cara cicilan di lazada

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Daftar 8 Produk Impor di E******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]

Makanan Tiandao

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Berubah menjadi Loli

Kemendag Tegaskan Ekspor Kratom Tidak Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antarkementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

"Kalau dilihat dari angkanya ternyata ada. Nah, ini mungkin menjelaskan bahwa memang secara legal formal belum dilarang, tapi kami pun hati-hati melakukan itu karena memang, dari kami tidak ada surat persetujuan ekspornya ya, hanya masuk ke listyang memang tidak diatur ekspornya," kata Didi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya merestui ekspor tanaman herbal Kratom. Hal itu diungkapkan Zulkifli usai mendengar permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

"Kemarin ada produk tumbuhan Katom. Orang AS datang, kami mau beli ini (Kratom), (mereka tanya) bisa nggak? bisa saja. Kan belum dilarang," kata Zulhasdi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) seperti dikutip dari CNBC Indonesia.com.

Menurut Zulkilfi, petani Indonesia bisa diuntungkan dari adanya ekspor Kratom ke AS.

"Saya setuju saja kalau ada yang mau ekspor, capitalnya kan bisa panen dollar kan. Nanti terima kasih sama Mendag. Kalau nanti ada yang sakit bukan urusan kita. Katanya buat obat kenapa dimakan," ujar Zulkifli.

Mengutip situs resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatra Selatan, Kratom adalah tanaman yang tumbuh di Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman ini jadi tumbuhan endemik yang tumbuh di sejumlah wilayah di Kalimantan.

Situs tersebut menjelaskan BNN RI telah menetapkan kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikan Kratom untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggolongan ini didasarkan pada efek kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, 13 kali lebih berbahaya dari morfin.

Berdasarkan data BPS yang diolah Kemendag, sejak 2019 hingga 2022, nilai ekspor kratom selalu tumbuh dengan tren positif sebesar 15,92 per tahun.

Tahun lalu, ekspor kratom mencapai US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton.

Pada periode Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$ 7,33 juta. Sekitar 66,3 persen di antaranya dikirim ke Amerika Serikat (AS).

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

Cerita Herni Omzet Melesat Rp2,5 Juta Usai Tiktok Shop Dilarang Jualan******

Kebijakan pemerintah melarang TikTok Shop berjualan di Indonesia memberikan dampak luar biasa bagi pedagang di tanah air. Salah satunya di ITC Cempaka Mas.

Dampak luar biasa salah satunya dirasakan oleh Herni. Pedagang pakaian pria di ITC Cempaka Mas itu mengaku penjualan tokonya mengalami peningkatan yang signifikan sejak TikTok Shop ditutup.

"Alhamdulillahdari penjualan agak meningkat. Kalau ramai banget belum, cuman ada peningkatan pengunjung sejak TikTok Shop ditutup. Pas TikTok Shop masih ada di sini sepi, ramainya Sabtu, Minggu doang. Sekarang sejak ditutup, walaupun weekday, orang lumayan datang ke sini, ada peningkatan," ungkap Herni kepada CNNIndonesia.com,Selasa (10/10).

Sementara setelah larangan TikTok Shop diberlakukan, tokonya bisa meraup omzet hingga Rp2 juta-Rp3 juta per hari.

Senada, Asri yang berdagang produk kecantikan di ITC Cempaka Mas juga mengungkap tokonya sudah mulai ramai pembeli sejak TikTok Shop ditutup. Ia berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan karena sudah menerbitkan aturan terhadap social commerceyang dinilai melakukan praktikpredatory pricing.

"Iya, Alhamdulillah udah mulai tinggi lagi penjualannya. Kan ini baru-baru ini ditutupnya. Semenjak (TikTok Shop) ditutup, baru mulai agak ramai lagi. Terima kasih banget deh, Pak Zulhas (Mendag). Top banget," ungkapnya.

"Berasa banget. Udah agak-agak ramai. Sebelum ditutup, pas masih ada TikTok Shop, itu kita semua merasakan itu sepi. Ini bukan saya doang, pedagang di sini juga merasakan," lanjut Asri.

Menurutnya, larangan TikTok Shop saja sudah cukup. Pemerintah katanya, tak perlu melarang e-commerce lain seperti Shopee dan Lazada.

Pasalnya, harga barang yang dijual di Shopee maupun Lazada tak seperti TikTok Shop yang bisa membunuh pedagang offline.

"Kalau menurut aku sih Shopee dan Lazada itu enggak berpengaruh. Karena harga mereka masih standar. Kalau TikTok itu benar-benar jauh, benar-benar menjatuhkan harga banget," ujarnya.

Di sisi lain, Dwi, yang berjualan produk fesyen wanita di lokasi yang sama, mengungkap bahwa penghasilan tokonya tak terlalu berpengaruh usai TikTok Shop dilarang pemerintah.

"Penjualan kita dari sebelum TikTok Shop (ditutup) dengan sekarang ya sama aja, enggak sepi, enggak ramai, ya standar. Jadi kalau kita, TikTok Shop ditutup atau enggak, kita juga enggak rugi-rugi banget gitu, yang sepi banget enggak, pasti ada aja gitu masuk," kata Dwi.

Ia berpendapat seharusnya pada pedagang offlinesudah harus mengikuti zaman yang kini serba digital. Dwi menilai para pedagang offlineyang memintae-commercelain untuk dilarang terlalu bodoh.

"Pendapat saya, itu terlalu bodoh sih. Rezeki itu kan sudah ada yang mengatur. Orang zaman sekarang, ya mengikuti zaman aja lah, zaman yang lagi (serba) teknologi. Enggak munafik lah, kita yang karyawan toko juga belinya suka online, padahal barang kita ada. Bodoh aja sih," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PerdaganganZulkifli Hasan senang dengan hasil larangan jualan TikTok Shop. Ia mengatakan setelah kebijakan itu berlaku pedagang offline sudah mulai banjir pembeli.

Ia mengungkapkan hal tersebut usai berkeliling menyapa para pedagang di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat.

"Tadi sebagian sudah ada penglaris, sudah mulai banyak yang belanja," ucap Zulhas, Selasa (10/10).

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Pemerintah akan Perketat Pengawasan Jastip Barang Impor******

Pemerintah bakal memperketat pengawasan bisnis jasa titip (jastip). Hal itu dilakukan untuk meredam banjir barangimpor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengawasan soal jastip barang impor juga bakal dilakukan hingga di pelabuhan. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Ini kerja sama dari Dirjen Imigrasi jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk impor jasa barang titipan," tutur Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (6/10).

Apabila nilainya melebihi US0 per orang d pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan rincian: BM: 10 persen (Flat), PPN: 11 persen, dan PPh: 0,5-10 persen (jika punya NPWP) atau 1-20 persen (jika tidak punya NPWP).

"Dari Kementerian Keuangan sudah membuat regulasi untuk jarak barang titipan itu yang bebas di bawah US0, yang sisanya tentu dikenakan bea masuk," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengetatan pengawasan jastip ini tak lepas dari keluhan asosiasi maupun masyarakat imbas barang impor yang membanjiri pasar tradisional.

Ia menyebut saat ini pasar tradisional sepi dan penjualan barang impor makin tinggi di e-commerce.

Airlangga menambahkan barang impor akan mengganggu pangsa pasar dan produksi barang dalam negeri. Apalagi, saat ini marak impor ilegal pakaian bekas.

Menurutnya, hal ini pun dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

"Oleh karena itu perlu beberapa hal yang berkaitan hal tersebut untuk diregulasi ulang," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Perjalanan KA Bandara YIA Disetop Sementara Imbas Anjlok Argo Semeru******

KAI Bandara memohon maaf atas pembatalan sementara perjalanan Stasiun Yogyakarta- Stasiun Bandara YIA dan sebaliknya mulai Selasa, (17/10) siang.

KAI Bandara melakukan pembatalan perjalanan KA Bandara YIA imbas kendala gangguan operasional perjalanan kereta api jarak jauh di lintas Sentolo - Wates akibat anjlok yang terjadi pada Kereta Argo Semeru pada Selasa (17/10) siang kemarin.

Pembatalan perjalanan sementara KAI Bandara YIA dilakukan pada seluruh jadwal perjalanan hingga jalur pada lintas tersebut dapat dilalui kembali.

"Pembatalan perjalanan ini dilaksanakan guna menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta. KAI Bandara mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan bagi penumpang yang sudah memiliki tiket KA Bandara YIA untuk keberangkatan hari Rabu, 18 Oktober 2023 kami sarankan untuk dapat menggunakan alternatif moda transportasi lainnya hingga ada informasi lebih lanjut" , tambahnya.

Ia mengatakan informasi mengenai layanan KAI Bandara dapat diakses melalui website PT Railink, yaitu www.railink.co.id, atau di media sosial IG: @kabandara, FB: @KABandaraRailink, Twitter: @RailinkARS, dan email: [email protected].

Kereta Api Argo Semeru relasi Surabaya-Jakarta mengalami anjlok dan terserempet Kereta Api Argo Wilis relasi Bandung-Jakarta di kilometer 520 +4 Petak Jalan Sentolo, Wates, Kulon Progo, Selasa (17/10).

Sejauh ini PT KAI masih menyelidiki pemicu insiden ini. Adapun setelah kejadian para penumpang Argo Semeru langsung dievakuasi ke Stasiun Wates menggunakan KA Bandara YIA sebelum melanjutkan perjalanannya ke tujuan. Sedangkan penumpang KA Argo Wilis diangkut ke Stasiun Tugu Yogyakarta.

[Gambas:Video CNN]