petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cicil hp di kredivo

slot603 14Jutaan kata 895718Orang-orang telah membaca serialisasi

《cicil hp di kredivo》

Hoaks! Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu******

Hoaks! Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu
Sejumlah kendaraan militer milik TNI tampil dalam kegiatan parade Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) milik TNI dari tiga matra yang tampil pada perayaan HUT TNI ke-78, Kamis. (ANTARA/Benny Jahang)
Jakarta (ANTARA/JACX) – Cuplikan gambar sepanjang satu menit berisi iring-iringan kendaraan militer di sebuah jalan raya, terlihat dibagikan sejumlah pengguna Facebook pada akhir Februari 2024.

Beberapa tank tempur milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terlihat muncul di video itu, diklaim mengarah ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat.

Alasan sejumlah kendaraan perang tersebut dikerahkan adalah karena Presiden Joko Widodo telah menetapkan status Darurat Keamanan Nasional di kantor Bawaslu RI.

"DARURAT KEAMANAN NASIONAL. Jkw perintahkan TNI dengan pasukan lengkap ke Bawaslu, untuk antisipasi demo. Jokowi Jokowiiii..," demikian isi klaim yang dibubuhkan dalam unggahan video Facebook tersebut.

Lalu, benarkah Presiden Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu?
 
Tangkapan layar narasi hoaks yang menyatakan Presiden Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu (Facebook)


Penjelasan:
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi menerangkan video iring-iringan kendaraan tempur TNI di jalan raya itu, bukanlah terkait status Darurat Keamanan Nasional di depan kantor Bawaslu RI.

"Narasi dalam postingan tersebut adalah tidak benar serta berpotensi menyesatkan opini masyarakat," jelas Brigjen TNI Kristomei Sianturi melalui unggahan di laman resmi TNI AD.

Kadispenad meluruskan bahwa video tersebut sebenarnya adalah rekaman iring-iringan kendaraan tempur TNI yang melintas di kawasan Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dalam rangka Parade Alutsista pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI, tanggal 5 Oktober 2023.

"Sama sekali tidak terkait dengan pengamanan Pemilu ataupun mengatasi demo di depan Bawaslu seperti yang dinarasikan akun tersebut. Untuk itu, masyarakat kami himbau agar tidak mudah terprovokasi isu isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan opini masyarakat," kata Kadispenad.

Klaim: Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu
Rating: Disinformasi

Cek fakta: Disinformasi! Foto Presiden Jokowi panggil sejumlah ketum parpol ke Istana usai pemilu

Baca juga: Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri

Cek fakta: Hoaks! Presiden Jokowi bagikan sembako terkait Pemilu pada Januari 2024

 

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Pengusaha Blak******

Saat ini oang kaya pilih pakai uang sendiri untuk ekspansi bisnis dibanding pinjam ke bank sehingga tabungan di atas Rp5 miliar susut.
Saat ini oang kaya pilih pakai uang sendiri untuk ekspansi bisnis dibanding pinjam ke bank sehingga tabungan di atas Rp5 miliar susut. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons mengenai angka pertumbuhan pemilik tabungan Rp5 miliar melambat pada awal tahun ini, sebagaimana diungkap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data LPS, pertumbuhan tabungan di atas Rp5 miliar sebelumnya tercatat sebesar 14-15 persen di akhir 2023. Namun, saat ini pertumbuhannya hanya 3,51 persen. LPS menduga pemicunya adalah orang kaya memakai tabungannya sendiri untuk mengembangkan bisnis.

"Dugaan kami, ini sebagian besar korporasi. Kita takut apakah mereka tidak punya duit, cuma kalau kita lihat tren uang pemakaian korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih pakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan pinjam di bank," ujar Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (30/1).

"Fenomenanya bahwa mereka masih punya dana simpanan dan dijadikan modal, itu masih ada kemungkinan sehingga mereka tidak mau untuk meminjam ke bank," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

"Mungkin mereka ada pada posisi bisa menggunakan uang sendiri untuk tambah modal sehingga tidak perlu pinjam ke bank. Otomatis memang saldo mereka di bank menurun, yang tadinya mungkin di Rp5 miliar jadi di bawah Rp5 miliar. Itu yang kami lihat," imbuhnya.

Menurutnya, alasan pengusaha 'ogah' meminjam ke bank karena suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi yang belum menentu. Sehingga, bagi yang masih memiliki kas cukup lebih memilih menggunakan tabungan.

"Mungkin pertama karena tingkat bunga kita masih tinggi. Kemudian kedua, kemungkinan juga karena kondisi ekonomi nasional yang saat ini juga boleh dikatakan masih terpengaruh kondisi ekonomi global," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bukan karena pengusaha susah meminjam ke perbankan, tetapi lebih kepada takut gagal bayar jika terjadi kondisi yang tak sesuai perkiraan.

"Karena nanti kalau mereka pinjam ke bank dan ternyata memang kondisi ekonomi kita masih belum memungkinkan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi seperti covid. Nah, tentu kan ini akan menjadi beban bagi pelaku usaha," jelasnya.

Sementara, untuk pengusaha yang tergabung di Kadin sendiri dipastikan kondisinya secara umum stabil. Tidak ada yang kesulitan untuk permodalan maupun mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Yang jelas di Kadin sampai saat ini posisi teman-teman pelaku usaha masih berjalan baik, normal dan pada posisi produktif. Dalam hal ini ya tentu memang tetap waspada ada karena memang kondisi ekonomi global masih tanda tanya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Bulog Tegaskan Bansos Beras Februari Belum Disalurkan******

Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan bansos beras 10 kg untuk periode Februari 2024 belum disalurkan.
Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan bansos beras 10 kg untuk periode Februari 2024 belum disalurkan. (Foto: CNN Indonesia/Mochammad Ryan)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi mengungkapkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) untuk periode Februari 2024 belum disalurkan.

Ia mengatakan bansos beras untuk periode Januari-Maret 2024, yang disalurkan baru untuk Januari. Itupun masih 50 persen kabupaten/kota yang telah selesai verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM).

Segera setelah terverifikasi, sambungnya, Bulog akan langsung menyalurkan bansos beras.

Bayu mengatakan verifikasi data penerima bansos masih terus dilakukan. Ia menargetkan verifikasi data rampung pekan ini.

"Setelah terverifikasi, pemda setuju dengan angka kemudian baru kita salurkan. Bulog hanya menyalurkan, yang punya data penerima manfaat pemda," katanya.

Bayu mengatakan bansos beras akan dilanjutkan untuk periode April-Juni 2024. Adapun jumlah penerima nya sama dengan periode sebelumnya sebanyak 22 juta KPM.

"Dievaluasi juga kondisi APBN, kondisi situasinya. Tapi paling enggak Bulog sudah diminta untuk mempersiapkan lanjut sampai Juni,"katanya.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)




bab terbaru:spabet

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
totoslot777
togel hk live
situs slot 3388
raja89 demo pg soft
rasa4d demo
rtp piramid slot
trik bermain domino agar menang
situs slot terbaru
cara pinjam saldo di dana
Daftar isi semua bab
Bab 1 trik slot koi gate
Bab 2 casaqq
Bab 3 mahabet168
Bab 4 dewataslot
Bab 5 togel togel hari ini
Bab 6 cara dapat uang dari hello
Bab 7 situs judi yang lagi gacor
Bab 8 cara kredit barang di lazada tanpa kartu kredit
Bab 9 tafsir mimpi 34
Bab 10 situs slot online gacor terpercaya
Bab 11 togel x100
Bab 12 sultan86
Bab 13 situs win slot login
Bab 14 situs slot terbaru dan tergacor
Bab 15 real slot gacor
Bab 16 panah4d
Bab 17 slot 4d gacor
Bab 18 aplikasi sejenis akulaku dan kredivo
Bab 19 frespin
Bab 20 harga voucher xl unlimited 30 hari
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7250bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Kecintaan pada hiburan Korea

situs slot member baru pasti jp
BPKP merampungkan audit 7 dana pensiun perusahaan pelat merah, sesuai permintaan Menteri BUMN Erick Thohir. Dari audit, BPKP menyebut 3 dapen terindikasi fraud.
BPKP merampungkan audit 7 dana pensiun perusahaan pelat merah, sesuai permintaan Menteri BUMN Erick Thohir. Dari audit, BPKP menyebut 3 dapen terindikasi fraud. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merampungkan audit 7 dana pensiun perusahaan pelat merah, sesuai permintaan Menteri BUMNErick Thohir.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari merinci 7 dapen yang diaudit tersebut, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) alias PTPN, PT Angkasa Pura I, Perum Perhutani, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kimia Farma, Krakatau Steel, dan Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pelindo.

BUMN yang disebut terakhir bahkan sudah diproses di Kejaksaan Agung.

Agustina mengatakan permintaan awal audit itu dilakukan untuk 5 dapen BUMN. Lalu, Menteri BUMN Erick meminta audit kepada 2 BUMN tambahan.

Ia menegaskan tugas BPKP sudah rampung. Agustina mengatakan pihaknya sudah menyetorkan hasil audit tersebut kepada Erick Thohir.

"Jadi, dari sisi kami sudah selesai. (Kementerian) BUMN tindak lanjuti perbaikan tata kelola, yang indikasi fraud diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), prosesnya sudah di Kejaksaan," tegasnya usai acara.

"Berarti 3 ya (dapen terindikasi fraud). Kan yang 1 sudah nih pelabuhan DP 4 yang Pelindo itu sudah di pengadilan. Yang diserahkan itu 5, ditambah lagi 2. Pokoknya total 7 (dapen BUMN), yang fraud itu berarti 3," sambung Agustina.

Agustina menegaskan 4 dapen BUMN yang tidak terindikasi fraud itu relatif masih bisa diperbaiki. Ia mengatakan upaya hukum adalah proses terakhir..

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Kaisar Aogu

slot permainan
Jokowi menetapkan aturan baru mengenai gaji PPPK. Jabatan terendah sebesar Rp1,938 juta-Rp2,9 juta dan tertinggi Rp4,462 juta-Rp7,329 juta per bulan.
Jokowi menetapkan aturan baru mengenai gaji PPPK. Jabatan terendah sebesar Rp1,938 juta-Rp2,9 juta dan tertinggi Rp4,462 juta-Rp7,329 juta per bulan. ( ANTARA FOTO/Maulana Surya).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan aturan baru mengenai gajiPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Aturan mengenai gaji ini ditandatangani Jokowi pada 26 Januari 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2024 lalu. Artinya, sama dengan gaji PNS, selisih nilai saat ini dengan sebelumnya akan dirapel pada pembayaran gaji Februari 2024.

Aturan baru ini akan menggantikan Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218).

Daftar gaji pegawai dalam aturan ini ditetapkan untuk 17 golongan. Untuk jabatan terendah atau golongan ditetapkan sebesar Rp1,938 juta-Rp2,9 juta per bulan.

Sedangkan untuk gaji tertinggi diberikan kepada pegawai golongan 17 sebesar Rp4,462 juta-Rp7,329 juta.

Tak hanya gaji PPPK, Jokowi juga mengeluarkan gaji resmi untuk PNS yang dinaikkan mulai awal tahun ini.

Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS resmi menaikkan gaji PNS.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/agt)

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

slot mudah
Wakil Ketua DPR dorong RI kuasai teknologi pengolah air laut
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat mengunjungi perusahaan penyedia mesin pengolah air laut di Nagykanizsa, Budapest, Hungaria, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-DPR RI
Sudah saatnya Indonesia menguasai teknologi itu, karena sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan-nya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendorong pemerintah Indonesia dalam menguasai teknologi pengelolaan air laut, untuk menjadi air minum dan air bersih.

"Sudah saatnya Indonesia menguasai teknologi itu, karena sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan-nya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan alasan dibutuhkan-nya teknologi itu, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi banyak laut sehingga Indonesia memiliki kemudahan untuk mengelola-nya. Selanjutnya, banyaknya daerah terpencil di Indonesia yang kesulitan mendapatkan air bersih, khususnya di pulau-pulau kecil, daerah-daerah pantai, dan wilayah-wilayah kering.

"Indonesia menghadapi penanganan stunting dan kemiskinan, yang membutuhkan solusi cepat dan mudah," ujarnya.

Hal itu disampaikan Gobel saat mengunjungi industri pengolahan air laut untuk menjadi air minum di Turki dan Hungaria. Gobel berdialog dengan pimpinan perusahaan penyedia mesin pengolah air laut di Nagykanizsa, sekitar 200 km dari Budapest, Ibu Kota Hungaria, Kamis (29/2).

Menurut dia, teknologi pengolahan air itu lebih murah daripada dengan mengambil air dari dalam tanah maupun dari mata air. Hal yang lebih penting lagi, kata dia, teknologi itu ramah lingkungan. Dengan mengambil air laut maka air tanah menjadi tidak terganggu.

"Air tanah dibutuhkan untuk penghijauan dan keseimbangan alam," ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR minta pemerintah manfaatkan program OBOR

Baca juga: Wakil Ketua DPR ingatkan kesejahteraan petani harus didahulukan

Dia mencontohkan, sejumlah tempat seperti di Jakarta, penggunaan air tanah berlebihan membuat permukaan tanah terus turun dan air laut mengalami intrusi ke daratan. Bahkan, sejumlah daerah di Indonesia, penggunaan air dari mata air, menjadikan penduduk sekitar kehilangan sumber air untuk irigasi maupun keperluan sehari-hari.

"Teknologi ini menggunakan energi matahari sebagai sumber energi-nya. Jadi banyak sekali keuntungannya," ungkapnya.

Sementara itu, CEO at Hungarian Water Technology Corporation Adrian Kiss menjelaskan mesin pengolah itu sangat praktis dibawa dan dipasang. Karena semuanya dirakit dalam bentuk kompon persegi panjang mirip kontainer. Jika ingin menambah kapasitas cukup dipasang berderet dan bertumpuk.

"Juga ada ukuran mini yang mobile. Ini untuk kondisi bencana. Karena teknologi ini juga bisa digunakan untuk mengolah air sungai," tuturnya.

Dia mengungkapkan teknologi ini sudah diterapkan di banyak negara di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Bahkan, di Filipina terdapat 18 lokasi yang menggunakan alat tersebut.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Penciptaan Bintang

jam gacor mahjong hari ini
Litbang Kemenag siapkan Policy Brief KUA melayani semua agama
Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno. (ANTARA/Asep Firmansyah)
Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis
Jakarta (ANTARA) - Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama tengah menyiapkan policy briefdan naskah akademik kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor layanan semua agama. "Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis, melainkan bagaimana melahirkan fleksibilitas layanan yang menjangkau umat," ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Suyitno menekankan pentingnya penggunaan data sebagai landasan kebijakan, termasuk terkait revitalisasi kantor urusan agama. Optimalisasi peran KUA ini telah dicanangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak awal 2021. Fokus revitalisasi bukan hanya pada fasilitas fisik, tetapi juga fleksibilitas layanan.

Baca juga: Kemenag-Kemendagri segera berkoordinasi soal penyesuaian regulasi KUA
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama Kebijakan yang digulirkan Menag, kata Suyitno, merupakan terobosan solusi agar layanan pemerintah dapat menjangkau umat secara luas dan mendekati umat. Ia memandang selama ini tidak sedikit umat yang kesulitan melakukan pencatatan pernikahannya di kantor yang aksesnya cukup jauh. "Semua berpikir demi melayani umat. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan nikah agama selain Islam di KUA. KUA itu bukan kantor urusan agama Islam, tetapi itu kantor urusan agama," katanya. Suyitno memaklumi adanya pro-kontra dalam sebuah kebijakan. Menurutnya, itu adalah hal biasa. Maka dari itu, Balitbang Diklat perlu melakukan pendalaman dengan mengkaji dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi regulasi, termasuk diskusi dengan beberapa ahli, praktisi, dan tokoh berbagai agama. Hasilnya, bisa dirumuskan menjadi policy brief. "Dari situlah yang akan kita formulasikan sebagai policy briefuntuk mendukung kebijakan tersebut," kata dia.

Baca juga: Menko PMK dukung penuh usulan KUA untuk semua agama
Baca juga: DPR ingatkan siapkan regulasi soal KUA jadi tempat nikah semua agama

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

keongtogel
ITB fasilitasi mahasiswa water refill station wujudkan kampus hijau
Institut Teknologi Bandung (ITB) memfasilitasi mahasiswa melalui pemasangan water refill station di kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Rubby Jovan
Saat ini di kampus ITB Jatinangor terdapat sekitar 8.000 orang mahasiswa yang salah satunya ya membutuhkan air minum
Kabupaten Sumedang (ANTARA) - Institut Teknologi Bandung (ITB) memfasilitasi mahasiswa melalui pemasangan water refill station dalam mewujudkan kampus yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Direktur Kampus ITB Jatinangor Agus Jatnika Effendi mengungkapkan dihadirkannya water refill station menjadi salah satu sarana untuk mencukupi kebutuhan air minum mahasiswa.

“Saat ini di kampus ITB Jatinangor terdapat sekitar 8.000 orang mahasiswa yang salah satunya ya membutuhkan air minum,” kata Agus di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat.

Water refill stationini berada di tiga titik yaitu di antara gedung kuliah umum (GKU) 1 dan GKU 2 serta di GKU 3 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum para civitas akademika ITB Jatinangor.

"Kami akan kembangkan di beberapa titik karena kebutuhan air minum adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi setiap orang sebanyak 2,5 liter per harinya," kata dia.

Agus menyampaikan kehadiran water refill stationini merupakan inisiatif ITB untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengurangan limbah plastik dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien di lingkungan kampus.

Baca juga: Akademisi ITB nilai perlu ada pusat iptek terkait ekonomi sirkular

"Jadi teknologi yang digunakan sangat low energy atau energinya sangat rendah sehingga teknologi green yang sesuai dengan tag line dari kampus ITB yakni green campus, jadi sangat relevan dengan visi misi kampus ITB," katanya.

Sekretaris Bidang Teknologi Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB Rofiq Iqbal menyampaikan water refill station tersebut mampu menampung kapasitas air minum sebanyak 2,5 kubik per jam.

"Artinya kapasitasnya sangat besar sebab jika kebutuhan air minum per orang 10 liter sehari maka jika dikalikan bisa memenuhi kebutuhan banyak orang," kata Rofiq.

Dirinya menjelaskan kelebihan dari water refill station milik ITB yakni menerapkan teknologi yang dikenal dengan sebutan membran ultrafiltrasi. Teknologi ini berbeda dengan teknologi isi ulang air umumnya.

"Nah sementara teknologi ultrafiltrasi ini untuk bakterinya tetap tersisihkan atau tertahan tetapi mineral masih tetap bisa lewat sehingga airnya masih mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh,

Pada kesempatan ini, PT Bank Tabungan Negara (BTN) melalui anggaran tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan memberikan tiga unit water refill station di lingkungan kampus ITB Jatinangor.

Baca juga: ITB tegaskan Indonesia butuh produksi katalis sendiri
Baca juga: ITB pertahankan kerja sama dengan Danacita sebagai pilihan bayar UKT

 

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Tuanku sangat galak

slot terpercaya dan mudah menang
Legislator minta DKI tambah sekolah di tiap kelurahan di Koja
Arsip foto - Peserta didik Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 4 Jakarta berlatih membatik di Koja, Jakarta Utara, Jumat (17/9/2022). ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah sekolah di setiap kelurahan di kawasan Koja, Jakarta Utara, demi pemerataan pendidikan.

"Warga Koja, Jakarta Utara, meminta penambahan sekolah jenjang SD hingga SMA yang idealnya terdapat satu sekolah di satu wilayah kelurahan," kata Suhud kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Hal itu diketahui Suhud ketika warga Koja menyampaikan aspirasi dalam reses yang dilaksanakan pada Januari 2024. Keluhan warga yakni ada anak didik SD harus sekolah dengan jarak yang jauh dari rumah mereka.

Selain itu, akibat kurangnya jumlah sekolah, warga kurang mampu harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. “Ada sekolah negeri, tapi lokasi jauh sehingga sebagian sekolah di swasta,” katanya.

Baca juga: SMAN 110 Koja masuk kandidat Lomba Sekolah Sehat Nasional

Karena itu, Suhud meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat perencanaan pembangunan sekolah tingkat SD SMP dan SMA Negeri, khususnya di wilayah Jakarta Utara, pada 2025.

Selain itu, Suhud mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pendataan pada gedung sekolah yang sudah layak untuk segera direvitalisasi.

“Banyak kondisi bangunan sekolah yang perlu diperhatikan, karena sudah banyak sekolah di Jakarta yang usia bangunan sudah tua," katanya.

Berdasarkan data pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tercatat sebanyak 217 sekolah terdiri dari 53 negeri dan 164 swasta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada 2024.

Baca juga: SMAN 13 Jakarta membuat kebun di atap masjid sekolah

Sebelumnya, "Publikasi Pademangan Dalam Angka 2023" dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara menyebutkan Kelurahan Ancol belum memiliki SMA Negeri sederajat (SMK dan MA).

Statistisi Ahli Pertama BPS Kota Jakarta Utara Ulul Azmi Afrizal Rizqi di Jakarta Utara, Selasa, membenarkan data statistik dalam publikasi tersebut.

"Benar, kalau kita membaca publikasi 'Pademangan Dalam Angka 2023', Ancol belum memiliki SMA Negeri atau sederajat," kata Ulul Azmi dalam sesi wawancara di Kantor BPS Jakarta Utara di Koja.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024