situs slot samudra

trik slot gacor starlight princess 274Jutaan kata 38974Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot samudra》

Bawaslu tegaskan PSU untuk memastikan kemurnian hak pilih******

Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain

Banda Aceh (ANTARA) - Bawaslu RI menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu sebagai upaya untuk memastikan kemurnian suara atau hak pilih, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik.

"Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Lolly Suhenty saat melakukan kunjungan kerja serta rapat bersama Panwaslih Aceh dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serta hal teknis lainnya di Aceh.

Dirinya menyampaikan, untuk Aceh, terdapat 35 rekomendasi dari Panwaslih Aceh yang berpotensi PSU, dan sejauh ini sudah ada keputusan serta jadwal pemungutan 16 TPS se Aceh. Lainnya sedang berproses di KIP Aceh.

Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait PSU, sehingga dinilai memperburuk citra daerah, menimbulkan kerusuhan atau merugikan hak pilih warga.

"PSU mekanisme untuk memastikan kemurnian suara yang dihasilkan dari proses Pemilu kita," ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta Panwaslih Aceh untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak mengalami gangguan, hambatan atau kesalahan. Mengingat proses pemungutan ulang hanya bisa dilakukan sekali saja.

"PSU tidak boleh terjadi dua kali, hanya satu kali, maka kita memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini," katanya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil temuan pengawas, dilakukan PSU tersebut karena adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, dan memilih di luar tempatnya terdaftar sebagai pemilih.

"Temuan paling banyak adalah yang memilih lebih dari satu kali, bukan dpt setempat. Rata-rata proses ini menjadikannya PSU," demikian Loly Suhenty.

Baca juga: KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU

Baca juga: 1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu
 

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kampanye "Aksi Berani" cara Kemenkominfo transformasi layanan publik******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika memulai kampanye Akselerasi Integritas Bersih Melayani (Aksi Berani) sebagai langkah untuk melakukan transformasi layanan publik, bagian dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Kementerian Kominfo tengah menerapkan moto Aksi Berani, harapannya kita bisa melahirkan tekad dan komitmen. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan untuk membangun Zona Integritas ke depan,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria ​​​​​​ dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Zona Integritas dinilai menjadi sarana untuk melakukan transformasi dalam sebuah organisasi. Menurut Wamenkominfo Nezar, "Aksi Berani" merupakan wujud semangat sivitas Kementerian Kominfo yang berani melakukan transformasi organisasi lebih baik, efektif dan efisien.

Baca juga: Enam program strategis efektif percepat transformasi digital

“Bicara Zona Integritas banyak area perubahan yang menuntut kita untuk berubah. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan tekad, tujuan, agar dapat mengukir perubahan positif dan membentuk fondasi organisasi yang bersih, transparan, dan juga bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Wamen Nezar menjelaskan.

Nezar mengatakan Zona Integritas bukan hanya sekadar program, namun, komitmen bersama untuk memastikan nilai-nilai integritas menjadi landasan utama setiap langkah dan keputusan Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, upaya menerapkan Zona Integritas menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh sivitas Kementerian Kominfo.

“Bukan tanggung jawab satu orang atau satu direktorat saja, pastinya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua di Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Wamenkominfo Nezar.

Dia menegaskan setiap pegawai Kementerian Kominfo memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat integritas. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja secara profesional dengan memenuhi Key Performance Indicator(KPI) atau indikator kinerja.

“Intinya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, ringkasnya patuh kode etik, memenuhi yang menjadi amanah,” kata Wamenkominfo Nezar.

Baca juga: Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024

Baca juga: Kemenkominfo dukung deklarasi komitmen kemerdekaan pers di Pemilu 2024

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Menteri PPPA dukung pakta integritas stop perkawinan anak di Jember******

Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mendukung pencanangan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak yang melibatkan seluruh desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Pakta integritas itu ditandatangani sebanyak 226 kepala desa disaksikan Menteri Bintang dalam kegiatan "Rembuk Perempuan, Anak, Disabilitas & Lansia menuju Masyarakat Inklusi" di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Rabu.

"Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi perkawinan usia dini di kabupaten ini," kata Bintang.

Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipicu oleh perkawinan pada usia anak. Dari sekitar 18 ribu perkawinan anak, ada enam ribu kasus perceraian.

"Itu artinya mereka tidak siap dari sisi mental, ekonomi, dan sosial. Maka hulunya harus dicegah yakni pencegahan perkawinan anak. Ketika usia mereka sudah matang, saya yakin dan percaya angka perceraian bisa ditekan," katanya.

Ia berharap agar pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar tidak terjadi perkawinan anak, tidak hanya kepada guru, namun juga kepada orang tua.

Menurutnya, hal itu menjadi penting bagaimana mengedukasi kepada orang tua terkait cara mengisi waktu luang dengan baik juga mencegah pernikahan dini, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya seperti mengaktifkan sanggar untuk mengisi waktu luang.

Dalam pakta integritas itu, ada tiga sanksi yang mengancam pelaku perkawinan anak yang berlaku bagi orang tua dan aparat desa yang akan dibuat dalam Peraturan Desa.

Pertama, sanksi administrasi bagi aparat desa yang melakukan perkawinan anak . Kedua, sanksi sosial untuk tidak dihadiri oleh pemerintah desa, imam desa/dusun pegawai syara. Ketiga, sanksi wajib hadir dalam rapat desa jika orang tua melakukan perkawinan pada usia anak.

Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Jember tidak lepas dari sisi rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, dan faktor sosial budaya.

"Saat ini masyarakat sudah mulai sadar untuk melaporkan perkawinan anak kepada Pengadilan Agama. Organisasi perangkat daerah juga sudah mengedukasi masyarakat mengenai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Serangkaian kegiatan dihadiri oleh Menteri Bintang mulai pengukuhan Bunda PAUD, peluncuran desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) Jember, penandatangan komitmen bersama desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, serta penandatanganan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：kilat77slot、pragmatic4d demo slot、game slot gacor hari ini

Terkait：gacor maxwin、berkat gacor、slotid88、idn bonus new member 50、cara deposit lgdbet、innova 77 slot login、ngamentogel、crown138、seribu mimpi 3d abjad、belajar main game slot

---

---

bab terbaru：lg slot（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10