slot138 gacor

duit gampang slot 450Jutaan kata 983936Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot138 gacor》

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Wapres sebut substansi debat Capres cukup memberi rujukan bagi pemilih******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan agenda debat para calon presiden (Capres) yang berlangsung, Minggu (4/2), di Jakarta Convention Center, memiliki substansi yang mencukupi untuk menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

"Saya kira cukup menjadi rujukan. Kita lihat tadi malam lebih landai dibanding yang sebelumnya, dimana terjadi debat yang agak panas," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, dilansir dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan apa yang disampaikan para Capres dan Cawapres dalam rangkaian agenda debat telah mencerminkan visi misi yang diusung masing-masing.

“Apa yang mereka sampaikan secara tertulis visi misi itu kan sudah bisa terevaluasi di dalam debat. Saya kira masyarakat jadi tahu, ketika Capres atau Cawapres menyampaikan, masyarakat jadi paham,” katanya.

Oleh sebab itu, Wapres kembali menegaskan bahwa lima kali debat Capres-Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah cukup untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

“Menurut saya lima kali itu sudah cukup mempresentasikan visi misi dan masyarakat saya kira sudah paham, sudah mengerti, dan mereka sudah bisa menentukan pilihan,” katanya.

Menjelang proses pemungutan suara yang tinggal menghitung hari, Wapres mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan menyalurkan haknya pada 14 Februari 2024.

Wapres juga mengajak seluruh pihak terkait, baik penyelenggara, para kontestan, maupun masyarakat untuk menjaga Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.

“Saya kira kita sudah sepakat bahwa Pemilu ini adalah Pemilu damai, Pemilu yang menggembirakan. Oleh karena itu, jangan lagi ada hal-hal yang bisa merusak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa adanya polarisasi politik akibat perbedaan pilihan dalam Pemilu merupakan hal yang wajar. Tapi yang terpenting, polarisasi ini jangan sampai menimbulkan konflik dan perpecahan.

“Polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda pilihan, tapi jangan membawa pembelahan, perpecahan bangsa,” katanya.

Untuk itu, ia meminta para pemenang kontestasi Pemilu dapat merangkul para pihak yang kalah.

“Dan siapapun nanti yang unggul ya tentu harus bisa diterima. Kepada yang menang harus merangkul semua pihak, harus menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Baca juga: Wapres minta NU-Muhammadiyah tingkatkan kiprah jaga perdamaian dunia
Baca juga: Wapres ajak ulama terus jaga persatuan bangsa di tengah pemilu
Baca juga: Wakil Presiden: Perguruan tinggi harus berorientasi pada masa depan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：logikaqq、demen slot88、pinjaman online legal ojk

Terkait：judi slot paling gacor、slot demo zeus gacor maxwin、spbolivescorewml、rajabet99、link slot promo new member、slot playtech demo、lazawin slot、cara mengajukan limit kredit di akulaku、paito harian oregon 7 angkanet、slot depo via dana

---

---

bab terbaru：slot qris gacor（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04