rtp tuanslot

Peri dan Setan Daqin

bolapelangi2

Wapres: Aksi "walk out" Menlu Retno tegaskan RI dukung Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan aksi walk out yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika Israel berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB, menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendukung Palestina.

Menlu Retno dan sejumlah menlu negara lain memutuskan keluar dari ruangan ketika Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara dalam debat terbuka DK PBB terkait Palestina, yang berlangsung di New York, AS, Selasa (23/1).

Ketika dimintai tanggapannya oleh awak media di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu, Wapres Ma’ruf menegaskan bahwa bangsa Indonesia sampai saat ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina yang akan terus disuarakan di tingkat internasional.

“Sikap Menlu (Retno) saya kira itu menunjukkan sikap kita. Sejak lama kita ingin negara-negara terjajah itu merdeka. Khusus Palestina, kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka,” ujar Ma’ruf, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden RI.

Tindakan Menlu Retno itu, menurut dia, juga mencerminkan sikap tegas pemerintah Indonesia yang menentang penjajahan Israel di Palestina.

“Jadi, walk out itu menunjukkan sikap kita (yang) tidak setuju dan menolak pendapat Israel itu,” ujar Wapres Ma’ruf.

Dalam hal ini, kata dia, Israel selalu beranggapan bahwa perjuangan rakyat Palestina mempertahankan haknya merupakan tindakan terorisme—yang dijadikan alasan oleh Israel untuk terus melanjutkan serangannya terhadap bangsa Palestina.

“Memang mantra mereka itu selalu saja mengatakan bahwa Hamas itu teroris, kemudian melakukan penyerangan. Padahal itu perlawanan rakyat yang terjajah dalam rangka melepaskan diri dari penjajahan,” tutur Ma’ruf.

Wapres mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Hamas selama ini merupakan wujud dari bentuk perlawanan penjajahan di tanah mereka. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap ada di barisan pendukung Palestina.

“Jadi saya memaknai serangan Hamas ke Israel itu ingin menunjukkan bahwa kami (bangsa Palestina) ada, ingin memperoleh perhatian internasional. Itu saya kira jelas. Jadi sikap kita memang dari awal dan tidak akan berhenti mendukung kemerdekaan Palestina,” kata dia.

Sementara itu, mengenai putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan Israel untuk melakukan langkah-langkah penghentian genosida di wilayah Gaza, Wapres menilai putusan tersebut harus dimaknai juga sebagai penghentian penyerangan yang sudah menjadi tuntutan banyak pihak.

“Jadi, jangan ada genosida, artinya harus menghentikan penyerangan. Menghentikan serangan itu sudah menjadi putusan PBB, sudah menjadi putusan berbagai negara. Itu saya kira dua hal itu memang berkait, antara mencegah terjadinya genosida berarti juga menghentikan perang,” kata Wapres Ma’ruf.

Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers kali ini, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Bupati Rembang Abdul Hafidz Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem, K.H. Moch. Zaim Ahmad Ma’shoem.

Baca juga: Menlu Retno ingatkan mandat DK PBB untuk perdamaian Palestina
Baca juga: Israel sampaikan pernyataan di DK PBB, Menlu Retno "walk out"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Tidak di masa muda

cara bayar tagihan kredivo di tokopedia

Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menghormati keinginan Mohammad Mahfud Md untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada dirinya.

"Kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Rabu.

Namun, Ari mengaku belum mengetahui kapan pastinya Mahfud bisa menemui Presiden Jokowi karena Presiden masih melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta hingga Kamis (1/2). Sedangkan Mahfud pun diketahui masih sibuk dengan agenda kampanye pilpres di daerah.

"Belum (tahu) karena Pak Mahfud juga ada agenda. Hari ini beliau di Lampung, kemungkinan setelah itu ada agenda-agenda lain. Tentu juga menyesuaikan dengan agenda kampanye Pak Mahfud. Presiden juga kembalinya (ke Jakarta) baru besok malam," jelas Ari.

Baca juga: Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi

Ia menuturkan bahwa permintaan Mahfud untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri tentu sudah diketahui Presiden Jokowi karena pengumuman pengunduran diri disampaikan melalui publikasi di media massa dan juga media sosial.

"Tentu keinginan itu sudah diketahui (Presiden Jokowi) karena terpublikasi secara luas dan saat ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Tetapi, seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu," ujarnya.

Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu. Pengunduran diri itu berkaitan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Baca juga: Ganjar: pengunduran diri Mahfud sebagai contoh baik

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa surat pengunduran diri akan disampaikan secara langsung begitu dirinya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.

Mahfud memperkirakan surat pengunduran diri itu akan diserahkan pada Kamis (1/2). "Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan," katanya.

Mahfud juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam telah disepakati capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik
Baca juga: Mahfud: Saya tidak akan "tinggal glanggang colong playu"
Baca juga: Ganjar: Mereka yang punya kepentingan sebaiknya mundur seperti Mahfud

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kisah reboot Fahai

jam gacor 5 lion

Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menghormati keinginan Mohammad Mahfud Md untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada dirinya.

"Kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Rabu.

Namun, Ari mengaku belum mengetahui kapan pastinya Mahfud bisa menemui Presiden Jokowi karena Presiden masih melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta hingga Kamis (1/2). Sedangkan Mahfud pun diketahui masih sibuk dengan agenda kampanye pilpres di daerah.

"Belum (tahu) karena Pak Mahfud juga ada agenda. Hari ini beliau di Lampung, kemungkinan setelah itu ada agenda-agenda lain. Tentu juga menyesuaikan dengan agenda kampanye Pak Mahfud. Presiden juga kembalinya (ke Jakarta) baru besok malam," jelas Ari.

Baca juga: Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi

Ia menuturkan bahwa permintaan Mahfud untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri tentu sudah diketahui Presiden Jokowi karena pengumuman pengunduran diri disampaikan melalui publikasi di media massa dan juga media sosial.

"Tentu keinginan itu sudah diketahui (Presiden Jokowi) karena terpublikasi secara luas dan saat ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Tetapi, seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu," ujarnya.

Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu. Pengunduran diri itu berkaitan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Baca juga: Ganjar: pengunduran diri Mahfud sebagai contoh baik

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa surat pengunduran diri akan disampaikan secara langsung begitu dirinya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.

Mahfud memperkirakan surat pengunduran diri itu akan diserahkan pada Kamis (1/2). "Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan," katanya.

Mahfud juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam telah disepakati capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik
Baca juga: Mahfud: Saya tidak akan "tinggal glanggang colong playu"
Baca juga: Ganjar: Mereka yang punya kepentingan sebaiknya mundur seperti Mahfud

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mengguncang langit

situs slot sering menang

Istana respons soal foto Jokowi dengan artis usai peresmian Akmil******

Mungkin diundang oleh Akmil, kan perlu juga supaya Akmil makin dikenal

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons soal foto bersama Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan sejumlah artis, serta "influencer" usai meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang.

"Mungkin diundang oleh Akmil, kan perlu juga supaya Akmil makin dikenal," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan foto yang diunggah di akun X Partai Gerindra @Gerindra pada Selasa, Presiden RI Joko Widodo yang mengenakan batik cokelat tengah berfoto bersama Menhan Prabowo Subianto yang juga calon presiden nomor urut 2.

Keduanya diapit oleh sejumlah artis seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Caca Tengker, Tara Budiman, Celine Evangelista, hingga influencerRachel Vennya dan Salim Nauderer.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut Presiden biasa saja terima sindiran

Baca juga: Jokowi dan Prabowo makan berdua di warung bakso Magelang

Foto tersebut diambil setelah Presiden Jokowi bersantap siang bersama Menhan Prabowo Subianto di warung bakso daerah Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1), usai meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang.

Menurut Ari, kegiatan santap siang bersama itu juga merupakan kegiatan yang biasa saja, apalagi Menhan Prabowo Subianto merupakan tuan rumah pada acara peresmian Graha Utama Akmil di Magelang di mana Presiden Jokowi hadir memberi sambutan.

Selain dengan Menhan Prabowo, Presiden Jokowi juga sarapan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di rumah makan Gudeg Yu Djum Wijilan, Yogyakarta pada Minggu (28/1) pagi.

Baca juga: Prabowo: Graha Utama Akmil diharapkan tingkatkan kualitas taruna

"Makan bakso, makan tengkleng, apa lagi? Ada makan sarapan gudeg itu biasa lah pilihan-pilihan menu. Nah kebetulan dengan Pak Menhan abis acara juga, karena beliau adalah tuan rumahnya, jadi acara di Akmil ya," kata Ari.

Adapun Presiden Jokowi masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan baru tiba di Jakarta pada Kamis (1/2).

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pelukis Buku One Piece

dwv99

Diperiksa KPK, Wabendum Timnas AMIN yakin penyidik profesional******

Merasa politik? Saya no comment (tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv yakin tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap profesional memeriksa dirinya terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rajiv, usai diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah, Selasa, mempersilakan masyarakat menilai apakah pemeriksaan terhadap dirinya bernilai politis atau tidak.

"Merasa politik? Saya no comment(tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional. KPK profesional, kita doakan, insya Allah," ujar Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Rajiv diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Ia mengaku dicecar dengan sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik. "Terkait ini di luar biodata ada berapa, ya? Ada 10 kali, ya," ucap Rajiv.

Rajiv sebelumnya telah dipanggil oleh KPK pada Jumat (26/1). Akan tetapi, ia berhalangan hadir pada saat itu.

Baca juga: SYL dicecar enam pertanyaan terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL

"Jadi di-reschedule-kan (dijadwalkan ulang, red.) hari Selasa karena ada halangan. Sebagai warga negara, kita hadir. Ada beberapa poin yang ditanya oleh tim penyidik, sudah kita jelaskan, sejelas-jelasnya," ucap dia.

KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sarjana Shenwu

rtp bibit4d

Menaker mengingatkan perusahaan lakukan PHK sebagai jalan terakhir******

Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan.

Cikarang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan menjadi jalan terakhir yang dilakukan perusahaan saat menghadapi permasalahan.

"Yang dilakukan oleh kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Red) itu mengupayakan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir," kata Ida saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Ida menyampaikan hal tersebut saat menanggapi maraknya kasus PHK. Salah satunya yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan, PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang.

Menurut Ida, pemangkasan karyawan dilakukan setelah perusahaan berusaha menempuh berbagai upaya penyelesaian masalah, tetapi masih belum mendapat solusi. Ida juga mengingatkan PHK harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan," ujar Ida.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk memberikan pendampingan kepada para pekerja yang terdampak PHK.

Indah juga menyampaikan, Kemnaker siap untuk mendampingi dan memantau proses pendampingan yang dilakukan Disnaker.

"Kami tetap mendampingi para dinas-dinas tenaga kerja, seperti misal PHK di Bekasi yang handleDisnaker, tapi kami juga memantau apa yang kira-kira Kemnaker bisa lakukan," ujar Indah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendampingi pekerja terdampak PHK oleh PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang sebagai upaya pemenuhan hak karyawan.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan Pemkab Bekasi telah menerima laporan mengenai PHK yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan tersebut, dan langsung menginstruksikan jajaran Dinas Ketenagakerjaan mendampingi para karyawan yang menjadi korban PHK.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan ada 1.170 karyawan PT Hung-A Indonesia terkena PHK berdasarkan laporan yang masuk.

Menurut laporan yang diterima Disnaker Kabupaten Bekasi, PHK tersebut dilakukan karena PT Hung-A Indonesia akan menutup perusahaan lantaran tidak ada pesanan dari para pembeli.
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024