imba gacor

momok ilmu hitam

Gubernur BI Wanti******

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mewanti-wanti harga tiket pesawatyang mahal. Ia menuturkan saat ini pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi mengendalikan inflasi dari harga yang diatur pemerintah (administered price), termasuk tiket pesawat.

"Angkutan udara ini yang menjadi salah satu (perhatian). Apalagi tahun ini wisata mulai bergerak, kemarin saya baru saja dari Wakatobi dan juga dari Raja Ampat, tiket angkutan udara itu mahalnya, mahal, mahal, mahal banget," kata Perry dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 secara virtual, Minggu (5/3).

Selain tiket pesawat, ia juga menyoroti kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Pasalnya, kedua jenis pangan itu dinilai menyumbang peningkatan inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Februari 2023 sebesar 5,47 persen (year on year/yoy). Angka ini naik dari inflasi pada Januari, yakni 5,3 persen yoy. Meski demikian, Perry optimis inflasi ke depannya bisa ditekan hingga di bawah 4 persen.

"Insyaallah di paruh kedua inflasi bisa di bawah 4 persen, tapi semester I ini masih di atas 5 persen sehingga kita harus bekerja keras untuk segera menurunkan inflasi khususnya inflasi pangan," kata dia.

Untuk mewujudkan itu, Perry mengatakan sinergi antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri. Maklum, pada momen tersebut kenaikan harga-harga kerap terjadi.

"The game is not over. Mari kita terus berwaspada dan terus kita bersinergi, inovasi untuk mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah," pungkas Perry.

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

ESDM Respons Macet 22 Jam Jambi Imbas Truk Batu Bara: Jangan Siang Lah******

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal viral macethoror 22 jam di Jambi imbas padatnya truk angkutan batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan seharusnya perusahaan batu bara mempunyai jalan khusus, tidak menggunakan jalan nasional.

Jika belum punya jalan sendiri, Ridwan menyebut pengaturan jam melintas dan jalur dipilih sebagai solusi sementara. Oleh karena itu, ia menegaskan perusahaan batu bara harus tertib mengikuti aturan yang ada.

Sebenarnya, sudah ada Instruksi Gubernur Jambi Nomor 8/INGUB/DISHUB/2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu bara di Wilayah Provinsi Jambi. Ada juga Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 1165/DISHUB-3.1/V/2022 kepada perusahaan batu bara di Jambi untuk menaati aturan tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, angkutan batu bara boleh keluar dari lokasi tambang setelah pukul 18.00 WIB. Perusahaan yang melanggar bakal dikenakan sanksi, baik berupa teguran tertulis, penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin.

Lihat Juga : Isi Surat KCI ke Kemendag Soal Impor KRL Bekas Jepang Usia 28 Tahun

"Kendaraan pengangkutan batu bara dapat dioperasionalkan atau keluar dari mulut tambang menuju pelabuhan atau stockpile mulai pukul 18.00 WIB-06.00 WIB," tulis poin 9 bagian kedua aturan tersebut.

Insiden macet selama 22 jam di Jambi terjadi pada Selasa (28/2) viral di media sosial. Kemacetan parah itu terjadi di jalan nasional di Tembesi, Batanghari, Jambi. Jalan nasional ini dipadati kendaraan sepanjang 15 kilometer sejak pukul 10.00 WIB.

Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas ini adalah padatnya truk angkutan batu bara di Jambi, yang mencapai 8.300 hingga 11.500 unit. Truk-truk ini melewati jalan nasional di Jambi karena belum ada jalur khusus.

Tidak hanya padatnya truk angkutan batu bara, kemacetan ini juga terjadi imbas kondisi sekitar jalan yang memburuk selepas hujan lebat.

Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan pihaknya sudah mengerahkan personel untuk mengatasi kemacetan sejak malam hari. Polres Batanghari juga berjaga di mulut tambang agar tidak ada truk angkutan batu bara yang keluar sebelum jam operasional.

Imbas kemacetan ini, terdapat pasien yang meninggal dunia di dalam ambulans. Pada akhirnya, operasi truk angkutan batu bara dihentikan sementara.

Penghentian operasional angkutan batu bara di Jambi diinisiasi Gubernur Jambi Al Haris, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menurutnya, penghentian operasional tersebut merupakan langkah yang diambil selepas kemacetan horor di Jambi selama 22 jam lebih pada Selasa (28/2) dan Rabu (1/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

Dirut Pertamina Minta Maaf Insiden Kebakaran Depo Plumpang******

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang, yang menewaskan setidaknya empat orang.

"Pertamina akan memberikan penanganan yang terbaik bagi masyarakat terdampak," kata Nicke, dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan Pertamina saat ini telah membentuk tim gabungan dengan PT Patra Niaga untuk menyelidiki penyebab kebakaran.

Sementara itu, pada Sabtu pagi (4/3) Vice President Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina belum menemukan penyebab insiden.

"Belum (diketahui penyebab), fokus kami masih penanganan warga dan menjaga pasokan BBM aman," ujar Fadjar kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/3).

Sebelumnya kebakaran terjadi sekitar pukul 20.20 WIB di Depo Pertamina Plumpang, yang merupakan salah satu depo terpenting pertamina.

Hingga Sabtu pagi, jumlah korban tewas mencapai 14 orang, termasuk satu jenazah yang baru ditemukan pada pagi ini. Delapan orang juga masih dilaporkan hilang semenjak insiden semalam, sementara 349 mengungsi.

Total luas area Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang terbakar pada Jumat (3/3) malam mencapai 1,5 hektare, sementara luas area permukiman yang terbakar belum diketahui.

Lihat Juga : Kronologi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Super Kamudo

Luhut soal Nasib Impor KRL: Tunggu Hasil Audit BPKP dalam 10 Hari******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

Hal itu juga diamini oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut menghadiri rapat koordinasi itu.

"Dari audit nanti kita lihat mana yang bisa kita retrofit, mana yang harus kita impor, jadi hybrid kebijakannya," ujar Agus.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Perusahaan sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh PT INKA.

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Namun, perusahaan pelat merah itu baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Minyak Goreng Tembus Rp18 Ribu per Liter, Tertinggi Sejak Oktober 2022******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga minyak goreng curah dan kemasan masih tinggi, bahkan menembus Rp18 ribu per liter. Tercatat kenaikan sebesar 6,93 persen dari harga eceran tertinggi (HET) sejak Oktober 2022.

"Per 6 Maret 2023 harga rata-rata minyak goreng curah Rp15.048 per liter dan kemasan Rp18.143 per liter. Kenaikan harga telah terjadi sejak Oktober 2022 sebesar 6,93 persen terhadap HET," ujar Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam Executive Forum Media Indonesia yang tayang secara virtual, Kamis (9/3).

Sarwo menegaskan pemerintah sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama produsen minyak goreng pada 8 Februari 2023. Hasil rapat tersebut adalah menyepakati komitmen penyaluran minyak goreng ke BUMN Pangan sebesar 29 juta ton per bulan sejak April tahun ini demi menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.

Dengan kebutuhan bulanan 406 ribu ton dan tahunan mencapai 4,8 juta ton, Sarwo menjelaskan neraca minyak goreng tahun ini masih surplus 896 ribu ton, sehingga tidak diperlukan impor.

Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti inflasi yang berpotensi melonjak pada Ramadan dan Idulfitri. BPS mengingatkan di momen tersebut harga komoditas berpotensi naik, termasuk minyak goreng hingga daging ayam.

"Berdasarkan tren beberapa tahun terakhir, terlihat inflasi pada Ramadan perlu dikelola dengan mengendalikan harga-harga komoditas yang kemungkinan akan dominan mendorong inflasi, di antaranya bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

BPS mencatat inflasi Februari 2023 sebesar 5,47 persen (year on year/yoy). Sedangkan inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,16 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok hingga biaya transportasi di Tanah Air.

Penyumbang inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transportasi sebesar 13,59 persen dengan andil 1,63 persen. Sedangkan penyumbang kedua terbesar inflasi tahunan Februari 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,23 persen dengan andil inflasi 1,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tian Yun Xian Yuan

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]