bunga cicilan akulaku

Saya memiliki pohon dunia

Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7 Juta ke Semua Warga******

Pemerintah mengkaji subsidi konversi motor listrik Rp7 juta bisa dinikmati semua warga. Hal ini dipertimbangkan mengingat realisasi konversi masih minim.

"Kami tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP. Satu KTP, satu (konversi) motor listrik, tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (31/7).

Pemerintah menduga penyebab minimnya realisasi adalah ketentuan teknis di lapangan belum jelas. Selain itu, kelompok yang bisa mengakses bantuan tersebut juga terbatas.

Dalam rapat yang sama, sambung Bahlil, pemerintah juga merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik terkait regulasi maupun insentif.

"Tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara negara lain seperti di Thailand, kemudian Malaysia. Kalau tidak kita segera membahas ini maka pasti kita akan melakukan ketertinggalan dari negara negara tetangga kita," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.

Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, per 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kitab Neraka

Cerita Kemenkeu Dukung Produk Lokal dengan Beli Hasil Petani RI******

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menuturkan salah satu bentuk dukungannya terhadap produk lokal adalah dengan membeli buah hasil petani Indonesia.

"Saya selalu rewel kalau rapat-rapat. Mari kita beli buah lokal saja. Staf bilang, 'Pak, kecut Pak'. Itu kan hari pertama, kalau sebulan biasanya sudah berubah manis. Belilah buah lokal, kecut dikit ditahan-tahan saja," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pernyataan Heru muncul dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum yang rencananya digelar pada Agustus.

Namun, ia tak menutup mata bahwa pemerintah harus terus membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuannya, agar kualitas produk-produk lokal bisa lebih baik dan sanggup membentuk pasar mandiri.

"Kalau misal semua rapat itu buahnya dari lokal, petani dan pekebun di kampung saya bisa hidup. Kalau kue-kue dibikin dari bahan-bahan lokal, rasanya kita akan melihat kampung atau desa semarak dengan kegiatan bisnis, ekonomi berkembang. Itu harapan dan tanggung jawab kita," tutur Heru.

Heru lantas meminta pengusaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk mencarikan solusi atas masalah administratif.

Pasalnya, ia mendapat laporan bahwa pedagang buah di Pasar Senen, Jakarta Pusat kerap keberatan saat dimintakan bon.

Lihat Juga : Daftar 23 Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Kripto Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu heran dengan tingkah orang Indonesia yang doyan pamer tas branded impor.

"Selama ini kita lihat ada yang bangga bawa tas logonya 'H' (Hermes) gede-gede. Jadi, harusnya yang lebih ditonjolkan adalah produk dalam negeri. Karena tidak ada negara atau bangsa lain yang mempromosikan Indonesia. Bagi saya agak janggal jika kita mempromosikan produk asing," komentarnya.

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kemenkeu Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN). Ia heran jika masih ada K/L yang bangga gunakan produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Hati iblis yang tak terbatas

Guru Besar IPB Ramal Elnino Pangkas Produksi 1,5 Juta Ton Padi RI 2023******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa memprediksi fenomena kemarau berkepanjangan atau el nino memangkas 1,5 juta ton produksi padidalam negeri.

"Perkiraan saya el nino 2023 ini akan menyebabkan penurunan produksi padi sekitar 5 persen. Kalau 5 persen berarti setara dengan 1,5 juta ton," ucap Dwi dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan muka air laut di Samudera Pasifik yang berdampak pada penurunan curah hujan global, termasuk di Indonesia. Fenomena alam ini diperkirakan puncaknya terjadi pada Agustus-September mendatang.

Menurut data yang ia kantongi, stok beras Bulog per 25 Juli mencapai 802 ribu ton. Dari jumlah tersebut, CBP mencapai 744 ribu ton.

Jumlah CBP itu terdiri dari 222 ribu ton serapan dalam negeri. Sementara, 522 ribu ton sisanya impor.

Menurut Andreas, sudah barang tentu stok beras Bulog tersebut masih jauh dari harapan. Pasalnya, untuk serapan dalam negeri Bulog diminta menyerap 2,4 juta ton beras pada tahun ini. Sedangkan, per Juli saja baru bisa menyerap sekitar 222 ribu ton.

Oleh karena itu, Andreas menilai saat ini Bulog bergantung pada pada stok dari luar negeri alias impor.

"Sehingga Bulog sekarang amat sangat tergantung dari stok dari luar negeri ini yang menjadi masalah bagi kita bersama," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan pihaknya terus memaksimalkan seluruh instrumen yang ada sebagai langkah antisipasi bersama menghadapi el nino serta untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan dengan melibatkan kelompok tani, penggilingan tradisional, serta para stakeholder lainnya.

Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga pemerataan ketersediaan stok.

Bukan cuma memastikan seluruh gudang dipenuhi oleh stok beras, Bulog juga menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online dan melalui outlet-outlet binaan Bulog seperti Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern.

"Berbagai upaya yang saat ini dilakukan oleh Bulog saat ini disamping untuk memupuk stok cadangan beras pemerintah juga dapat menggerakkan roda perekonomian terutama menjaga stabilisasi dan inflasi beras yang mungkin terjadi," kata Febby dalam keterangan resmi, Kamis (20/7).

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Kereta Cepat Jakarta******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengonfirmasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungakan diteruskan hingga Surabaya.

Hal itu diutarakan juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, saat mengklarifikasi soal kabar proyek Kereta Api Jakarta-Surabaya akan didepak dari daftar proyek strategis nasional (PSN). 

Adita mengatakan proyek yang didepak dari PSN ini adalah kereta semi cepat, spesifikasinya sedikit berbeda dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebentar lagi akan beroperasi.

Adita juga mengatakan nantinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal diteruskan sampai Surabaya.

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," paparnya menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya kemungkinan dihapus dari PSN.

Salah satu faktor, kata Wahyu, adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek kereta semi cepat ini.

Lihat Juga : Alasan Pemerintah Batal Pungut Cukai Minuman Berpemanis Tahun Ini

"Kereta Api Jakarta-Surabaya pasti lah nggakbisa selesai, pembiayaannya juga belum," kata Wahyu, Rabu (26/7) .

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar. Ditambah lagi, belum ada keputusan pasti apakah proyek tersebut akan menjadi kereta semi cepat, kereta cepat, atau dengan konsep lainnya.

"Waktunya pasti panjang itu. Putusannya juga apakah itu mau kereta cepat, atau kereta semi cepat, atau seperti apa," tutur Wahyu.

Lihat Juga : Teten Klaim TikTok Janji Tak Garap Project S yang Matikan UMKM RI

Baca selengkapnya di sini.

Bab dari masa lalu

Zulhas Sindir Eropa Jegal Ekspor Kopi Tapi Impor Batu Bara******

Menteri Perdagangan Zukifli Hasan atau Zulhas menyebut Uni Eropa (UE) tidak konsisten terkait Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR).

Dengan regulasi itu, produk yang masuk ke Uni Eropa harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

Menurut Zulkifli, Uni Eropa tidak konsisten lantaran menjegal ekspor kopi dari RI api masih mengimpor batu bara.

Zulkifli mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah terkait UU Anti Deforestasi dari tiga aspek. Pertama,aspek diplomasi di mana pemerintah menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral.

Kemudian, membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Aspek keduayaitu ligitasi di mana Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuai UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO.

Lalu, aspek ketigayaitu upaya dalam negeri yaitu dengan mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untukn mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Antideforestasi membuat produksi 7 komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulation yang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]