toto4dlive

Darah kerajaan

Profil Tol Cisumdawu yang Baru Diresmikan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada hari ini, Selasa (11/7). Ia membanggakan jalan tol itu karena memiliki terowongan kembar 472 meter.

"Kita berada di terowongan kembar, twin tunnel, yang panjangnya 472 meter. Ini di seluruh Indonesia tidak ada jalan tol yang melewati dua terowongan seperti yang kita lihat pagi ini," kata Jokowi saat meresmikan Tol Cisumdawu, Selasa (11/7), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menyebut pembangunan Tol Cisumdawu sepanjang 61,6 km ini menghabiskan anggaran Rp18,3 triliun, di mana duit pemerintah digelontorkan Rp9,07 triliun. Sementara itu, sisanya diambil dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) swasta.

"Dulu memang ini kita kerjakan bersama-sama agar jalan tol jadi, Bandara Kertajati juga jadi, berbarengan. Tetapi, sekali lagi karena urusan pembebasan lahan, Bandara Kertajati selesai, tolnya belum selesai, sehingga ini mengganggu operasional Kertajati," curhat Jokowi.

Berdasarkan situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi. Dari keenam seksi, Seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh pemerintah dan Seksi 3-6 dikerjakan oleh PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT).

Sejatinya, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan sepanjang 11,45 km sudah beroperasi sejak Januari 2022. Bahkan, Seksi 2 Pamulihan-Sumedang (17,05 km) dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka (4,05 km) beroperasi sejak Desember 2022 di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sementara itu, Seksi 4 hingga 6 (Cimalaka-Dawuan) sepanjang 29,3 km sudah dibuka fungsional saat mudik Lebaran 2023 lalu. Kini, keseluruhan seksi Tol Cisumdawu sudah resmi beroperasi.

"Jalan Tol Cisumdawu merupakan proyek strategis nasional yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Segera operasionalkan dengan tetap mengutamakan kualitas, safety,dan estetika. Ruas Tol Cisumdawu sekaligus juga untuk mendukung operasional Bandara Kertajati," ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Selasa (23/5).

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Brawijaya turut menyinggung soal teknologi khusus yang dipakai dalam pembangunan Tol Cisumdawu, yakni geofoam EPS. Ini diterapkan pada pembangunan Seksi 5A di Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang.

Geofoam EPS merupakan material berbentuk balok-balok berbobot ringan. Teknologi ini diklaim lumrah diterapkan di luar negeri, terutama untuk menangani lapisan tanah yang labil.

"Pada Seksi 5A ini, terdapat bagian tanah labil dan berair sehingga tidak bisa ditangani dengan urugan atau konstruksi biasa. Ini yang pertama dikerjakan dengan skala massal dengan volume hampir 40 ribu m3. Timbunan ringan ini akan mengurangi risiko longsor. Kelebihan utama dari geofoam adalah bebannya yang ringan," kata Brawijaya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim Tol Cisumdawu bakal berkontribusi 6 persen pada pertumbuhan ekonomi Jabar tahun ini.

Sebelumnya, ekonomi Jabar tumbuh 4,61 persen pada kuartal keempat 2022 secara tahunan (year on year/yoy). Sepanjang 2022, ekonomi Jabar tumbuh 5,45 persen atau meningkat 3,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan tanpa Batas

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]

Ratuku Zhou Jielun

Bocoran Tarif LRT Jabodebek, Mulai dari Rp5 Ribu per Km******

Tarif LRT Jabodebek akan dihitung mulai dari Rp5.000 per kilometer, kemudian dikenakan Rp700 untuk per kilometer selanjutnya.

Dari perhitungan itu, diperkirakan tarif LRT Jabodebek untuk perjalanan terjauh akan dipatok di kisaran Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

Meski demikian, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pihaknya masih akan menghitung lagi besaran tarif LRT.

LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Moda transportasi massal ini menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel, yaitu generasi ketiga atau grade of automation (GoA) Level 3.

Lihat Juga : Indonesia Bakal Impor Sapi dan Kedelai dari Afrika Selatan

Dengan teknologi itu, memungkinkan kereta dioperasikan tanpa masinis alias driverless. Namun, di dalam kereta ada petugas yang akan berjaga untuk situasi darurat.

Kereta juga secara otomatis mampu mengatur jarak antar kereta menjadi lebih dekat dengan tetap konstan menjaga jarak aman. Semua sistem operasi pada LRT Jabodebek sudah diatur pada operation control center (OCC).

[Gambas:Video CNN]

Putri Duyung Telah Jatuh

KCI Targetkan Impor 3 KRL Baru Jepang Tiba Tahun Depan******

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) menargetkan impor tiga rangkaian (trainset) KRLbaru dari Jepang tiba di Tanah Air pada 2024 mendatang.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai bulan ini pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Anne menargetkan pada Agustus-September ini, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

Selain pengadaan KRL baru, Anne juga mengatakan pihaknya sudah melakukan kontak pembelian 24 KRL baru dari PT Industri Kereta Api (INKA) hingga 2027. Rinciannya, pada 2025-2026 akan ada 16 rangkaian baru. Kemudian delapan sisanya akan selesai pada 2027.

Tak hanya itu, KCI juga melakukan retrofit alias peremajaan KRL yang saat ini perlu dipensiunkan. Adapun jumlah KRL yang akan diretrofit mencapai 19 rangkaian.

Anne menyebut pengerjaan retrofit sendiri membutuhkan waktu 14 bulan hingga 15 bulan. KCI dan INKA pun bakal meretrofit KRL secara bertahap, yakni empat rangkaian per sesi hingga 2027.

"Jadi setiap tahun ada empat kereta. Kemudian, selesai empat kereta dikembalikan ke kami, kemudian diambil lagi empat kereta, sampai 2027. Ini kami siapkan untuk lima tahun ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut, Anne menuturkan pihaknya juga mulai melakukan rekomposisi pada layanan KRL Jabodetabek. Hal ini dilakukan guna menyiasati kekurangan KRL di tengah padatnya penumpang.

Rekomposisi dilakukan dengan cara mengurangi rangkaian gerbong pada rute yang headwayatau waktu tempuh antar stasiunnya singkat.

Anne mencontohkan pada lintas Jakarta Kota-Bogor KRL yang biasa digunakan adalah yang memiliki 12 gerbong atau stamformasi (SF) 12. Karena jumlah kereta kurang maka KRL yang digunakan adalah SF8 atau 8 gerbong, frekuensi kehadiran kereta tidak dikurangi.

"Kami tetap jaga frekuensi itu tetap banyak meskipun keretanya berkurang. Jadi misalnya headway 3 menit, dalam 6 menit itu justru ada 16 kereta kan," ungkap Anne.

Sementara, untuk lintasan yang headway-nya masih panjang KCI tetap memberikan rangkaian 12 kereta.

"Bila dibandingkan dengan rute Rangkasbitung misalnya yang headway-nya panjang, kita tetap pakai SF12, dia (penumpang) menunggunya lama tapi jumlahnya banyak," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Jumlah Lowongan Kerja di AS Turun di Bawah 10 Juta per Mei 2023******

Jumlahlowongan kerja di Amerika Serikat menurun menjadi di bawah 10 juta pada Mei 2023. 

Mengutip CNN Business, Jumat (7/7), Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja BLS mencatat lapangan kerja di AS turun menjadi 9,82 juta pada bulan tersebut. Angka ini turun jika dibandingkan lowongan kerja pada April, yakni 10,3 juta.

Dalam laporannya, penurunan lowongan pekerjaan ini terus terjadi sejak Maret. Saat itu jumlah lowongan kerja di Negeri Paman Sam mencapai 12 juta.

Kepala Ekonom ZipRecruiter Julia Pollak mengatakan keadaan ini terjadi karena banyak perusahaan berusaha mempertahankan pekerja daripada mengurangi jumlah karyawan. Menurutnya, hal ini juga berkaitan dengan inflasi AS yang cukup tinggi dalam beberapa waktu belakangan.

"Banyak perusahaan telah memberikan kenaikan gaji yang besar kepada para pekerja, tetapi dalam istilah yang disesuaikan dengan inflasi, mereka benar-benar melihat pendapatan riil mereka turun, dan pekerja masih mencari pekerjaan berupah lebih tinggi yang akan memulihkan daya beli mereka," ucapnya.

Lihat Juga : Incar Dana Rp2,4 T, Cinema XXI Akan Melantai di Bursa

Di sisi lain, Data JOLTS menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang berhenti bekerja alias resign naik dari 3,77 juta menjadi 4,02 juta. Sedangkan, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) turun dari 1,59 juta menjadi 1,56 juta.

Bank sentral AS (The Fed) berharap pembukaan lapangan kerja bisa terus meningkat. Sebab, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pekerja dapat menyebabkan upah naik.

Pada akhirnya, jika hal itu terjadi inflasi pun bisa ikut-ikutan naik. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. The Fed telah susah payah mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga 10 kali berturut-turut.

Kalau inflasi kembali melonjak, maka tak menutup kemungkinan suku bunga acuan juga kembali dinaikkan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]