buku mimpi 3d bergambar percobaan

wbo777 688Jutaan kata 808701Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku mimpi 3d bergambar percobaan》

Validation Cloud Dapatkan Pendanaan Pertama Sebesar ,8 Juta Untuk Mendorong Infrastruktur Web3******

Zug, Swiss, (ANTARA/PRNewswire) - Sebagai langkah signifikan untuk merevolusi infrastruktur Web3, Validation Cloud dengan bangga mengumumkan keberhasilan penutupan putaran investasi eksternal pertama yang telah mengumpulkan ,8 juta. Dipelopori oleh Cadenza Ventures dari San Francisco, putaran pendanaan ini melampaui perkiraan dan mendapatkan kontribusi sejumlah investor internasional yang hebat, misalnya Blockchain Founders Fund, Bloccelerate, Blockwall, Side Door Ventures, Metamatic, GS Futures, and AP Capital.
Alex Nwaka, salah satu Pendiri Validation Cloud, menyatakan antusiasmenya terhadap pendanaan tersebut, "Investasi ini merupakan momen penting bagi Validation Cloud, karena kami bertujuan memenuhi permintaan mendesak akan infrastruktur Web3 yang terukur dan sesuai. Sungguh merupakan kehormatan untuk bekerja sama dengan para investor kami yang sangat berjasa dalam mendorong penggunaan platform kami di seluruh dunia di kalangan jaringan yang canggih, pengembang, dan manajer aset."
Validation Cloud adalah perusahaan terdepan di bidang teknologi Web3 dan telah mengembangkan arsitektur sistem inovatif yang mempersiapkan kemajuan yang signifikan di sektor ini. Dikenal sebagai "Cloudflare of Web3," perusahaan ini menyediakan platform yang kuat, terukur, dan cerdas dengan layanan Staking, layanan Node layanan API, dan layanan Data, yang terinspirasi oleh dampak transformatif Cloudflare atas infrastruktur Web2.
Didirikan oleh para profesional senior di bidang Proof-of-Stake, Validation Cloud memiliki tim profesional yang sangat berpengalaman dari berbagai perusahaan ternama seperti Uber, Workday, Deloitte, Citadel, Morgan Stanley, Binance, Crypto.com, Figure, R3, dan lain-lain melalui penekanan pada pendekatan yang mengutamakan profesional berbakat dengan tenaga kerja di seluruh dunia.
Kumar Dandapani, Managing Partner di Cadenza Ventures, menyoroti visi strategis di balik investasi mereka, "Di Cadenza, kami tidak berinvestasi di sembarang perusahaan, namun untuk masa depan teknologi transformatif. Peran perintis Validation Cloud di bidang Proof-of-Stake dan upaya tiada henti bagi infrastruktur Web3 generasi berikutnya menjadikan mereka pemimpin di bidang Web3."
Aly Madhavji, Managing Partner Blockchain Founders Fund, menyatakan pendapatnya tentang investasi ini, "Kami percaya pada kekuatan transformatif Web3 dan kemampuannya mengubah cara pengoperasian bisnis. Berinvestasi pada Validation Cloud benar-benar selaras dengan visi kami dalam mendukung platform inovatif yang siap memimpin gelombang transformasi digital berikutnya."
Validation Cloud dikenal karena kemitraan yang erat dengan berbagai jaringan sejak tahap awal, mendukung beragam ekosistem mulai dari ekosistem ternama seperti Chainlink, Hedera, dan Stellar hingga jaringan baru seperti Aptos, Eigenlayer, dan Berachain. Platform mereka meletakkan landasan bagi penggunaan jaringan oleh berbagai perusahaan, sehingga Validation Cloud menjadi pelaku utama dalam lanskap infrastruktur Web3.
Untuk rincian lebih lanjut tentang Validation Cloud dan penawarannya, harap kunjungi www.validationcloud.io.
Harap hubungi: Kelly Clark, Director of Communications | kelly.clark@validationcloud.io 

Funding Announcement for Validation Cloud by Alex Nwaka
Foto - https://mma.prnasia.com/media2/2349304/Validation_Cloud_Validation_Cloud_Secures__5_8_Million_in_Inaugu.jpg?p=medium600
Foto - https://mma.prnasia.com/media2/2349305/Validation_Cloud_Validation_Cloud_Secures__5_8_Million_in_Inaugu.jpg?p=medium600

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pascol4d 4d login、pinjaman online kirim ke dana、trik cara menang main slot pragmatic

Terkait：aztecgems、cuan77、tarikan jp paus slot gacor、mpo77、pinjam uang ke bank mandiri、voucher murah、promo kredivo、piontogel、hokiplay99 slot、lucky365

---

---

bab terbaru：cara pinjam uang online tanpa ktp（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02