pertamaxbet 453Jutaan kata 40096Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor resmi》
Sentimen Prabowo******Jakarta, CNN Indonesia--
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) terus menguat pada penutupan perdagangan sesi I ke level 6.859, Rabu (25/10) siang.
Pergerakan IHSG positif sejak pengumuman pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Mengutip RTI Infokom, indeks saham menguat 53 poin atau 0,78 persen dari perdagangan sebelumnya.
Pada penutupan sesi I ini, sebanyak 309 saham menguat, 213 terkoreksi dan 209 saham lainnya stagnan.
Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan penguatan IHSG ini tak sepenuhnya terjadi karena pendaftaran bacapres dan bacawapres ke KPU.
"Kami melihat korelasi pergerakan IHSG dengan pendaftaran capres cawapres tidak begitu besar, dalam artian sentimen tersebut tidak mempengaruhi ke pergerakan IHSG secara signifikan," jelas Herditya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).
Ia melihat beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG belakangan ini. Salah satunya, menjelang tahun politik, secara historis pergerakan IHSG cenderung bergerak menguat.
"Saat ini, sentimen global masih cukup besar mempengaruhi pergerakan IHSG," lanjut dia.
Adapun sentimen global yang tengah terjadi termasuk perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah, investor yang masih mencermati perkembangan ekonomi AS dan kebijakan The Fed dalam suku bunganya, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini masih cenderung melemah.
Senada, pengamat pasar modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi menuturkan penguatan IHSG tak begitu signifikan karena pendaftaran Prabowo-Gibran ke KPU.
Ia berpendapat hal ini masih minim untuk menopang IHSG di tengah kondisi suku bunga tinggi untuk waktu lama dan potensi perlambatan ekonomi global di tengah inflasi tinggi yang masih membebani pasar.
"Kalau dilihat dari sisi politis memang ini menjadikan kepastian bahwa Gibran sebagai cawapres diharapkan akan bisa menjadi suksesor dari Jokowi. Saya melihat respon politis ini disambut positif pasar, karena kalau kita lihat IHSG selama kepemimpinan Jokowi tumbuh konsisten rerata 5,23 persen sejak 2014 sampai saat ini," jelas Oktavianus, Rabu (25/10).
Prabowo dan Gibran resmi mendaftar ke KPU sebagai capres dan cawapres pagi ini. Sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran capres dan cawapres diserahkan secara simbolis oleh Airlangga kepada Ketua KPU Hasyim Asyari.
[Gambas:Video CNN]
Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******Jakarta, CNN Indonesia--
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara.
Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.
Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.
Lihat Juga :Bahlil Resmi 'Tendang' Pontjo Sutowo dari Hotel Sultan |
Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi). |
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
[Gambas:Video CNN]
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Kubu Pontjo Seret HGB IKN yang Bisa 160 Tahun ke Kisruh Hotel Sultan |
Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Lihat Juga :Kubu Pontjo Sutowo Klaim Berhak Kuasai Hotel Sultan hingga 2053 |
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
(fiq/agt)Label:sukaslot、slot yakin、slot terpercaya
Terkait:5unsur3、permainan slot gacor hari ini、liga naga slot、buku mimpi 38、situs judi slot gacor terbaik dan terpercaya no 1、ya bos slot、warnetslot、gila slot、pinjam uang di bsi、server thailand pg soft
bab terbaru:pundi 168(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《slot gacor resmi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot depo 1 ribuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor resmi》bab terbaru。