pinjol pake rek dana

Pengumuman terakhir China Entertainment

OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI Bakal Hadir di 3 Kota******

OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali digelar. Acara ini bakal digelar di tiga kota, Makassar, Medan, dan Malang pada akhir Februari dan awal Maret.

Kegiatan kali ini membawa semangat sustainability untuk mendukung pertumbuhan bisnis tanpa harus melupakan lingkungan hidup.

Tema yang dipilih dalam OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI "Vibrant Forest". Pemilihan tema ini sesuai dengan nama acara ini, yaitu creativepreneur.

Di mana forest atau hutan merupakan tempat yang membawa banyak kebaikan bagi bumi kita.

Untuk itu, saat membayangkan hutan maka dapat memvisualisasikan bagaimana petualangan seru di dalamnya karena bisa explore berbagai hal baru di sana.

Tiket acara ini bisa dibeli di event.detik.com dan stay tuned terus di Instagram @creativepreneurec untuk dapat informasi OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI #OPPOPotraitofLove #CPC2023.

Seratus ribu cerita pendek

Tarif 4 Ruas Tol Segera Naik Dalam Waktu Dekat******

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol(BPJT) Danang Parikesit mengatakan dalam waktu dekat ada empat ruas tol yang mengalami kenaikan tarif.

Menurutnya, rencana kenaikan tarif empat ruas tol ini pun sudah disetujui oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Dalam waktu dekat ada empat ruas tol yang akan disesuaikan tarif tolnya," kata Danang dikutip dari detikcom, Selasa (28/2).

Sementara, untuk ruas tol lainnya masih dipertimbangkan. Pihaknya masih  menunggu izin dari Basuki untuk menaikkan  tarif.

"Untuk jalan tol yang lain sedang dalam tahap evaluasi dan penetapan waktu penyesuaian tarifnya berdasarkan Keputusan Menteri PUPR," kata Danang.

Sedangkan, untuk kepastian waktu dan besaran kenaikan tarif, ia tidak menjelaskan dengan detail. Tapi ia memastikan sebelum kenaikan akan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi.

"Nanti akan disosialisasikan oleh BUJT ketika sudah terbit Kepmen-nya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

Pengusaha Kecewa Soal Larangan Jual Minyakita di Ritel Modern******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku kecewa dengan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang melarang Minyakita dijual di ritel modern.

Ketua Umum Roy N. Mandey membantah alasan Kemendag yang mengatakan konsumen beralih dari minyak goreng premium ke Minyakita sehingga membuat minyak goreng besutan pemerintah itu langka.

"Kami sangat menyayangkan karena ritel akhirnya tidak terbagi (Minyakita). Kalaupun dibilang ada shifting konsumen minyak premium ke Minyakita, kami enggak dapatkan datanya di ritel," ujar Roy di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (23/2).

Kendati demikian, Roy mengatakan tidak adanya peralihan dari minyak goreng premium ke Minyakita terjadi di konsumen ritel modern. Ia mengaku tidak mengetahui apakah hal itu terjadi di konsumen lainnya.

"Ini bicara di retail ya, saya enggak tahu di luar itu. Tapi kalau switching di retail dari konsumen yang minyak goreng premium ke Minyakita itu tidak ada datanya. Tidak bisa dibuktikan," katanya.

Di lain sisi, Roy mengatakan sebelum adanya larangan penjual Minyakita di ritel modern, minyak goreng kemasan memang sering habis karena 15 hingga 20 persen dari konsumen merupakan masyarakat kelas menengah bawah.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Minyakita akan diprioritaskan di pasar tradisional dan tidak boleh di ritel modern dan marketplace Langkah itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan MinyakKita.

"Di supermarket enggak ada. Ya memang kita untuk di pasar-pasar ini. Dan online enggak ada dan memang enggak boleh" tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Kemenhub Gelar Mudik Motor Gratis, Pemudik yang Ikut Bayar Rp20 Ribu******

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) kembali menggelar Program Mudik Motis (Motor Gratis) untuk mendukung AngkutanLebaran2023.

Selain itu, DJKA akan mengintegrasikan angkutan motis dengan pelayanan KA PSO (subsidi). Dengan integrasi ini, masyarakat atau pemudik yang ikut Program Motis akan mudik bersama kendaraan motornya menggunakan kereta api dengan cukup membayar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu rupiah.

"Untuk mengoptimalkan keselamatan dan kenyamanan penyelenggaraan motis di tahun ini, DJKA juga akan mengintegrasikan angkutan motis dengan pelayanan KA PSO di mana peserta program motis akan mudik bersama kendaraan motornya dengan tarif yang sangat terjangkau, cukup membayar tarif mulai Rp10 ribu hingga Rp20 ribu rupiah saja peserta motis dapat bermudik ke kampung halamannya," papar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Djarot Tri Wardhono lewat keterangan tertulis, Rabu (22/2).

DJKA juga menargetkan sebanyak 46.720 penumpang akan diberangkatkan melalui program ini.

Dibandingkan tahun lalu, kapasitas penumpang dan unit sepeda motor yang disediakan jauh lebih meningkat. Sebab tahun lalu hanya realisasi 2900-an unit sepeda motor yang difasilitasi pada Motis 2022.

"Tahun ini kami akan siapkan sebanyak 10.440 slot motor yang secara gratis dikirimkan ke lokasi tujuan mudik penumpang pada Lebaran mendatang, terlebih di tahun ini kami sediakan kapasitas Motis yang jauh lebih banyak daripada tahun lalu, karena kondisi Covid-19 saat ini sudah jauh lebih kondusif," paparnya.

Menurutnya, animo masyarakat untuk program Motis ini terus meningkat dari tahun ke tahun sejak pertama diluncurkan pada 2013 silam. Ia pun menyebutkan pada 2019 sebanyak 19 ribu lebih unit sepeda motor difasilitasi pengirimannya oleh DJKA.

Nantinya, Motis 2023 akan melayani tiga lintas pelayanan. Pertama, lintas Utara dengan rute Cilegon - Jakarta Gudang - Semarang Tawang.

Kedua, lintas Tengah dengan rute Jakarta Gudang - Purwosari. Ketiga,lintas Selatan dengan rute Kiaracondong - Purwosari.

"Melihat data-data periode lebaran sebelumnya, tingkat kecelakaan kendaraan roda dua selama periode mudik cukup tinggi, sehingga dengan adanya program motis ini, lakalantas roda dua dapat diminimalisir," tegasnya.

Sebagai informasi, pendaftaran program Motis 2023 dibuka pada 1 Maret-3 Mei 2023. Sementara angkutan mudik motis akan diselenggarakan pada tanggal 11-20 April dan angkutan balik dilaksanakan pada 25 April-4 Mei 2023. 

[Gambas:Video CNN]

Jenderal itu terlalu mendominasi

Kronologi Polemik Impor Kereta yang Ancam 200 Ribu Penumpang KRL******

PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) berencana mengganti armada KRL karena harus dipensiunkan.Rencana tersebut membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Mengutip detik.com, Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengatakan dari data miliknya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga tahun depan, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Kendati, di tengah kondisi itu, KCI belum mendapatkan gantinya. Agus menambahkan KCI sebenarnya tidak tinggal diam atas masalah itu. Anak usaha PT KAI itu sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Sayangnya, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14/ 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

"Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Erick sebut tak perlu ada penolakan impor gerbong KRL

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut polemik penolakan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) harusnya tidak terjadi.

Erick mengatakan bisa saja Indonesia membangun kereta mandiri. Namun, menurutnya lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api mesti melihat juga kapasitas produksi dalam negeri, apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau ternyata kapasitas kita tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini cepat bisa tersedia. Karena yang penting ongkos logistiknya jadi lebih murah," katanya di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Erick mencontohkan harga tiket makin mahal di industri pesawat terbang karena jumlah pesawat yang minim. Ia lantas menyinggung soal gerbong kereta yang makin panjang bakal memuat penumpang lebih banyak.

"Kalau saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk saling mendukung, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat di mana hari ini sangat membutuhkan. Jangan kita justru tidak bersinergi sehingga kembali angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," jelas Erick.