ligaciputra88

Perjalanan pulang sang penyihir

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburuku yang ganas

Bulog Sebut Eropa Mulai Beralih ke Beras Gegara Gandum Makin Mahal******

PerumBulog mengungkapkan negara-negara Eropa mulai beralih mengonsumsi beraslantaran harga gandum melonjak.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan kenaikan harga gandum disebabkan perang Rusia-Ukraina.

"Perang Ukraina-Rusia berpengaruh kepada gandum di mana saat ini negara-negara Eropa yang biasanya makan gandumnya banyak, juga agak beralih ke beras," kata Febby di diskusi Antisipasi Krisis Pangan di Tengah Ancaman El Nino, Selasa (31/10).

Makin banyak negara yang mengonsumsi, sambungnya, membuat stok beras global semakin tertekan. Ditambah lagi, India mulai melarang ekspor beras sejak Juli lalu.

"India sangat berperan penting karena memang lebih dari 40 persen pasar ekspor beras dunia dari India," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kelangkaan gandum di berbagai belahan dunia.

Jokowi menceritakan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu terdapat 77 juta ton gandum tak bisa diekspor dari Ukraina karena alasan keamanan.

Sementara itu, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin terdapat 130 juta ton gandum juga tak bisa diekspor dari Rusia.

"Artinya total dari dua negara yang enggak bisa keluar gandumnya 207 juta ton. Sehingga yang terjadi adalah di Afrika di Asia maupun Eropa sendiri kekurangan pangan nyata," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan kelangkaan pangan global saat ini terjadi lantaran terdapat 22 negara kini tak lagi mengekspor pangan, termasuk beras. Beberapa negara itu, lanjutnya, seperti Uganda, Rusia, India, Bangladesh Pakistan dan Myanmar terakhir.

Bila kondisi ini berlanjut, kata dia, kemungkinan semua harga bahan pokok akan alami kenaikan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Kemenperin Respons Seruan Boikot Produk Israel dan Sekutu******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memahami munculnya seruan boikot produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, yang dipicu agresi Israelke Gaza, Palestina.

Plt Sekretaris Jenderal Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya ingin memposisikan diri sebagai pelaku pembina industri nasional. Meski begitu, ia menegaskan Kemenperin tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak gerakan boikot produk Israel dan sekutu tersebut.

"Ranah Kemenperin adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri. Saat ini, fokus kami adalah langkah-langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

Harapannya, pengetatan produk impor dapat mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, yang kualitasnya tak kalah ciamik.

"Hal ini agar industri kita semakin kuat dan produk-produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jagad maya di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, diramaikan dengan seruan boikot produk-produk Israel.

Bahkan, merek dari negara lain yang disinyalir mendanai Israel juga ikut dalam daftar hitam.

Ini terjadi menyusul gempuran Israel ke Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu. Setidaknya, 8.796 warga Gaza tewas dalam kejahatan kemanusiaan tersebut, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.

Di lain sisi, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.400 orang.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Erick Thohir: 3 Bulan Terakhir 30 Tempat Pembuangan Akhir Terbakar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengungkap sebanyak 30 tempat pembuangan akhir(TPA) sampahmengalami kebakaran dalam tiga bulan terakhir.

Kebakaran tersebut utamanya dipicu oleh udara panas dan kering akibat dampak dari El Nino.

"Dalam waktu tiga bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino," kata dia, Senin (30/10), dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.

"Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 kementerian/lembaga antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi," imbuh Erick.

Erick mengatakan pemerintah tengah mempercepat penyempurnaan Peraturan Pemerintah (Perpres) 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Ini, lanjutnya, memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lain di luar 12 lokasi yang telah ditetapkan antara Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

[Gambas:Video CNN]

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Bulog Sebut Eropa Mulai Beralih ke Beras Gegara Gandum Makin Mahal******

PerumBulog mengungkapkan negara-negara Eropa mulai beralih mengonsumsi beraslantaran harga gandum melonjak.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan kenaikan harga gandum disebabkan perang Rusia-Ukraina.

"Perang Ukraina-Rusia berpengaruh kepada gandum di mana saat ini negara-negara Eropa yang biasanya makan gandumnya banyak, juga agak beralih ke beras," kata Febby di diskusi Antisipasi Krisis Pangan di Tengah Ancaman El Nino, Selasa (31/10).

Makin banyak negara yang mengonsumsi, sambungnya, membuat stok beras global semakin tertekan. Ditambah lagi, India mulai melarang ekspor beras sejak Juli lalu.

"India sangat berperan penting karena memang lebih dari 40 persen pasar ekspor beras dunia dari India," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kelangkaan gandum di berbagai belahan dunia.

Jokowi menceritakan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu terdapat 77 juta ton gandum tak bisa diekspor dari Ukraina karena alasan keamanan.

Sementara itu, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin terdapat 130 juta ton gandum juga tak bisa diekspor dari Rusia.

"Artinya total dari dua negara yang enggak bisa keluar gandumnya 207 juta ton. Sehingga yang terjadi adalah di Afrika di Asia maupun Eropa sendiri kekurangan pangan nyata," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan kelangkaan pangan global saat ini terjadi lantaran terdapat 22 negara kini tak lagi mengekspor pangan, termasuk beras. Beberapa negara itu, lanjutnya, seperti Uganda, Rusia, India, Bangladesh Pakistan dan Myanmar terakhir.

Bila kondisi ini berlanjut, kata dia, kemungkinan semua harga bahan pokok akan alami kenaikan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

G7 Bakal Larang Impor Berlian Rusia******

Kelompok tujuh negara ekonomi maju utama dunia (G7) berencana melarang masuknya berlian dari Rusia. Larangan itu akan berlaku di tengah konsumen dan produsen yang berjuang mengelola semakin kompleksnya rantai pasokan di tengah lesunya permintaan.

Dengan penjualan langsung permata Rusia yang sudah terpukul akibat sanksi AS terhadap penambang berlian Negeri Beruang Merah, Alrosa, G7 kini sedang dalam proses membahas rincian larangan lebih lanjut atas penjualan tidak langsung di negara anggotanya.

Sebelum undang-undang ini diberlakukan, produsen mengatakan pelanggan di negara Barat menghindari batu permata dari Rusia, yang merupakan produsen berlian kasar terbesar di dunia berdasarkan volume yang menguasai 30 persen pasar.

Label grup barang mewah Richemont yang berbasis di Swiss, termasuk Van Cleef & Arpels, melangkah lebih jauh dengan mengirimkan para eksekutif untuk mengunjungi pemasok di India dan mempekerjakan auditor eksternal untuk melihat aliran batu permata dalam rantai pasokan.

Larangan yang diusulkan oleh G7 kini berisiko semakin memperumit rantai pasokan, pada saat permintaan sudah berada di bawah tekanan besar.

Dengan berbagai usulan yang sedang dipertimbangkan, industri saat ini sedang memperdebatkan bagaimana negara asal berlian harus diperiksa, di mana pemeriksaan tersebut harus dilakukan, dan berapa ukuran batu, kasar atau dipoles, yang harus menjadi bagian dari aturan.

"Ini semua tentang luasnya dan seluk-beluk interkoneksi dalam rantai pasokan yang membuat hal ini sulit secara teknis," ujar Analis berlian Paul Zimnisky seperti dikutip Reuters, Selasa (31/10).

Permintaan perhiasan berlian sendiri sudah menurun di Amerika Serikat, yang menyumbang 55 persen permintaan global, karena tingginya suku bunga, pemulihan pascapandemi yang lamban di Tiongkok, dan persaingan dari berlian yang diproduksi di laboratorium.

India - yang memotong dan memoles 90 persen berlian kasar dunia - bulan lalu meminta penambang global untuk berhenti menjual permata kasar selama dua bulan untuk mengelola akumulasi stok. Artinya, saham di penambang berlian akan tumbuh.

Laporan De Beers, produsen berlian kasar terbesar di dunia berdasarkan nilai, mengatakan meski permintaan perhiasan berlian global akan tetap berada di atas tingkat sebelum pandemi, kondisi ekonomi 2023 masih sulit.

"Peningkatan inflasi dan kenaikan suku bunga terus mempengaruhi kepercayaan konsumen dan belanja di beberapa negara konsumen berlian utama, termasuk AS dan Eropa," terang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]