petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

nama situs slot

online slot terpercaya 703Jutaan kata 473689Orang-orang telah membaca serialisasi

《nama situs slot》

Jokowi bagikan momen momong cucu di media sosial******

Jokowi bagikan momen momong cucu di media sosial
Arsip foto - Presiden Joko Widodo bermain bersama cucu-cucunya. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Lukas/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo membagikan video momen mengasuh atau momong dua orang cucunya dari pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah di media sosial, Minggu.

Dalam unggahan di media sosial Instagram @jokowi, yang dipantau di Jakarta, Minggu, Jokowi tampak mengajak Jan Ethes dan Lembah Manah bermain di playground atau tempat bermain, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Sabtu (10/2) malam.

"Menikmati akhir pekan dengan menemani cucu-cucu bermain di mallJakarta, Sabtu 10 Februari 2024," tulis Jokowi dalam deskripsi unggahan videonya di Instagram.

Ethes dan Lembah Manah tampak penuh tawa dan bahagia bermain di playground. Keduanya bermain perosotan, bom-bom car, trampolin hingga mandi bola.

Jokowi mengenakan kaus dan celana hitam, tampak ikut masuk ke area tempat bermain, salah satunya area mandi bola, saat mengasuh Jan Ethes dan La Lembah Manah.

Selain mengajak Ethes dan Lembah Manah bermain di playground, Jokowi disebut membelikan sejumlah mainan kepada dua orang cucunya itu.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi pada Sabtu malam terpantau wartawan datang bersama cucunya yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, tempat Gibran dan Selvi menginap.

Saat ditanya soal kehadirannya di Hotel Fairmont oleh wartawan, Jokowi mengaku baru saja mengasuh Jan Ethes dan La Lembah Manah, dan bermaksud mengantar cucunya itu kepada kedua orang tuanya.

"Ya seharian saya momong cucu, malamnya saya anterinke yang punya anak," ucap Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi ajak Jan Ethes shalat Jumat di Masjid Istiqlal
Baca juga: Jokowi dan keluarga lepas landas dari Labuan Bajo ke Solo
Baca juga: Jan Ethes bantu Eyang Jokowi bagi baju ke warga di Labuan Bajo

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Lima mitos dan fakta seputar kejang dan epilepsi******

Lima mitos dan fakta seputar kejang dan epilepsi
Arsip Foto - Petugas medis melakukan aksi solidaritas pada Hari Epilepsi Sedunia di Surabaya, Jawa Timur. (ANTARA/M Risyal Hidayat)
Jakarta (ANTARA) - Pada peringatan Hari Epilepsi Internasional, tanggal 12 Februari 2024, Konsultan Senior Ahli Saraf dan Kepala Departemen Neurologi Rumah Sakit Global di Mumbai, India, Dr. Pankaj Agarwal menyampaikan lima mitos dan fakta seputar kejang dan epilepsi.

Dia mengemukakan pentingnya masyarakat memahami bahwa epilepsi bukan hanya menyebabkan kejang sesekali, tetapi juga berdampak pada kondisi fisik, mental, dan emosional penderitanya.

"Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap mereka yang hidup dengan epilepsi, sehingga semakin memperumit kehidupan sehari-hari mereka," kata Agarwal sebagaimana dikutip oleh Hindustan Times pada Senin.

Menurut dia, pemahaman yang tidak memadai tentang epilepsi dapat menyebabkan pengobatan yang tertunda atau tidak tepat bagi mereka yang mengalami kondisi tersebut.

Oleh sebab itu, Agarwal menjelaskan beberapa mitos dan fakta tentang epilepsi.

Mitos 1- Epilepsi sangat jarang terjadi di dunia
Faktanya, kondisi epilepsi berdampak pada jutaan orang, khususnya di India, dan epilepsi merupakan kelainan neurologis yang umum.

Faktor seperti cedera kepala, infeksi otak, stroke, tumor otak, penyakit Alzheimer, malformasi otak, dan kecenderungan genetik diketahui berkontribusi terhadap perkembangannya.

Mitos 2- Epilepsi dan kejang sama saja
Faktanya, kejang dapat terjadi ketika ada gangguan sementara pada aktivitas listrik otak dan hanya sedikit orang yang mengalami kejang pada tahap tertentu dalam hidup mereka. 

Penting untuk diperhatikan bahwa mengalami kejang tunggal tidak selalu mengindikasikan epilepsi. Kondisi epilepsi adalah kelainan neurologis yang ditandai dengan kejang berulang.

Mitos 3- Epilepsi selalu menyebabkan kejang-kejang, yang mencakup gemetar dan gerakan menyentak
Faktanya, kejang dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan masing-masing memiliki gejala yang berbeda.

Ini dapat berupa gejala motorik seperti gerakan menyentak, kelemahan atau kekakuan otot, dan kedutan. Gejala non-motorik juga dapat terjadi, seperti tatapan mata yang ganjil, perubahan sensasi, emosi, pemikiran atau kognisi, dan berkurangnya gerakan.

Mitos 4- Epilepsi selalu dipicu oleh lampu berkedip, video gim, atau stres
Faktanya, bentuk epilepsi tersebut lebih banyak terjadi pada individu yang lebih muda, dan frekuensinya cenderung menurun seiring dengan pertambahan usia.

Pemicu kejang berbeda dari orang ke orang dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kurang tidur, stres, penggunaan alkohol atau obat-obatan, demam atau penyakit, perubahan hormonal, nutrisi, atau penggunaan obat-obatan tertentu.

Mitos 5- Epilepsi adalah suatu kondisi kejiwaan
Faktanya, epilepsi merupakan kelainan neurologis yang disebabkan oleh aktivitas listrik otak yang tidak normal, dan sering kali disertai dengan depresi dan kecemasan.

Baca juga:
Dokter: Jangan panik ketika anak kejang
Guru Besar Unair ciptakan terobosan baru penanganan epilepsi

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Dua ribu lebih personel Satpol PP DKI turunkan alat peraga kampanye******

Dua ribu lebih personel Satpol PP DKI turunkan alat peraga kampanye
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.
APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024
Jakarta (ANTARA) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berjumlah lebih dari dua ribu menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024. "Selama masa tenang  tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara. Sebanyak 2.300 personel kami kerahkan pada kegiatan tersebut Penurunan APK ini dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Arifin memastikan APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) mendatang. Kegiatan penurunan APK ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg), dan tim pasangan calon (paslon) lainnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memantau proses penurunan alat peraga kampanye (APK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/Ho/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.

Arifin menjelaskan armada operasional dari berbagai perangkat daerah seperti mobil cranejuga digunakan untuk menjangkau APK yang berada di ketinggian.

Adapun kegiatan dilakukan di jalan protokol yakni Jalan Medan Merdeka, Patung Tani, Jalan Thamrin-Sudirman, kawasan Semanggi, Jalan S. Parman, Jalan Rasuna Said, dan Jalan M. T. Haryono. Selain itu, penurunan APK juga dilakukan di jalan lingkungan, jembatan layang (flyover), jembatan penyeberangan orang (JPO), serta fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) lainnya di Jakarta. "Kita perlu memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kami juga menyiapkan mobil crane apabila ada APK yang dipasang di tempat ketinggian. Mari bersama kita ciptakan suasana yang tertib dan kondusif memasuki masa tenang dan menghadapi hari pemungutan suara Pemilu 2024," ucap Arifin. Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ikut memantau langsung proses penurunan APK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Heru juga menginstruksikan kepada jajaran Satpol PP DKI Jakarta agar proses penurunan APK dilakukan dengan efektif dan efisien.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang
Baca juga: Satpol PP Kemayoran sosialisasi akibat dari penyalahgunaan narkoba
Baca juga: DKI siagakan Satpol PP untuk jaga keamanan pasar di Jakarta

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:erek86

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
67 togel
situs web gacor
kredivo bukalapak
situs slot gacor 2022
agen 88 slot login
depo 20 bonus 20 slot
cara pinjam kta kilat
angka jitu qatar
pinjol tanpa verifikasi wajah dan ktp
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot4d xyz
Bab 2 slot natal
Bab 3 situs gacor slot malam ini
Bab 4 cara melihat prediksi togel
Bab 5 erek erek abjad 2d
Bab 6 slot 777 demo
Bab 7 puri slot88
Bab 8 erek 40
Bab 9 cara kredit tv di akulaku
Bab 10 pg slot88
Bab 11 prediksi togel malaysia hari ini
Bab 12 pinjol lewat web
Bab 13 daftar slot terbaru 2022 resmi
Bab 14 id gacor
Bab 15 web kredivo
Bab 16 slot gacor modal receh
Bab 17 emas 169 slot
Bab 18 slot gacor malam ini maxwin
Bab 19 cara kredit hp tanpa dp di akulaku
Bab 20 prediksi slot gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah819bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

menghasilkan uang dalam sehari
Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Nenek moyang Jindan di zaman modern

cara menggunakan limit kredivo
Hotman: Pelaku hoaks Mirage 2000-5 rugikan Kemhan diduga WNI
Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra (tiga kiri) didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea (dua kiri), Kepala Biro Humas Setjen Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha (kiri), Juru Bicara Menhan RI Dahnil Ahzar Simanjuntak (kanan), dan Sekjen Kemhan RI Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto (dua kanan), memberikan klarifikasi dan keterangan resmi terkait isu dugaan korupsi pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar saat jumpa pers di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa.
Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Hotman, yang per hari ini resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Kemhan RI terkait kasus itu, menjelaskan hasil pengamatannya terhadap tayangan hoaks tersebut memperkuat keyakinannya video itu dibuat oleh orang Indonesia.

"Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia," kata Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin.

Tidak hanya itu, pengacara itu juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut. "Jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW di penutupnya pun ada kata-kata dia," ucap Hotman.

DPP NCW yang disebut Hotman saat jumpa pers merujuk pada Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Watch yang pernah menuding Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang. Menurut Hotman, tuduhan DPP NCW terhadap Raffi sampai hari ini pun tidak terbukti.

Walaupun demikian, Hotman masih menunggu masa tenang berakhir sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemhan RI. Dia membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Polri.

"Bisa juga, tetapi nanti tergantung dari putusan pimpinan Kemhan. Belum bisa (ada) putusan final sekarang, tetapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan benar-benar hoaks," tutur Hotman setelah menunjukkan video hoaks yang dia maksud saat jumpa pers.

Tidak hanya terkait pembelian Mirage, Hotman juga berbicara mengenai hoaks yang menyebut PT TMI mengatur kontrak-kontrak pengadaan alutsista di Kemhan RI, terutama selama kementerian itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Kemhan tunjuk Hotman Paris sebagai penasihat hukum kasus hoaks Mirage

Baca juga: Raffi Ahmad: Belum ada rencana laporkan NCW ke polisi

"Tuduhan PT TMI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong," ujar Hotman.

Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak meluruskan kabar miring terkait PT TMI. "PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi, tidak ada kontrak apalagi transaksi dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu dengan Kementerian Pertahanan," imbuh Dahnil.

Dalam beberapa hari terakhir, Kemhan RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diisukan terlibat suap pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.

Menhan Prabowo juga disebut berkolusi dengan politikus Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili.

Eva saat ini masih menghadapi skandal korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dari Qatar. Kasus itu kemudian dikenal dengan "Qatargate".

Dalam jumpa pers itu, Dahnil pun menegaskan Menhan Prabowo, Kemhan, dan pemerintah Indonesia tidak kenal Eva, apalagi berkomunikasi dengannya.

"Tidak tahu dia siapa," kata Dahnil saat ditanya kemungkinan pernah ada komunikasi dengan Eva selama pembelian alutsista.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dao mendominasi dunia

togel sidney
Samsat dan SIM Keliling Jakarta ditiadakan hingga 15 Februari 2024
Arsip foto- Warga membayar biaya mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di bus pelayanan Samsat Keliling di Ciputra Mall, Jakarta, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Aloysius Lewokeda/wpa/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pada masa Operasi Mantap Brata atau Pengamanan Pemilu 2024 pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Polda Metro Jaya ditiadakan dan akan kembali melayani pada 16 Februari.

"Tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2024 pelayanan gerai dan samling (samsat keliling) ditiadakan," demikian pengumuman resmi dari TMC Polda Metro Jaya yang dikutip di Jakarta, Senin.

Pada tanggal 12, 13, dan 15 Februari 2024 layanan pengesahan dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta, hanya dapat dilakukan di Samsat Induk.

Sedangkan pada tanggal 14 Februari 2024 bertepatan dengan libur nasional dalam rangka pemungutan suara, maka seluruh pelayanan samsat ditiadakan, baik di Samsat Induk, gerai maupun samling.

"Pelayanan gerai dan samling dibuka kembali pada tanggal 16 Februari 2024," tulis TMC Polda Metro Jaya.

Perlu diketahui, layanan di gerai dan samling hanya pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti plat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

Sementara syarat untuk perpanjangan atau membayar pajak kendaraan bermotor yaitu membawa beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP, BPKB dan STNK asli masing-masing disertai lampiran fotokopi.

Baca juga: Polda Metro tiadakan layanan gerai dan SIM keliling hingga 15 Februari
Baca juga: Info BMKG: Cuaca Jakarta Senin pagi berawan malam hujan ringan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat Generasi Biksu Bunga

erek erek 2d 90
Hari kedua masa tenang, DKI turunkan 309 ribu alat peraga kampanye
Petugas memasukkan Alat Peraga Kampanye (APK) ke dalam mobil saat penertiban di Cijantung, Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc/pri
hingga masa tenang pemilu berakhir pada 13 Februari 2024
Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta hingga hari kedua masa tenang Pemilu 2024, telah menurunkan sebanyak 309 ribu alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah Jakarta. 
 "Rekap hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pemilu 2024 berdasarkan laporan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Senin, 12 Februari, dari seluruh wilayah, data per jam 12.00 WIB total 309.633 ΑΡΚ," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Berdasarkan jenis alat peraga kampanye, ditemukan sebanyak 62.616 lembar spanduk, 26.861 lembar baliho, 92.831 lembar "banner", 100.941 lembar bendera, 16.340 lembar pamflet atau stiker dan lainnya sebanyak 10.044 lembar.
Berdasarkan data satuan pelaksana, sebanyak 66.102 APK di Jakarta Pusat, 29.528 APK di Jakarta Utara, 52.966 APK di Jakarta Barat, 75.965 APK di Jakarta Selatan, 78.488 APK di Jakarta Timur, 3.018 APK di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 3.566 APK di tingkat provinsi. Angka penurunan APK itu akan terus bertambah.

Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024

Petugas Satpol PP DKI Jakarta akan terus menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024.
Selama masa tenang, kata Arifin, tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara.

Satpol PP DKI mengerahkan sebanyak 2.300 personel kegiatan penurunan APK dengan melakukan penyisiran jalan-jalan lingkungan hingga jalan protokol di Jakarta. Arifin memastikan APK harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif dari Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) 
Kegiatan ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg) dan tim pasangan calon (paslon) lainnya.

Baca juga: Bawaslu DKI perkenankan masyarakat bantu bersihkan APK Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
"Tentunya kami akan terus melakukan penurunan APK hingga masa tenang pemilu berakhir pada 13 Februari 2024," ujar Arifin.
KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

situs slot terbaru
Dokter: Nuklir skala medis menguntungkan dalam diagnostik dan terapi
Ruangan Instalasi Kedokteran Nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) Samarinda, Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Diskominfo Kaltim/aa.
Dengan iodium radioaktif ini, kita menggunakan paparan sinar betanya untuk menghancurkan kelenjar tiroid
Jakarta (ANTARA) - Tenaga medis dari  Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta dr Bangbang Aryanto SpKN-TM mengatakan, nuklir yang digunakan dalam kedokteran nuklir berskala medis, sehingga sangat aman, bahkan menguntungkan untuk diagnostik dan terapi, salah satunya pada penyakit kanker.

Bangbang mengatakan, di Indonesia, ketika orang mendengar kata 'nuklir', yang terpikir adalah bom atau perang. Dia menjelaskan bahwa nuklir yang digunakan dalam kedokteran nuklir berasal dari sumber-sumber radioaktif buatan, namun masih dalam skala yang aman.

Baca juga: Dekan FKG UGM: Kemandirian alat kedokteran dukung pemerataan medis

"Jadi kedokteran nuklir itu pelayanan, sumber pelayanan kesehatan yang menggunakan sumber radioaktif terbuka untuk peranan diagnostik, in vitro (di lab) maupun in vivo (dalam tubuh), untuk terapi dan penelitian," ujar Bangbang dalam "Kedokteran Nuklir di RS Sardjito, Ini Perannya dalam Pelayanan Kesehatan" yang disiarkan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, yang membedakannya dengan radiologi adalah sumber energi radiasi tertutup yang berasal dari alat, seperti X-ray, CT scan, dan MRI.

"Sedangkan di kedokteran nuklir, kita memberikan sumber radiasi terbuka melalui intravena (lewat pembuluh darah). Disuntikkan, dihirup, ditelan, lalu masuk ke dalam tubuh pasien, sehingga pasien sendiri yang akan memancarkan radiasi tersebut," ujarnya menambahkan.

Kemudian, ujarnya, radiasi yang dipancarkan oleh pasien tersebut ditangkap oleh kamera gamma, sehingga ada citranya.

Baca juga: Menteri Kesehatan: UU Kesehatan sederhanakan perizinan praktik medis

Bangbang menjelaskan, dengan teknik kedokteran nuklir, fungsi organ juga dapat diketahui secara lebih presisi dalam diagnosis.

Dia mencontohkan, dalam pemeriksaan ginjal yang menggunakan USG, dapat diketahui bentuk dan kontur ginjal, namun tidak diketahui fungsi ginjal tersebut. Sementara itu, ujarnya, dengan menggunakan teknik kedokteran nuklir, meski tidak diketahui kontur dan bentuknya, fungsi ginjal tersebut dapat diketahui, seperti persentase dan tingkat laju filtrasi glomerular yang dihitung dalam mililiter per menit.

Adapun contoh penggunaan teknik kedokteran nuklir yang paling sering digunakan adalah untuk pasien-pasien kanker tiroid, menggunakan iodium-131.

"Dengan iodium radioaktif ini, kita menggunakan paparan sinar betanya untuk menghancurkan kelenjar tiroid," ujarnya.

Dia menjelaskan, pengobatan dilakukan dengan skala molekuler yang sangat sensitif supaya tidak merusak jaringan lain.

Baca juga: Konferensi konsil kedokteran internasional dukung wisata medis di Bali

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Sistem monster kekerasan paling kuat

juragan69 rtp live
Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau
Arsip foto - Petugas melakukan pemeriksaan rutin panel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di ebuah pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc/aa.
Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara
Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024