logo slot88

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Semangat Tahun Baru Akan Angkat IHSG Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (2/1). CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut semangat tahun baru memberi gairah terhadap pasar modal.

"Hari ini IHSG berpeluang melaju naik. Semangat tahun baru tentunya akan memberikan gairah terhadap pola investasi di pasar modal Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik," kata William dikutip dari rilis hariannya.

Selain itu, rilis data perekonomian tingkat inflasi yang disinyalir masih dalam kondisi terkendali juga akan memberikan otot ke IHSG hari ini. 

Dengan sentimen-sentimen itu, William memprediksi indeks saham bergerak di rentang support6.789 danresistance6.956.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBRI, AALI, JSMR, BBNI, TLKM, ASII, AKRA, dan SMRA.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG kembali menguat hari ini.

"IHSG dapat menguji kembali supportpsikologis di 6.800," kata Ivan.

Salah satu alasannya adalah indikator MACD menunjukkan pasar modal dalam momentum bullish. Bullishmerupakan kondisi ketika harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan pada satu periode tertentu.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.760 dan resistance6.932. Saham pilihannya adalah SMGR, TLKM, UNVR.

IHSG ditutup di level 6.850 pada Jumat (30/12). Indeks saham kembali loyo 9,45 poin atau bertambah 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9.396 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.458 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 224 saham menguat, 287 terkoreksi, dan 197 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Pemerintah Tetapkan Skema Normal untuk Kartu Prakerja 2023******

Pemerintah akan melaksanakan program Kartu Prakerja dengan skema normal mulai 2023, di mana program itu akan fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial (bansos).

Selain itu, pelatihan juga bakal dilakukan secara offline atau tatap muka. Berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya hanya melalui online.

"Seiring dengan mulai pulihnya pandemi covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (29/12).

Airlangga menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai di triwulan pertama 2023. Namun demikian persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun ini.

"Di 2023 nanti, Program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima. Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian," jelasnya.

Dengan skema normal yang lebih mengutamakan skill, maka bantuan yang diberikan terhadap peserta Kartu Prakerja juga lebih besar, yakni Rp4,2 juta di 2023. Naik dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp3,55 juta.

Meski total bantuan yang diterima tahun depan lebih besar, namun insentif yang diterima peserta akan lebih kecil. Sebab, anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja, bukan untuk bantuan (insentif) lagi.

Total bantuan Rp4,2 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Sedangkan, tahun ini total bantuan Rp3,55 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp600 ribu per bulan), dan insentif survei Rp150 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Q menghancurkan langit

Biaya Umrah Bisa Naik Imbas Tarif Hotel di Makkah Melesat 300 Persen******

Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur mengatakan lonjakan harga hotel di Makkah disebabkan oleh tingkat hunian yang masih tinggi sampai sekarang.

Semua hotel pun menyatakan full booked. Hal ini membuat penyelenggara perjalanan ibadah umrah kesulitan untuk mendapatkan kamar hotel.

"Inilah untuk kali pertama dalam sejarah hotel di Makkah dan Madinah di semua taraf dinyatakan full booked dan sulit didapat," ujar Firman dalam keterangan resmi, Senin (2/1).

"Saat ini hotel-hotel di Arab Saudi membuat kebijakan terkait reservasi grup tidak sebanyak sebelumnya, hanya disediakan sekitar 50 sampai 60 persen untuk kuota grup," sambungnya.

AMPHURI memberi 6 saran ke jemaah dan pelaku usaha perjalanan ibadah umrah. Pertama,menyampaikan kondisi yang terjadi dengan musyawarah untuk mufakat dengan calon jemaah umrah sehingga bisa memahami kondisi yang terjadi.

Kedua,jika memang harus melakukan penambahan biaya, maka penambahan biaya tersebut harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Ketiga,jika memang harus melakukan perubahan hotel baik setaraf maupun di bawahnya (downgrade) dikarenakan hotel yang dipilih full booked, sebaiknya disosialisasikan kepada jemaah terlebih dulu.

Keempat,jika memang harus melakukan perubahan program atau jadwal keberangkatan yang semestinya ke Makkah, namun bisa terlebih dulu ke Madinah atau sebaliknya.

"Bisa juga sebelum ke Madinah ke Thaif dulu. Namun, semua itu harus disosialisasikan kepada jemaah, sehingga jemaah tetap merasa aman, nyaman, dan menyenangkan," tegas Firman.

Kelima,terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada jemaah atau masyarakat terkait perubahan situasi yang terjadi di Arab Saudi.

Terakhir,AMPHURI menyarankan jika ada perubahan program dan harga, penyelenggara bisa menawarkan program tersebut dengan komitmen baru yang disetujui jemaah.

[Gambas:Video CNN]

Mendekonstruksi dunia lain

59 Perusahaan 'Melantai' di Bursa 2022, Terbanyak Sepanjang Sejarah******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 59 perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO) sepanjang tahun ini.

Direktur Utama BEI Iman Rahman mengungkapkan capaian ini merupakan jumlah terbanyak sejak 1992. Selain itu, angka ini juga menjadi yang tertinggi di ASEAN dalam lima tahun terakhir.

"59 perusahaan tercatat (melakukan IPO) sepanjang 2022 atau merupakan jumlah IPO tertinggi sejak BEI di tahun 1992 dan merupakan pertumbuhan di kawasan ASEAN tertinggi dalam kawasan 5 tahun terakhir," ungkap Iman dalam Penutupan Perdagangan BEI 2022, Jumat (30/12).

"Keyakinan investasi juga masih terjaga tercermin dari aktivitas perdagangan di sepanjang tahun ini, khususnya nilai transaksi perdagangan tumbuh 10 persen dari tahun sebelumnya," ucapnya.

Iman mengungkapkan terdapat 10,3 juta investor yang memutarkan uangnya di pasar modal Indonesia. Secara rinci, 81 persen di antaranya adalah investor retail yang masih menjadi penggerak utama aktivitas perdagangan bursa Indonesia tahun ini.

"Diikuti dengan kembalinya keyakinan investor, institusi domestik untuk menanamkan investasinya tercermin dari kontribusi perdagangan harian yang telah kembali ke atas 74 persen sejak tahun 2020," papar Iman.

Ia juga menjabarkan bahwa pencapaian BEI ini juga mendapat predikat Best Islamic Capital Market. Iman pun mengungkapkan BEI mengumpulkan dana CSR sebesar Rp20 miliar pada transaksi selama dua hari yaitu 9 Agustus dan 29 Desember 2022.

Ia membandingkan pertumbuhan ini dengan bursa Asia dan beberapa bursa global yang lebih loyo. Menurutnya, dari aspek kapitalisasi pasar, transaksi harian, dan pencatatan saham, BEI masih mencatatkan pertumbuhan.

"Pertumbuhan ini tidak lepas dari kebijakan tepat yang diambil pemerintah, BI, serta OJK dalam meredam ketidakstabilan global," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

dewa dan setan

Mengintip Aturan Cuti Pekerja di Perppu Ciptaker, Minimal 12 Hari******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur ketentuan cutibagipekerja.

Untuk cuti tahunan, jumlah hari cuti dalam aturan tersebut minimal 12 hari.

"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus," bunyi pasal 79 ayat 3 Perppu Ciptaker, dikutip Senin (2/1).

Perppu Ciptaker juga mengatur waktu istirahat bagi pekerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Lalu, istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain waktu istirahat dan cuti, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah," bunyi pasal 6 Perppu Ciptaker.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan perppu tersebut.

Menurutnya, Jokowi telah menyampaikan kabar penerbitan perppu tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12) lalu.

Namun, penerbitan Perppu itu tetap saja dipandang sinis oleh para buruh yang terimbas langsung dari aturan yang terdapat dalam beleid tersebut.

Pasalnya, beberapa poin yang diatur sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

Rincian Besaran Pesangon Korban PHK di Perppu Cipta Kerja******

Besaranpesangonyang diterima karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Para korban PHK bisa menerima pesangon bergantung masa kerjanya, dengan maksimal pesangon 9 kali upah. Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut diatur dalam Pasal 156 Perppu Cipta Kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal 156 ayat (1) Perppu itu.

Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya delapan tahun atau lebih hanya mentok mengantongi pesangon 9 kali upah.

Secara rinci, besaran pesangon dimuat dalam Pasal 156 ayat (2), yakni sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Selain pesangon, Perppu juga mengatur soal pemberian uang penghargaan masa kerja bagi karyawan korban PHK.

Dalam ayat (3) Pasal 156 besaran uang masa kerja diberikan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Lihat Juga : Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah

Karyawan yang diputus hubungan kerjanya juga berhak menerima yang penggantian hak, sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (4), yakni:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12) lalu. Pemerintah berdalih penerbitan Perppu demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]