trik pola maxwin

cara main domino slot 762Jutaan kata 265412Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik pola maxwin》

Badan Geologi: Sesar Meratus pemicu gempa Banjar tergolong sesar aktif******

Sesar itu berarah relatif utara timur laut hingga selatan barat daya

Jakarta (ANTARA) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan Sesar Meratus yang mengguncang Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, terbentuk pada zaman pra-tersier dan mengalami reaktivasi sehingga tergolong sesar aktif.
"Sesar itu berarah relatif utara timur laut hingga selatan barat daya," kata Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dalam laporan di Jakarta, Selasa. Pada 13 Februari 2024, pukul 08:22 WIB, gempa berkekuatan 4,7 magnitudo dengan kedalaman 10 kilometer mengguncang Kabupaten Banjar.

Baca juga: BMKG: Aktivitas sesar lokal timbulkan gempa dangkal di Alor Kejadian gempa bumi itu telah mengakibatkan kerusakan bangunan di Desa Sungkai Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar. Guncangan gempa bumi diperkirakan terasa di sekitar lokasi pusat gempa bumi pada skala intensitas III-IV modified mercally intensity (MMI). Berdasarkan data Badan Geologi, morfologi daerah terlanda guncangan gempa bumi tersebut umumnya berupa dataran, dataran bergelombang, dan perbukitan bergelombang hingga terjal pada bagian timur-timur laut. Daerah itu tersusun oleh dominan tanah lunak (kelas E) dan tanah sedang (kelas D), sedangkan pada morfologi perbukitan tersusun oleh tanah keras (kelas C). Daerah tersebut pada umumnya tersusun oleh batuan berumur pra-tersier (berupa batuan metamorf, batuan meta sedimen), batuan berumur tersier (berupa batuan sedimen, batu gamping), dan endapan kuarter berupa endapan aluvial sungai, aluvial pantai serta rombakan.

Baca juga: BRIN gandeng BGS manfaatkan teknologi penginderaan jauh mitigasi gempa Endapan kuarter dan batuan berumur pra tersier dan tersier yang telah mengalami pelapukan pada umumnya bersifat urai, lunak, lepas, belum kompak, dan memperkuat efek guncangan, sehingga rawan gempa bumi. Menurut data Badan Geologi, sebaran permukiman penduduk yang terlanda guncangan gempa bumi terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi rendah. "Kejadian gempa bumi itu tidak menyebabkan terjadinya tsunami karena lokasi pusat gempa bumi terletak di darat," kata Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid. Lebih lanjut dia mengimbau masyarakat untuk menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi guna menghindari dari risiko kerusakan dan juga harus dilengkapi dengan jalur serta tempat evakuasi. Mitigasi gempa bumi melalui mitigasi struktural dan non struktural harus ditingkatkan mengingat wilayah Kabupaten Banjar tergolong rawan gempa bumi.
Baca juga: BMKG: Gempa M5,6 di Laut Flores, NTT dipicu sesar naik Flores

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Seoul beri Rp11,7 juta bagi ibu yang melahirkan genjot angka kelahiran******

Seoul (ANTARA) - Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan akan memberikan subsidi perawatan pasca-persalinan sebesar 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk semua ibu yang melahirkan di kota tersebut pada tahun 2024 ini.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Seoul menyiapkan 1,8 triliun won (Rp21 triliun) di 2024 untuk membantu penduduknya secara finansial dan membesarkan anak-anak.

Pejabat Kota Seoul pada Selasa seperti yang dilaporkan Yonhap, menyampaikan bahwa program subsidi tersebut merupakan bagian dari proyek “dorongan kelahiran” yang bertujuan memerangi rendahnya tingkat kesuburan total di negara tersebut.

Tingkat kesuburan yang dimaksud merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan seumur hidupnya yang saat ini turun ke titik terendah baru yakni 0,78 pada tahun 2022. Khusus di Seoul, tingkat kesuburan total hanya mencapai 0,59 dan memegang posisi terendah di Korea Selatan.

Guna meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Seoul bahkan telah menghapus persyaratan tinggal minimum enam bulan untuk program subsidi. Sehingga semua penduduk perempuan yang melahirkan memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta won.

Subsidi akan diberikan per kelahiran bayi dalam bentuk voucher yang bisa digunakan untuk membantu membiayai biaya pengelolaan kesehatan ibu dan bayi, termasuk perawatan medis dan pemulihan pasca melahirkan.

Penerima subsidi diharuskan untuk mendaftarkan kelahiran bayi mereka di kota tersebut. Permohonannya bisa diakses melalui situs web program www.seoulmomcare.com dan di pusat komunitas lingkungan.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Seoul akan memperluas program penyewaan ruang publik sebagai ruang pernikahan dan program subsidi bagi mereka yang menjalani perawatan infertilitas atau pembekuan sel telur wanita untuk melahirkan di masa depan.

Subsidi penitipan anak bulanan juga akan ditingkatkan dari 700.000 won (Rp8,2 juta) menjadi 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk orang tua yang memiliki bayi berusia di bawah satu tahun. Sedangkan bagi orang tua yang memiliki bayi berusia satu tahun akan mendapat subsidi sebesar 500.000 won (Rp5,84 juta) dari  sebelumnya 350.000 won (Rp4 juta).

Sumber : YONHAP-OANA
Baca juga: Tingkat kelahiran di Korea Selatan terus turun
Baca juga: Populasi Korea Selatan diprediksi turun tajam dalam 50 tahun mendatang
Baca juga: Angka kelahiran terus menurun, banyak SD di Korsel terancam tutup

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bmw4d、poker bonus new member 2018、suhu bet138

Terkait：hokbentoto、link slot 16、ngamenslot、asian4d slot、slot idr 5000、grup wa prediksi togel jitu、wangsit88、bola389、slot top 138、slot deposit seabank 5000

---

---

bab terbaru：gacor 707（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10