pengalaman pinjaman tunai kredivo

Han Feng Su Yingxue

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen******

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) pada 2023 sebesar 13 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

"Partai buruh dan KSPI menetapkan upah minimum 2023 (naik) sebesar 13 persen. Apa dasarnya? Yaitu, inflasi, plus pertumbuhan ekonomi," terang Said dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Apalagi, ia juga mengatakan pasca kenaikan harga BBM daya beli buruh cukup terpukul. Harga-harga pangan dan ongkos transportasi pun naik, sementara upah tidak.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melakukan dialog dengan pengusaha hingga pekerja untuk menetapkan UMP 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan dialog dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dengan para stakeholder.

"Sekarang bu dirjen (Indah Anggoro Putri) sedang mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau pekerja," imbuh Ida saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10) lalu.

Menurutnya, dialog sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dan diharapkan bisa segera menemukan titik temu. Nantinya, hasil masukan para pengusaha dan pekerja akan menentukan apakah pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan UMP atau tidak.

"Penetapan upah minimum kan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang sudah ada adalah PP Nomor 36. Jadi saya sekarang minta bu dirjen untuk mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri saya adalah seorang kepala suku

Ritel AS Terancam Bangkrut, Tersapu Resesi 2023******

Sejumlah riteldi ASyang menyasar segmen menengah dan bawah disebut rentan, bahkan terancam bangkrut, di tengah perlambatan ekonomi dan ancaman resesipada 2023.

Merek-merek ritel tersebut adalah Bed Bath & Beyond, Rite Aid, Party City, Tuesday Morning, Joann, hingga Gap. Termasuk juga perusahaan e-commerce, seperti Wayfair dan Stitch Fix.

Menurut lembaga kredit setempat, merek-merek ritel tersebut memiliki risiko kebangkrutan sangat tinggi dan akan lebih dulu jatuh jika kondisi ekonomi memburuk.

Ia melanjutkan ritel di AS terbukti kuat selama pandemi covid-19. Namun, perlambatan ekonomi dan ancaman resesi membawa gelombang baru penutupan jaringan toko karena neraca mereka yang lemah.

"Pengecer saat ini dan mungkin banyak merek lainnya bergulat dengan tingginya biaya, pasokan berlebih, dan pelanggan yang kehabisan uang," ungkapnya dilansir CNN Bussines, Jumat (14/10).

Saat pandemi mereda, sambung dia, konsumen lebih memilih mengalihkan pengeluaran mereka dari barang-barang, seperti furnitur atau pakaian jadi, ke perjalanan dan hiburan.

"Itu sebabnya stok pengecer menumpuk dan perusahaan menggunakan promosi untuk merangsang permintaan, dan rela memangkas keuntungan mereka," terang Barshay.

Analis Morgan Stanley dalam laporan terbarunya menyebut pengecer akan berlomba-lomba memecahkan masalah stok berlebih dengan diskon yang agresif. "Dinamika ini akan sangat membebani margin dan memicu perlambatan pendapatan," katanya.

Di sisi lain, The Fed diyakini akan terus menaikkan suku bunga untuk memerangi lonjakan inflasi yang kemungkinan mengakibatkan beberapa kesulitan ekonomi dan kehilangan pekerjaan.

Tidak hanya itu, The Fed juga mengantisipasi bahwa tingkat pengangguran bisa naik menjadi 4,4 persen tahun depan. Ujung-ujungnya, resesi terjadi pada tahun depan.

Skenario seperti itu sudah pasti akan mengakibatkan penurunan industri. "Ini akan menempatkan pengecer yang sangat berpengaruh sekalipun dan perusahaan yang lemah (neraca) dalam risiko. Kami memperkirakan default (gagal bayar utang) akan terjadi di antara para pengecer," kata Raya Sokolyanska, Analis Moody's.

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

Bahlil Copot PIN Menteri dan Tantang Mahasiswa Debat di Rakernas BEM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menantang mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM hingga upaya menangani krisis global untuk berdebat secara terbuka.

Tantangan debat ia sampaikan saat menghadiri Rakernas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke XV di Universitas Negeri Padang pada Senin (17/10) kemarin. 

Bahkan sebelum debat, ia mencopot PIN menterinya (Nayaka).

Bahlil menjelaskan ancaman krisis di dalam negeri bisa saja terjadi. Ini tidak lepas dari dinamika krisis global yang datang silih berganti.

Krisis global berawal dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat, disusul krisis kesehatan yakni COVID-19, kemudian diperparah oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, menanti di depan mata, ketegangan antara Taiwan dan China.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut perang Ukraina dan Rusia telah melahirkan dua masalah besar yaitu krisis energi dan pangan.

[Gambas:Video CNN]

"Di hampir seluruh dunia terancam oleh kedua krisis ini, termasuk Indonesia," imbuhnya.

Berkaitan dengan energi, ia mengatakan krisis telah memicu kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan cukup membebani Indonesia lantaran masih sangat bergantung pada impor minyak. Produksi minyak Indonesia hanya sebesar 700 ribu barel per hari.

Padahal katanya, konsumsi minyak tembus 1,5 juta barel per hari. Ia menambahkan kenaikan harga minyak dunia itu membuat subsidi BBM di dalam APBN membengkak hingga Rp635 triliun.

Namun, yang memprihatinkan, sebesar 70 persen tidak tepat sasaran sebab jatuh ke kelompok orang kaya. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan subsidi tersebut langsung ke kalangan tidak mampu.

Selanjutnya, Bahlil juga memaparkan perjuangan Indonesia dalam mendorong hilirisasi di pentas dunia, termasuk G20. Dia mengatakan tidak semua negara G20 senang dengan program hilirisasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya berhasil menjadikan hilirisasi sebagai bagian dari agenda dunia di G20.

Hilirisasi, menurut Bahlil, akan mampu mengeluarkan Indonesia dari ancaman jebakan pendapatan menengah atau middle income trapuntuk menuju negara maju. 

Sekretaris cabang terbaik

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen******

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) pada 2023 sebesar 13 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

"Partai buruh dan KSPI menetapkan upah minimum 2023 (naik) sebesar 13 persen. Apa dasarnya? Yaitu, inflasi, plus pertumbuhan ekonomi," terang Said dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Apalagi, ia juga mengatakan pasca kenaikan harga BBM daya beli buruh cukup terpukul. Harga-harga pangan dan ongkos transportasi pun naik, sementara upah tidak.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melakukan dialog dengan pengusaha hingga pekerja untuk menetapkan UMP 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan dialog dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dengan para stakeholder.

"Sekarang bu dirjen (Indah Anggoro Putri) sedang mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau pekerja," imbuh Ida saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10) lalu.

Menurutnya, dialog sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dan diharapkan bisa segera menemukan titik temu. Nantinya, hasil masukan para pengusaha dan pekerja akan menentukan apakah pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan UMP atau tidak.

"Penetapan upah minimum kan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang sudah ada adalah PP Nomor 36. Jadi saya sekarang minta bu dirjen untuk mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Kementerian BUMN Luncurkan IWF Untuk Akses Air Bersih******

Kementerian BUMN meluncurkan Indonesia Water Fund (IWF) dalam mempercepat akses layanan air bersih bagi masyarakat.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan peluncuran IWF ini dilandai oleh hanya 23 persen orang Indonesia yang bisa mengakses air bersih. Selebihnya, terlalu sulit untuk mendapatkan air bersih karena harga yang cukup mahal.

"Hanya 23 persen populasi Indonesia telah mendapatkan akses air bersih, dan beberapa warga lainnya masih menghadapi ketidaksetaraan dari sisi harga air bersih dengan rentang antara Rp65 ribu hingga Rp140 ribu per meter kubik," ujarnya dalam SOE International Conference secara virtual, Senin (17/10).

"Ke depannya, kami akan terus melakukan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Tak lupa, dalam acara ini Erick pun mengajak seluruh partisipan yang hadir dan berasal dari berbagai negara, salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan penyediaan air bersih di dalam negeri.

"Melalui acara ini kami membuka akses seluas-luasnya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta dan mitra strategis global untuk berpartisipasi bersama dalam membangun ekosistem di Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang itu menembus sembilan langit

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.