erek 31

Kaisar Suci yang Bangga

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

Tuan Penyihir Serbaguna

Luhut Pede Kalimantan Utara Bisa Sumbang Ekspor Rp3.122 T di 2030******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanmemproyeksi Kalimantan Utara (Kaltara) bisa menyumbang US0 miliar atau Rp3.122 triliun (Kurs Rp15.613 per dolar AS) dari eksporIndonesia pada 2030. Pasalnya, kawasan industri terpadu baterai listrik akan dibangun di provinsi tersebut.

"Kami percaya di 2030, Kaltara bisa berkontribusi US0 miliar dari ekspor. Ini akan membuat Indonesia menjadi berbeda," ujarnya dalam acara acara US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Tak hanya itu, Luhut juga yakin ekspor Indonesia akan mencapai US0 miliar pada 2030. Sementara pendapatan per kapita Indonesia bisa tembus US ribu pada tahun tersebut.

Sebelumnnya, Luhut mengatakan Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita rata-rata US ribu per tahun pada 2030. Sebab itu, pertumbuhan ekonomi per tahun harus berada pada kisaran 5,5 sampai 6,5 persen.

"Hari ini pendapatan per kapita kami mencapai US.000 per tahun, dan kami berharap nilai tersebut bisa meningkat menjadi sekitar US ribu per tahun pada 2030 mendatang," katanya dalam Seminar Internasional Lembaga Penjamin Simpanan di Nusa Dua, Bali, dikutip pada Rabu (9/11).

Luhut mengatakan untuk bisa meraih target tersebut, Indonesia akan melanjutkan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan secara global.

Indonesia juga tengah mendorong transformasi ekonomi agar tidak hanya berdasar pada komoditas dengan melakukan hilirisasi sehingga tercipta nilai tambah.

"Kita juga terus meningkatkan efisiensi perekonomian melalui digitalisasi. Indonesia memiliki katalog elektronik berisi produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk pengadaan barang pemerintah," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Korea Selatan Minat Bangun Pabrik Panel Surya di Dekat IKN******

Investor Korea Selatanberminat untuk membangun pabrik panel suryadi Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Perusahaan dari Korea Selatan tertarik investasi di daerah ini, karena dekat IKN Nusantara," kata Pelaksana Tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang di Penajam seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Nicko mengungkapkan investasi sektor energi baru terbarukan itu dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara lantaran jalur laut memungkinkan sebagai jalur ekspor dan impor bahan baku yang dibutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri menyiapkan lahan sekitar 9.000 hektare di KIB. Kawasan tersebut meliputi wilayah Kelurahan Buluminung, Jenebora, dan Kelurahan Gersik di Kecamatan Penajam.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah mengajukan penerbitan izin pengelolaan kawasan industri tersebut kepada pemerintah pusat.

Dengan pemindahan IKN Indonesia, Nicko optimistis banyak investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kisah reboot Fahai

Erupsi Gunung Semeru Tak Ganggu Penerbangan di Bandara Bali******

Erupsi Gunung Semeru, di Jawa Timur, hingga saat ini tidak mengganggu penerbangandi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan mengatakan erupsi Gunung Semeru, di Lumajang, Jawa Timur, pada Minggu (4/12) pukul 02:46 WIB tak berdampak pada arus penerbangan di bandara tersebut.

"Bahwa hal tersebut tidak berdampak pada operasional penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali," kata Handy, Senin (5/12).

"Setelah koordinasi kami lakukan, dapat dipastikan tidak terdapat penerbangan yang delay maupun yang dialihkan pada erupsi terjadi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Tersedia Ratusan Posisi******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka lowongan kerjadi 30 perusahaan. Apabila tertarik bergabung, Anda wajib mengetahui cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.

Rekrutmen BUMN Batch 2 diumumkan melalui akun Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan Kementerian BUMN. Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 sendiri dibuka mulai 1-7 Desember 2022 untuk lebih dari 890 posisi pekerjaan.

Lihat Juga : Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Ilustrasi. Cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Mengutip laman Rekrutmenbersama, berikut ini cara mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2:

1. Pelamar hanya dapat melamar melalui situs web https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id dengan mengikuti petunjuk pendaftaran. Tidak ada jalur lain yang digunakan untuk pengiriman lamaran.
2. Pelamar wajib memiliki alamat e-mail pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif untuk dapat mengikuti proses seleksi. Pelamar dilarang menggunakan alamat e-mail milik orang lain atau kantor dalam proses pendaftaran.
3. Tidak ada layanan untuk perubahan atau koreksi seluruh data-data serta dokumen yang telah dikirim oleh pelamar.
4. Untuk memudahkan registrasi online, persiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen seperti foto profil, KTP, ijazah, transkrip nilai, SKCK, dan dokumen lainnnya.

Sementara itu, alur registrasionlineRekrutmen Bersama BUMN Batch 2 yaitu:

1. Membaca seluruh informasi ketentuan dan persyaratan yang berada di situs pendaftaran.
2. Menekan tombol register yang ada pada pojok kanan atas halaman depan. Kemudian, pelamar melakukan aktivasi akun yang dikirim ke e-mail.
3. Pelamar wajib melengkapi CV dan dokumen persyaratan pada menu Daftar Riwayat Hidup.
4. Pelamar dapat melihat lowongan yang tersedia pada menu Lowongan. Peserta hanya dapat melamar 1 posisi di BUMN.
5. Pelamar dapat memantau proses lamaran, detail jadwal, dan pengumuman pada halaman Lamaran Saya atau e-mail.

Lihat Juga : Cara Buat SKCK Online untuk Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Demikian cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Semoga bermanfaat.

Istri Peri Tertinggi

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.