masterplay99

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Indonesia Pede Pertemuan Tingkat Sherpa Hasilkan Deklarasi Pimpinan******

Pemerintah yakin pertemuan Sherpa G20keempat yang berlangsung pada 11-14 November di Jimbaran, Baliakan menghasilkan kesepakatan leader's declaration(deklarasi pimpinan).

Adapun pertemuan ini sekaligus menjadi yang terakhir sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan pada 15-16 November 2022. Leader's declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19.

"Teman-teman sherpa semua negara sepakat mengupayakan menghasilkan output document atau yang sering kita sebut leader's declarationterutama untuk KTT G20 Indonesia 2022. Itu tujuan utamanya. Masih berproses, masih berjuang," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan resmi, Senin (14/11).

"Kalau melihat perkembangan yang ada sampai siang ini kita optimis bisa menghasilkan satu output documentdi mana Indonesia menjadi presidensi tahun 2022. Masih ada beberapa waktu ke depan menjelang KTT. Mudah-mudahan sesuai harapan kita," jelasnya.

Setidaknya ada dua hal penting yang perlu diketahui dari pembahasan sherpa keempat ini. Pertama, semua perwakilan sherpa hadir secara fisik di Indonesia.

Kedua, semua sherpa memiliki komitmen kuat di tengah dinamika dan perbedaan untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut ia mengatakan Presidensi G20 Indonesia 2022 sejak awal akan berbeda dari pertemuan-pertemuan G20 sebelumnya.

"Perbedaan yang paling nyata adalah di dalam semua pembahasan kita ingin forum G20 sebagai premiere forum ekonomi dan keuangan betul-betul menghasilkan dokumen yang menghasilkan manfaat nyata baik itu untuk kepentingan nasional kita maupun untuk solusi dinamika tantangan ke depan," katanya.

Oleh karena itulah, lanjut Susiwijono, sejak awal hasil pertemuan dan pembahasan sherpa juga akan menghasilkan lampiran (annex) yang disebut concrete deliverables.

[Gambas:Video CNN]

"Concrete deliverablesitu nanti akan ada namanya mungkin akan teknis ya ada basket 1, basket 2. Basket 1 itu proyek yang sifatnya multilateral, ada yang sifatnya bilateral," jelasnya.

Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi lampiran dari deklarasi pimpinan. Di dalamnya terdapat kurang lebih 226 proyek maupun inisiatif. Dari jumlah tersebut ada 115 yang terkait dengan prioritas isu Presidensi Indonesia 2022.

"Arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, yang ketiga transisi energi plus isu ketahanan pangan. Itu yang kita desain menjadi proyek inisiatif yang konkret terutama untuk membantu, solusi menyelesaikan berbagai krisis dunia seperti pangan, energi, dan finance," jelasnya.

Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia sendiri meliputi 12 Working Groups (WG) dan 10 Engagement Groups (EG). Selain itu, peran vital Sherpa Track juga untuk mengadakan berbagai kegiatan lainnya seperti culture and creative economy, Research and Innovation Ministers' Meeting, Side Event, dan Joint Ministerial Meeting yang merupakan bentuk kerja sama antar Kementerian dan Lembaga.

Pembunuhan tanpa batas

PUPR Bangun Gedung VVIP Rp60 M untuk Tamu Penting KTT G20 Bali******

Pemerintah menggelontorkan dana Rp60 miliar untuk membangun Gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pembangunan dilakukan berkaitan dengan gelaran Presidensi G20Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan gedung dibangun untuk mempermudah akses bagi tamu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Basuki menuturkan biaya pembangunan Gedung VVIP ini sepenuhnya memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) PUPR.

Ia menjelaskan meski acara KTT G20 nantinya berakhir,  pemeliharaan Gedung VVIP yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/11) ini akan terus dilanjutkan.

Pemeliharaan gedung nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Bali karena Gedung VVIP yang dibangun di atas tanah milik mereka.

"Bandara VVIP kita serahkan kepada Pemerintah Bali karena tanahnya tanah pemerintah daerah. Pemeliharaannya akan terus dilanjutkan setelah G20 ini," tegas Basuki.

galaksi yang luas

PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur kian menghantui Indonesia. Terbaru, sebanyak 54 ribu buruh PT Nikomas Gemilang yang merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE terancam kehilangan pekerjaan.

Hal ini terjadi karena pabrik dari perusahaan itu merupakan satu dari tiga pabrik di Serang, Banten, yang akan pindah ke Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi khawatir relokasi itu akan berdampak besar. Salah satunya terhadap nasib karyawan dan peningkatan jumlah pengangguran.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam. Kalau sudah hengkang, kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu.

Hal itu karena relokasi akan membuat banyak usaha penjual makanan hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya disebut terancam gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia menyebut perlambatan ekonomi terjadi pada mitra dagang Indonesia yang berimbas penurunan permintaan ekspor.

"Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers.

Lihat Juga : Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan untuk mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

"Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan Covid kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang betul-betul membutuhkan bantuan.

"Pemerintah melalui OJK sedang review beberapa sektor, termasuk industri padat karya, agar masih punya resilience dan agar perusahaan-perusahaan itu tidak lakukan PHK," imbuhnya.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengimbau para pekerja tak perlu panik dengan isu PHK. Pasalnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Kita usahakan isu PHK ini untuk diatasi, jadi jangan terlalu panik." tegasnya.

pencuri ganda

<句子>

Permainan kiamat akan datang

<句子>