megawin

sistem kehidupan tertinggi

Uber Akan PHK 200 Karyawan Dalam Waktu Dekat******

Uber Technologies berencana memangkas atau PHK200 orang karyawannya di divisi perekrutan sebagai rencana untuk menjaga jumlah staf tetap stabil sepanjang tahun dan mengurangi biaya. Rencana ini diungkapkan Uber pada Rabu (21/6).

Mengutip CNA, pemotongan ini mempengaruhi kurang dari satu persen dari total 32.700 tenaga kerja global Uber dan mengikuti pemecatan 150 karyawan di divisi layanan pengiriman barang perusahaan ini pada awal tahun ini.

Pemotongan terbaru ini mencakup 35 persen dari tim perekrutan Uber, menurut Wall Street Journal yang pertama kali melaporkan perkembangan ini.

Lyft, di bawah CEO baru David Risher, mem-PHK sekitar 26 persen dari total tenaga kerjanya pada bulan April dan sekitar 700 karyawan pada akhir tahun lalu, karena berjuang untuk melindungi margin dalam persaingan merebut pangsa pasar yang lebih besar dari pesaing utama, Uber.

Uber mengatakan pada Mei bahwa mereka berada dalam jalur untuk mencatatkan keuntungan operasional tahun ini, dan menjaga jumlah tenaga kerja tetap setelah jumlah staf turun secara berurutan pada kuartal Maret.

[Gambas:Video CNN]

Raja Bela Diri Abadi

Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Melalui PMK tersebut, pemerintah membebaskan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta hingga Rp24 juta per unit.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai Rp219 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ia menuturkan sejak berlakunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2010 lalu, sudah lebih dari dua juta masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah subsidi.

"Pembaruan fasilitas pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau," ucap Febrio melalui keterangan resmi, Jumat (17/6).

Selain dari sisi harga, pemerintah juga menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas. Dengan demikian, terdapat lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum ini.

Pertama, luas bangunan antara 21-36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60-200 meter persegi. Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK.

Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni

Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Febria mengatakan pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi ini bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp187 juta sampai dengan Rp270 juta.

"Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah," tutup Febrio.

peternakan ajaib

KAI soal Luhut Tolak Impor KRL Bekas: Ada Konsekuensinya******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan keputusan tidak mengimpor kereta commuterline (KRL) bekas akan berpengaruh terhadap nilai investasi yang harus dikeluarkan KAI serta biaya subsidi seperti PSO (Public Service Obligation).

Dalam hal ini, biaya yang akan dikeluarkan KAI akan meningkat.

"Untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," kata Didiek saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Jumat (23/6), dikutip dari detikfinance.

Di sisi lain, Didiek menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada impor kereta dan disuplai oleh PT INKA. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.

"KCI akan mengikuti arah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mengimpor kereta bukan baru. Jadi kita akan mengikuti peraturan sehingga untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan," ujarnya.

Lihat Juga : Staf Erick soal Klaim Sandi Bantu WSBK: Hanya Fee Lisensinya

Meski demikian, Didiek belum dapat memastikan berapa lama proses retrofit maupun produksi kereta baru dari INKA tersebut. Pihaknya juga masih dalam proses mengkaji langkah-langkah antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan apabila impor keret ini tak dapat dilakukan.

"Masih kita kaji semuanya nanti akan sampaikan ke pemerintah lagi. Langkah langkah apa yang akan kita lakukan" pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemerintah tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang karena berpotensi melanggar tiga aturan.

"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu Perpres, yang kedua Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Twitter Dituding Gagal Bayar Bonus Karyawan Usai Dicaplok Elon Musk******

Twitter dituding menahan bonus tahunan karyawan setelah diakuisisi oleh konglomerat Elon Musk.

Para eksekutif mengatakan perusahaan akan membayar bonus tersebut. Namun, gugatan sudah diajukan di pengadilan federal San Francisco oleh Mark Schobinger, mantan direktur senior kompensasi perusahaan.

Gugatan tersebut berstatusclass actionuntuk mantan dan karyawan Twitter saat ini yang tidak menerima bonus untuk tahun fiskal 2022.

"Meskipun saya tidak memiliki angka pastinya, kami perkirakan jumlah utangnya mencapai puluhan juta (dolar AS)," lanjutnya.

Beberapa bulan menjelang Musk menyelesaikan akuisisi Twitter, eksekutif perusahaan berulang kali berjanji kepada karyawan bahwa bonus 2022 akan dibayarkan sebesar 50 persen dari target. Janji itu diulangi setelah Musk mengakuisisi Twitter.

Terlepas dari janji itu, Twitter belum membayar bonus. Schobinger sendiri meninggalkan perusahaan bulan lalu setelah Twitter mengingkari berbagai janji yang telah dibuatnya kepada karyawan, termasuk kegagalannya membayar bonus.

Gugatan tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan hukum yang diambil oleh mantan karyawan Twitter setelah Musk mengakuisisi perusahaan tersebut. Liss-Riordan sebelumnya mengajukan beberapa gugatan class actionterhadap Twitter, termasuk atas nama karyawan wanita dan karyawan penyandang disabilitas.

Gugatan lain diajukan oleh sekelompok mantan karyawan yang menuduh Twitter melanggar kontrak karena diduga gagal menepati janji untuk mengizinkan kerja jarak jauh dan memberikan tunjangan pesangon yang konsisten setelah akuisisi.

Namun, Twitter membantah tuduhan pelanggaran kontrak dalam gugatan yang diajukan oleh mantan karyawan tentang pekerjaan jarak jauh dan pesangon.

Sementara itu, gugatan class actionyang diusulkan atas nama karyawan perempuan dan penyandang cacat diberhentikan oleh hakim federal bulan lalu. Gugatan itu kemudian diajukan kembali.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Melalui PMK tersebut, pemerintah membebaskan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta hingga Rp24 juta per unit.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai Rp219 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ia menuturkan sejak berlakunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2010 lalu, sudah lebih dari dua juta masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah subsidi.

"Pembaruan fasilitas pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau," ucap Febrio melalui keterangan resmi, Jumat (17/6).

Selain dari sisi harga, pemerintah juga menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas. Dengan demikian, terdapat lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum ini.

Pertama, luas bangunan antara 21-36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60-200 meter persegi. Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK.

Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni

Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Febria mengatakan pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi ini bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp187 juta sampai dengan Rp270 juta.

"Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah," tutup Febrio.

Barisan Bintang Penyihir

Jusuf Hamka Bertemu Stafsus Menkeu: Kami Saling Mengerti dan Memaafkan******

PengusahaJusuf Hamka akhirnya bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowopada Minggu (18/6).

Keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

"Kami hari ini telah mengerti permasalahan masing-masing. Buat kami kita semua teman baik kok sebelumnya. Tolong kami tidak usah diadu-adu lagi karena kami sudah saling mengerti dan memaafkan," ujar Jusuf dalam rekaman video.

Pada rekaman video yang sama, Prastowo mengucapkan terima kasih kepada Jusuf karena sudah bersedia bertemu dan meluruskan kesalahpahaman yang ada.

"Kami sudah bertemu di banyak forum dan kami juga saling mendukung selama ini," ujarnya.

Ia juga menegaskan Jusuf dan CMNP tidak terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia juga mengapresiasi bantuan Jusuf terkait sosialisasi pajak.

Yustinus sebelumnya menyinggung pemerintah mengantongi hak tagih pada tiga entitas yang terafiliasi Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto.

Tutut disebut memiliki keterkaitan dengan CMNP karena sempat menjadi komisaris utama dan juga pemilik saham perusahaan melalui PT CItra Lamtoro Gung.

Selain itu, Tutut dikatakan sebagai pemegang saham pengendali Bank Yakin Makmur (Bank Yama), penerima BLBI dan merupakan tempat di mana CMNP menaruh deposito Rp78 miliar.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Pemerintah berdalih CMNP dan Bank Yama terafiliasi Tutut yang masuk daftar pengutang BLBI.

Hingga akhirnya Jusuf menagih pokok utang dan denda kepada negara senilai Rp800 miliar.

Dalam perkembangannya, sempat terjadi kesalahpahaman terkait status Jusuf pada CMNP. Jusuf menyebut Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) saham CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

[Gambas:Video CNN]