link slot gacor 2023

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Pengunjung Jajal dan Borong Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale******

Sejumlah pengunjung Transmart Kota Kasablanka Jakarta Selatan 'melirik' deretan sepeda listrik yang dijual dengan diskon gede-gedean dalam momen Transmart Full Day Sale.

Transmart Full Day Sale berlangsung pada hari ini, Minggu (29/10) dari pukul 10.00 hingga 22.00.

Ahmad Fadhilah (47) mengaku tertarik dengan promo dan produk yang dijual. Ia pun menjajal sepeda tersebut di area perbelanjaan Transmart Kokas.

Ahmad hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp3.560.000 dari harga normal Rp4.950.000 lantaran dirinya juga mendapat tambahan diskon 20 persen karena membayar menggunakan Allo Prime.

"Buat istri saya kalau belanja-belanja dekat rumah gitu kan," kata Ahmad.

Senada, Zulkifli (35) memilih sepeda listrik merek Exotic E-Bike Groza MX berwarna merah dengan harga yang lebih murah usai dirinya menggunakan sistem pembayaran kartu kredit Bank Mega. Ia berhasil membawa sepeda listrik tersebut dengan harga Rp3.320.000 dari harga normal Rp4.650.000.

"Lumayan buat aku sendiri di rumah. Ramah lingkungan kalau kata orang-orang," ujarnya terkekeh.

Di sisi lain, Mubarok (43) mengaku masih pikir-pikir ulang usai menjajal sepeda Pacific berwarna kuning seharga Rp6.250.000.

"Tapi ini cocok ya, dia tinggi gitu, jadi pas buat cowok. Tapi nanti deh kalau saya pengen lagi," kata dia.

Pengunjung juga bisa membeli sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.800.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.450.000.

Sedangkan khusus luar Pulau Jawa sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5.550.000, diskon jadi Rp4.040.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.510.000.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Rencana perjalanan cepat

IHSG Diprediksi Menguat Terbatas pada Hari Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Senin (23/10) ini.

Pengamat Pasar Modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi mengatakan potensi kenaikan harga minyak mentah seiring konflik di Timur Tengah akan memberikan sentimen positif untuk emiten energi.

Namun, di sisi lain kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen dapat menjadi sentimen negatif untuk IHSG.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support6.800 dan resistance6.921 hari ini.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG bergerak terkonsolidasi hari ini. Menurutnya, pergerakan indeks saham masih dibayangi sentimen negatif dari dalam dan luar negeri.

Selain itu, masih cukup besarnya peluang koreksi wajar tetap perlu diwaspadai mengingat tercatatnya arus deras capital outflow yang terjadi secara bulanan.

"Di sisi lain usai rilis data perekonomian tingkat suku bunga (BI) yang mengalami peningkatan akan turut memberikan dampak terhadap emiten emiten berkaitan, hari ini berpotensi terkonsolidasi," ucap William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.821 danresistance6.954 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, UNVR, BBRI, JSMR, ICBP, ITMG, CTRA, dan AKRA.

IHSG ditutup menguat 2,74 poin atau 0,04 persen ke level 6.849 pada perdagangan Jumat (20/10) pekan lalu.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,01 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,56 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Satgas Tata Lahan dan Investasi Bisa Beri Rekomendasi Cabut Hak Tanah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah tugas kepada Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan Hak AtasTanah(HAT).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 16 Oktober.

Dalam pasal 2 disebut satgas tersebut memiliki delapan tugas.Pertama, memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan.

Ketiga,memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.

Keempat,menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya diubah/dicabut.

Kelima,melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Keenam,memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Ketujuh,memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Kedelapan, melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bisa merekomendasikan kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

4 Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta yang Masih Boleh di E******

Pemerintah telah menetapkan empat kategori barang imporlewat skemacross borderyang masih boleh dijual die-commerce meski di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan keempat kategori barang itu adalah buku, film, musik, dan software.

"Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, hari ini pemerintah telah menetapkan positive list produk yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui crossborder online meski dengan harga di bawah US0 dollar AS. Ada empat kategori yaitu buku, film, musik, dan software," katanya dalam akun instagram @tetenmasduki_, Rabu (1/11).

Ia menjelaskan pengecualian terhadap empat kategori barang itu sejalan dengan upaya mencegah banjir produk impor dan melindungi produk lokal sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Di luar positive list, tetap berlaku larangan impor barang dengan harga di bawah US0 dolar per unit melalui cross border e-commerce," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memperkuat arus masuk barang impor dengan merevisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor di mana tata niaga impor diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas.

Delapan komoditas itu yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

"Perubahan post-bordermenjadi border dimasukkan dalam perubahan Tata Niaga Impor di Permendag 25 Tahun 2022," ungkap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

Menelisik Sosok SB yang Diseret Mahfud ke Impor Emas Ilegal Rp189 T******

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sosok berinisial 'SB' melalui perusahaannya terlibat dalam kasusimpor emasRp189 triliun.

Mahfud yang juga menjabat sebagai ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu juga mengatakan penyidik Ditjen Bea Cukai telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) kasus impor emas Rp189 triliun pada 19 Oktober 2023 lalu.

Mahfud mengklaim penyidik Ditjen Bea Cukai telah memperoleh bukti permulaan terjadinya tindak pidana kepabeanan dalam kasus ini. Ia menyebut transaksi mencurigakan impor emas ini terjadi dalam periode 2017-2019.

"SB ini inisial orang, yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan pph sesuai pasal 22 atas emas batangan eks impor seberat 3,5 ton," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/11).

Mahfud menyebut modus kejahatan dilakukan oleh SB dalam kasus ini mengkondisikan seolah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan.

Padahal, kata Mahfud, emas batangan tersebut diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Menurutnya, SB turut memanfaatkan orang yang bekerja dengannya sebagai instrumen melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan TPPU.

"Dengan demikian, grup SB telah menyalahgunakan surat ketetapan bebas PPH pasal 22," katanya.

Mahfud tak merinci siapa inisial SB tersebut. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1549 K/Pid.Sus/2017 inisial SB merujuk pada Siman Bahar.

Siman merupakan Direktur PT Loco Montrado yang memang terlibat dalam kasus impor emas.

Dalam surat putusan tersebut, Siman selaku Direktur PT Loco Montrado menjalin kerja sama dengan Direktur PT Tujuan Utama Dicson Luisdyanto.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 25 Februari 2015 itu itu dilakukan untuk pengerjaan pembuatan perhiasan emas yang dipesan oleh perusahaan Hong Kong, Xin Zhong Cheng PTE, Ltd.

Skema kerja sama tiga perusahaan di atas yaitu PT Tujuan Utama mengimpor emas batangan (bahan baku perhiasan) dari Xin Zhong Cheng PTE, Ltd. Kemudian, PT Tujuan Utama menyerahkan emas batangan itu PT Loco Montrado untuk diolah menjadi perhiasan.

Setelah emas diolah, PT Tujuan Utama mengekspor kembali perhiasan emas tersebut ke Xin Zhong Cheng PTE, Ltd.

Pada 14 Januari 2016 PT Loco Montrado, Siman Bahar memberitahukan kepada Jessy selaku staf PT Tujuan Utama melalui telepon bahwa dari hasil pengolahan bahan baku emas menjadi perhiasan terdapat sisa bahan baku emas sebanyak 218.039,36 gram.

Singkat cerita, pada 21 Januari 2016, Siman Bahar mengirim sisa hasil produksi/scrap jewelry sebanyak 27 package scrapemas yang telah dimurnikan dibentuk pilinan dan batangan (ingot).

Emas itu dikirim dalam keadaan terbungkus rapi dan dilakban coklat sejumlah total 218.039,36 gram kepada PT Tujuan Utama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Jalan nomor TU/02/I/ 2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan isi invoice disebutkan sebagai scrap jewelry.

Setelah diterima PT Tujuan Utama, emas itu akan dikirimkan lagi ke Xin Zhong Cheng PTE, Ltd di Hong Kong. Namun, Dicson selaku Direktur PT Tujuan Utama menyebutkan emas batang yang akan diimpor itu adalah perhiasan senilai US,86 juta.

Dengan kata lain, Dicson mengaku sebagai produsen Gold Jewelry tujuan ekspor untuk mendapat fasilitas tidak dipungut PPh Pasal 22 Impor emas batangan yang seharusnya 2,5 persen dari nilai impor.

Dicson menyadari PT Tujuan Utama tidak mempunyai izin berupa Surat Persetujuan Ekspor sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 untuk mengekspor scrap jewelry.

[Gambas:Video CNN]