadi bahan baku panel surya.

Apabila pengembangan proyek terwujud, menurut Luhut, Indonesia bisa menjadi alternatif pilihan investor untuk berinvestasi di tengah pertikaian negara-negara besar.

Salah satu investor yang sudah menyampaikan minatnya membangun pabrik di Rempang adalah Xinyi Group. Perusahaan kaca asal China berencana menempatkan investasi hingga Rp381 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Pengusaha Ritel Bersiap Gugat Pemerintah Terkait Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) bersiap menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar yang tidak segera dilunasi kepada mereka.

"Rafaksi minyak goreng kita sedang mau masuk ke tahap akhir. Mau masuk. Belum gugat kan. Jadi kita lagi berpikir, bersiap, dan sebagainya," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (20/9).

Roy mengungkap kesiapan menggugat disampaikan karena pihaknya sudah memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran utang rafaksi itu pada September ini.

"Pokoknya udah mau masuk. Udah mau masih ke situ," tegas dia.

"Kan lagi berproses dulu, kuasa dari peritel kan jadi kita baru mau meetingJumat terus minggu depan internal kita. Kita mau meetingjadi langkah-langkah itu," sambungnya.

Roy juga menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang masih tutup mulut menyoal kasus ini.

"Karena, kok, rasanya diam-diam aja jadi sekarang ya, siapa yang diam-diam? Sudah tahu dong, enggak usah saya perjelas. Menteri Perdagangan," ucapnya.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah setahun setengah berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) JerrySambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.