receh88 129Jutaan kata 763034Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs paling gacor 2023》
Dokter: Vaksin HPV perlu diberikan sedini mungkin******
"Dari penelitian yang sudah dikerjakan memang angka efektifnya di atas 90 persen. Untuk di negara-negara yang sudah digalakkan vaksin HPV ya," ujar Anindhita dalam “Cegah Kanker Serviks dengan Vaksinasi HPV” yang disiarkan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan dalam evaluasi yang dilaksanakan 12 tahun setelah warga negara-negara tersebut menerima vaksin, ditemukan bahwa angka kanker serviks di negara-negara yang menggalakkan vaksin HPV tersebut kecil.
Baca juga: Vaksin HPV paling optimal diberikan saat praremaja
Negara-negara tersebut, di antaranya berada di Eropa, seperti Swiss. Selain itu, Australia dan Selandia Baru.
Aninditha mengatakan saat ini di Indonesia program vaksin HPV tersebut diberikan pada siswi kelas 5 dan 6 SD atau yang berusia 13 tahun.
"Karena, kalau untuk usia 13 tahun hanya perlu diberikan dua kali dengan jarak satu tahun. Jadi, tanpa harus skrining, karena anggapannya belum ada kontak seksual," ujarnya.
Sedangkan untuk yang berusia di atas 13 tahun, katanya, dosisnya diberikan tiga kali.
Menurutnya, vaksin tersebut harus diberikan sesegera mungkin. Apabila sudah dewasa, semisal sudah kuliah, masih dapat mengambil vaksinnya, namun harus lebih sering dengan interval yang lebih singkat.
"Ya, misalnya sekarang. Karena dia ada tiga kali kan suntikannya sekarang, dua bulan dari sekarang, kemudian enam bulan dari sekarang. Jadi, yang pertama atau kedua jaraknya 2 bulan, yang kedua jaraknya sekitar 4 bulan." katanya.
Baca juga: Dokter ajak warga lakukan vaksinasi HPV guna cegah kanker sejak dini
Baca juga: Kemenkes pastikan vaksin HPV pada perempuan tidak berdampak mandul
Dia menjelaskan vaksin itu juga boleh diambil oleh yang sudah menikah, namun disarankan untuk melakukan skrining sebelum mengambilnya. Dia menjelaskan, vaksin tersebut efektif untuk usia hingga 40 tahunan.
Setelah vaksin, ujarnya, masih perlu dilakukan langkah-langkah kontrol, seperti pap smear dan pemeriksaan virus HPV.
"Jadi, jangan sudah vaksin ya udah. Sudah nggak pernah skrining, nggak pernah ngapain-ngapain lagi. Saya sudah sampaikan bahwa jenis virus HPV ini ada ratusan, proteksi kita baru untuk sembilan jenis," ucapnya.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang******
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.
Baca juga: Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.
“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.
KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.
“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.
Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic— merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.
“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.
Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang.
Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang
Baca juga: Bawaslu: Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Label:kredivo cicilan hp、pokervqq、voucher tagihan shopee
Terkait:rtp doraslot、trik bermain judi bola parlay、bos01、kredit pintar pinjaman online、situs slot resmi gacor hari ini、ligaslot、skda pinjol、game slot gampang jp、nama slot server thailand、qqdewa
bab terbaru:pinjam uang di dana tanpa ktp(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Penerjemah: Pamela Sakina
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
《situs paling gacor 2023》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol resmi ojk bunga rendah tenor panjangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs paling gacor 2023》bab terbaru。