datatogelcina

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Bos Bappenas Ungkit Penyakit Ekonomi RI: Biaya Logistik Mahal******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengungkapkan biaya logistik domestik RI masih jauh lebih mahal dibanding ekspor.

Ia menuturkan saat ini biaya logistik domestik mencapai 14,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara biaya logistik untuk ekspor 8,98 persen terhadap PDB.

"Hari ini hasil kajian logistik di Bappenas untuk domestik 14,1 persen dan ekspor logistic cost8,98 persen," kata Suharso dalam acara 'Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045' di Jakarta, Kamis (14/9).

Suharso lantas mengungkapkan pengiriman barang antar wilayah Indonesia juga menghadapi berbagai kendala.

Pertama, skala ekonomi yang rendah. Menurutnya, ketersediaan kapal kecil dan muatan rendah, sehingga mengakibatkan mahalnya ongkos angkut.

Kedua, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal besar. Ketiga,terbatasnya kawasan ekonomi.

Keempat,belum terbentuk konsolidasi rute secara optimal. Kelima,ketimpangan muatan karena sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata dan standardisasi fasilitas pendukungnya.

Keenam,skor logistic performance index(LPI) yang semakin menurun dan lebih kecil dibandingkan negara-negara ASEAN.

Meski demikian, Suharso tetap optimistis. Ia mengatakan pemerintah menargetkan biaya logistik domestik bisa turun ke level 8 persen terhadap PDB pada 2045 mendatang.

Menurutnya, hal itu bisa dicapai dengan cara mengintegrasikan ekonomi domestik dan konektivitas global.

Ia menyebut langkah tersebut akan meningkatkan produktivitas perekonomian yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat menjadi dewa

DPR ke Erick soal Jokowi Ajak Artis Nikmati Kereta Cepat: Kami Kapan?******

Komisi VI DPR RI berkelakar kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirsoal Presiden Jokowi yang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama para artis ibu kota pada Rabu (13/9).

"Kemarin Presiden (Joko Widodo) dan para artis sudah jalan-jalan ke sana (kereta cepat). Pertanyaannya adalah kapan giliran Komisi VI?" kelakar Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kamis (14/9).

"Dan yang paling penting adalah kapan giliran rakyat menikmati kereta cepat ini?" imbuhnya.

Ia meminta kepastian Erick soal kapan masyarakat umum bisa menaiki kereta cepat. Harris juga menyinggung soal wacana KCJB diperpanjang hingga Surabaya, di mana diklaim bisa menjadi capaian luar biasa andai terwujud.

"Kalau hanya Jakarta-Bandung dibanggakan 27 menit, rasanya akan jauh lebih bermanfaat kalau 3 jam menuju Surabaya dari Jakarta. Ini bisa menjadi satu capaian luar biasa kalau di masa Pak Erick sampai ke Surabaya, paling tidak awalnya sampai ke sana," tutupnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron turut mempertanyakan kapan kepastian KCJB beroperasi. Ia pun bernostalgia sempat gontok-gontokan dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, sekarang Wamen BUMN I, soal kereta cepat.

Di lain sisi, ia mempertanyakan soal kapan investasi jumbo di proyek kereta cepat ini bisa balik modal. Namun, Herman meminta Erick dan jajarannya menjawab di lain kesempatan atau melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Ananta Wahana meminta klarifikasi Erick Thohir dan jajaran soal kabar yang beredar terkait penurunan target harian penumpang KCJB.

"Kalau lihat targetnya, Pak Wamen (Kartika Wirjoatmodjo) pada 2022 mengatakan penumpangnya 61 ribu per hari, turun 31 ribu, saya dengar lagi jadi 10 ribu. Jadi turun terus, nanti gimana kira-kira dampak ke perusahaan? Mohon kita dapatkan penjelasan tentang perhitungan terbaru karena target penumpangnya jauh turun merosot," tutur Ananta.

[Gambas:Video CNN]

Erick tak menanggapi langsung dalam rapat tersebut. Kendati, seusai raker ia menjelaskan bahwa rencana peresmian KCJB sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2023 mendatang.

Ia lantas menyandingkan Indonesia dengan beberapa negara maju, seperti Prancis hingga China. Menurutnya, Indonesia sudah masuk kategori negara maju karena punya kereta cepat.

"Membuktikan Indonesia bisa sebagai negara maju, kita miliki kereta api cepat sekarang. Kemarin sedang dihitung ulang untuk lebih efisien lagi bisa didorong sampai Surabaya, tapi ini masih dikalkulasi," jelas Erick.

"Kalau negara-negara maju, seperti Prancis, Italia, Inggris, China apalagi sudah punya 26 ribu km (jalur KA cepat), kalau kita mau maju kita harus bisa. Tapi tentu dengan hitung-hitungan baik, bukan hanya euforia punya kereta api cepat," tutupnya.

Raksasa datang ke dunia

Jokowi Ungkap Kereta Semi Cepat JKT******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam proses studi.

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Meski demikian, karena masih dalam tahap studi, Jokowi mengatakan proyek tersebut bisa saja tidak dilanjutkan.

Selain pernyataan Jokowi itu, Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya sebelumnya berpotensi ditendang dari PSN 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar proyek itu tak jadi dibangun di era pemerintahan Jokowi.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk di-dropsaja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7) lalu.

Menurut Wahyu, setelah Kemenhub menyampaikan alasan kenapa proyek tersebut di drop dari PSN, baru pihaknya bisa menyampaikan usulan tersebut ke Jokowi.

"Nanti fix-nya disampaikan oleh presiden. Kita sampaikan usulan-usulan dari kementerian/lembaga, setelah itu presiden yang akan memutuskan," jelasnya.

Meski demikian, Wahyu mengakui kalaupun jadi dibangun tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target pada 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

jalan misterius

BP Batam Kekeh Garap Rempang Eco City: Kami Jalankan Mandat Pemerintah******

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) bakal tetap menggarapRempang Eco City di tengah marak gelombang protes.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepadaCNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Bentrok di Rempang dipicu sejumlah warga lokal yang masih belum setuju dengan pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Aparat penegak hukum pun terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi tidak kondusif.

Meski bentrok terus bergulir, BP Batam menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan PSN ini sesuai rencana. Tuty, sapaan akrabnya, menyebut masyarakat terdampak bakal segera direlokasi.

"Pemindahan masyarakat tahap satu di wilayah Sembulang ke hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap di Sijantung akan tetap kami laksanakan," tutup Tuty.

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

Proyek yang telah menyebabkan bentrok antar warga dan aparat ini dinilai berpotensi menghilangkan hak dan identitas masyarakat adat di Rempang.

"Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden (Joko Widodo) mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi selaku perwakilan koalisi sipil dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9).

Koalisi sipil turut mendesak Presiden Jokowi dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mencopot kapolda Riau, kapolres Barelang, hingga komando pangkalan TNI AL Batam yang dinilai bertanggung jawab atas bentrokan ini.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak PSN Jokowi. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China.

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

3 Dugaan Bahlil soal Pemicu Proyek Rempang Eco City Memanas******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menduga ada tiga faktor yang menjadi penyebab kericuhan di Rempang Eco City.

Dugaan ia sampaikan berdasarkan analisa dari timnya di lapangan. Penyebab pertama, karena sosialisasi pembebasan lahan yang belum berjalan baik.

"Saya punya tim sekarang di lapangan. Ada 3 poin dugaan saya, tapi jangan suuzdon. Ini dugaan saya. Pertama, karena sosialisasi belum berjalan baik. Itu harus diakui," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Namun, ia mengatakan demo tersebut hanya kecil-kecilan. Bahlil juga sempat menemui warga Rempang yang demo tersebut.

Dan dari komunikasi itu, ia menegaskan jika pemerintah bicara baik-baik, warga pun merespons baik.

Dugaan kedua, Bahlil mengungkit soal garapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) di lokasi tersebut. Menurutnya, dulu memang ada masalah terkait perizinan kepada 6 perusahaan.

"Wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur saja di dalam ini. Izin itu setelah ditengarai ada terjadi kekeliruan prosedur, maka dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua," ungkapnya.

Ketiga, soal peran negara lain yang tak suka dengan investasi di Batam. Dugaan ketiga ini ia sampaikan untuk mengamini pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Bahlil mengakui ada bule alias orang asing viral di TikTok yang ikut campur dengan urusan Indonesia terkait masalah itu.

"Saya setuju dengan Bapak Harris tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City) jalan. Saya mau tanya kalian deh Bapak/Ibu (DPR) terhormat. Dulu waktu zaman BP Batam dibuat untuk menjadikan kawasan ini mengimbangi Singapura, apa yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua? Setiap kita membangun besar di sana, ada saja, ada saja," jelas Bahlil.

"Menurut saya dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu, viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga, ngapain bule ngurus negara kita? Ada apa di situ?" imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN garapan Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahlil sempat menggadang-gadang pabrik di Batam ini bakal menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Namun belakangan ini proyek itu memanas. Penyebabnya, warga tidak mau lahannya dibebaskan untuk proyek tersebut.

Juru Bicara Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Suardi Monggak menyatakan bahwa warga di 16 kampung melayu bakal bertahan dan menolak rencana relokasi rumah menyusul pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam.

"Jadi kami tetap bertahan, berapapun uangnya, kami tetap mempertahankan itu, sampai kapanpun. Kata orang melayu, biarlah kami berdiri daripada kami hidup berlutut. Karena kami mau jadi tuan rumah di negeri kami sendiri," ujar Suardi dalam acara Konferensi Pers YLBHI, Jakarta, Selasa (12/9).

Suardi mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan atas persoalan biaya ganti-rugi rumah. Menurutnya, warga menolak rencana itu lantaran kampung tersebut bernilai sejarah dan telah ditempati ratusan tahun silam.

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

DPR Curiga Kepentingan Politik di Balik Konflik Rempang******

Komisi VI DPRRI menduga ada kepentingan politik di balik konflik antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Subardi mengatakan Rempang Eco City yang digarap di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) punya dua kepentingan, yakni kepentingan nasional untuk mengundang investasi dan kepentingan rakyat Rempang.

Menurutnya, tidak mungkin gempar jika tidak ada kepentingan-kepentingan besar. Subardi mengatakan jika hanya kepentingan kecil, tidak mungkin keributan pecah sebesar itu.

"Saya minta Pak Rudi (Kepala BP Batam Muhammad Rudi) terbuka saja. Ini harus diatasi, tidak hanya dibiarkan dan diliarkan," sambung Subardi.

Lalu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyinggung soal pemerintah Indonesia yang getol betul menggenjot investasi, termasuk di Rempang. Ia mengungkit target investasi Rp1.200 triliun di 2022 dan Rp1.400 triliun pada tahun ini.

Khusus di Batam, Muslim mengatakan ada potensi investasi jumbo menyentuh Rp350 triliun. Bahkan, digembar-gemborkan bisa menyerap 350 ribu tenaga kerja.

"Saya enggak tahu seperti apa Pak Rudi, April ke September ini cukup lama, kok tiba-tiba meledak di akhir? Berarti ada persoalan mendasar sehingga meledak barang ini," kata Muslim.

"Terlepas siapapun di balik ini, investasi akan kita dukung sepenuhnya, tapi tentu harus berpihak kepada masyarakat yang dilindungi undang-undang. Saya harap Pak Rudi sampaikan saja apa adanya," imbuhnya.

Merespons pertanyaan DPR, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan ada aspek internal dari pemerintah dan eksternal soal pemicu konflik di Rempang ini. Namun, ia menyebut bahwa sosialisasi awal dari pihaknya berjalan lancar.

Akan tetapi, perlakuan berbeda datang dari warga lokal seiring berjalannya waktu. Dalihnya proyek ini mengganggu masyarakat adat.

"Awalnya bagus-bagus saja, tapi ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelas Rudi.

Ia pun membedah dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]