totoagung

Strategi Suster Mayat

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Raja Iblis

Tiang Sensor Bayar Tol Tanpa Sentuh Dipasang di JORR S usai Jagorawi******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memasang tiang sensor (gantry) sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow(MLFF) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S pada 23-24 Oktober 2022.

Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan penerapan sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas tol. Namun, ruas tol yang akan diujicobakan masih dalam tahap pembahasan.

"Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, di mana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik," ujar Danang dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Senin (24/10).

PT Hutama Karya (Persero) selaku operator Tol JORR S berkoordinasi dengan BPJT dan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai pelaksana MLFF untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar dan aman.

Penerapan MLFF membuat ruas tol sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan. Dalam hal ini, lalu lintas di jalan tol akan diawasi dengan dukungan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).

Tiang sensor bekerja dengan cara mengidentifikasi seluruh kendaraan yang lewat, kemudian mengirimkan data ke pusat.

Lalu, tiang sensor secara otomatis akan memeriksa apakah kendaraan terdaftar, sudah membayar, dan memverifikasi apakah kendaraan melakukan pelanggaran atau tidak.

"Gerbang tol akan difungsikan dengan gantry enforcement data capture. Jadi kendaraan yang melintas di gerbang MLFF akan di-capturedatanya, dan data dari pengguna akan diproses di sistem pusat," kata Project Manager RITS Emil Iskandar.

Selain tiang sensor, kendaraan pemantau juga akan ditempatkan secara acak di jalan tol. Apabila terjadi pelanggaran, sistem pusat akan menginformasikan kepada pelanggar untuk membayar.

Jika pelanggar tidak membayar, sistem pusat akan menginformasikan data pelanggar kepada pihak berwenang untuk ditindak sesuai hukum.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

Mencari Biang Kerok Maju Mundur Investor di IKN******

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seharusnya mulai masuk fase pembangunan tahun ini. Namun,investasi pada proyek tersebut nampaknya masih sangat sedikit sehingga rencana pengembangan lokasi itu terkesan mandek.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan belum lama ini menagih-nagih swasta untuk segera berinvestasi di IKN Nusantara. Salah satu pihak swasta yang ditagih ada PT Ciputra Development Tbk atau Ciputra Group terkait investasi lahan di IKN Nusantara.

"Komitmen yang betul-betul riil saya belum dengar dari Ciputra. Ciputra Group. Pak Budiarsa berapa hektar? Tadi saya lihat masih ngambang gitu lho," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan lahan seluas 300 ha itu adalah tahap pertama investasi Ciputra Group di IKN. Ia pun meminta Budiarsa untuk segera merealisasikan minatnya.

"Ya mungkin ini pertama, tapi 300 hektare ini sudah luas sekali. Asal segera dimulai Pak Budiarsa," kata Jokowi.

Ia juga mengingatkan seluruh investor untuk tidak ragu berinvestasi di IKN. Pasalnya payung hukum IKN pun sudah jelas, yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Tak hanya menagih ke swasta, Jokowi juga meminta Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair turut mempromosikan IKN ke dunia internasional.

"Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melalui keterangan resmi, Rabu (19/10).

Sementara itu, meski proyek IKN Nusantara terlihat jauh panggang dari api, tetapi Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono sudah mengklaim industri food and beverage seperti gerai kopi luar negeri, Starbucks, akan masuk di ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Selain Starbucks, industri kuliner lain yang diklaim akan masuk ke ibu kota baru yaitu Kopi Kenangan, dan Kopi Tuku.

"Nanti di IKN ada kopi yang kelasnya Starbucks, Kopi Kenangan, Kopi Tuku, itu kita ingin keberagaman," katanya dalam Pre Market Sounding Proyek IKN seperti dikutip dari Detik.

Bambang menyebut para pengusaha kuliner tersebut sudah menghubungi badan otorita untuk menanyakan proses investasi di IKN.

Calon Investor IKN Perlu Kepastian

Menanggapi alotnya investasi swasta di IKN tersebut, Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan proyek IKN itu yang bersifat multiyears membutuhkan komitmen bukan dari presiden tapi dari presiden selanjutnya.

"Makanya saya melihat tidak ada kepastian dari keberlangsungan project ini. Beda presiden pasti beda prioritas programnya mbak. Makanya banyak investor yang ragu untuk melanjutkan investasinya," tutur Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ia mengatakan hal itu bisa dilihat dari beberapa investor yang kabarnya mundur dari investasi IKN.

"Kalau benar terjadi mundur massalnya investor, saya khawatir IKN menjadi mega projectyang terbengkalai, atau The Next Hambalang," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancaman Resesi Ekonomi

Zaman kuno

BUMN Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mulai melakukan uji coba perdagangan karbon (carbon trading). Untuk tahap awal, perdagangan karbonini masih bersifat sukarela.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan BUMN yang menghasilkan karbon diminta untuk melakukan voluntary carbon trading.

"Jadi sudah ada penandatanganan Letter of Intent (LoI)antara BUMN satu dengan BUMN lainnya pada hari ini, yang isinya bagaimana BUMN yang punya kredit karbon seperti Perhutani bisa dibeli oleh BUMN lainnya yang membutuhkan kredit karbon untuk bisa mencapai target penurunan emisi karbon," kata Pahala melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Rabu (19/10).

Ia menyebut nilai carbon offsetyang diperdagangkan nilainya sekitar US hingga US. BUMN bisa melakukan uji coba dengan harga setengahnya sebagai acuan.

Terkait nilai ekonomi karbon, Pahala menjelaskan kemungkinan besar nilainya antara US hingga US. Nilai ekonomi karbon adalah nilai yang diberikan terhadap setiap unit emisi karbon.

Menurut Pahala, nilai ekonomi karbon dianggap penting untuk diadakan karena dapat mendorong investasi hijau di Indonesia. Selain itu, nilai ekonomi karbon juga dapat mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim yang selama ini terjadi.

Lebih lanjut, Pahala mengungkapkan BUMN diminta untuk serius mulai melakukan transisi energi dengan berbagai cara seperti sinergi dan kolaborasi.

"Kami melihat kolaborasi antara BUMN sendiri untuk membangun kerja sama dalam menghasilkan energi dan menurunkan emisi bisa dilakukan. BUMN kita juga bisa kerja sama dengan negara lain. Pada intinya, bagaimana BUMN bisa bersama-sama melakukan transisi energi," jelas Pahala.

Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.

Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

Kasus Gagal Ginjal Akut, Erick Minta BUMN Farmasi Cek Ulang Obat******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir memerintahkan BUMN farmasi serta Rumah Sakit (RS) pelat merah untuk mengecek ulang kandungan obat-obatan di tengah kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI).

"Saya sudah meminta Kimia Farma sejak awal untuk mengecek obat-obatan, tidak hanya obat batuk, tapi obat-obatan yang lain yang memang harus aman dan sesuai," ujar Erick dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Sabtu (22/10).

Erick menekankan menekankan keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam layanan kesehatan BUMN.

Menurut Erick, bentuk konkret dari rasa keprihatinan yang terjadi akibat meninggalnya sejumlah anak-anak Indonesia adalah upaya pencegahan.

Karenanya, ia meminta Kimia Farma, Indofarma, RS BUMN, dan apotek-apotek Kimia Farma untuk menyortir jenis-jenis obat yang belum ada pernyataan aman.

"Itu harus kita siapkan secara menyeluruh," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Proyek Bendungan Sepaku Semoi Penunjang IKN Sudah 71 Persen******

Pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah mencapai 71,33 persen.

Dengan demikian proyek bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku itu diharapkan tuntas sesuai target yakni Januari 2023.

"Sampai dengan hari ini, capaian fisik pembangunan bendungan ini sudah 71,33 persen. Kami dapat tuntas sesuai yang kami targetkan," ujar Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Sepaku Semoi Irene Lucas di Sepaku, Minggu (23/10), seperti dikutip dari Antara.

Perencanaan awal pembangunan bendungan ini, lanjutnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan, kemudian bendungan ini ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Ia mengatakan, selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, bendungan yang sumber airnya dari Sungai Tengin tersebut juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata.

Untuk itu, pihaknya harus mengatur pembagian area khusus dan area publik, karena fungsi utama bendungan adalah untuk area khusus, sehingga untuk kebutuhan kunjungan wisata, maka harus dibuatkan kawasan tertentu yang bersifat umum.

Target Dipercepat Jokowi dari Desember 2023 jadi Januari 2023

Awalnya, lanjut Irene, target rampung bendungan ini pada Desember 2023, namun ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) datang ke bendungan tersebut dan minta dipercepat pembangunannya, maka pihaknya mempercepat pekerjaan dan optimis dapat tuntas di Januari 2023.

Ia mengatakan bendungan yang mampu memproduksi air baku mencapai 2.500 liter per detik ini disiapkan untuk melayani kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) IKN dan warga sekitar atau hingga Kota Balikpapan.

Bendungan yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku yang ditargetkan mampu mereduksi banjir sebesar 55 persen ini membutuhkan biaya total Rp556 miliar untuk masa pelaksanaan proyek kurun waktu 2020-2023.

"Kapasitas tampung bendungan ini adalah 10 juta meter kubik dengan panjang bendungan 450 meter, sementara tipe bendungan adalah urukan tanah homogen," ucap Irene.

Lihat Juga : Laporan dari IKN NusantaraCerita dari IKN: Jalan Mulus, Hotel Dadakan dan Aksi Para Spekulan