mahjong ways 3 provider apa

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Erick Thohir Ungkap Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Pertamina******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Erick mengatakan untuk sementara ini memang belum ada keputusan baik dari pemerintah maupun Pertamina soal kenaikan harga BBM.

"Ya, jadi BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Beban di rakyat yang hari ini tentu kita harus jaga, jadi kebijakannya seperti itu," ujar dia di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (4/3).

"Tapi selama kita bekerja sama, seluruh kementerian, untuk berpihak dengan policy yang tentu kepada rakyat, ya kita tidak boleh bilang untung dan tidak untung. Hari ini kita harus jaga kestabilan daripada ekonomi Indonesia," lanjutnya.

Erick juga menjelaskan bahwa masalah situasi dunia hari ini sedang tidak menentu. Maka itu, pemerintah harus prihatin dengan kondisi rakyat.

"Jepang sudah mulai krisis, Inggris krisis, penurunan ekonomi di China, Amerika gantian mau pemilu bulan November. Kita tentu dinamika daripada kebijakan masing-masing negara juga kita harus antisipasi," tutur Erick.

Ia kemudian menyoroti harga beras di pasar-pasar grosir sudah mulai stabil dan menurun. Namun di saat yang bersamaan, harga BBM sedang tidak menentu.

"Nah, kita coba jaga. Supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak. Ini yang kita lagi coba seimbangkan. Dan kita yakin tentu tetap kita jaga inflasi, kita jaga pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyinggung soal keputusan pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik dan harga BBM hingga Juni 2024.

Airlangga menegaskan keputusan ini berlaku untuk kelompok subsidi maupun nonsubsidi.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan harus ada tambahan anggaran kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) imbas tak ada kenaikan tarif listrik dan harga BBM tersebut.

Airlangga menyebut suntikan duit tambahan bakal diambil dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Selain itu, ada juga sumber dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Sejarah Resort Mewah MNC******

Resort mewah milik PT MNC Land yang mengusung nama mantan Presiden AS Donald Trumpdi Pulau Dewata, Trump International Resorts Bali, terbengkalai dan mangkrak selama bertahun-tahun.

Trump Organization dan pengembang MNC Group Indonesia menutup resort bintang enam itu pada 2017 dan memberhentikan ratusan pekerja.

Semula, hotel bintang enam itu dibangun untuk menggantikan Resort Golf Nirwana. Kedua badan usaha itu bermitra dengan cita-cita mengubah citra Resort Golf Nirwana menjadi resort dengan pemandangan Samudra Hindia yang indah.

Pembangunan resort ini bahkan sempat dijuluki sebagai 'proyek impian' oleh sang putra, Donald Trump Jr, pada kunjungannya ke Jakarta 2019 lalu.

Kesepakatan Trump untuk melisensikan namanya ke resort baru dan membantu mengoperasikannya pada 2015 lalu itu sempat menjadi impian bagi pekerja Indonesia.

Namun, Kepala MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyebut pandemi covid-19 menghambat rencana pembukaan kembali resort tersebut.

Ditta Dwi, mantan caddy di Trump International Resorts Bali ikut terdampak dari mangkraknya pembangunan resort tersebut. Ia kini terpaksa mengambil pekerjaan lain sebagai pramusaji.

"Tidak ada kejelasan tentang masa depan kami. Kami mendengar akan direkrut kembali, tetapi itu tidak pernah terjadi," katanya kepada France24, Jumat (9/12).

Dwi mengatakan banyak pekerja Bali yang kehilangan pekerjaan akibat proyek mangkrak itu. Ia menyebut pekerja hotel memang diberi kompensasi setelah kehilangan pekerjaan. Namun, sekitar 150 caddy dengan status kontrak tidak menerima apapun.

Saat masih bekerja di resort milik Trump, Dwi menerima gaji Rp1,3 juta per bulan. Meski begitu, tip dari pegolf kaya membuat ia bisa meraup Rp15 juta per bulan.

Hal itu jauh berbeda dengan penghasilannya di tempat kerja sekarang. Dwi hanya menerima pemasukan bersih Rp1,3 juta, tanpa embel-embel tip.

Sementara itu, Direktur Divisi Properti MNC Edwin Darmasetiawan menolak untuk memaparkan berapa jumlah pekerja yang dipecat. Ia hanya menyebut masalah keuangan yang menjadi dalang terlantarnya resort tersebut.

Edwin pun tetap optimis proyek itu akan dilanjutkan dalam beberapa waktu mendatang. "Saya tidak melihat proyek ini sebagai kegagalan, tetapi ditunda," katanya.

Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang fokus dengan proyek MNC Group dan Trump lainnya yaitu Trump International Hotel Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di sisi lain, proyek di perbatasan Bogor-Sukabumi yang akan mencakup lapangan golf dan resort Trump itu menuai kontroversi. Pasalnya, pembangunan resort diduga menggali kuburan leluhur Islam tanpa izin penduduk setempat.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Misteri Tokyo

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

United Tractors Caplok Saham Perusahaan Tambang Nikel Rp4,27 T******

Entitas Grup Astra, PT United Tractors Tbk (UNTR) mengakuisisi saham perusahaan tambang nikel PT Stargate Pasific Resources (SPR) dan perusahaan pengolahan (smelter) nikel PT Stargate Mineral Asia (SMA) dengan total transaksi Rp4,27 triliun.

Saham SMA diambil alih oleh anak usaha UNTR, PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) pada Sabtu (3/12). Perjanjian jual beli saham bersyarat ini ditandatangani bersama PT Anugerah Surya Pasific Resources (ASPR) dan PT Anugerah Surya Investama (ASI).

Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara Loebis mengungkapkan alasan pengambilalihan saham ini untuk diversifikasi kegiatan usaha.

Rencananya, pembelian setara 89 persen dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetor ke dalam SMA akan menjadi milik ASPR. Sementara, 1 persen dari total seluruh saham yang ditempatkan ke SMA menjadi milik SPR.

Usai penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat itu, seluruh pihak akan memenuhi persyaratan pendahuluan atau condition precedents pada empat bulan pertama.

Menurut Sara, transaksi ini tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Buruh Minta Khofifah Pakai Diskresi Naikkan UMK di Jatim 13 Persen******

Massa buruh meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memakai diskresinya untuk menaikkan upah minimum kabupaten sampai 13 persen. Hal itu mereka sampaikan saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) menuntut agar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 dinaikkan sebesar 13 persen Rabu (7/12).

Berdasarkan pantauan, ratusan buruh berdatangan sejak pukul 13.30 WIB. Mereka tampak membawa puluhan sepeda motor, tiga mobil komando dan satu bus besar.

Sekretaris KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan kedatangan buruh tersebut untuk mengawal kenaikan UMK 2023 yang batas akhirnya ditentukan Rabu (7/12) hari ini.

"Buruh menuntut Gubernur Khofifah menggunakan diskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen," tambahnya.

Namun buruh yang melakukan aksi demonstrasi harus kecewa lantaran tak ditemui Khofifah.

"Kenaikan UMK 2023 adalah prioritas, tapi gubernur malah enggak ada di kantor kawan-kawan, ini membuktikan bahwa pimpinan provinsi semakin tidak peduli," kata salah satu orator.

Para buruh berharap agar Khofifah mau menemui mereka dan mendengar langsung aspirasi mereka dengan menaikkan UMK 2023 sebanyak 13 persen.

"Kawan-kawan, 13 persen adalah harga mati untuk UMK 2023. Kami juga ingin menikmati kenaikan ekonomi Jatim, hapus kesenjangan upah di Jatim," ujarnya.

Usai melakukan orasi, sejumlah buruh ditemui oleh perwakilan Pemprov Jatim untuk melakukan audiensi. Salah satunya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo.

"Kami sudah berdiskusi dan tadi sudah saya nyatakan di dalam segera hari ini di selesaikan dan hari ini juga kami sampaikan ke gubernur. Karena jam 00.00 WIB nanti malam saat itu akan ditetapkan," kata Himawan.

Himawan mengatakan, apa yang disampaikan buruh saat audiensi menjadi perhatian pihaknya untuk merumuskan UMK 2023 hingga nanti ditetapkan oleh Khofifah.

"Apa yang disampaikan buruh ini bagian yang penting dan harus jadi perhatian kami untuk merumuskan upah. Mereka meminta sedapat mungkin kenaikan upah itu tidak memperhatikan batas 10 persen, kalau bisa 13 persen, serta memangkas disparitas upah," pungkasnya

[Gambas:Video CNN]